Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor 8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tarif pajak yang berlaku, perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25, perlakuan kompensasi kerugian dan tindakan pengawasannya.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Seksi PPh Orang Pribadi KPP Jakarta Kelapa Gading, Kepala Seksi PPh Orang Pribadi I Direktorat Pajak Penghasilan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta kuisioner bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kerangka teori yang digunakan adalah azas-azas dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan horizontal dan vertikal dalam perpajakan dan global taxation. Dari penelitian ini diperoleh data yaitu terdapat kendala dalam menetapkan klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang masih rendah, kontribusi penerimaannya yang masih rendah, tindakan pengawasan yang masih menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi, dan bagi Wajib Pajak ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan karena adanya pengecualian jenis usaha, besarnya tarif, perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan.Analisis terhadap data-data tersebut di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan horizontal maupun vertikal dalam ketentuan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembedaan jenis usaha dalam klasif kasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak sesuai dengan azas globality. Pengenaan tarif sebesar 2 % dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip progression dan net income. Perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan yaitu sebagai angsuran pajak. Untuk itu, diharapkan agar ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat ditinjau kembali. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hendaknya tidak membedakan suatu jenis usaha tertentu, perlakuan PPh Pasal 25 ayat (7) sebagai pelunasan hendaknya ditiadakan. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan tugas berkaitan dengan definisi "Penghasilan Lain" dalam pasal perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 dan prosedur dalam tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

---

One of the new provisions in The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as been amended finally to Law Number 17 of 2000 namely concerning calculation of tax installment for any Particular Individual Entrepreneur in Article 25 paragraph (7) whose calculations is further regulated through The Decree of The Minister of Finance, finally into Number: 8/KMK/03. /2002 dated March 8, 2002 in conjunction with The Decree of Director General of Tax number: 171/PJ/2002 dated March 28. 2002. In such final provision, it is regulated on classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, the prevailing tax tariff, application on payment of income tax Article 25, loss compensation application and its control action.This thesis is drawn up pursuant to research by using policy research with analyzes descriptive method. The Research was made at Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials in vicinity of Directorate General of Tax and questioner distributed to Particular Individual Entrepreneur Taxpayer.Theoretical reference applied is the principles in tax collection, horizontal and vertical justice principle within general taxation and global taxation. In this research, data obtained comprises hindrance in stipulating classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, compliance rate of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer which is still low, control action still face hindrances due to poor coordination, and for Taxpayer, this provision does not reflects justice aspects due to exception of business type, rate, application of Article 25 Income Tax payment as the settlement.Analyzes against such aforementioned data has resulted in conclusion that there is vertical and horizontal injustice in provision concerning Particular Individual Entrepreneur Taxpayer. Unequal treatment of business type of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer Classifications is not in accordance with global principles, rate of 2% and gross circulation as the base of tax impose is not in accordance with the principle of unequal treatment for the unequal and net income. Payment treatment of Tax Income Article 25 as the settlement is not conforming to basic principles set forth in Article 25 Law of Income Tax namely as the tax installment. Therefore it is advisable that provision on Tax Income Article 25 for Particular Individual Entrepreneur Taxpayer is to be re-evaluated. Classifications of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer shall not treat unequally on the particular type of business, application of Income Tax Article 25 paragraph (7) as the settlement shall be revoked, more transparent and confirmed implemental regulation is to be applied concerning other income definition in treatment of Article 25 Income Tax payment and procedure in controlling the compliance aspect of Tax Payer."

"Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen perpajakan untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial akibat Pandemi Covid-19. Strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan penerimaan dari HNWI. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan hambatan penerapan wealth tax di Indonesia serta mengkaji regulasi HNWI tax di Uganda, Swiss, dan Prancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dimiliki Indonesia dalam menerapkan wealth tax, yaitu banyaknya jumlah HNWI Indonesia, pengoptimalan penerimaan perpajakan, dan distribusi pendapatan. Sementara hambatan yang harus dihadapi, yaitu belum terdapat landasan hukum pajak kekayaan di Indonesia, sulitnya mengumpulkan informasi kekayaan HNWI, HNWI memiliki kedekatan dengan pihak yang berkuasa, kurang trennya pajak kekayaan di negara lain, kemudahan HNWI dalam melakukan mobilitas ke luar negeri, dan ketakutan adanya tumpang tindih pemajakan. Di Uganda belum menerapkan wealth tax. HNWI hanya dipajaki dengan instrumen PPh namun terdapat tarif tambahan sebesar 10% untuk penghasilan pada lapisan teratas. Sementara Swiss dan Prancis telah mengenakan wealth tax. Penerapan wealth tax di Swiss lebih efektif daripada Prancis karena Swiss menerapkan tarif dan ambang batas yang lebih rendah dalam pemungutan pajak kekayaan sehingga tidak menyebabkan adanya potensi yang kabur dan perluasan dasar pengenaan pajak sekaligus

