Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang bisamempengaruhi trust terhadap e-procurement sebagai bagian dari inisiatif egovernmentdi Indonesia. Faktor tersebut adalah kualitas sistem informasi dankepuasan pengguna. Kualitas sistem informasi terdiri dari kualitas sistem, kualitasinformasi dan kualitas pelayanan. Kualitas sistem informasi bisa mempengaruhitrust secara langsung (direct effect) dan tidak langsung melalui kepuasanpengguna sebagai perantara (indirect effect). Survey dilakukan terhadap auditorBPK sebagai pengguna e-procurement dan 142 data responden digunakan untukmenguji hipotesis dalam penelitian ini.Analisis dilakukan menggunakan structuralequation modeling-diagonally weighted least square. Hasil penelitianmenunjukkan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dantrust pada e-procurement. Kualitas sistem dan kualitas pelayanan jugaberpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal tersebut mengimplikasikanbahwa kualitas informasi menjadi factor penting yang mempengaruhi trust dankepuasan pengguna e-procurement di Indonesia

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the factors that could affect the trust towards eprocurementas part of the e-government initiative in Indonesia. These factors areinformation systems quality and user satisfaction. Information system qualityconsists of system quality, information quality and service quality. The quality ofinformation systems could affect the trust directly and indirectly through the usersatisfaction as intermediaries.Survey conducted on BPK auditors as users of eprocurementand 142 respondent data used to test the hypothesis in this study.Analysis was performed using structural equation modeling-diagonally weightedleast square.The results showed information quality affect user satisfaction andtrust in e-procurement. System quality and service quality also affect usersatisfaction. This implies that information quality is an important factor affectingthe trust and user satisfaction of e-procurement in Indonesia"

"Walaupun penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum sudah berjalan sejak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada setiap versi peningkatan layanan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi agenda adalah banyaknya keterlambatan pelelangan proyek dan tidak lengkapnya data pelelangan yang salah satunya disebabkan oleh pengguna yang disebut panitia lelang tidak menggunakan e-procurement dalam proses pelelangan sesuai dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitia lelang diduga disebabkan banyak hal misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum ketat, dan resistensi pengguna terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem di organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap melakukan upgrade terhadap sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem e-procurement dengan menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan Struktural. Setelah melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis membuat sebuah model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Strukturalsehingga diketahui bahwa faktor kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas layanan untuk menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum.

---

Even tough the use of e-procurement in Ministry of Public Work has been done since a long time ago, the problem still exists for every version of service upgrade which can be given by that system. The real problem until now is there are so many project procurement which is not in time and procurement information is not completed by users on system which is caused by procurement team as a user does not use e-procurement in procurement process according to law and rules. Ministry of Public Work suspect that the low rate of e-procurement use by procurement team is caused by many things like unintegrated system quality, weak regulation and law, users resistency for the system which usually happens in organization. Ministry of Public Work also has not conducted any activities which is related with analysis affecting factors of user acceptance for the system everytime they want to upgrade the system. The writer here start to do analysis affecting factors of user acceptance for e-procurement system using Technology Acceptance Model with Structure Equation Model technique. After observing the use of e-procurement condition in Ministry of Public Work, writer made a user acceptance model which was adapted from Technology Acceptance Model 2. After doing analysis using Structure Equation Model techniques, it has been known that information quality, voluntariness, organisation subjective norm, system quality, and service quality factors are the affecting factors which have to be concerned to gain the usability level of e-procurement in Ministry of Public Work."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.

---

This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.

The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."

"[Penelitian ini akan membahas pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja PNS di Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan teori. Teori yang digunakan merupakan teori kinerja dari Wibowo, yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time, pemanfaatan sumber daya, dan biaya, sedangkan teori kompensasi (tunjangan kinerja) menggunakan teori dari Edy Sutrisno, dimana melihat tunjangan berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian survey ke dalam suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok. Pada penelitian ini terdapat 68 responden dan menggunakan total sampling. Setelah pengumpulan data maka selanjutnya mengguakan alat bantu analisis dengan menggunakan penghitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0 dan hasil analisis akan didistribusikan ke dalam sebuah grafik dan tabel. Hasil dari penelitian ini adalah tunjangan kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja PNS dengan pengaruh sebesar 0,548, yang berarti memiliki kekuatan sedang.;This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013.;This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013., This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013.]"

