Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa pascaUndang-Undang Desa yang berlaku sejak tahun 2014. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, danpenelaahan dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa AAA, sebuah Desa mandiriyang memenangkan lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogortahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada ketidaksesuaian yangdilakukan oleh Desa dalam mengelola keuangannya, baik dalam tahapperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.Solusinya adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaankeuangan Desa.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the financial management conducted by Village after theimplementation of Village Act since 2014. The research is conducted withqualitative method and the data are gained by interview, observation, and analyzedocument. This research is conducted on AAA Village, a ?mandiri village? whichwon the village competition organized by Bogor Regency in 2015. The result ofthis research is there are a number of infringement on village financialmanagement, whether it be on planning, implementation, administration,reporting, and responsibility phase. The solutions are by develop the village staffskills and increasing the monitoring on village financial management"

"[Tesis ini menganalisis tentang kapasitas pemerintahan desa dan strategi peningkatannya dalam menghadapi implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian dilakukan di tiga pemerintahan desa yaitu Desa Tutul, Balung Kulon Dan Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan supaya kewenangan desa agar lebih dipertegas untuk mengakhiri permasalahan yang terkait dengan tata organisasi,perlu juga dilakukan peninjauan ulang terkait program pembinaan yang selama ini skemanya cenderung dari atas dan bersifat elitis, sehingga tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintahan desa; perlu juga adanya pelibatan pemangku kepentingan pemerintahan desa seperti pemerintahan supradesa untuk membantu penguatan kapasitas pemerintahan desa baik dari segi kebijakan, sumberdaya ataupun pendampingan. Selain itu, perlu adanya pelibatan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat supaya dapat membuka dan memperluaswacana baru tentang pembaharuan desa.;This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 aboutvillage. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (localgovernments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village., This research is analyzing about the capacity of rural government and thecapacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 aboutvillage. The research held in three rural governments they are Tutul, BalungKulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is usingqualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that theauthority of the village should be reinforced to solve governance relatedproblems, it also needs to review the coaching program because the schemes tendto be elitist along this time, so it does not really fit to the rural governmentofficial’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (localgovernments) should be involved to help strengthen the capacity of ruralgovernment both in terms of policies, resources or technical assistance. Inaddition, it also needs to involve the universities and non-governmentalorganizations in order to open and expand the new discourse about the renewal ofthe village.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."

"Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi 3 UU yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. Pembahasan pada penelitian ini meliputi empat ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam proses pembahasannya, UU Desa telah membuka ruang partisipasi melalui organisasi dan perwakilan masyarakat dengan dilibatkan dalam perumusan Naskah RUU hingga pembahasan melalui Rapat Pembahasan Tingkat 1 di DPR antara Pemerintah dengan DPR dan DPD.

---

This research aims to focus on analysis process of public policy in the form of Law Number 6 of 2014 about village as national public policy that is referred by other policies. However after being legalized, Village Law was reviewed in Constitutional Court and considered to cause the loss for indigenous traditional villages in Indonesia. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Village Law was born from the revised Law Number 32 of 2004 about Local Government that was divided into 3 Laws; Law on Local Government, Law on Local Government Election and Law on Village.

Discussion in this research will cover four scopes of Village Law which are Village Administration, Village Development,Rural Community Developmentand Community Empowerment. On the discussion, Village Law has given space for organization and society representatives on formulating the draft bill through Discussion Meeting Level 1 in House of Representatives with DPR and DPD."

"Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, masih rendahnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat serta keterbatasan SDM pelaksana menjadi factor utama yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan dana desa di desa Susukan. Selain itu kurangnya eksistensi lembaga pemberdayaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa maupun supradesa dalam hal regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan juga menjadi factor yang membuat kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di desa Babakan Madang maupun desa Putat Nutug. Factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial masyarakat.

---

The focus of this research is to analysis the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village, Babakan Madang village and Putat Nutug village, Bogor Regency and factors that affecting the Policy Implementation of Using The Village. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation and depth interview with informants. The result shows that a number of important thing, such as lack of participation of society, limitedness of human resources as implementer of the policy become the main thing that obstruct the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village. In other side, less of existence of empowerment organization at the village and also less of support from village government and the higher level of village government in term of regulation, coaching and empowering is also become the factor that make the policy of village fund is less effective. The factors that affecting the implementation of policy are standard and goals of policy, resources, characteristics of implementer and society environment."