---

The Indonesian government uses tax instruments to overcome the economic contraction and increasing social inequality due to the Covid-19 Pandemic. The strategy adopted is to optimize revenue from HNWI. This thesis aims to analyze the potentials and obstacles of implementing a wealth tax in Indonesia and to examine HNWI tax in Uganda, Switzerland, and French. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several potentials to implement a wealth tax in Indonesia consisting of the large number of HNWIs in Indonesia, the purpose of optimizing Indonesian tax revenues, and income distribution. While the obstacles consisting of there is no legal basis for a wealth tax in Indonesia, the difficulty of collecting HNWIs wealth information, HNWI's proximity to stakeholders, the lack of trends in implementing wealth taxes in other countries, ease of physical mobility, and the fear of tax overlap. In Uganda, there is no wealth tax. So HNWIs are only taxed with the income tax instrument but there is an additional 10% rate for income at the top layer. Meanwhile, Switzerland and French have imposed a wealth tax. The application of a wealth tax in Switzerland more effective than French because Switzerland applies lower rates and thresholds in the collection of wealth taxes so that it does not cause potential loss and expansion of the tax base at the same time."

"Akibat adanya perlambatan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PPh atas revaluasi aktiva tetap. Skripsi ini meneliti tentang evaluasi kebijakan insentif PPh atas revaluasi aktiva tetap dan faktor penghambat penerapan insentif tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh atas revaluasi aktiva tetap tidak memenuhi 4 dimensi dan telah terpenuhi 2 dimensi evaluasi kebijakan. Selama penerapan kebijakan ini pun terdapat faktor penghambat yaitu, kesulitan dalam proses penilaian, kesulitan dalam proses administrasi, dan kesulitan dalam pencatatan. Dalam memberikan insentif sebaiknya pemerintah memperhatikan pengukuran tax expenditure sehingga dapat tercapai harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan.

---

Due to economic slowdown, the government issued a policy to decrease the income tax rate of fixed asset revaluation. This research examines to evaluate the income tax incentive policy of fixed asset revaluation and analyze the inhibiting factors of applying such incentive. This research is quantitative descriptive with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the income tax incentive policy of fixed asset revaluation unfulfilled the 4 dimensions and fulfilled 2 dimensions of policy evaluation. During the application of this policy, there are some inhibiting factor, such as difficulties in the assessment process, difficulties in the administration process, and difficulties in entry process. The advice given is in providing incentives the government should pay attention to the measurement of the tax expenditure in order to achieve harmonization and synchronization of policies. "

"ABSTRAKPajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilanyang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiapbulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalampelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip self assessment system, dengansistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajibanperpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaluiSurat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ini membahas bagaimanaimplementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, bagaimana pendapat WP OPPTmengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan apakah hambatanhambatanyang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPhPasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan literatur.Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pemahaman WP dalam pelaksanaankewajiban PPh Pasal 25 ayat (7) huurf c masih kurang, serta adanya penurunan kontribusipenerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT di KPP Pratama Klaten. Sehingga kesimpulan daripenelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WPOPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal dikarenakan kurang optimalnya komunikasiyang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurangproposional dengan jumlah Wajib Pajak, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masihkurang, pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25ayat (7) huruf c kurang baik., hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalammelaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha,sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanyalaw inforcement yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalammenghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisianpada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak (seperti: SSP).

---

ABSTRACTIncome Tax (VAT) of Article 25 paragraph (7) letter c is the income tax installment

must be paid in individual taxpayer Specific Employers (WP OPPT) per month calculated on

a percentage of gross income / turnover. Tax collection in the implementation of Article 25

uses the principle of self assessment system, with this system Taxpayer (WP) is given full

trust for calculating taxation liabilities that must be paid and reported to the Tax Office

through the Notice of Income Tax (SPT). So this paper discusses how the implementation of

collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, how do individual taxpayer

Entrepreneur Specific policies regarding the collection of Income Tax Article 25 paragraph

(7) letter c, and whether the barriers faced by the Office of Services Tax and Individual Tax

Payer Specific Employers in executing the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7)

letter c in Klaten Tax Office. This study used a qualitative approach is descriptive, with

interview data collection techniques and literature.

