Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mencoba menganalisis keamanan fisik kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Banyaknya kejahatan jalanan (street crime) yang terjadi di dalam kawasan Industri Jababeka dan kerugian yang dialami oleh para pengusaha mendasari saya melakukan penelitian terhadap kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi saat ini adalah pengelolaan sekuriti fisik yang telah dilaksanakan belum dapat menekan kasus-kasus kriminalitas baik kejahatan jalanan (street crime) maupun kejahatan yang berdampak pada kerugian (loss) di kawasan industri Jababeka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis manajemen sekuriti fisik kawasan industri Jababeka Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Kawasan industri Jababeka telah melakukan upaya pencegahan kejahatan, namun pelaksanaannya belum berjalan sebagai mana yang diharapkan; (2) Kendala yang dihadapi oleh Polresta Bekasi dalam mengatasi tingginya angka kriminalitas di Kawasan industri Jababeka adalah minimnya jumlah personil dalam mengelola keamanan di lingkungan kawasan; (3) Banyaknya tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan kawasan industri Jababeka disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap orang dan kendaraan yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut; (4) Sistem pengamanan fisik yang ideal untuk mengurangi terjadinya tindak pidana adalah dengan menerapkan 25 (dua puluh lima) langkah tehnik pencegahan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis attempts to analyze the physical security of the Jababeka industrial area of Bekasi Regency. The number of street crime that occurs in the Jababeka Industrial Estate and losses experienced by entrepreneurs underlying I did research on the Jababeka industrial area of Bekasi Regency. Problems faced by the Jababeka industrial area of Bekasi Regency today is the management of physical security that have been implemented have not been able to suppress crime cases both street crime and crimes that affect the loss in the Jababeka industrial area. Therefore, this study aims to describe and analyze the physical security Jababeka industrial area of Bekasi Regency. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation active participation , in-depth interviews , the study documents. Data analysis techniques used in this study is inductive techniques. The study concluded that : (1) The industrial area Jababeka has made efforts to prevent crime, but still not running as where expected; (2) Constraints faced by Bekasi Police in tackling high crime rate in the Jababeka industrial area is the lack of personnel to manage security in the region; (3) The number of criminal acts that are still common in the Jababeka industrial area due to lack of control on persons and vehicles into and out of the region; (4) Physical security system that is ideal for reducing the occurrence of criminal acts is to implement the 25 ( twenty five ) measures of crime prevention techniques ."

