Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif optimalisasi pemanfaatan tanah yang berlokasi di Lot 1 SCBD Jakarta milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan actual use dan potential use. Tanah tersebut merupakan sebuah tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis Highest and Best Use HBU . Dalam Analis HBU, tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu memungkinkan secara fisik, diijinkan oleh peraturan dan harus layak secara keuangan. Analisis HBU didahului dengan analisis pasar untuk membatasi alternatif penggunaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan analisis aspek fisik, analisis peraturan serta keuangan, Penggunaan Tertinggi dan Terbaik/Highest and Best Use pada objek penelitian adalah peruntukan sebagai perkantoran dengan nilai pasar Rp185.158.285,00/m2.

---

ABSTRACTThis research aims to determine alternatives to optimize the utilization of land which is located in Lot 1 SCBD Jakarta that belongs to the Secretariat General of The Ministry of Finance by considering the actual use and the potential use. The research object is a vacant land that has not been utilized. In Highest and Best Use analysis, three criteria must be met, which are physically possible, legally permissible and financially feasible. Highest and Best Use analysis is preceded by a market analysis that will limit the alternative uses. The result of this research shows that based on market analysis, physical analysis, legal analysis, and financial analysis, The Highest and Best Use for object research is as an office with market value Rp185.158.285,00 m2."

"Properti investasi merupakan properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua - duanya, dan bukan untuk dijual dan digunakan dalam kegiatan produksi. walaupun yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan PSAK, namun ada beberapa perusahaan properti yang menerapkannya sebagai aset tetap. Skripsi ini akan menganalisis penerapannya pada salah satu perusahaan properti di Indonesia, yakni PT IPM. PT IPM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti yanitu menyewakan perkantoran.

---

Investment properties are properties held by the owner or tenant finance lease to earn rentals or for capotal appreciation or both, rather than for sale and use in production activities. although it should be applied in Indonesia under GAAP, but there are several properties that apply as a corporate asset. this research will analyze the application to one of the property companies in indonesia, namely PT IPM. PT IPM is a company engaged in the field os property that is rented office space."

"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

---

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.

Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Perindustrian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dijalankan mengunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA bersifat mandat dan dikomunikasikan melalui pelatihan pegawai. Metode pencatatan perpetual dan metode penilaian harga terakhir pada akuntansi persediaan dipersepsi partisipan sebagai hal yang rumit. Hambatan yang teridentifikasi antara lain pegawai berlatar belakang pendidikan non-akuntansi dan kelemahan aplikasi.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of accrual based accounting in Ministry of Industry. This qualitative research uses case study as an approach and takes Ministry of Industry as the object of research. Results of this study indicate that accrual accounting using the Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA is mandated and communicated through employee training. Perpetual recording method and last price valuating method for inventory accounting are perceived as a complicated thing. Detentions that identified include employee non accounting educational background and the weakness of application system."

"Laporan ini memaparkan penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada salah satu perusahaan jasa transportasi laut. Kebijakan akuntansi tersebut mencakup metode pengukurannya, metode penyusutan, penurunan nilai, dan penghapusan. Laporan ini juga membahas manajemen aset tetap yang dilakukan perusahaan seperti inventarisasi aset, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset tetap. Terdapat analisis atas penerapan kebijakan akuntansi dan manajemen aset tetap pada perusahaan tersebut. Penerapan kebijakan akuntansi aset tetap PT. HIT telah sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011) dan PSAK No. 48 (Revisi 2009). Proses manajemen aset tetap perusahaan telah berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh PT. HIT.

---

This report explains about the application of accounting policies in the marine transportation services company related to fixed assets. The significant accounting policies are measurement method, depreciation method, impairment, and disposal. This report also discusses the company’s fixed asset management as such as asset inventorying, planning, procurement, maintenance, and disposal of fixed assets. It also contains some analysis of the application of accounting policies and the fixed assets management of the company. The application of fixed assets accounting policies in PT. HIT is appropriate with PSAK No. 16 (Revisi 2011) and PSAK No. 48 (Revisi 2009). The process of company fixed assets management has run well and basically on the procedures applied in PT. HIT."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam laporan keuangan pemerintah nilai aset tetap memiliki nilai paling besar dibanding komponen lain. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur yaitu dengan mempelajari laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah di audit oleh BPK-RI tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan aset tetap diklasifikasikan menjadi dua belas permasalahan dengan lima permasalahan utama yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan; masalah manajemen dalam penggunaan; masalah penganggaran; masalah pengadaan dan penghapusan; serta masalah perencanaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dokumen pendukung kepemilikan, Sistem Pengendalian Intern serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaporan aset tetap laporan keuangan kementerian/lembaga. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga maka opini audit yang akan diperoleh juga semakin baik.

---

This study discusses about analysis of fixed asset reporting on financial report of the Ministry / Agency. Fixed assets as part of the assets of the state is an important factor in the management of state finances. In government financial report the value of fixed assets have a greater value than most of other components.

This study uses the methodology of the study literature by analysis the financial report of ministries / agencies which have been audited by BPK-RI in 2008-2010. The results showed that the problem of fixed assets are classified into twelve problems with the five main issues, namely the problem of recording, assessment and reporting; problems in the use of management; issues of budgeting; issues of procurement and disposal, as well as planning issues.

From this study it can be seen that the ownership of supporting documents, Internal Control System and the quality of human resources are the main factors that affect the reporting of fixed assets of the financial statements of ministries / agencies. In this study we can conclude that the better get quality of reporting of fixed assets at financial reports of the Ministry / Agency, the audit opinion also get better."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi aset bersejarah, khususnya penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Aset bersejarah merupakan aset yang memiliki nilai-nilai intangible seperti nilai sejarah, budaya, dan estetika, sehingga perlakuan akuntansinya berbeda dengan aset pada umumnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengelola Benteng Kuto Besak Palembang serta analisis dokumen yang dikaitkan dengan literatur berupa regulasi yang berlaku.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk aset bersejarah. Pihak-pihak terkait mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian aset bersejarah karena sifatnya yang unik, serta belum adanya standar khusus yang mengatur penilaian aset bersejarah. Namun, perlakuan akuntansi aset bersejarah Benteng Kuto Besak Palembang sudah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu tidak harus disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai. Terdapat berbagai kekurangan terkait pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

---

ABSTRACTThis study analyzes accounting treatment of heritage assets, especially in their valuation, presentation and disclosure. Heritage assets are assets which have intangible values such as the historical, cultural, and aesthetical value. These intangible values make heritage assets unique and has different accounting treatment compared to other assets.This study uses a case study approach. Data are obtained from interviews and analysis of documents along with existing literatures, such as regulations.This study concludes that there has been no precise definition for heritage assets. The managing agencies are still experiencing difficulties in conducting valuation of heritage assets due to the unique nature. Besides, there are no standards that specifically regulate valuation of heritage assets. However, the accounting treatment of heritage asset Benteng Kuto Besak Palembang is in accordance with the applicable standards, which stated that heritage assets are not to be presented in the balance sheet, but to be disclosed in the Notes to the Financial Statements without value. However, there are various shortcomings related disclosures in the Notes to the Financial Statements"