The results of this research is the awareness and understanding of Taxpayers Income

Tax liability in the implementation of Article 25 paragraph (7) huurf c is still lacking, as well

as a decrease in contribution receipts of Income Tax Article 25/29 of Certain Persons in

Private Employers Tax Office Primary Klaten. So that the conclusions of this study is that for

collection of income tax under Article 25 paragraph (7) letter c for individual taxpayer

Certain Employers at the Tax Office Primary Klaten not optimal due to less optimal fiskus

communications made by the taxpayer, in terms of human resources less quantity

proportional to the number of taxpayers, the attitude of submissive individual taxpayer has

not been consistent Specific Entrepreneur / still less, given the opinion that individual

taxpayer Employers of Certain Income Tax collection policies of Article 25 paragraph (7)

letter c is less good., barrier- obstacles encountered in implementing the tax policy is less

enthusiastic public, taxpayer moved the place of business, human resources (the tax) is not

proportional to the number of taxpayers, the lack of strict law inforcement, while the barriers

faced by taxpayers find it difficult to calculating income tax payable at the end of the year,

taxpayers find it difficult to perform charging at the Tax Payment (SSP) and the Notice of

Income Tax (SPT) Annual, and ease of procurement fomulir taxes (such as: SSP)."

"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.

---

The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Guna mengikis permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan zakat dan perpajakan sebagai dua sumber penerimaan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar preferensi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penerapan zakat sebagai unsur pengurang pajak dalam sistem Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara mix method yang menghasilkan 106 responden yang didapatkan melalui convenience sampling dan 5 narasumber wawancara mendalam. Adapun lokus dari penelitian adalah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui (~60%) atas penerapan zakat sebagai tax relief, dimana dimensi kepuasan atas pelayanan Lembaga zakat memberikan pengaruh positif yang signifikan sedangkan dimensi motivasi menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun tinggi, realisasi dari penggunaan zakat sebagai tax relief masih terbilang kecil disebabkan beberapa hal, seperti risiko pemeriksaan atas status Lebih Bayar, pengurangan pajak yang dirasa kurang memuaskan, serta pemahaman agama yang berkembang di masyarakat terhadap zakat dan pajak. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara bersama, khususnya institusi perpajakan dan zakat sebagai ujung tombak atas pengelolaan dua dana tersebut.

---

In order to eradicate the problem of poverty in Indonesia, the government seeks to integrate zakat and taxation as two sources of revenue. The purpose of this research is to find out how big the preferences of individual taxpayers regarding the application of zakat as a tax deduction element in the income tax system. The researcher used a quantitative approach with mixed method data collection which resulted in 106 respondents who were obtained through convenience sampling and 5 in-depth interviews with informants. The site of this research is DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, which is predominantly Muslim. The results of this study indicate that the majority of respondents agree (~ 60%) on the application of zakat as a tax relief, where the dimensions of satisfaction with the services of zakat institutions have a significant positive effect while the dimensions of motivation show the opposite result. Meanwhile, the realization of the use of zakat as a tax relief is still relatively small due to several things, such as the risk of due diligence by tax office to overpayment status, tax deductions that are considered unsatisfactory, and religious understanding in society towards zakat and taxes. Improvement efforts need to be carried out together, especially taxation and zakat institutions as the spearheads of the management of the two funds."

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan terhadap pengusaha kecil diharapkan dapat meringankan para pelaku usaha. Kemudian timbul permasalahan kepatuhan pajak yang masih menjadi salah satu masalah besar bagi pengusaha kecil. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak. Oleh karena itu penulis membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan penegakan hukum terhadap pengusaha kecil. Pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum, dan faktor fasilitasnya. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil adalah (a) kurangnya kesadaran atau kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar pajak yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan dari Wajib Pajak; (b) adanya Wajib Pajak yang melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar; (c) kendala pelaporan; (d) kendala pencatatan; (e) kendala pembukuan. Penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan: (a) pengawasan terhadap para pengusaha kecil; (b) melakukan pemeriksaan; (c) melakukan penagihan; (d) Melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

---

Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals or entities on income received or earned in one tax year. The government provides various facilities for small entrepreneurs that are expected to alleviate business actors. The problem of tax compliance then arises, which is still one of the big problems related to small entrepreneurs. A significant number of them are negligent with tax obligations. Therefore, the author discusses the implementation of income tax collection and law enforcement against small entrepreneurs. Income tax collection on small entrepreneurs is based on Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Taxpayers who have a certain gross circulation and Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). The implementation of income tax collection on small entrepreneurs is carried out in accordance with applicable tax regulations. The obstacles experienced in the implementation of income tax collection on small entrepreneurs are (a) lack of awareness or compliance of taxpayers to pay taxes due to lack of information and knowledge of taxpayers; (b) taxpayers who submit tax returns incorrectly; (c) reporting constraints; (d) recording constraints; (e) bookkeeping constraints. Law enforcements carried out to overcome these obstacles include: (a) supervision of small entrepreneurs; (b) conducting audits; (c) conducting tax payment billing; (d) increasing taxpayer compliance."