Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep pelayanan kesehatan primer pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)dikembangkan dengan penguatan pelayanan primer, salah satunya denganoptimalisasi peran pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan konsep managedcare. Pada konsep managed care, suksesnya sistem gatekeeper salah satunyadinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan TingkatLanjutan (FKTL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik danpersepsi pengguna pelayanan terhadap pemanfaatan Puskesmas sebagaigatekeeper di dua Puskesmas Kota Bekasi. Penelitian menggunakan desain crosssectional dan pengumpulan data melalui pengisian 208 kuesioner pada pasienpeserta JKN di Dua Puskesmas Kota Bekasi dengan metode pengambilan sampelsecara stratified purposive sampling dimana sampel diambil dari Puskesmasdengan nilai rujukan tertinggi dan Puskesmas dengan nilai rujukan terendah diKota Bekasi dengan jumlah sampel dibagi sama besar. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata skor pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper adalah52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), namun angka rujukan masih tinggi di atas15%. Pekerjaan, persepsi terhadap sikap petugas kesehatan, dan lama berobatberhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Persepsiterhadap sikap petugas kesehatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Sikap petugas kesehatanmempengaruhi pemanfaatan kembali layanan di Puskesmas dan mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper khususnya terkait continuity care.Penerapan konsep gatekeeper dengan baik dapat meningkatkan pemanfaatanPuskesmas dan menekan angka rujukan ke FKTL.

---

ABSTRACTThe concept of primary health care in the era of National Health Insurance (JKN)is developed by strengthening primary health care which one of them is byoptimizing the role of primary health care as a gatekeeper with the concept ofmanaged care. In this concept of managed care, the success of the gatekeepersystem one of them is judged by the visits rates and referral rates to the AdvancedLevel of Health Facilities (ALHF/Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut). This studyaims to determine the characteristics and perception of service users towardsutilization of public health centers (PHC/Puskesmas) as gatekeeper in two PHC inCity of Bekasi. This study used cross-sectional design and data collection byfilling up 208 questionnaires on patients of JKN participant in two health centersin Bekasi with stratified purposive sampling methods where samples were takenfrom the health center with the highest reference score and health center with thelowest reference score in Bekasi with equally distributed samples. The resultsshowed an average score of utilization of Public Health Center (PHC) as agatekeeper: 52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), but the referral rate is still highabove 15%. Jobs, perceptions of the health workers? attitudes, and treatmentduration are related to the utilization of PHC as a gatekeeper. Perceptions of thehealth workers? attitude is the dominant factor affecting the utilization of PHC asa gatekeeper. The health workers? attitude affects the repeated utilization servicesin PHC and affects the utilization of PHC as a gatekeeper, especially for that isrelated to care continuity. The proper application of gatekeeper concept canincrease the utilization of PHC and reduce the number of referrals to theAdvanced Level of Health Facilities (ALHF)."

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja puskesmas akreditasi yaitu PuskesmasKarang Kitri dan puskesmas yang belum terakreditasi yaitu Puskesmas PerumnasII di kota Bekasi, dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige. KriteriaBaldrige dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas mutu yang diterapkan olehkedua puskesmas ini dengan pendekatan tujuh kriteria, yaitu kepemimpinan,perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis danmanajemen pengetahuan, fokus pada tim, fokus pada proses dan hasil kinerjapuskesmas.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desaincross sectional. Sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan puskesmassebanyak 34 responden di Puskesmas Karang Kitri dan 27 responden diPuskesmas Perumnas II. Penelitian Kualitatif dilakukan observasi dan wawancaramendalam, dengan informan sebanyak tiga informan pada Puskesmas KarangKitri dan tiga informan Puskesmas Perumnas II.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja kedua puskesmas inikategori baik, dan tidak ada perbedaan yang signifikan akan tetapi kinerja yangbaik mengharuskan tercapainya hasil-hasil terbaik bagi pasien, karyawan maupunorganisasi puskesmas itu sendiri, sehingga disarankan untuk menambahkelengkapan alat-alat dan sumber daya manusia baik dalam pelayanan maupunadministrasi. Terlebih pada Puskesmas Perumnas II tidak terlayani pelayananlaboratorium disebabkan karena tidak adanya tenaga analis laboratorium.

