Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah

---

ABSTRACTProblems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation."

"ABSTRAKPositive Deviance (PD) atau penyimpangan positif adalah salah satu inisiatifprogram gizi bagi balita yang bcrbasis pada partisipasi masyarakat.Di Indonesia, pada tahun 2004 tercatat 11 propinsi tclah melaksanakan pendekatanPD. Ncgara-negara yang telah berhasil menyelesaikan masalah anak-anak malnutzisidiantaranya adalah Vietnam, Haiti, Guinea, Bangladesh dan Nepal (PD dan HearthUSAID, 2004). Di Indonesia, informasi yang telah dipublikasikan di antaranya yaituKelurahan Palrneriam Jakarta Timur (Anisah, 2005), Kanagarian Guguak SeraiSumatera Bafat (Ulfah, 2006), Proyek BP-Tangguh Papua (Nuhamara, 2006) danKelurahan Mulya Harja Bogor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mcndalam tentangpartisipasi masyarakat sejak berdiri sampai terlaksananya kegiatan pos gizi serta upayamempertahankan keberhasilan pencapaian pos gizi untuk menekan prevalensi gizi bumkdan gizi kurang pada balita.Penelitian ini menggunakan desain Icualitatif dengan metode wawancara mendalamdan FGD. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mulya Haija selama Juni 2007. Sumberinformasi diperoleh dari 38 informan (5 kelompok FGD, 26 informan; 8 WM, 12informan) dari LSM, dinkes, kelurahan, puskesmas induk, puskesmas pembantu, tokohmasyarakat, kader posyandu dan orang tua balita.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa partisipasi rnasyarakat sudah terbentukdengan keterlibatan unsur-unsur masyarakat, yaitu memenuhi kriteria tingkatan fungsional. Kegiatan untuk menumbuhkan panisipasi tersebut' adalah melalui pelatihan,sosialisasi program, pertemuan masyarakat, pendekalan personal dan pemberian insentifbagi kader. Pihak-pihak yang bcrperan paling dominan dalam mendorong tumbuhnyapartisipasi masyarakat adalah ketua RW, ketua RT dan kader.Faktor pcnghambat partisipasi adalah kondisi ekonomi, pengclolan keuangankeluarga dan pendidikan masyarakat, tidak adanya pengalaman masa lalupenanggulangan masalah gizi balita, luntumya budaya gotong royong di masyarakat(salah satunya karcna ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk masyarakatmiskin) serta kurangnya dukungan aparat kesehatan setempat. Faktor pendukungnyaadalah pengaruh besar tokoh masyarakat yaitu ketua RW dan RT serta kader posyandu.Belum terlihat adanya sistern kemitraan yang dibangun atas dasar pembagian peranuntuk mencapai suatu tujuan bersama.Dari pcnclitian ini disarankan LSM mendapatkan upaya pendampingan yangefektif untuk menumbuhkan kemandirian melalui partisipasi masyarakat. Selain itu,LSM sebaiknya dapat menjadi lebih dari sekedar membuat model dari programpenanggulangan gizi, melainkan menjadi mitra pemerintah atau disebut sebagai servicebase NGO. Sementara aparat pemerintah dapat lebih optimal mendorong Iahirnyapartisipasi masyarakat, dan donor dapat menjadikan partisipasi masyarakat sebagaiindikator keberhasilan program.

---

ABSTRACTPositive Deviance (PD) is one of the inisiative of nutrition community baseprogram intervention for children under 5 (U5).In Indonesia, ll provinces has conducted PD in year 2004. While countries whichhave children malnutrition problem also use this approach. They are Vietnam, Haiti,Guinea, Bangladesh dan Nepal (PD dan Hearth USAID, 2004). Areas covered by PD inIndonesia (published data) are Village of Palmeriam Jakarta Timur (Anisah, 2005),Village of Guguak Serai Sumatera Barat (Ulfah, 2006), Village of Proyek BP-TangguhPapua (Nuhamara, 2006) and Village of Mulya Hanja Bogor.The objective of this research is to identify deeply community participation in PD-hearth implementation from the very beginning stage to implementation of hearth inorder to solve children malnutrition problem. Besides, partnertship and the role of eachgovernment institutions involved to encourage community participation were also partof the objectives.This qualitative research using indepth interview and FGD was conducted duringJune 2007 in Village of Mulya Harja..Tl`otal informant involved was 38 people (5 groupsof FGD, 26 people; 8 indepth interview, I2 people) hom NGO, city health office,village office, community health in village and sub district level, community leaders,local volunteers (kader) and parents of children US.This research was succesfully investigated that community participation existed,approved by the involvement of community members and categorized as functional levelof participation. The activities to encourage participation were programme socialization, community meetings, trainings, personal approaches and incentive for kader. Localinformal leaders (head of RT/RW and kader) were dominantly stimulated communityparticipation. Some obstacles of community participation were economic condition,household financial management, education, no experiment of participation and declinedtradition of partnership within community members, as well lack of partnership amongall competent govemment institutions.This research suggested NGO to conduct more effective facilitation too developindependence through community participation. Besides, it is better for NGO to playmore than just creating model for government, furthermore NGO can act as a servicebase NGO due some govemment?s limitations investigated. In addition, funding agency(in this case, government/Dinkes is the source of funding) would consider communityparticipation as one principle of programme.

