Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini telah memaparkan suatu penelitian terkait tren yang terjadi pada industri telekomunikasi dimana utilisasi jaringan menjadi acuan bagi operator PT XYZ untuk melakukan investasi. Namun hal ini, tidak diiringi dengan pengamatan pada tren payload yang dihasilkan sebagai tolak ukur revenue. Semakin besar kapasitas node-b yang terpasang maka konsekuensinya biaya investasi dan pemeliharaan akan semakin besar sementara nilai investasi tersebut belum tentu sebanding dengan profit yang dihasilkan. Adapun alternatif dalam hal ini adalah melakukan ekspansi node-b dan multisector node-b. Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah pada area POI berdasarkan node-b power utilization dan payload. Metode penelitian area POI digunakan untuk melihat kondisi area yang kemudian dilakukan analisis perbandingan profitability alternative yaitu opsi-1 ekspansi node-b dan opsi-2 multisector. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi multisector node-b dengan tingkat profitability paling tinggi dilakukan di area Kampus Universitas Indonesia dengan nilai NPV Positif, IRR lebih dari 30% dan PP sekitar 2 tahun.

---

This thesis describes a research based on trends in the telecommunication industry where network utilization was referenced by PT XYZ to make investments. However, this was not followed by an observation on payload trends, generated as a measurement of revenue. The network capacity, which is getting bigger, will impact the growing investment and maintenance costs; while the value of such investments are not necessarily proportional with the profit.

The research started with the identifications of the condition in the area of POI based on node-b power utilization and payload. Research method of area POI was used to see the condition of the area, then comparative analysis of profitability alternative, which include node-b expansion as 'option-1' and multisector as 'option-2'.

This research showed that implementation of multisector node-b with the highest profitability is in the area of University of Indonesia with NPV positive grade, 30% of IRR and 2 years of Payback Periode."

"Keadaan geografis Indonesia memberikan kesempatan untuk perusahaan penyedia satelit untuk mengembangkan bisnisnya. Pengembangan tren satelit saat ini mengarah ke High Throughput Satellite (HTS), yang dapat diklasifikasikan sebagai teknologi yang sudah matang, dibuktikan dengan diluncurkannya HTS oleh banyak operator di dunia. PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom), sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara, perlu meluncurkan HTS untuk memenuhi ambisinya untuk menjadi tiga besar penyedia layanan satelit di Asia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kelayakan implementasi HTS di PT. Telkom menggunakan analisis tekno ekonomi, yang menghitung aspek teknis dan ekonomi dalam implementasi HTS. Perhitungan link budget menghasilkan adanya link margin dan kondisi bandwidth limited, yang menunjukkan sistem berada dalam performansi yang layak. Desain layout beam berdasarkan potensi user menghasilkan 43 beams dengan 6 gateway. Sedangkan dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Payback Period (PBP) dalam proyek selama 8,46 tahun dengan nilai IRR sebesar 20,61% dan NPV sebesar Rp1.031.349.555,99. Berdasarkan parameter-parameter tersebut dapat dilihat bahwa investasi HTS tergolong layak untuk diimplementasikan di PT. Telkom.

---

Indonesia’s geographical condition allowed satellite operators to develop their business. Current development of satellite trends leads to High Throughput Satellite (HTS) which could be classified as a mature technology, proven by HTS launched by many operators. PT. Telekomunikasi Indonesia as the biggest state-owned telecommunication companies in Indonesia should launch HTS to fulfil its ambition to be the top 3 full satellite service providers in Asia. This research aims to analyze the feasibility study of HTS implementation in PT. Telkom uses techno-economic analysis, which calculates technical and economic aspects in the implementation of HTS. Link budget calculations provide link margins and bandwidth-limited condition, which shows the system is in decent performance. The beam layout design based on the user's potential produces 43 beams with 6 gateways. From the economic aspect, the results showed that the Payback Period (PBP) duration is 8.46 years with an IRR of 20.61% and an NPV of Rp1,031,349,555.99. Based on these parameters, HTS investment is considered feasible to be implemented in PT. Telkom."