"Skripsi ini berisi analisis pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kramatwatu Kabupaten Serang untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan dalam mempersiapkan pengelolaan dana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori pemerintahan daerah, pemerintahan desa, alokasi keuangan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam mempersiapkan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kramatwatu hanya mempersiapkan RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa, seperti sumber daya manusia, political will pemerintah kabupaten, dan peraturan yang kurang tepat.

---

This research contain managing village funds analysis by Kramatwatu Village Government at Serang County to describe the effort in preparing village funds management and show any obstacle in implementing the policy. This research use local government theory and local and central finance alocation. This research using qualitative approach, descriptive, cross sectional, by in depth interview, literature study, and observation. Results shows in managing village funds, Kramatwatu Village Government only set the agenda in medium term plan and their work plan. Besides that, this research found obstacles in village funds implementation, such as lack human resources, political will, and unproper regulation."

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, dan cara untuk mewujudkan konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul yang didasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih, dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Adapun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cileungsi Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul dapat terwujud apabila Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Cileungsi Kidul memperhatikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama rekomendasi kebijakan berupa shopping list yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

---

Law No. 6 of 2014 concerning Village provides a lot of changes to the village. One of them is the inception of the Village-to-Develop concept which elaborates villages position as the subject of development. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government carried out economic redistribution through Village Fund. However, Village Fund has not been able to improve the status of the village. Therefore, this research aims to analyze the interrelatedness between the Village Fund management arrangements in the regulatory at the central and regional levels, the implementation of the Village Fund management faced by the Government of Cileungsi Kidul Village, and how to realize the concept of the Village-to-Develop in the Cileungsi Kidul Village, which is based on optimal village financial management. The results of this research indicate that laws and regulations regarding the management of the Village Fund are still too many, complicated, overlapping, and often being changed without the adequate socialization. The implementation of the Village Fund management in Cileungsi Kidul Village has not been thoroughly appropriate with the provisions of the regulatory. The concept of the Village-to-Develop in Cileungsi Kidul Village can be realized if the Central Government, Bogor Regional Government, and Cileungsi Kidul Village Government pay attention to the whole stages of the village financial management as regulated in the regulatory, especially policy recommendations which is called the shopping lists that have been submitted by the Central Government. This research uses a normative juridical method which reviews the problem formulations from the regulatory viewpoint."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Desa memiliki wewenang untuk bertanggung jawab dalam membina kekuasaannya secara mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa disertai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan anggaran, salah satu jenis anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah dana desa. Berdasarkan teori elite capture oleh Diya Dutta yaitu dalam proses desentralisasi atas kuasa yang dimiliki seorang elit politik dapat melakukan penyelewengan anggaran dengan dorongan dari kondisi internal dan eksternal desa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam sejalan dengan teori elite capture bahwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasir Eurih pada tahun 2018 disebabkan oleh fungsi pengawasan BPD yang lemah, bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintahan desa yang tidak didasarkan oleh penerapan prinsip good governance yaitu transparansi, responsif dan akuntabel. Beberapa penyebab tersebut membuka peluang terjadinya kasus korupsi yang masuk ke dalam fenomena elite capture.

---

The village has the authority to be responsible for fostering its power independently which is carried out by the Village Government and BPD, this is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In running the government, village development and empowerment is accompanied by a budget provided by the Central Government. However, in practice there are still many budget irregularities. One type of budget that is the focus of research is village funds. Based on the theory of elite capture by Diya Dutta, namely in the process of decentralization of power owned by a political elite, they can commit budget fraud with encouragement from the internal and external conditions of the village. Based on the findings of researchers conducted using qualitative methods through in-depth interview techniques in line with the elite capture theory that the village fund corruption case committed by the Village Head of Pasir Eurih in 2018 was caused by a weak BPD supervisory function, forms of supervision and community participation that did not go well and village governance that is not based on the application of good governance principles, namely transparency, responsiveness and accountability. Some of these causes open opportunities for corruption cases to enter the elite capture phenomenon."