"ABSTRAKPada tahun 2006 di Indonesia tercatat ada 81 kawasan industri yang telah beroperasi dari 203 kawasan industri yang memiliki ijin pengusahaan kawasan industri, dengan total Iuas kawasan ± 67.000 Ha. Prinsip Eco-Industrial Park (EIP) sejak tahun 1999 sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju termasuk negara-negara di Asia seperti Jepang, China, India, Thailand, Philipina, dan Korea dan terbukti dapat meningkatkan manfaat ekonomi, Iingkungan, dan sosial. Namun di Indonesia pengembangannya hingga saat ini masih terkesan lambat. Kawasan Industri Jababeka merupakan satu-satunya kawasan industri di Indonesia yang berinisiatif untuk mengembangkan EIP yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalarn kerangka Program Lingkungan Hidup Indonesia-Jarman (ProLH), tapi sejauh ini belum diketahui efektifrtas dan efisiensi dalam pengembangannya.Tujuh prinsip EIP berdasarkan -teori terdiri dari: (1) integrasi ke dalam sistem alam; (2) sistem energi; (3) aliran material dan pengelolaan Iimbah dari seluruh industri; (4) air; (5) pengelola kawasan yang efektif; (6) rehabilitasi infrastruktur, (7) integrasi kawasan industri dengan masyarakat sekitar, telah diterapkan oteh para pengusaha industri di dalam Kawasan industri Jababeka sebanyak 3 (tiga) prinsip yaitu integrasi ke dalam sistem alam, prinsip air, dan prinsip rehabilitasi infrastruktur. Hal ini terkait dengan masalah resources sustainability dan penghematan biaya. Prinsip EIP yang sudah diterapkan di Kawasan Industri Jababeka tersebut, signifikansinya menjadi suatu EIP masih rendah karena belum menyentuh pembangunan sistem. Sedangkan menurut penilaian 15 orang ahli dengan metode AHP menunjukan adanya perbedaan tingkat kepentingan prinsip, elemen-elemen dan altematif kebijakan pencapaian suatu EIP. Berdasarkan penilaian para ahli alternatif kebijjakan untuk percepatan tercapainya Kawasan industri Jababeka menjadi suatu EIP adalah pengembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik migrandengan pola ikatan buruh wanita migran ke daerah asal serta hubungan ikatan migranterhadap daerah asalnya dengan pengambilan keputusan domestik migran wanita dalamkeluarga. Hasil penelitian ini yaitu jika jenis ikatan buruh migran berdasarkan kehadiranfisikmya, maka karakteristik buruh migran wanita yang dominan yaitu buruh migranwanita dengan beban sosial rendah. Sedangkan jika jenis ikatan buruh migranberdasarkan kontribusi ekonominya, maka karakteristik buruh migran wanita digambarkan dengan buruh migran wanita dengan beban sosial yang cukup tinggi. Semakindewasa usia buruh migran wanita, semakin rendah frekuensi untuk pulang ke daerah asaldan tingginya kontribusi ekonomi buruh migran wanita ke daerah asal dipengaruhi olehstatus pernikahan buruh migran wanita. Hubungan antara ikatan buruh migran wanitaterhadap daerah asal berdasarkan kehadiran fisik dengan pengambilan keputusandomestik yaitu, semakin tinggi tingkat kehadiran di daerah asalnya maka pengambilankeputusan domestik dalam keluarga dilakukan secara bersama dengan anggota keluarga.Hubungan antara ikatan buruh migran wanita terhadap daerah asal berdasarkan kontribusiekonomi dengan pengambilan keputusan domestik yaitu, semakin tinggi pengiriman uangke daerah asal maka pengambilan keputusan domestik dalam keluarga dilakukan secarabersama dengan anggota keluarga. Semakin tinggi ikatan buruh migran wanita dengandaerah asal, maka pengambilan keputusan dilakukan secara bersama.

---

This study aims to analyze the relationship between the characteristics of migrants withthe pattern of female migrant worker bonds to the area of origin and the relationship ofmigrant ties to their home region with the decision of domestic migrant women in thefamily. The result of this research is that if the type of migrant worker bond is based ontheir physical presence, the dominant female migrant worker characteristic is femalemigrant worker with low social burden. Whereas, if the type of migrant worker bonds isbased on their economic contribution, the characteristics of female migrant workers areillustrated by female migrant workers with a high social burden. The more mature the ageof female migrant workers, the lower the frequency to return home and the high economiccontribution of female migrant workers to the area of origin is affected by the maritalstatus of female migrant workers. The relationship between female migrant workers 39 tiesto the origin region is based on physical presence with domestic decision making ie, thehigher the attendance level in the area of origin, the domestic decision making in thefamily is carried out jointly with the family members. The relationship between thefemale migrant worker 39 s bond to the origin region is based on the economic contributionto the domestic decision making ie, the higher the money transfer to the area of originthen the domestic decision making in the family is done together with the familymembers. The higher the ties of female migrant workers to the regions of origin, then thedecision making is done together."

