Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh remunerasi, kelas jabatan, budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja auditor. Sampel penelitian ini berjumlah 117 responden yang merupakan auditor Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Explanatory Sequential Design. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan yang berpengaruh terhadap kinerja auditor, namun secara simultan remunerasi, kelas jabatan, budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

---

This study aims to determine the effect of remuneration, job class, organizational culture, education and training on the performance of auditors. Samples of this research are 117 respondents who are the auditors of the Inspectorate General. This study is mixed methods with quantitative and qualitative analysis. The approach used is Explanatory Sequential Design. The results show only partially organizational culture and education and training which affect the performance of auditors, but simultaneously remuneration, job class, organizational culture and education and training have an effect on the performance of auditors of the Inspectorate General of the Ministry of Public Works and Public Housing."

"Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel disiplin kerja dan kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbud dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survei yakni membagikan kuesioner kepada responden. Sampel penelitian ini adalah 58 auditor Itjen Kemendikbud. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh disiplin kerja adalah sebesar 79,7% secara kuat, positif, dan searah mempengaruhi kinerja auditor di Itjen Kemendikbud. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pada disiplin kerja maka terjadi pula peningkatan pada kinerja auditor.

---

There are two variables used in this research; Work Discipline and Employee Performance. The intention of this research is to analysis how far is the influence of work discipline on employee performance of Auditor in the Itjen of Ministry of Education office. This research uses quantitative approach with technic data collection by questionnaire survey. The sample of the population in this research are 58 samples. This research has found that there are a positive, direct, and strong effect of work discipline to employee performance with the number of percentage 79,7% in the Itjen Kemendikbud office. In this sense, a high standards of work discipline can play an important role to improve employee performance quality."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pengaruh penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management terhadap kinerja auditor. Sampel penelitian ini berjumlah 228 responden yang merupakan auditor Inspektorat Jenderal di 7 tujuh instansi pemerintah. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif, antara lain dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil kuesioner. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel pemberdayaan dan keterlibatan pegawai, kerjasama, pendidikan dan pelatihan, dan perbaikan berkelanjutan terbukti dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Jenderal. Variabel kepemimpinan dan pengukuran kinerja dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Jenderal.

---

The aim of this study is to analyze the influence of Total Quality Management on the performance of auditors in the Inspectorate General Auditor rsquo s Perception in 7 seven Government Institution. The sample in this research were 228 respondents who are auditors within the Inspectorate General in 7 seven government institution. Methods of data analysis using quantitative analysis, with a validity test, reliability test, the assumption of classical test and hypothesis testing through multiple linear regression analysis. Data in the study was collected by questionnaire and interviews to confirm the results of the questionnaire. The statistical test result is employee involvement, teamwork, education and training, and continuous improvement variables proved in this study have positive significant impact to the performance of auditors. Other variables such as leadership and performance measures, proved in this study do have a significant impact on the performance of auditors within the Inspectorate General."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unit eselon 1 yang memiliki pemotongan anggaran terbesar kedua di Kementerian PUPR pada tahun 2016. Berdasarkan Inpres tentang pemotongan anggaran, setiap organisasi harus tetap mengamankan belanja prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga masih dilakukan pada program prioritas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga pada tahun anggaran 2016 dengan melihat lima metode yang ditetapkan oleh McTighe. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa diantara kelima metode pemotongan anggaran yang sudah dikenal, metode pemotongan di Ditjen Bina Marga cenderung menggunakan tiga metode secara bersamaan, yaitu organizational mission, marginal investment, dan employee participation. Penggunaan tiga metode tersebut berimplikasi pada sejumlah pemotongan program prioritas dan pemeliharaan pada tahun 2016.

---

The Directorate General of Highways is the echelon 1 unit with the second largest budget cut in 2016. Under the Inpres on budget cuts, every organzation must keep securing the priority spending that it is responsible for. However, budget cuts in the Directorate General of Highways are still being conducted on priority programs.

Based on these problems, this study aims to describe the method of budget cuts in the Directorate General of Highways in fiscal year 2016 by looking at the five methods set by McTighe. This research uses post positivist approach and data collection is done through observation, in depth interview, and literature study.

