Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di Wilayah Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam. Pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di kedua perusahaan garmen yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hambatan yang dialami oleh seksi pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas. Diperlukannya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan hak-hak pekerja perempuan dapat melalui penyempurnaan peraturan, dan pengadaan pengawas yang berkualitas dan kompeten.

---

This research is to know the supervision of the rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in the Nusantara Bonded Zone Cakung and Barriers experienced in exercising oversight rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in Region Nusantara Bonded Zone Cakung. The research methods used in this research is qualitative research and depth interview. Supervision rights of women workers in the garment enterprises conducted by Jakarta Dept. of Manpower North has not done well and the maximum. Barriers experienced by the section supervisor Dept. of Manpower North Jakarta, namely the lack of quantity and quality inspectors. The need for improvements in monitoring the implementation of labor rights of women workers can, by improving regulations, and procurement of qualified and competent supervisors."

"[Lingkungan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat erat denganpembangunan berkelanjutan. Tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsikankarakteristik penduduk miskin di lingkungan industri perkotaan Kawasan BerikatNusantara, mengkaji kualitas lingkungan hidup di lingkungan industri perkotaan,menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi, kualitas lingkungan,Program Keluarga Harapan, dan program Corporate Social Responsibility PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) pada pengeluaran perkapita pendudukmiskin dan menghasilkan model penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutanlingkungan industri perkotaan.Variabel utama yang berpengaruh signifikan pada pengeluaran perkapitapenduduk miskin adalah jumlah anggota keluarga, status rumah, sumber airbersih, intensitas penerimaan PKH, jarak rumah, ketersediaan air bersih,pengelolaan sampah, polusi suara, bantuan PKH, mata pencaharian, biayaeksternal dan penggunaan PKH. Kualitas lingkungan hidup di lingkunganKawasan Berikat Nusantara Kecamatan Cilincing dihitung berdasarkan nilaiIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2008-2012 berada dalamklasifikasi waspada. Model yang dihasilkan mampu memprediksi penurunanjumlah penduduk miskin dengan fokus intervensi pada biaya eksternal dan faktorfaktorlingkungan melalui integrasi Program Keluarga Harapan dan CorporateSocial Responsibility industri dalam bentuk Bina Lingkungan;Environment and poverty have a strong interconnection in sustainabledevelopment. This research aims to describe the characteristics of the poor people,to assess the quality of the environment based on water pollution index, airpollution index and forest cover in urban industrial area, to analyze the influenceof socio-economic factors, environmental quality, Keluarga Harapan Program,and the Corporate Social Responsibility PT. Nusantara Bonded Zone (Persero) onper capita expenditure of poor people in urban industrial area, also to producepoverty reduction model for sustainable urban industrial area.The main variables that have significant effect on per capita expenditure of poorpeople are the number of family members, the status of the house, sources ofclean water, the intensity of Keluarga Harapan Program, distance from the house,clean water supply, waste management, noise pollution, Keluarga HarapanProgram assistance, livelihood, external costs and the utilization of PKH. Fromperiod of 2008-2012 the environmental quality is already on ?alert? status. Themodel developed is capable of predicting the decrease of poor people number withthe intervention focuses on external costs and environmental factors through theintegration of Keluarga Harapan Program and industries? Corporate SocialResponsibility of Environmental Safeguard Program, Environment and poverty have a strong interconnection in sustainabledevelopment. This research aims to describe the characteristics of the poor people,to assess the quality of the environment based on water pollution index, airpollution index and forest cover in urban industrial area, to analyze the influenceof socio-economic factors, environmental quality, Keluarga Harapan Program,and the Corporate Social Responsibility PT. Nusantara Bonded Zone (Persero) onper capita expenditure of poor people in urban industrial area, also to producepoverty reduction model for sustainable urban industrial area.The main variables that have significant effect on per capita expenditure of poorpeople are the number of family members, the status of the house, sources ofclean water, the intensity of Keluarga Harapan Program, distance from the house,clean water supply, waste management, noise pollution, Keluarga HarapanProgram assistance, livelihood, external costs and the utilization of PKH. Fromperiod of 2008-2012 the environmental quality is already on ‘alert’ status. Themodel developed is capable of predicting the decrease of poor people number withthe intervention focuses on external costs and environmental factors through theintegration of Keluarga Harapan Program and industries’ Corporate SocialResponsibility of Environmental Safeguard Program]"

"Kecamatan Cakung merupakan pusat industri garmen berskala rumah tangga, kecil dan menengah sebagai hasil relokasi yang bertujuan agar tata ruang DKI Jakarta dapat tertata dengan baik dan industri tidak lagi berada ditengah-tengah permukiman. Dalam penelitian ini lokasi industri garmen yang ideal dilihat dari besar atau kecilnya biaya pengelolaan yang dikeluarkan oleh industri garmen tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Malvin Greenhut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa di Kecamatan Cakung lokasi industri garmen ideal diluar kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) tersebar pada seluruh kelurahan di Kecamatan Cakung. Di ketahui juga bahwa apabila suatu industri garmen mempunyai omzet yang tinggi maka biaya pengelolaan yang dikeluarkan oleh industri garmen tersebut akan tinggi pula. Dapat kita ketahui juga bahwa lokasi industri garmen pada Kecamatan Cakung banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kecamatan Cakung.

---

Cakung sub-district is the center of the household-scale garment industry, small and medium enterprises as a result of the relocation which aims to Jakarta layout can be well ordered and the industry is no longer at the center of the settlement. In this study an ideal location garment industry viewed from big or small the management costs incurred by the garment industry in accordance with the theory expressed by Malvin Greenhut. This research uses descriptive analytical method.

From this research it is known that in the District Cakung ideal location outside of the garment industry of Small Settlements (PIK) scattered throughout the villages in the district in Cakung. In the know also that if a garment industry has a high turnover of the management costs incurred by the garment industry will be high as well. We know also that the location of the garment industry in the District of Cakung many are not in accordance with the allotment of land in a detailed spatial plan of the District Cakung."

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Praktek kerja profesi di Pemerintahan dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara selama 10 hari. Pada praktek kerja profesi ini, mahasiswa dapat mengetahui peran Apoteker pada Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) subbagian Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Tugas pokok dan fungsi Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman adalah memberikan layanan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana Apotek, Toko obat, Industri Kecil Obat Tradisional, serta Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana kesehatan serta tenaga kesehatan tersebut dalam ruang lingkup wilayah Jakarta Utara. Namun, kegiatan binwasdal belum dilakukan sepenuhnya pada semua sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai.

---

Profession internship in the Government was held at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara for 10 days. In this internship, student knows that the Pharmacist works in section Sumber Daya Kesehatan (SDK) as Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara. The main duties and functions of Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman is giving a service development, control and maintenance to pharmacy, drug store, small industry of traditional medicine, and also household and food industry. The main duty and function of Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara giving development, control and maintenance to all health facilities in Jakarta Utara. However, the activities carried out binwasdal not yet fully in all health facilities and health professionals due to the amount of human resources inadequate."