---

"

"Asupan protein adalah salah satu faktor yang mungkin berperan dalam proses penyembuhan pasien Tuberkulosis. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara asupan protein dengan proses penyembuhan pasien tuberkolosis dalam dua bulan pertama pengobatan dengan menggunakan konversi sputum. Studi potong lintang ini dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan pada 106 Tuberkulosis pasien (63 laki-laki dan 43 perempuan) dengan umur mulai dari 20-65 tahun yang mempunyai hasil positif pada uji sputum pada permulaan pengobatan. Data asupan protein dikumpulkan dengan wawancara langsung menggunakan kuisioner frekuensi makanan. Untuk mengevaluasi proses penyembuhan partisipan, data konversi sputum pada bulan kedua pengobatan diperoleh dari rekam medis partisipan. Regresi logistik digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara asupan protein dan proses penyembuhan partisipan. Data mengenai jenis kelamin, umur, dan berat badan juga dikumpulkan dari rekam medis. Pada studi ini, prevalensi partisipan laki-laki lebih tinggi, umur rata-rata adalah 37.45 tahun, 68.81% partisipan mempunyai sputum konversi, dan berat rata-rata adalah 54.45 kg. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan protein dan proses penyembuhan pasien tuberkulosis (p>0.05), meskipun jenis kelamin, umur, dan berat badan telah diperhitungkan dalam analisa. Tidak ada hubungan antara asupan protein pada kelompok quartil pertama dibandingkan dengan kelompok quartil keempat menurut konversi sputum mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan protein dengan proses penyembuhan tuberkulosis. Namun, studi selanjutnya diperlukan untuk menginvestigasi masalah ini.

---

Protein intake is a factor that might affect the recovery process of Tuberculosis patients. This study investigated the association between protein intake and recovery process of Tuberculosis patients within the first two months of treatment using sputum conversion. A cross-sectional study was done in Rumah Sakit Persahabatan (RSP) among 106 Tuberculosis patients (63 male and 43 females) with age from 20-65 years old who had positive sputum result test at the beginning of treatment. Data on protein intake was collected from direct interview using a food frequency questionnaire. The recovery result of participants was gotten from data on sputum conversion on the second month of treatment obtained from participant?s medical record. Logistic regression was used to assess the association between protein intake and recovery process of participants. Data on gender, age, and weight were also collected from medical record. In this study, male participants were more prevalence, average age was 37.45 years old, 68.81% participants has sputum converted, and average weight was 54.45 kg. There was no statistically significance association between protein intake and Tuberculosis patient recovery process (p>0.05), even after adjusted for gender, age, and weight. This study found that there was no difference between first quartile of protein intake (least protein intake) and forth quartile of protein intake (most protein intake) regarding their sputum conversion status. These findings suggested that there was no association between protein intake and Tuberculosis recovery process. However, further study is needed to investigate this problem."

"Skripsi ini membahas hubungan antara indeks massa tubuh (IMT), persen lemak tubuh (PLT), asupan zat gizi makro (kalori, karbohidrat, lemak dan protein), asupan zat gizi mikro (thiamin, riboflavin, piridoksin, vit.C dan Fe), dan aktivitas fisik dengan VO2max. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional yang dilakukan pada 81 mahasiswa Reguler Gizi Kesehatan Masyarakat FKM UI angkatan 2010 dan 2011. VO2max diukur dengan menggunakan alat Fitmate Med Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan negatif antara IMT (r= -0,231) dan persen lemak tubuh (r= -0,447) dengan VO2max pada responden keseluruhan. Terdapat hubungan positif antara asupan Fe (r=0,231), dan aktivitas fisik (r=0,338) dengan VO2max pada responden keseluruhan. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar pada atlet dengan pengendalian yang lebih ketat terhadap faktor-faktor lain yang berpotensi menyebabkan bias dalam penelitian agar korelasi variabel indepenen dengan data VO2max dapat merepresentasikan kekuatan hubungan yang sebenarnya.

---

This thesis discusses the relationship between body mass index (BMI), body fat percent (BFP), the intake of macro nutrients (calories, carbohydrates, fats and proteins), the intake of micro nutrients (thiamin, riboflavin, pyridoxine, vit. C and Fe), and physical activity with VO2max. The study was a quantitative study with cross sectional design conducted in 81 undergraduate students of Public Health University of Indonesia majoring Nutrition in 2012. VO2max was measured by using Fitmate Med. The result of correlation test showed a negative relationship between BMI (r= -0,231) and percent body fat (r= -0,447) with VO2max in the overall respondents. Artifacts positive association between intake of Fe (r=0,231) and physical activity (r=0,338) with VO2max in the overall respondents. There were no significant relationship between other independent variables with VO2max. Further research is needed with larger samples in athletes with a more strict control of other factors that could potentially lead to bias in the study so that the data correlation with VO2max independen variables can represent the real strength of the relationship."

"ABSTRAKPedoman WHO/UNICEF menyarankan bahwa menyusui harus dihindarkan seluruhnya hanya apabila makanan pengganti Acceptable (mudah diterima), Feasible (mudah dilakukan), Affordable (terjangkau), Sustainable (berkelanjutan), dan Safe (aman penggunaannya)/AFASS. ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan untuk bayi lahir dari ibu yang HIV dan sudah dalam terapi ARV. Ibu terinfeksi HIV yang memilih memberi susu formula tanpa memenuhi kriteria AFASS paling berisiko terhadap penularan HIV dan kematian.Penelitian menggunakan desain cross sectional yang bertujuan untuk menganalisis faktor risiko yang mempengaruhi kepatuhan ibu terinfeksi HIV dalam pemberian nutrisi pada bayi 0 ? 6 bulan di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013. Penelitian ini melibatkan 229 subjek penelitian yang diambil dengan teknik multistage sampling. Dari analisis multivariat didapatkan pemberian ARV pada bayi merupakan faktor risiko yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan ibu terinfeksi HIV dalam pemberian nutrisi pada bayi 0 ? 6 bulan (PR : 7,817 (95%CI 1,789 ? 34,152)) di samping pemberian terapi ARV pada ibu dan konseling tenaga kesehatan.Disarankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan distribusi obat antiretroviral sehingga seluruh ibu terinfeksi HIV dan bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV mempunyai akses yang lebih luas untuk mendapatkan obat antiretroviral dan meningkatkan program pelatihan bagi petugas kesehatan yang menjadi konselor HIV/AIDS mengenai pemberian konseling pra-laktasi agar ibu terinfeksi HIV dapat memilih nutrisi terbaik bagi bayinya dan konsisten dalam memberikan nutrisi yang telah dipilih.

---

ABSTRACT

WHO/UNICEF guideline recommends that the breastfeeding should be avoided only if replacement feeding is Acceptable (readily accepted), Feasible (easy to do), Affordable (easy to get), Sustainable (ongoing), and Safe (safe to use)/AFASS. Exclusive breastfeeding (ASI) is given for six (6) months to baby who is born from HIV-infected mother and in ARV therapy program. HIV-infected mother who choose to feed her baby with formula milk without fulfilling AFASS criteria has the greatest risk of HIV spreading/transmitting and death.

The research uses cross-sectional design that aims to analyze the risk factor affecting adherence HIV-infected mother in providing nutrition for 0-6 month?s infant of Some Regencies/Cities in West Java province on 2013. The research involves 229 subjects/persons who are taken by multistage sampling technique. From multivariate analysis is found that the provision of ARVs to the infant is the most dominant risk factor affecting adherence in HIV-infected mother in providing nutrition for 0-6 month?s infant (PR : 7,817 (95%CI 1,789 ? 34,152)) beside the provision of ARV therapy and counseling from maternal health workers.

The researcher suggested to the West Java Provincial Health Office and the Provincial AIDS Commission of West Java to improve the distribution of antiretroviral drugs so that all HIV-infected mothers and infants who are born from HIV-infected mother have greater access to get antiretroviral drugs and to improve training programs for health workers who will be the HIV/AIDS counselor about the pre-lactation counseling in order to HIVinfected mother can choose the best nutrition for her baby and be consistent in delivering or providing that nutrition."