"Seiring dengan bertambahnya populasi manusia di muka bumi, kepedulian terhadap energi dan sumber pangan juga semakin besar. Masalah muncul terutama di kota-kota perkotaan yang padat dimana tidak mungkin untuk menanam pertanian konvensional. Banyak negara termasuk Indonesia sudah mulai menerapkan sel surya sebagai alternatif sumber energi lama seperti solar atau bahan bakar fosil. Namun, baru sedikit yang mulai menerapkan Agrophotovoltaics (APV), yang mengoptimalkan penggunaan gandanya sebagai sumber energi, khususnya untuk keperluan pertanian. Di sisi lain, pertanian vertikal adalah metode untuk mengolah sumber makanan berkelanjutan dengan memanfaatkan permukaan miring vertikal untuk membantu menghasilkan makanan bahkan di daerah perkotaan. Setelah menjalankan simulasi dengan HOMER Pro untuk APV dengan pertanian vertikal di Jakarta, hasilnya kemudian dianalisis melalui penilaian tekno-ekonomi dan kanvas model bisnis untuk prospek bisnisnya. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa masuk akal jika APV dibangun bersama dengan sistem hidroponik dan kemudian dijalankan sebagai bisnis menengah hingga besar mengingat biaya awalnya yang tinggi dibandingkan jika tidak dibangun bersama dengan sistem PV. Tidak hanya menjalankan bisnis penjualan tanaman dari sistem hidroponik yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi menguntungkan dalam jangka panjang, tetapi juga prospek yang baik untuk dipasang bersama dengan sistem APV dengan mempertimbangkan lingkungan.

---

Along with the increasing human population on earth, the concern regarding energy and food sources also grows bigger. The problem arises especially in crowded urban cities in which it is impossible for conventional farms to be planted. Many countries including Indonesia have started implementing solar cells as an alternative to the old energy sources such as diesel or fossil fuels. However, only a few have started implementing Agrophotovoltaics (APV), which optimizes its dual use as an energy source, in particular agricultural purposes. On the other hand, vertical farming is a method to cultivate sustainable food sources by utilizing vertically inclined surfaces to help produce foods even in urban areas. After running a simulation with HOMER Pro for APV with vertical farming in Jakarta, the results were then analyzed through techno-economic assessment and a business model canvas for its business prospect. The conducted analysis shows that it is plausible for APV to be built in together with a hydroponic system and then ran as a medium to big-sized business considering its high initial cost compared to when it’s not built in together with a PV system. Not only running a business of selling crops from a hydroponic system has a high potential to become profitable in the long run, it is also a good prospect for it to be installed along with APV system in consideration the environment."

"

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

"

"Teknologi 5G telah membuka era baru dalam dunia telekomunikasi dengan menawarkan kecepatan dan kapasitas yang belum pernah ada sebelumnya. Keunggulan ini sangat penting, terutama di area dengan lalu lintas tinggi seperti bandara. Studi ini berfokus pada implementasi jaringan 5G di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara terbesar di Indonesia. Penelitian ini mengasumsikan penyediaan layanan internet oleh satu operator menggunakan teknologi frekuensi tinggi 5G pada 26 GHz/28 GHz dengan Bandwidth 400 MHz. Dalam penelitian ini, kami mengevaluasi kebutuhan infrastruktur dan investasi yang diperlukan untuk implementasi teknologi ini, agar pengguna terminal 3 bandara soekarno hatta bisa merasakan akses teknologi 5G dengan gratis. Untuk menjangkau area terminal seluas 0,331 kilometer persegi, dengan kepadatan pengguna 424 pengguna per kilometer persegi dan total kebutuhan data 6,3 Gbps per kilometer persegi, diperkirakan dibutuhkan 255 gNodeB. Perkiraan Pengeluaran Modal (Capex) adalah $2.014.000, dan Pengeluaran Operasional (OPEX) adalah $565.000. Penelitian ini juga merekomendasikan penyedia layanan internet untuk dapat memperoleh pemasukan dari penjualan ruang iklan di halaman log-in pengguna bandara. Berdasarkan asumsi nilai Cost Per Mille (CPM) $18,71, Cost Per Click (CPC) $1,03, dan Click Through Rate (CTR) 1.8%, diperoleh Nett Present Value (NPV) sebesar $257.795 dan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13%, menunjukkan bahwa proyek ini layak secara ekonomi.

