Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRegulasi perpajakan atas sektor panas bumi terbagi menjadi dua rezim, yaitu rezim lama yang bersifat lex specialis dan rezim baru yang bersifat lex generalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan mendeskripsikan kendala dalam pungutan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi belum dapat mendorong industri panas bumi untuk berkembang. Penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang dihadapi otoritas pajak dalam penatausahaan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Kendala tersebut mencakup kurangan jumlah fungsional penilai PBB, kendala sosialisasi, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kurangnya data serta informasi untuk pengoptimalan potensi PBB Pertambangan atas sektor panas bumi.

---

ABSTRACTTax regulation over geothermal sector could be split into two regimes; the lex specialis old regime and the lex generalis new regime. The purpose of this research is to implement and describe problems on mining land and building tax over geothermal sector. The methodology and approach at this research are qualitative. The result states that land and building tax over geothermal sector policy has no correlation in developing the industry. This research also describes problems faced by the authorities; lack of land and building tax appraisal, socialization, tax-payer obey rate, and limited data as well as information to optimize land and building tax on geothermal prospects.;"

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"Jalan tol merupakan objek PBB – P2 dimana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB – P2 dan juga penyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah. Sehingga perlu penilaian NJOP PBB – P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pengelolaan penilaian PBB – P2 atas jalan tol yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun alternatif kebijakan dalam penetapan PBB – P2 atas objek jalan tol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui penyeragaman nilai jual objek pajak atas jalan tol dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan kepala daerah, sarana dan prasarana yang memadai, penetapan jabatan fungsional penilai serta pelatihan – pelatihan yang memadai. Sedangkan untuk mekanisme penilaian yang digunakan sebagai alternatif kebijakan penetapan PBB – P2 atas jalan tol menggunakan pendekatan harga pasar dengan metode weighted average dan menjadikan kemampuan perusahaan sebagai faktor koreksi dalam penetapan NJOP PBB – P2 tahun berikutnya.

---

Toll roads are the object of PBB - P2 which have a role in fulfilling local government revenues through PBB - P2 and are also a contributor to central government revenues both through toll road management concessions and profits from the assignment of BUMN in managing toll roads. In addition, toll roads have a big role as a liaison between regional economic centers. So it is necessary to assess the NJOP PBB - P2 that is appropriate and appropriate so that the resulting value can be accepted by both parties, both from the tax authorities and toll road managers as taxpayers. This study aims to analyze the alternative management of PBB – P2 assessment of toll roads conducted by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach method. As for alternative policies in determining PBB - P2 on toll road objects that can be accepted by both parties through uniform sales value of tax objects on toll roads where in the implementation of these policies need to be supported by regional head policies, adequate facilities and infrastructure, determination of functional appraisers and adequate training. As for the assessment mechanism used as an alternative to the policy for setting PBB – P2 on toll roads, it uses a market price approach with the weighted average method and makes the company's ability as a correction factor in determining the NJOP PBB – P2."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Atas Apartemen Strata Title Di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di DKI Jakarta sangat kompleks karena apartemen tersebut merupakan suatu kawasan yang masih dalam tahap pembangunan jangka panjang serta beberapa tower sudah dihuni, sehingga pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya ada yang menjadi kewajiban developer dan ada kewajiban penghuni, namun SPPT tersebut masih atas nama PT XXX.

---

This research discusses about the analysis implementation of Land and Building Tax Treatment of Rural and Urban PBB P2 on the Apartment Strata Title In Jakarta. The purpose of this study is to analyze the tax implemntation of land and building rural and urban areas PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.

The results of this analysis, Implementation and Building Tax Rural and Urban PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta is very complex because the apartment is an area that is still in the stage of long term development as well as some of the tower is occupied, so the fulfillment of tax obligation earth and building there is the obligation of the developer and there is no obligation occupants, but SPPT are still under the name of PT XXX."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"Tax amnesty berupa penghapusan denda PBB adalah sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain untuk memperkuat basis data wajib pajak, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PBB-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga APBD lebih sustainable. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tax amnesty berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan 104 kelurahan di kota Tangerang dengan periode pengamatan tahun 2015–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda PBB-P2 berhubungan positif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masalalu, dan berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masa kini. Hasil penelitian juga menunjukkan bawa penghapusan denda PBB-P2 tidak memiliki hubungan dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak lalu dan memiliki hubungan negatif dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak kini

---

Tax amnesty in the form of the exemption of PBB fines is a policy that is expected to encourage taxpayers to pay taxes. In addition to strengthening the taxpayer database, the policy is expected to increase regional income, especially from the PBB-Rural and Urban (PBB-P2) sector so that the APBD is more sustainable. The purpose of this study is to provide empirical evidence of tax amnesty in the form of the exemption of land and building tax fines rural and urban (PBB-P2) which has a relationship with tax compliance and land and building tax (PBB) revenue. This study used 104 urban villages in the City of Tangerang with an observation period of 2015–2018. The results showed that the exemption of PBB-P2 fines was positively related to tax compliance to pay past taxes, and negatively related to tax compliance to pay current taxes. The results also show that the exemption of PBB-P2 fines has no relationship with the realization of PBB revenue from the past tax period and has a negative relationship with the realization of PBB revenue from the current tax period."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."

"Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diiringi dengan pengalihan teknologi informasi berupa source code Sistem Informasi Objek Pajak SISMIOP beserta basis datanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkannya menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan SIM PBB yang disesuaikan dengan peraturan daerah. SIM PBB didukung oleh Sistem Informasi Penunjang yaitu web pendataan online, Sistem Informasi Data SI Data , Geographic Information Systems GIS , dan e-Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan optimal karena faktor-faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia, peraturan, dan masyarakat. Namun, implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi didukung oleh perkembangan teknologi, program dan anggaran unggulan, dan kerjasama dalam berbagi data.

---

The transfer of authority on the collection of Rural and Urban Land and Building Tax from the Central Government to the Provincial Government of DKI Jakarta is accompanied by the transfer of information technology in the form of source code of the Tax Object Information System SISMIOP along with its data base. The Provincial Government of DKI Jakarta developed it into a Land and Building Tax Management Information System PBB SIM that is adjusted to local regulations. SIM PBB is supported by Supporting Information System, i.e. online data web, Data Information System SI Data , Geographic Information Systems GIS , and e Pajak.

This study aims to analyze the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province and the factors that support and inhibit it The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of the research is the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province is not running optimally because of the inhibiting factors, namely human resources, regulation, and society. However, the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax is supported by the technological developments, featured programs and budgets, and cooperation in sharing data."