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Perkembangan ekonomi ke arah ekonomi digital telah menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum persaingan usaha diantaranya yaitu timbulnya berbagai praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Adanya tantangan tersebut tentunya perlu untuk diakomodir dengan pengaturan yang komprehensif sebagai bentuk antisipasi terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai persaingan usaha di sektor ekonomi digital. Berbeda dengan Indonesia, Republik Rakyat Cina dianggap telah menjawab tantangan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital melalui penanganan dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan dengan bentuk compulsory either-or-choice yang dilakukan oleh Alibaba Group. Untuk itu, penulis mengkaji pengalaman Republik Rakyat Cina dalam menangani praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh Alibaba Group untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, penulis juga membahas mengenai peran KPPU sebagai otoritas penegak persaingan usaha dalam mengantisipasi kasus penyalahgunaan posisi dominan dalam bentuk compulsory either-or-choice. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan studi pustaka serta wawancara dengan KPPU. Hasil dari penelitian oleh penulis yaitu dalam menentukan pasar bersangkutan, Indonesia dapat turut mempertimbangkan model bisnis platform, wilayah aktual tempat sebagian besar pengguna memilih produk, preferensi bahasa, dan kebiasaan konsumsi pengguna. Selain itu, dalam menentukan kekuatan pasar dalam kaitannya dengan posisi dominan, tidak lagi menggunakan kriteria formalistik seperti sepenuhnya mengacu pada rasio pangsa pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, melainkan dengan mempertimbangkan karakteristik e-commerce yang meliputi switching cost, tingkat ketergantungan penjual untuk bertransaksi pada platform, user stickiness, kemampuan penguasaan terhadap data dan algoritma, dan lock-in effect. Adapun KPPU dapat melakukan penyesuaian terhadap penentuan pasar bersangkutan dalam peraturan komisi, penentuan posisi dominan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk membentuk larangan penyalahgunaan algoritma, data, dan teknologi bagi platform dalam UU No. 5 Tahun 1999.

---

Economic development towards the digital economy has created new challenges for the enforcement of competition law, including the emergence of various unfair business competition practices carried out by business actors by utilizing existing technological developments. The existence of these challenges certainly needs to be accommodated with comprehensive regulation as a form of anticipation of unfair business competition practices carried out by business actors. As of now, Indonesia does not yet have regulations that specifically regulate competition in the digital economy sector. In contrast to Indonesia, People’s Republic of China is considered to have answered the challenges of competition law in the digital economy era by handling cases of abuse of dominant position in the form of compulsory either-or-choice conducted by the Alibaba Group. For this reason, the author examines People’s Republic of China's experience in dealing with the practice of abuse of dominant position by the Alibaba Group to find out what Indonesia can do. In addition, the author also discusses the role of Indonesia Competition Commission as a competition enforcement authority in anticipating cases of abuse of dominant position in the form of compulsory either-or-choice. The author uses normative juridical research methods, by studying the literature and interviewing with Indonesia Competition Commission. The results of research by the author, namely in determining the relevant market, Indonesia can also consider the platform's business model, the actual region where most users choose products, language preferences, and user consumption habits. In addition, in determining market power, Indonesia should no longer use formalistic criteria such as fully referring to the market share ratio as stipulated in Article 25 Paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 but taking into account the characteristics of e-commerce which include switching costs, the level of dependence of sellers to transact on platforms, user stickiness, ability to master data and algorithms, and lock-in effects. As an anticipation, Indonesia Competition Commission can make adjustments to the determination of the relevant market and dominant position in the guidelines and provide input to the government to form a prohibition on abuse of algorithms, data, and technology for platforms in Law No. 5 of 1999."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kualitas sistem, layanan, dan informasi terhadap intensi pengguna jasa E-Commerce di Indonesia untuk kembali menggunakan layanan Online-to-Offline O2O . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode riset deskriptif cross sectional. Pada penelitian ini digunakan sebagian Model Sistem Informasi DeLone McLean untuk menentukan variabel-variabel pengukuran terhadap intensitas penggunaan. Melalui penyebaran kuesioner, didapatkan data dari 111 responden yang berusia 16 tahun keatas dan pernah berbelanja online menggunakan layanan Online-to-Offline O2O . Setelah melakukan pengujian data menggunakan regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa dari 3 variabel, hanya variabel kualitas sistem dan kualitas informasi yang dapat mempengaruhi secara positf dan signifikan terhadap intensi penggunaan kembali layanan O2O di masa depan. Selain itu, ditemukan juga bahwa masih banyak responden yang tidak mengetahui layanan O2O sehingga dari penelitian ini menyarankan perusahaan-perusahaan E-Commerce untuk meningkatkan awareness terhadap layanan O2O kepada penggunanya agar layanan O2O dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi keuntungan dan keberlangsungan perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the influence of system, information, and service quality toward the intention of E Commerce users in Indonesia to repurchase using Online to Offline O2O again. This is a quantitative research which applying cross sectional descriptive research. In this research, DeLone McLean Information System model is used to determine the measurement variables toward usage intention. Through questionnaire distribution, there are 111 respondents acquired with age 16 years old and above and they have ever shopped online using Online to Offline O2O service. According to the multiple linier regression test, the results state that from the 3 variables, only system quality and service quality which positively and significantly influence the intention to repurchase using Online to Offline O2O service in the future. In addition, it is also found that there are still many respondents who do not know the O2O service, hence, this research advises E Commerce companies to increase awareness of O2O service to their users so that O2O service can be utilized maximally to increase profit and sustainability of the company."

