Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalamagenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori NewInstitusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICWterbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasankorupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasamainterorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secaramoril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional.Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?.Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICWjuga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor antikorupsi

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW inthe agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approachesNew institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission- ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruptionagenda, as well as the interaction between actors of anti -corruptionbetween KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW gettingsupport and challenge. Moral and material supporting come from the civil society andthe international community. In the other side the challenge popularly known by theterm "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of thestate, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remainconsistent as anti -corruption actors"

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW dalam agenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori New Institusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW terbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasan korupsi, serta interaksi antar aktor - aktor anti korupsi KPK - ICW. Pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secara moril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional. Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back. Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK - ICW juga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor anti korupsi.

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW in the agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approaches New institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission - ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruption agenda, as well as the interaction between actors of anti -corruption between KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW getting support and challenge. Moral and material supporting come from the civil society and the international community. In the other side the challenge popularly known by the term "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of the state, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remain consistent as anti -corruption actors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.

---

ABSTRACTThis study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public. "

"Korupsi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor. Praktik korupsi menimbulkan kerugian dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Pengadaan publik adalah salah satu aktivitas pemerintah yang rentan terhadap korupsi.Penelitian ini bertujuan untuk merancang model sistem dinamis yang memberikan gambaran interaksi faktor dan umpan balik yang mempengaruhi praktik korupsi di pengadaan publik serta menambahkan faktor pencegahan ke dalam model sistem dinamis baru dalam rangka pencegahan korupsi. Pengumpulan data awal dilakukan dengan menggunakan metode information retrieval & extraction berbasis web (web scrapping) serta named entity recognition (NER) yang menghasilkan basis data kasus korupsi di Indonesia sebagai dasar untuk menetukan sektor pemerintahan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi.Model kebijakan terdiri dari skenario 1,2 dan 3 yaitu integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat, pengawasan melalui S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dan mendesain hukum organisasi pengadaan proyek konstruksi yang berstruktur lebih horizontal. Dari 3 skenario kebijakan tersebut, skenario 1 integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat model terpilih menjadi solusi pengurangan korupsi di pengadaan barang/jasa proyek konstruksi. Solusi ini menghasilkan perhitungan jumlah kasus korupsi per tahun terkecil dan pemberantasan korupsi per tahun terbanyak dalam peniliain tingkat korupsi pengadaan barang/jasa proyek konstruksi di Indonesia.

---

Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia.Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia."

"Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang ditentang oleh sejumlah pihak di Indonesia. Pertentangan tersebut didasari oleh penilaian bahwa revisi UU KPK adalah undang-undang yang pro koruptor akibat adanya sejumlah kebijakan yang dinilai melemahkan kinerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menentang keras pengesahan revisi UU KPK adalah LSM bernama Indonesia Corruption Watch (ICW). Pertentangan tersebut selanjutnya dilihat dalam kacamata kontrol sosial korupsi sebagai bentuk reaksi sosial informal atas upaya penanganan tindak penyimpangan yang merujuk pada korupsi. Kontrol sosial oleh ICW dimanifestasikan dalam upaya pembatalan revisi UU KPK yang akan dijelaskan secara kriminologis. Analisis mengenai kondisi gerakan sosial selama advokasi berlangsung juga akan dijelaskan dengan menggunakan teori Status Politik oleh Gusfield yang menekankan aspek dramatistik, aksi politik, konflik prestise dan pengakuan prestise

---

The amendment of the Law about Corruption Eradication Commission (KPK) or UU KPK is one among several disputed policy that enrage many parties in Indonesia. The dispute roots on the view how the amendment of this law turns the law to be very lenient towards the corruptors because there are several policies that seem to debilitate KPK in eradicating corruption. One of the strongest opposing parties against this amendment is a non-government organization named Indonesia Corruption Watch (ICW). This opposition then will be examined through the view of social control against corruption crime as an informal social reaction to the attempt to handle the occuring deviation, referring to corruption. ICW has manifested their social control in nullification of the revision of UU KPK. These attempts will be annotated criminologically. The analysis regarding the social movement during the advocation will be seen from Gusfield’s theory of status politics, emphasizing on the aspects of dramatistics, political action, prestige conflicts, and prestige recognition."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai pola perilaku berdasarkan data ICW tentang kasus korupsi pada tahun 2016. Pola yang dilihat adalah modus, bidang, dan pekerjaan pelaku korupsi. Pola-pola tersebut nantinya akan membantu memberikan gambaran sementara mengenai pola kejahatan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menemukan 482 kasus korupsi di Indonesia dan 1.106 tersangka selama tahun 2016. Berdasarkan data tersebut, penulis akan melakukan analisis dan mencari tahu pola-pola hubungan yang relatif teratur pada perilaku korupsi yang terjadi di tahun 2016 secara kriminologis. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat pola perilaku korupsi di masa yang akan datang dan membantu dalam pembentukan strategi pencegahan kejahatan korupsi.

---

This thesis discusses about behavioral pattern of corruptioncases based on Indonesia Corupsion Watch`s data in 2016. This pattern consists of modus, field, and the job of corruptior. These patterns will help giving a temporary overview about corruption crime pattern in Indonesia. This writing found 482 of corruption cases and 1106 suspects during 2016. Based on that data, author do analysis and find the regularly happens on corruption behavior in 2016 with criminology`s view. This thesis is expected to be a reference to see the pattern of corruption behavior in the future and assist in the establishment of a corruption prevention strategy."

"Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini beradadalam kondisi darurat."

"Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi risiko penghukuman jika melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui mail-back questionnaire. Hasil penelitian ini memper-lihatkan bahwa keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK berdampak terhadap timbulnya rasa takut PNS Direktorat Jenderal X, Departemen Y dalam melakukan tindakan suap-menyuap. Hal ini terlihat dengan tingginya persepsi terhadap risiko dari mayoritas responden.

---

The purpose of this research is to measure the impact of the existence, authority, and performance of KPK (Corruption Eradication Commission) toward bribery on the Group of PNS (Civilian Government Workers), Directorate X, Department Y. This research is quantitative through the cross-sectional design. The data were collected by means of mail-back questionnaire. The result of this research is that the existence, authority, and performance of KPK have deterrent to receive the bribery. Majority of the respondent thought that there is an actual risk of the KPK works."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kerja pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri. Penulis menemukan bahwa meski media memang dapat berperan sebagai watchdogterhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi sehingga dapat mengerjakan fungsi sebagai penyeimbang, tapi media tidak dapat begitu saja mengurangi laju korupsi. Penyebabnya adalah kurangnya daya ingat masyarakat, kontrol media yang lemah, tarik-menarik kepentingan di ruang redaksi hingga bias pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani segera tapi mereka belum tergerak untuk ikut memberantas korupsi dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yaitu KPK dan aparat penegak hukum lain. Perlu ada aturan hukum agar pers sebagai watchdog dalam pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri."