Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan keuangan per komponen akun pada laporan keuangan Kementerian Pariwisata ditinjau dari empat kriteria pemberian opini menurut UU No 15 Tahun 2004 dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Kementerian Pariwisata untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada akun pendapatan negara, belanja negara, persediaan, aset tetap, dan utang kepada pihak ketiga. Upaya perbaikan yang harus dilakukan yaitu: pembuatan peraturan internal, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, dan peningkatan efektivitas satuan tugas SPI.

---

This study is aimed to analyze financial management issues on Ministry of Tourism Financial Statements accounts refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method.

The results show issues in income, expenditure, inventory, fixed asset, and debt to third parties. The major efforts must be done: making the internal regulations, restructuring of human resources, forming of ad hoc team, and increasing the effectiveness of the task force of internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini.

---

The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt.

This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP).

Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akun laporan keuangan yang mempengaruhi opini serta hubungannya dengan upaya peningkatan opini dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini yang terdapat permasalahan pengelolaan keuangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu akun piutang, investasi permanen, aset tetap, utang jangka pendek lainnya, belanja daerah, dan kemitraan pihak ketiga. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif terhadap akun aset tetap karena penyumbang terbesar yang mempengaruhi opini. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan dapat menggunakan pendekatan analisis fungsi manajemen yaitu: perbaikan SOP, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, pengembangan sistem infomasi aset, pensertifikatan bukti kepemilikan aset, dan pengawasan.

---

This study is aimed to analyze accounts in financial statements which affect opinion and its relationship with improvement opinion on Provincial Government of DKI Jakarta and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method. The result show issues on Provincial Government of DKI Jakarta from 2012 to 2015 that refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 is account receivable, permanent investment, fixed asset, other short term debt, expenditure, and third party partnership. These issues need to be considered in a comprehensive manner against the fixed asset account because the largest contributor affecting opinion. Recommendation to improve opinion use management functional analysis is redesign of standard operating procedure SOP , restructuring of human resources, forming of ad hoc team, asset information systems development, safeguarding evidence of asset ownership, and supervision systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna laporan keuangan terhadap Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia. Dari 200 kuesioner yang disebar ke pengguna laporan keuangan yang familiar dengan internet, hanya 156 kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan tes Kruskal-Wallis dan tes Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan di Indonesia berpendapat bahwa informasi keuangan yang disediakan di website perusahaan cukup akurat, relevan, tepat waktu, dan cukup mudah didapatkan, akan tetapi informasi yang disediakan ini cenderung sulit untuk diolah. Sementara untuk informasi keuangan yang ada di website pihak eksternal, pengguna laporan keuangan menilai bahwa informasi di website pihak eksternal lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan informasi keuangan yang terdapat di website perusahaan. Selain itu, pengguna laporan keuangan juga mempersepsikan bahwa manfaat IFR masih kurang, terutama pada kecukupan informasi, sehingga pengguna laporan keuangan masih mengandalkan sumber informasi lain untuk pengambilan keputusan. Sementara untuk kemudahan penggunaan IFR, pengguna laporan keuangan memiliki persepsi berbeda-beda, di mana perbedaan persepsi tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden dalam hal pengalaman kerja, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan frekuensi penggunaan internet untuk mencari informasi keuangan.

---

This study seeks to explore the perception of financial statement users regarding Internet Financial Reporting (IFR) practices in Indonesia. From 200 questionnaires distributed to financial statement users that are familiar with internet, only 156 questionnaires that can be further analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test. The result showed that financial statement users in Indonesia found that the financial information provided on the company website is quite accurate, relevant, and fairly easy to obtain, but the information provided was likey difficult to be processed. As for financial information in external party website, financial statement users assess that external party website more readily available than the financial information contained in the company? website. In addition, financial statement users also perceive that usefulness of IFR is still lacking, especially on the adequacy of information, so that financial statement users are still relying on other sources of information for decision making. As for ease of use IFR, financial statement users have different perceptions, in which the perceptions of differences caused by differences in the characteristics of respondents in terms of work experience, education level, educational background, and frequency of use of the internet to search for financial information."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kegiatan CSR dalam perspektif Islam yang digambarkan dalam pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang dilakukan perusahaan di Industri manufaktur dengan kinerja keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan enam tema kegiatan ISR: (1) pendanaan dan investasi, (2) produk dan jasa, (3) tenaga kerja, (4) masyarakat, (5) lingkungan, dan (6) tatakelola dengan kinerja keuangan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dari hasil content analysis laporan tahunan sampel. Teknik pengujian yang digunakan adalah ordinary least square dengan regresi berganda dengan menggunakan data cross section dan software STATA 12. Dalam penelitian ini indeks pengukuran yang digunakan untuk mengukur ISR adalah penyesuaian dari indeks yang dibuat oleh Othman et al (2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ISR yang dilakukan perusahaan manufaktur berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, hubungan positif antara ISR dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur hanya didukung dari adanya hubungan positif tema tatakelola perusahaan saja dan tidak dari lima tema lainnya.Minimnya hubungan antara keduanya dimungkinkan karena masih relatif kurangnya kesadaran perusahaan terdaftar di ISSI untuk melaksanakan atau mengungkapkan kegiatannya yang sesuai syariah Islam.

---

This study analyzes the correlation of CSR in Islamic Perspective called by Islamic Social Reporting and financial performance of manufacturing companies. This study also aims to provide analysis of the correlation between ISR elements: (1) finance and investment, (2) products and services, (3) employees, (4) society, (5) environment, and (6) corporate governance, and company's financial performance.The method used in this study is quantitative approach with secondary data from content analysis of companies annual reports. This study used ordinary least square test with multiple regression from cross section data and also used STATA 12. In this study, the index used to measure ISR is adopted from index arranged by Othman et al (2009). The result shows that the ISR done by manufacturing companies have positive relationship with financial performance. However, this positive correlation is supported only by the corporate governance element. The reason behind this relation mignt because of the awareness of the companies listed in the ISSI to behave and disclose their Islamic activities is relatively low."