The results show that among the five known budget cutting methods, the cutting method in Directorate General of Highways tends to use three methods simultaneously, namely organizational mission, marginal investment, and employee participation. The use of these three methods implies a number of priority and maintenance program cuts by 2016."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan audit agar sesuai pedoman dan standar audit dan merancang sistem informasi audit dengan menggunakan model Framework For The Aplication Of System Thinking FAST . Dari delapan tahap dalam model FAST, penelitian ini hanya akan menggunakan lima tahap perancangan, yaitu definisi ruang lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain logis dan analisis keputusan desain user interface . Hasil pada tahap definisi ruang lingkup didapat permasalahan yang terjadi dan kondisi yang diharapkan berdasarkan kerangka PIECES. Tahap analisis permasalahan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan, akibat dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hasil tahap analisa kebutuhan didapat adanya kebutuhan terhadap sistem informasi berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis. Selanjutnya kebutuhan tersebut dituangkan dalam sebuah model pada tahap desain logis. Pemodelan sistem terbagi menjadi 2 yaitu pemodelan proses dan pemodelan data. Pemodelan proses dituangkan dalam Data Flow Diagram, sedangkan pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram. Tahap selanjutnya adalah menuangkan model tersebut kedalam perancangan user interface yang nantinya dapat digunakan dalam tahap desain fisik dan kontruksi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the needs of the organization against information systems as a tools of controlling the audit program to fit guidelines and auditeeng standards and design the information systems of audit by using Framework For The Application Of System Thinking models FAST . Of the eight stages in the FAST models, this study only use five stages of design, namely the scope definition, problem analysis, requirements analysis, logical design and decision analysis user interface design . The results of the scope definition stage is occuring the problems and obtained the expected conditions based PIECES framework. Problem analysis phase discusses further on issues, effects and solutions offered to solve the existing problems. The results of requirements analysis phase is to know the demand of information systems based on the issues that have been analyzed before. Furthermore, the logical design phase transforms the requirement into a model. Modeling system is divided to process modeling and data modeling. Modeling the process uses Data Flow Diagram, whereas data modeling uses Entity Relationship Diagram. The next step is to pour it into a model of user interface design that can be used in physical design stage and construction."

"Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang masih belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka. Salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan perumahan adalah melalui program bantuan pembangunan rumah khusus yang ditujukan untuk masyarakat berkebutuhan khusus seperti nelayan, daerah perbatasan, korban bencana, dll. Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah Backlog Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang semakin tinggi. Dalam pelaksanaannya, penyediaan perumahan di Indonesia memiliki beberapa kendala antara lain permasalahan keterlambatan penyediaan perumahan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Keterlambatan penyediaan perumahan disebabkan oleh ketidakcermatan dalam hal justifikasi verifikasi kelayakan administrasi dan teknis pada calon lokasi pembangunan rumah khusus, selain itu juga, dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah maka diperlukan terobosan inovatif kebijakan penyediaan perumahan yang dapat menghasilkan rumah layak huni dan terjangkau, dengan tetap menyesuaikan Anggaran APBN yang tersedia. Teknologi rumah baru tersebut harus tetap memenuhi ketentuan syarat-syarat teknis yang berlaku seperti tahan terhadap gempa dan mudah pelaksanaannya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Teknologi RISHA merupakan terobosan teknologi inovatif yang dapat digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu rumah khusus menggunakan aplikasi RISHA dan Pengembangan Strategi Penerapan Pembangunan Rumah Khusus di Kementerian PUPR. Metodologi yang digunakan adalah metodologi Empiris, Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) dan Wawancara Pakar. Metodologi Empiris digunakan untuk mengetahui kinerja biaya rumah RISHA dibandingkan dengan harga rumah konvensional, Metode Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu rumah RISHA pada proyek pembangunan rumah khusus, sedangkan metode wawancara para ahli digunakan untuk mengetahui Pengembangan Strategi Penerapan Tahap Konstruksi dan Pra Konstruksi melalui perubahan SOP verifikasi administrasi dan kelayakan teknis.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah RISHA memerlukan biaya yang lebih murah dengan mutu beton yang lebih tinggi serta waktu pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan rumah konvensional prototipe 36 m2, selain itu dihasilkan pengembangan SOP verifikasi administrasi dan teknis yang dapat mengurangi peluang terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus.

---

The provision of houses is one of the primary or basic needs that has not yet been fully completed since Indonesia's independence. One of the government's efforts in providing housing is through a special housing development assistance program aimed at people with special needs such as fishermen, border areas, disaster victims, etc. Accelerating the provision of affordable and habitable housing is needed to reduce the number of inadequate Backlog of Houses and Houses (RTLH). In its implementation, the provision of housing in Indonesia has several obstacles, among others, the problem of delays in providing housing and limited government budgets. The delay in the provision of housing is caused by inaccuracies in the justification of verification of administrative and technical feasibility in prospective special housing construction sites.

In addition, due to the limited government budget, innovative breakthroughs on housing provision policies are needed that can produce decent and affordable housing, while still adjusting the APBN Budget. which are available. The new home technology must still meet the provisions of applicable technical conditions such as earthquake resistance and easy implementation in remote areas in Indonesia. RISHA technology is an innovative technology breakthrough that can be used.

The purpose of this study was to find out the cost and time performance of houses specifically using the RISHA application and the Development of Strategies for the Application of Special Housing Development in the Ministry of public works and public housing.

The methodology used is the Empirical methodology, Risk Analysis (Probability and Impact Matrix) and Expert Interview. Empirical methodology was used to determine RISHA's home cost performance compared to conventional house prices, the Risk Analysis Method (Probability and Impact Matrix) was used to determine the dominant factors that affected RISHA's home time performance on special home construction projects, while the interview method experts used to find out Strategy Development Implementation of Construction and Pre-Construction Phase through changes in SOP for administrative verification and technical feasibility.

Based on the results of the study, it is known that RISHA houses require cheaper costs with higher concrete quality and faster processing time than conventional 36 m2 prototype houses, besides that, the development of applicable administrative and technical verification SOPs is produced and can reduce the chance of late implementation special house building work."