---

The advent of 5G technology has ushered in a new era in telecommunications, offering unprecedented speeds and capacities. This advantage is particularly crucial in high-traffic areas such as airports. This study focuses on the implementation of 5G networks at Terminal 3 of Soekarno-Hatta International Airport, the largest airport in Indonesia. This research assumes the provision of internet services by a single operator using high-frequency 5G technology at 26 GHz/28 GHz with a bandwidth of 400 MHz. In this study, we evaluate the infrastructure and investment requirements for the implementation of this technology, so that Terminal 3 users at Soekarno-Hatta Airport can experience free access to 5G technology. To cover an area of 0.331 square kilometers of the terminal, with a user density of 424 users per square kilometer and a total data requirement of 6.3 Gbps per square kilometer, an estimated 255 gNodeBs are needed. The estimated Capital Expenditure (Capex) is $2.014.000, and the Operational Expenditure (OPEX) is $565.000. This research also recommends internet service providers to be able to earn income from selling advertising space on the airport user log-in page. Based on the assumption of a Cost Per Mille (CPM) value of $18.71, Cost Per Click (CPC) of $1.03, and a Click Through Rate (CTR) of 1.8%, a Net Present Value (NPV) of $257,795 is obtained and the Internal Rate of Return (IRR) by 13%, indicating that the project is economically feasible."

"Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 melalui PP. Nomor 96 Tahun 2014 merupakan cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia yang terkoneksi ke jaringan internet dengan target penetrasi 71% (urban) dan 49% (rural) terhadap rumah tangga untuk fixed broadband pada tahun 2019. Pengembangan broadband di Indonesia masih terfokus pada mobile broadband, padahal kecepatan broadband ditopang oleh fixed broadband. Salah satu solusi teknologi masa depan fixed broadband yaitu Fiber to The Home (FTTH). Namun, tantangan dalam implementasi fixed broadband adalah tingginya biaya komponen pasif sehingga meningkatkan risiko investasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap model penyelenggaraan fixed broadband yang dibangun berdasarkan skenario pendanaan broadband menggunakan kajian tekno ekonomi dan analisis risiko. Analisis dilakukan dari sudut pandang Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), dan Pemerintah selaku stakeholder pada daerah penelitian Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), dan Tangerang Selatan (dense-urban). Kajian kelayakan penyelenggaraan fixed broadband menunjukkan bahwa untuk OpCo dapat menggunakan skenario sewa komponen pasif kepada NetCo dan melakukan investasi pada perangkat aktif saja. Sedangkan, NetCo dapat menggunakan skenario sharing cost antara NetCo, subsidi pemerintah, atau gabungan dari kedua skenario untuk mereduksi biaya investasi. Agar dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, kontribusi subsidi yang dilakukan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) 2014-2019 through PP. No. 96 Year 2014 is to realize the government's goal that Indonesia are connected to the Internet with network penetration target of 71% (urban) and 49% (rural) compared to households for fixed broadband in 2019. The development of broadband in Indonesia is still focused on mobile broadband. Actually, broadband speeds is supported by fixed broadband. One of fixed broadband future-proof solution technology is Fiber to The Home (FTTH). However, the challenges in the implementation of fixed broadband is the high cost of passive components that increase the risk of investment.

In this research, analysis of the implementation models of fixed broadband is built based on broadband funding scheme using techno economic assessment and risk analysis. The analysis is done from point of view: Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), and the Government as stakeholders in the research area; Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), and Tangerang Selatan (dense-urban).

Feasibility studies showed that the implementation of fixed broadband from OpCo?s view can use the lease passive components scenario at NetCo and investing in active devices only. Meanwhile, NetCo can use cost sharing between them, government grant, or a combination of both scenarios to reduce investment costs. In order to bring benefits to the Local Government, the contribution of grant do not only charged on Local Government."

"Monetisasi sumur gas X di perusahaan Y yang terletak didaerah Jambi belum dapat dilakukan karena terkendala jumlah cadangan yang minim yaitu hanya sekitar 21 BCF dan kadar impurities yang berada diatas nilai desain fasilitas pengolahan gas eksisting menjadikan sumur gas ini tidak termanfaatkan (stranded gas well). Pemilihan teknologi yang sesuai diperlukan agar gas dari sumur tersebut dapat dimanfaatkan. Perbandingan keekonomian digunakan untuk memilih kelayakan beberapa opsi teknologi pemanfaatan gas yang mencakup jalur pipa, CNG dan LNG skala kecil melalui perhitungan cash flow NPV dan IRR terhadap tiga lokasi tujuan penjualan. Dari hasil simulasi dan perhitungan didapatkan opsi LNG skala kecil adalah yang paling baik untuk target konsumen ke pembangkit listrik di Pusaka Riau dan ke kota Palembang. Sedangkan untuk target konsumen ke Jambi opsi terbaik adalah dengan jalur pipa.