---

ABSTRACTThis study discusses the performance of puskesmas accredited that isPuskesmas Karang Kitri and puskesmas which not yet accredited is PuskesmasPerumnas II, using Malcolm Baldrige approach. The Baldrige criteria can be usedto assess the effectiveness of the quality applied by both public health centers withseven criteria approaches leadership, strategic planning, customer focus,measurement, analysis and knowledge management, workforce focus, operationsfocus and outcomes of puskesmas performance.This study with cross sectional design. The sample was conducted to allpuskesmas employees as many as 34 respondents in Puskesmas Karang Kitri and27 respondents in Puskesmas Perumnas II. Qualitative research was conducted byobservation and in depth interviews, with three informants at Puskesmas KarangKitri and three informants of Puskesmas Perumnas II.The results illustrate that the performance of both puskesmas is goodcategory, and there is no significant difference, but good performance requires theachievement of the best results for patients, employees and organizationspuskesmas itself, so it is advisable to increase the completeness of tools andhuman resources both in service and administration. Especially in PuskesmasPerumnas II not served by laboratory service caused by lack of laboratory analyst."

"ABSTRAKPemanfaatan pelayanan akupunktur di Puskesmas merupakan pelayanan pelengkap yang diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan pasien, akan tetapi penyelenggaraannya belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pengguna pelayanan akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun2016. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, pengumpulan data melalui pengisian kuesioner pada 86 pasien yang mendapatkan terapi akupunktur di 2 puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diambil secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 3.76 kali kunjungan per pasien. Sebagian besar penggunapelayanan akupunktur berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan SMU keatas. Pengetahuan, pendidikan, persepsi responden terhadap sikap petugas dan dukungan teman sebaya dianalisis tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan akupunktur di 2 puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan variabel jenis kelamin merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh (p=0.024) dan diasumsikan sebagai variabel yang dominan dalam kaitannya dengan Pemanfaatan Pelayanan Akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThe utilization of acupuncture health service in public health center as a complementary is expected to speed up the healing process, but the implementation of acupuncture health service is not running optimally. The aim of the study is to know the user determinant of acupunture health service in 2 public health center in South of Jakarta 2016. This is a cross sectional study, using questionnare to 86 participants who get acupuncture therapy in 2 publichealth center and taken by simple random sampling. The results of the study showed that the utilization level of acupuncture health services is 3.76 times per visit patients. Most of acupuncture health service user are woman and educated senior high school and above. Knowledge, the perception of atittude of the officers and support of peers analyzed is not related with the utilization of acupuncture health service in 2 public health center in South Jakarta 2016, while gender is a variable that significantly affect (p=0.024) and assumed as adominant variable in relation with the utilization of acupuncture health service in 2 public health in South Jakarta 2016."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan JKN berfungsi sebagai gatekeeper menuju pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Konsep gatekeeper terdiri dari kontak pertama, berkelanjutan, koordinasi, dan komprehensif. Penelitian ini ingin melihat implementasi konsep gatekeeper pada pelayanan UKP di Puskesmas X. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survey kepuasan pasien. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa struktur pada UKP masih kurang pada jumlah tenaga kesehatan, jenis pelayanan, dan fasilitas yang tersedia. Pada proses, masalah yang ditemui adalah waktu tunggu yang terlalu lama sebelum diperiksa, sedangkan durasi pemeriksaan terlalu cepat. Hasil penelitian kuantitatif pada unsur hasil, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan mencapai 89,13%, kepuasan tertinggi berasal dari dimensi tampilan yaitu 91,67%. Karena jam buka pelayanan hanya sampai pukul 13:00 dan pelayanan hanya sampai hari Sabtu, kontak pertama masih kurang. Banyak kasus yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas dan prasarana. Implementasi berkelanjutan di Puskesmas X terlihat dari rawat jalan prolanis. Pelayanan UKP di Puskesmas X belum tersedia layanan IGD dan home visit. Koordinasi terlihat dari hubungan Puskesmas X dengan fasilitas kesehatan lain. Implementasi konsep gatekeeper pada Puskesmas X masih kurang pada unsur komprehensif dan kontak pertama, sehingga dapat ditingkatkan dengan penyediaan pelayanan dan penambahan tenaga kesehatan.