"Internet menyimpan potensi yang sangat besar untuk menjadi platform bisnis yang penting untuk transaksi antar organisasi antara organisasi dengan konsumen bahkan antar konsumen dengan konsumen Besarnya potensi yang dimiliki oleh internet dalam dunia bisnis dan commerce ternyata masih belum secara optimal dimanfaatkan Meskipun internet menawarkan berbagai keuntungan dan kemudahaan yang secara teoritis bisa menarik minat banyak pengguna untuk menggunakan e commerce ternyata hal tersebut belum cukup untuk menarik minat para pengguna internet untuk menggunakan e commerce Penelitian ini menggunakan model penerimaan e commerce yang dikembangkan oleh Afsan Azam Pro Fu Qiang dan Muhammad Ibrahim Abdullah 2011 untuk menentukan anteseden dari kepercayaan dan kepuasan yang mempengaruhi penerimaan e commerce Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda multiple regression analysis Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kepercayaan dan kepuasan mempengaruhi keinginan untuk melakukan transaksi secara online Privasi dan disposition to trust adalah dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan Kemampuan keandalan penjual online dan third party seals merupakan anteseden yang mempengaruhi kepuasan.

---

Internet has enormous potential to become an important business platform for transactions between organizations, among organization and consumers, and even between consumers. Enormous potential which is internet has in business world and e-commerce remains largely untapped. Though the Internet offers a variety of advantages that collectively have been shown to be important enough to attract substantial interest, and yet the penetration of e-commerce is still low. This research uses consumers' e-commerce acceptance model which is developed by Afsan Azam, Pro. Fu Qiang, and Muhammad Ibrahim Abdullah to identify antecedents of trust and satisfaction which influence e-commerce acceptance. This research use questionnaire technique for data collection. Multiple Regression Analysis was used to process data. The study shows empirical evidences that trust and satisfaction positively influence the consumer's intention to purchase online.Privacy and disposition to trust are the relevant predictor of consumers' trust. Reliability/fulfillment are the relevant predictor of consumers' satisfaction. The research result is antecedent of trust and satisfaction that influence consumers' e-commerce acceptance."

"Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui institutional environment, governance structure, dan informal structure dalam koperasi. Dinamika antar level ini yang perlu dipahami dalam melihat kecenderungan umum dari ragam koperasi yang ada. Khususnya dinamika strategi koperasi dalam menerjemahkan nilai dan norma menjadi suatu outcomes ekonomi kepada para anggotanya, serta adaptasi dari governance structure dalam koperasi dengan formal regulation ketika terjadi ketidakserasian kebijakan dengan menggunakan Soft System Methodology. Dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM), berbasiskan pada research interest. Penelitian ini merupakan upaya mengkaji koperasi melalui kerangka koseptual Nee dalam New Istitutionalism in Economic Sociology serta melalui serangkaian tahapan dalam Soft Systems Methodology (SSM). Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi koperasi melakukan aksi kolektif pada institutional environment, adaptasi menjadi konsekuensi logis. Suatu adaptasi dalam memanfaatkan jaringan dalam melaksanakan negosiasi, bagaimana koperasi mendekatkan diri dan membentuk kerjasama dengan koperasi atau institusi lain. Studi ini kembali memperkuat bahwa ikatan informal dalam suatu tindakan ekonomi memiliki peranan penting dalam strategi koperasi mencapai tujuannya apakah mengakomodasi kepentingan anggota atau mendekatkan dirinya dalam regulasi formal. Pada akhirnya pengembangan suatu koperasi penting untuk memperkuat dimensi non-sosial dalam strategi dan adaptasi yang dilakukan.

---

This paper is conducted to determine the institutional environment, governance structure, and the informal structure in the cooperative. The dynamics between these levels that need to be understood in view of the general trend of the range of existing cooperatives. Particularly the dynamics of cooperative strategy in translating the values and norms become an economic outcomes to its members, as well as the adaptation of governance structure in a formal cooperative regulation when there is disharmony policy by using the Soft Systems Methodology as the methodology.

This study is using Soft Systems Methodology (SSM), based on research interest to review the conceptual frameworks, Nee in New Istitutionalism in Economic Sociology theory and through a series of stages in the Soft Systems Methodology (SSM). This study shows that not easy for collective action of cooperative at the institutional environment, thus adaptation becomes a logical consequence. An adaptation of network used to conduct the negotiations, how Cooperative and establish the closer cooperation with the other Cooperative or other institutions.

This study confirms that informal ties in economic action has an important role in achieving the goal of cooperative strategy and also accommodate the interests of members. In other side, to make cooperative synergic in formal regulations. In the end of this study suggested that in the development of a cooperative is important to strengthen the non-social dimension in strategies and adaptations made."

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."