---

Monetization of gas well X in the company Y located in Jambi can not be completed yet because it is constrained with minimum amount of reserves which is only about 21 BCF and levels of impurities which is above the design value of the existing gas processing facilities make this gas wells is not utilized (stranded gas well). Selection of appropriate technology is required to utilized the gas well.

Comparative economics used to select the feasibility of several gas utilization technologies that includes pipelines, CNG and small scale LNG by calculating the cash flow NPV and IRR of the three different sales gas location.

From the simulation results and calculations obtained the small scale LNG option is the best for the target consumers to the power plant in Pusaka Riau and to Palembang. As for the target consumers to Jambi best option is by pipeline."

"Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan energi, ketersediaan cadangan bahan bakar fossil di Indonesia terus berkurang akan terus berkurang. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan energi lain yang berpotensi untuk di kembangkan. Energi itu adalah gas bumi dengan total cadangan 150.70 TSCF. Salah satu cadangan terbesar terletak di Natuna, namun cadangan gas di Natuna memiliki komposisi gas alam dengan CO₂ yang sangat tinggi. Untuk memanfaatkan gas kaya akan CO­₂ menjadi energi listrik, diperlukan teknologi khusus dalam pembakaran gasnya. Teknologi yang sesuai dengan kondisi ini adalah pembangkit listrik dengan aeroderivative gas turbin sebagai pembakar gas utama. Pada penelitian ini, beberapa skema pembangkit listrik dengan teknologi yang sesuai dianalisis keekonomiannya. Skema yang dianalisis termasuk Simple Cycle, Combined Cycle Single Shaft, dan Combined Cycle Multi Shaft dengan faktor kapasitas yang berbeda-beda. Analisis dilakukan dengan melihat cashflow serta melakukan analisis monte-carlo untuk risiko dan investasi. Dari hasil yang didapat pada analisis diketahui bahwa pembangkit listrik Combined Cycle Multi Shaft dengan faktor kapasitas sebesar 87% memiliki hasil yang paling baik dari segi keekonomian serta investasi.

---

Along with the increasing of human needs of energy, availability of fossil fuel in Indonesia will keep decreasing. On the other side, Indonesia has a huge energy reserve potential to be developed. This energy is the natural gas with total reserve of 150.70 TSCF. One of the biggest reserves is in Natuna, but this reserve contains a huge CO₂ in its natural gas composition.  To utilize the high CO₂ content natural gas to electricity, special technology is needed to burn the gas. The right technology for this is aeroderivative gas turbine as the main gas burner to produce electricity. In this research, a few cheme of power plant with the right technologies is economically analized. The scheme is including simple cycle, combined cycle single shaft, and combined cycle multi shaft with various capacity factor. Analysis will be done by looking at the cashflow and doing montecarlo analysis for risk and investation. The analysis show that Combined Cycle Power Plant with Multi Shaft Configuration on 87% capacity factor has the best result in ecomonical, risk and investation factor."

"Saat ini, pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menghasilkan banyak emisi CO2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik menggunakan energi terbarukan yaitu energi matahari dan tidak menghasilkan emisi CO2 dalam pembangkitan energi listriknya. Universitas Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia harus turut hadir dalam menggunakan pembangkit energi terbarukan yang lebih bersih. Sebagai institusi pendidikan dengan beban yang lebih tinggi pada siang hari untuk aktivitas akademis, PLTS tergolong salah satu alternatif energi terbarukan yang cocok untuk diimplementasikan di Universitas Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah studi pemanfaatan potensi matahari di lingkungan Universitas Indonesia menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang optimal berdasarkan lahan yang tersedia. Penelitian dilakukan menggunakan perangkat lunak PVsyst, DIgSILENT, dan HOMER. Kapasitas PLTS yang dirancang sebesar 2842 kWp dengan pengurangan LCOE sebesar Rp 40,30/kWh dan mengurangi emisi karbon sebesar 2.912.969 Kg/tahun. Implementasi PLTS pada jaringan listrik Universitas Indonesia yang sudah ada juga tidak menganggu aliran daya karena kondisi tegangan bus sistem masih berada pada batas Grid Code.