---

Puskesmas as the implementer of JKN services serves as a gatekeeper to advanced health services. The gatekeeper concept consists of the first contact, sustainable, coordinated, and comprehensive. This research would like to see the implementation of gatekeeper concept in the service of UKP in Puskesmas X. The research used quantitative and qualitative methods. Qualitative data collection through in-depth interviews, while quantitative data collection is conducted through patient satisfaction surveys. The results of qualitative research indicate that the structure in the UKP is still lacking in the number of health workers, types of services, and facilities available. In the process, the problem encountered is the waiting time is too long before being checked, while the duration of the inspection is too fast. The result of quantitative research on the element of results, shows that the satisfaction of the service reaches 89.13%, the highest satisfaction comes from the tangible dimension that is 91.67%. Since the service hours are only until 13:00 and service is only until Saturday, the first contact is still lacking. Many cases have to be referred to due to limited facilities and infrastructure. The ongoing implementation at Puskesmas X is seen from outpatient prolanis. UKP service in Puskesmas X is not available IGD service and home visit. Coordination can be seen from the relationship between Puskesmas X and other health facilities. Implementation of the concept of gatekeeper at Puskesmas X is still lacking in the comprehensive element and the first contact, so that it can be increased with the provision of services and the addition of health personnel."

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terpencil, salah satu upaya yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas berdasarkan persepsi pengguna jasa di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional terhadap kualitas pelayanan puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja melalui evaluasi kualitas pelayanan yang didasarkan pada persepsi pengguna jasa dengan menerapkan metode evaluasi Ovretveit. Pengumpulan data dilakuakan melalui kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan puskesmas Cimandala sudah dinyatakan baik dan menyarankan untuk perlu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan yang terkait dengan mekanisme pengaduan keluhan dan kejelasan penindak lanjutan laporan maupun keluhan masyarakat pengguna jasa oleh petugas puskesmas Cimandala. Selain itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana pendukung dan penyusunan standar operasional prosedur yang mampu memberikan layanan berkualitas serta berorientasi pada pasien atau pengguna jasa agar tercipta pelayanan puskesmas Cimandala yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pasien.

---

In order to improve service quality public health center in remote areas, one of the efforts is expected to reach public welfare. So research to find an overview of service quality public health in remote areas based on costumers perseption is needed. This is a cross sectional study of Cimandala Public Health Center service quality through the evaluation of service quality based on Costumers Perception by applied on Ovretveit evaluation model approach. Collecting data carried out through a questionnaire and an interview. The result of this research shown that service quality in this place been declared well. It is suggested necessary improvements to services related to the grievance mechanism and clarity proceded reports and public complaints service user by the staff of Cimandala public health center and be sides that by compiling operational standard of procedure and supporting instruments with focus in costumer oriented in order to improve quality services of Cimandala public health center which can extend statisfaction for the all customers."

"Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna (Skor > 80%), 4 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal (Skor 60-79,9%), dan 25 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal (Skor < 60%). Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Telah ada proses perencanaan PKPR hingga evaluasi PKPR. Berdasarkan 2 format laporan PKPR Puskesmas Cinere, jumlah kunjungan remaja bulan April 2020-Juni 2020 relatif lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Pada data salah satu laporan, yaitu data kunjungan kasus remaja, terlihat penurunan kunjungan pada April 2020 (161 remaja) dibandingkan Maret 2020 (467 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum ada pelatihan PKPR rutin, kurangnya sosialisasi, remaja merasa kurang dilibatkan, belum ada tempat menyimpan rekam medik remaja, kegiatan PKPR sudah tidak rutin serta belum ada target PKPR. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cisalak Pasar didukung tim PKPR yang Penanggung Jawab programnya juga telah mendapatkan pelatihan dan ketersediaan pedoman. Proses perencanaan PKPR hingga evaluasi juga telah berjalan. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR.