"Permintaan air di daerah perkotaan meningkat sebagai dampak peningkatan konsumsi air manusia dan industri. Di sektor industri, pasokan air merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kelangsungan aktivitas industri. Air daur ulang telah menjadi solusi alternatif yang telah diterapkan di beberapa negara. Dalam perencanaan implementasi air daur ulang, perlu adanya kajian sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan air daur ulang, mengestimasi Willingness to Pay WTP beserta faktor yang memengaruhinya, dan mengestimasi penghematan air di sektor industri di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Penelitian ini akan menggunakan Metode Choice Modelling CM untuk mengelisitasi WTP sektor industri yang bersedia membayar air daur ulang sebagai sumber alternatif dan skala likert 1-5 poin akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan. Berdasarkan hasil analisis model logit, diperoleh model WTP industri untuk pemanfaatan air daur ulang adalah Udu-Ueks=3,322087-1,171408?X1 - 0.60417?X2. dimana ?X1 adalah selisih atribut kualitas, dan ?X2 adalah selisih atribut tarif yang ditawarkan. WTP dari sembilan sektor industri terhadap air daur ulang adalah maksimal sebesar Rp. 5.500,-. Variabel kualitas bernilai negatif disebabkan variabel yang digunakan adalah konsentrasi BOD pada air daur ulang, yang artinya jika konsentrasi BOD menurun maka kualitas air daur ulang meningkat dan akan meningkatkan pula WTP air daur ulang. Delapan perusahaan menerima air daur ulang untuk bilas toilet sedangkan satu perusahaan dari plastik tidak menerima air daur ulang. Perusahaan dari sektor kimia memiliki penghematan air tertinggi mencapai 93%.

---

Water demand is increasing due to excalated water consumption both by domestic and industries. In several countries, water recycling has become an alternative solution in industrial sector to ensure the sustainability of its activity. Prior to water reuse implementation, it is needed to conduct socioeconomic and environmental studies. Therefore, this study aims to measure recycled water acceptability, estimate the Willingness to Pay WTP and its factors, and assess water savings by industries in Jababeka Industrial Estate, Indonesia. Choice Modeling CM method is applied to elicite industry rsquo s willing to pay for recycled water as an alternative source and Likert scale 1 5 points is used to measure acceptance levels. Based on logit analysis, utility model of industrial WTP is Urec Upiped 3,322087 1,171408 X1 0,60417 X2. where X1 is the difference of the quality, and X2 is the difference of the tariff. WTP of nine industry types of recycled water is when the maximum diffrence of price between recycled water and actual clean water price is Rp. 5.500. The negative sign in quality variable is caused due to the utilization of BOD concentration in the recycled water, which means if the BOD concentration decreases then the recycled water quality increases and the WTP will also increase. Eight companies accept recycled water for toilet flushing while one company from plastic manufacturing sector does not accept recycled water. Company in chemical sector has the highest water saving which reach up to 93%."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kawasan Industri PT. Jababeka, Tbk. memiliki keunikan, yaitu sebagai sebuah program yang didorong oleh perusahaan pengembang kawasan industri dengan melibatkan tenant industri, dan dalam pelaksanaan telah berusaha menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk mencapai sustainabilitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Program CSR PT. Jababeka, Tbk. tahun 2009 dan 2010 pada kegiatan pemberdayaan ekonomi industri rumah tangga pembuatan rengginang dan telur asin masih belum optimal, kelompok sasaran masih belum berdaya dan program belum mencapai sustainabilitas, sehingga dalam pelaksanaan program berikutnya diperlukan adanya perbaikan dalam pendekatan pemberdayaan.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) programme of PT. Jababeka, Tbk. industrial estate is unique, as a programme who initiative by industrial estate corporation colaborated with industrial tenant, and in implementation had use empowerment approachs to make a programme sustainable. This study used a qualitative approach to the type of descriptive analitical research.

The result of this study have that the CSR Programme of PT. Jababeka, Tbk. 2009-2010 of economic empowerment activities as industrial domestic economic productions of rengginang and telur asin has not optimal yet, beneficiaries are not empower and programs are not have sustainabilities, as of in next CSR programme implementation are needs correction of empowerment approach to reach the real sustainability."