---

Currently, power plants in Indonesia are still dominated by Steam Power Plants which produce a lot of CO2 emissions. Solar Power Plant (PV) is one of the power plants that can produce electrical energy using renewable energy, namely solar energy and does not produce CO2 emissions. The University of Indonesia as one of the leading universities in Indonesia must also be the one to use cleaner renewable energy plants. As an educational institution with a higher load during the day for academic activities, Solar Power Plant is classified as one of the alternative renewable energy that is suitable to be implemented at the University of Indonesia. The purpose of this research is to study the utilization of solar potential at the University of Indonesia using an optimal solar power plant based on available area. The research was conducted using PVsyst, DIgSILENT, and HOMER software. The designed Solar Power Plant capacity is 2842 kWp with a reduction in LCOE of Rp 40.30/kWh and reduces carbon emissions by 2,912,969 Kg/year. The implementation of Solar Power Plant on the existing University of Indonesia electricity network does not interfere the flow of power because the system bus voltage is still following the Grid Code."

"Pada tahun 2020, nilai customer satisfaction index (CSI) PT XYZ yang mempresentasikan kepuasan konsumen XYZ berjumlah 83.9. Angka ini gagal mencapai target PT XYZ di tahun tersebut yaitu 87, dan turun dari tahun sebelumnya yaitu 86,5 di tahun 2019. Berdasarkan pengambilan data, diketahui bahwa XYZ mengelola aduan konsumen hanya melalui Twitter. Dari ribuan tweet yang diterima akun resmi customer care PT XYZ (@XYZCares) tiap bulan di Twitter, diperkirakan hanya 1-2% yang dideteksi sebagai aduan dengan proses pengawasan manual. Penelitian ini merancang solusi dua langkah berupa implementasi social media listening dalam bentuk sentiment analysis dan topic modelling, untuk mengetahui isu dalam tweet aduan kepada XYZ. Dataset berupa kumpulan tweet yang menyebutkan @XYZCares pada kurun waktu 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020. Data di-scrape dari Twitter menggunakan script Python. Hasil evaluasi secara cross-validation menunjukkan akurasi rerata sentiment analysis dengan algoritme SVM lebih akurat (77%) untuk kasus ini dibandingkan algoritme RF (75%). Untuk task pemodelan topik, algoritme LDA menghasilkan klaster topik sejumlah 4 dengan rerata TPC sebesar 80%. Diketahui bahwa topik yang dominan adalah isu korupsi dan suap di badan PT XYZ. Dengan mempertimbangkan penemuan tersebut, saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah memberhentikan staf yang diduga terlibat dalam isu-isu tersebut, serta menerapkan good corporate governance berupa aspek pengawasan dan pencegahan korupsi.

---

The customer satisfaction index (CSI) for the year 2020 is calculated at 83.9. This value fails to reach the company’s target for the year at 87 and is lower than the CSI value for 2019 at 86.5. Data acquired from the company shows that consumer complaints are accepted and processed only through Twitter. It is estimated that of the thousands of tweets processed by PT XYZ’s official customer care account (@XYZCares) each month, only 1-2% of the tweets are considered complaints based on manual searching and classification. This research proposes a two-step solution by implementing social media listening in the form of sentiment analysis and topic modelling, to detect the most frequent issues addressed to XYZ. The dataset consists of tweets created from January 1st, 2020, to December 31st, 2020 which mentioned @XYZCares. The tweets were scraped from Twitter using Python scripts. The results of cross-validation show that for the task of sentiment analysis, SVM is a more accurate algorithm on average (77%) compared to Random Forest (75%). For the following task of topic modelling, the LDA algorithm model produced 4 topic clusters with an average TPC of 80%. The most dominant topic detected relate to allegations of bribery and corruption within PT XYZ. Taking these finds into consideration, this research suggests that PT XYZ immediately dismiss all staff implicated in the aforementioned cases, as well as implementing good corporate governance in the form of tighter supervision and prevention of corrupt dealings."