---

Adolescent Friendly Health Services (AFHS) is a health services to meet adolescent health needs. From SN-PKPR level of fulfillment data in May–June 2020, there were 34 Public Health Centre which had completed self assessment. There were 5 Public Health Centre that had perfect SN-PKPR level of fulfillment (Score > 80%), 4 Public Health Centre that had optimal SN-PKPR level of fulfillment (Score 60 – 79,9 %), and 25 Public Health Centre that had minimal SN-PKPR level of fulfillment (Score < 60%) The aim of this study was to analyze AFHS implementation in Depok City Public Health Centre with case studies at Cinere (Optimal SN-PKPR level of fulfillment) and Cisalak Pasar (Minimal SN-PKPR level of fulfillment) Public Health Centre. This qualitative study was conducted by indepth interview and document review. Triangulation for this study are source, method, and data triangulation. The implementation of AFHS at Cinere Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer had received training, sufficient number of adolescent health cadres, availability of consultation room, availability of guidelines, and fund. AFHS planning to evaluation has been carried out. Based on 2 Cinere Public Health Centre AFHS report formats, the number of adolescent visits in April 2020 – June 2020 was relatively lower than in the previous months. From one of the reports, adolescent case visit data, there were a decrease of adolescent visit in April 2020 (161 adolescent) than in March 2020 (467 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of socialization, lack of adolescent participation from adolescent perspective, no place to save adolescent medical record, no routine AFHS activities, and no AFHS target. The implementation of AFHS at Cisalak Pasar Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer also had received training and availability of guidelines. AFHS planning to evaluation also has been carried out. Based on Cisalak Pasar Public Health Centre adolescent case visit data, the number of adolescent visit has tended to decline since 2019. There was a decrease in utilization of AFHS that was clearly visible in April 2020 (7 adolescent) than in March 2020 (32 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of coordination with adolescent, no room to give consultation and no place to keep adolescent medical records, no AFHS fund, no routine AFHS activities, incomplete filling of recording and reporting formats, no AFHS target, and lack of support from related sectors. Decreased utilization of AFHS could be related to the problems which were found at both Public Health Centre. The program implementer with their team need to take appropriate step to fix it. Coordination and cooperation with related sectors are required to formulate policy for the improvement of AFHS."

"Posbindu lansia merupakan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan para lansia. Keterampilan kader merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan di posbindu lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kader dalam pemanfaatan posbindu lansia. Jenis penelitian yaitu deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Informan utama adalah 17 orang kader dan informan kunci yang terdiri dari 1 orang Kepala Puskesmas Bantargebang Bekasi, 1 orang Pemegang Program Lansia, dan 3 orang Lansia yang memanfaatkan posbindu lansia di wilayah kerja Puskesmas Bantargebang Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader belum berperan besar dalam pemanfaatan posbindu lansia di wilayah kerja Puskesmas Bantargebang sehingga diperlukan adanya upaya pelatihan dan pembinaan untuk petugas kesehatan dan kader posbindu lansia, serta sosialisasi kepada seluruh sasaran posbindu lansia. Penyediaan fasilitas posbindu lansia yang lengkap diharapkan dapat memaksimalkan peran kader dalam usaha pemanfaatan posbindu lansia. Komunikasi sesama kader juga harus dibangun agar mereka dapat bertukar informasi dan pengalaman mengenai peran mereka dalam pemanfaatan posbindu lansia.

---

Elderly's integrated health care is health services which aims to improve the health status of the elderly. Skills of cadres is one of the keys to success in elderly's integrated health care. This study aims to analyze the role of cadres in the use elderly's integrated health care. This research is descriptive analytic with qualitative method. The main informants were 17 cadres and key informants consisting of 1 chief of Bantargebang Public Health Care Bekasi, 1 holder of elderly programs, and 3 elderly peoples who utilize elderly's integrated health care in Bantargebang Public Health Care Bekasi working area.

The results showed that the cadres have not played a major role in the utilization of elderly's integrated health care in Bantargebang Public Health Care Bekasi working area thus efforts are required in training and coaching for health workers and cadres elderly's integrated health care, and socialization to all elderly's integrated health care target. Provision of complete elderly's integrated health care facilities is expected to maximize the role of cadres in the utilization of it. Communication fellow cadres should also be constructed so that they can exchange information and experiences regarding their role in the utilization of elderly's integrated health care."

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."