"Penelitian membahas efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri Jababeka II (KIJ II) Cikarang Bekasi tahun 1997 dibandingkan dengan implementasinya semester 2 tahun 2012. Metode penelitian deskriptif, dan verifikatif. Pengumpulan data menggunakan kuantitatif (survey) dan kualitatif (wawancara, dokumen). Objek evaluasi (1) RKL, RPL KIJ II tahun 1997 dan efektivitas pengelolaannya; (2) peningkatan implementasi RKL, RPL (3) evaluasi kecenderungan, kritis dan penaatan implementasi RKL, RPL KIJ periode 2007-2012. Hasil penelitian RKL tahun 1997 meliputi 5 aspek yaitu tata ruang, badan air penerima, kualitas air tanah, kesempatan kerja berusaha, serta Kamtibmas. 23 poin RKL yang dikelola, 19 poin (82,61%) sudah diimplementasikan, 4 poin (17,39%) belum diimplementasikan yaitu penyediaan parkir bus dalam pabrik; pembagian zona timur-selatan; jarak antara bibir sungai dengan batas kavling. 14 poin RPL yang dipantau, semua poin (100%) diimplementasikan. KIJ II melakukan upaya peningkatan kinerja RKL, RPL. Evaluasi kecenderungan pada aspek kualitas air tanah; badan air penerima; udara; kebisingan; flora fauna; Sosekbud. Semua aspek menunjukkan kecenderungan memenuhi baku mutu lingkungan kecuali gangguan kebisingan sedikit lebih tinggi diatas baku mutu lingkungan di beberapa titik lokasi. Adanya KIJ meningkatkan kesempatan berusaha serta kepedulian pada masyarakat sekitar. Evaluasi penaatan KIJ II mematuhi ketentuan RKL dan RPL.

---

The study discusses the effectiveness of the Environmental Management Plan (EMP) and Environmental Monitoring Plan (EMonP) document of Jababeka II Industrial Estate (JIE II) in Cikarang Bekasi which compiled since 1997 compared with the implementation in the 2nd semester of 2012. The study used descriptive and explanatory method. The study descriptive and explanatory method. The data was collected (survey method) and (in-depth interviews, document analysis). Observed problems were (1)What kind of EMP efforts had been done by Jababeka II in 1997 and how effective its implementation, (2) implementation improvement of EMP and EMonP in Jababeka II Industrial Estate compared with former EMP and EMonP (3) trend of EMP and EMonP impelementation in Jababeka Industrial Estate. The results showed that EMP and EMonP as formulated in EIA document in 1997 consists of 5 aspects i.e. spatial management, water body receiver, ground water quality, job opportunity, social security problem. 23 points of EMP, 19 points (82,61%) has been implemented properly. 14 points of EMonP (100%) has been implemented well. The result also showed that JIE II has increased the environmental management efforts. In general, trend evaluation showed good performance except noise parameter in some sampling point which was above environmental quality standard."

"ABSTRAKKualitas air Waduk Jatiluhur sebagai air baku Kawasan Industri Jababeka semakin menurun sehingga mengakibatkan beban pengolahan Water Treatment Plant (WTP) Jababeka semakin berat dan biaya pengolahan menjadi semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang penerapan daur ulang air berdasarkan perbandingan kualitas air baku dan air efluen pengolahan air limbah serta menentukan teknologi daur ulang air yang paling sesuai untuk diterapkan. Perbandingan kualitas air berupa pH, BOD, COD, TSS, dan fecal coliform dilakukan menggunakan grafik box & whisker plot dan uji statistik t-test. Perbandingan pada parameter BOD dan fecal coliform menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan, sedangkan perbandingan pada parameter pH, COD dan TSS menunjukkan hasil yang berbeda signifikan. Namun, nilai TSS pada efluen Wastewater Treatment Plant (WWTP) jauh lebih baik dibanding dengan influen WTP. Oleh karena itu, daur ulang air limbah berpeluang lebih besar untuk diterapkan. Tiga teknologi daur ulang air terpilih, yaitu reverse osmosis, ultrafiltrasi, dan activated carbon + klorinasi dibandingkan dengan beberapa parameter perbandingan, yaitu kebutuhan energi, biaya konstruksi, biaya operasional dan perawatan, kebutuhan lahan, dan efisiensi penyisihan dengan bobot sebesar 28%, 25%, 23%, 13%, dan 11% berturut-turut. Perbandingan teknologi daur ulang air dilakukan menggunakan metode ranking. Berdasarkan metode tersebut, teknologi reverse osmosis, ultrafiltrasi, dan activated carbon+klorinasi masing-masing mendapatkan skor 1,51; 2,13; dan 2,23 berturut-turut sehingga teknologi activated carbon + klorinasi menjadi teknologi yang paling sesuai untuk diterapkan.

---

ABSTRACTWater quality of Jatiluhur Reservoir as raw water for Jababeka Industrial Estate is decreasing and resulting the processing load of Water Treatment Plant (WTP) Jababeka to be heavier and higher in processing costs. This study is aimed to assess the opportunities of applying water recycling based on comparison between raw water and effluent of wastewater and to determine the most appropriate technology to be applied. Comparisons of water quality, such as pH, BOD, COD, TSS and fecal coliform was performed using box and whisker plot graphs and statistical t-test. Comparison of BOD and fecal coliform showed results that did not differ significantly, whereas the comparison of pH, COD and TSS showed significantly different results. However, the value of TSS in effluent of Wastewater Treatment Plant (WWTP) is much better than influent of WTP. Therefore, wastewater recycling has greater opportunity to be applied. Three water recycling technology were chosen, namely reverse osmosis, ultrafiltration, and activated carbon + chlorination compared by some parameters of comparison, which are energy requirement, construction cost, operating and maintenance cost, land requirement, and removal efficiency with weights of 28%, 25%, 23%, 13% and 11% respectively. Comparison of water recycling technology was done using ranking method. Under this method, reverse osmosis, ultrafiltration, and activated carbon + chlorination get score 1,51; 2,13; and 2,23 respectively so that activated carbon + chlorination technology is the most appropriate technology to be applied."

"Tesis ini membahas proses pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di kawasan industri Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Perhatian utama dari penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan kerugian. Permasalahan yang dihadapi kawasan Lippo Cikarang saat ini adalah pengelolaan sekuriti fisik yang telah dilaksanakan belum dapat menekan kasus-kasus kriminalitas dan kejadian sehingga berdampak pada kerugian (loss) perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa efektivitas penerapan manajemen sekuriti fisik dalam pengamanan Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis manajerial yang bersifat deskriptif analitis. Beberapa informan dipilih secara purposif, diantaranya dari kawasan Lippo Cikarang, Polsek Cikarang Selatan, dan beberapa pengusaha dan penghui kawasan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif. Pada akhir penelitian, disimpulkan bahwa manajemen sekuriti fisik di kawasan Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi belum optimal dilaksanakan. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pihak Kawasan Lippo Cikarang perlu melakukan beberapa perbaikan terhadap struktur organisasi departemen sekuriti, melakukan evaluasi secara berkala terhadap Standard Operating Procedure (SOP), perbaikan terhadap penjabaran tugas agar tidak terjadi konflik kesatuan perintah, penambahan jumlah personil sekuriti dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder lain khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Cikarang Selatan.

---

This Thesis discusses about process implementation of the physical security management in Lippo Cikarang Industrial Area. The main concern of this research is the increasing incidents of crime and loss to prevent crime and loss. The problem which was faced by Lippo Cikarang industrial area today is the ineffectiveness of security management to reduce the incidents of crimes and loss to the corporates. Therefore, the purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the implementation of the physical security management of Lippo Cikarang industrial area.

This Thesis uses the juridical management approach with descriptive analysis. Some informants were selected purposively, including from the Lippo Cikarang Region, South Cikarang Police Sector, some of businessmen and occupants from the Region. Data collecion uses the techniques of interviews, observation, document study and triangulation. Data analysis techniques used in this research is qualitative analysis.

The results of the study conclude that the physical securty management of Lippo Cikarang industrial area has not been optimally implemented. The Research results suggest that the Lippo Cikarang Region management needs to improve the applied implementation of the physical security management. It cover improvement to security department organisational structure, conduct periodic evaluations of Standard Operating Procedure, re-establish unity of command to avoid conflicts, strengthen the number of security personnel and enhance the coorporative relationship among the stakeholders especially with local law enforcement."