Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peralihan kewenangan yang sah melalui delegasi, peralihan tanggung jawab dalam menerbitkan izin usaha ketenagalistrikan, dan melihat upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penerima delegasi. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengaturan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

---

To support One Stop Service (OSS) activity, the Ministry of Energy and Mineral Resources published the Ministry of EMR Regulation No. 35 Year 2004 about the Bestowal Authority Delegation of Electrical Business License enforcement of the One Stop Service to the Head of Investment Coordination Board. This Undergraduate Thesis is meant to obtain the illustration of the legitimate authority transition through delegation, responsibility transition in publishing the Electrical Business License, and to see the Law Protection effort done by the Investment Coordination Board as delegation recipient. Besides that, this Undergraduate Thesis is meant to give input in regulation and enforcement of One Stop Service (OSS) especially about electrical business licensing in the Investment Coordination Board. The approach method in this research is the normative juridical approach method."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board. "

"Adanya kesempatan kepada Notaris terpilih untuk berpraktek di dalam kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk mendukung Program Pelayanan Izin Investasi Tiga Jam sebagai Notaris BKPM, menimbulkan dugaan adanya praktek monopoli dimana perbuatan tersebut melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif, bentuk penelitian eksplanatoris, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan, serta wawancara sebagai pendukung, analisis data menggunakan metode kualitatif. Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang merupakan subyek dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga berakibat tidak dapat dirumuskannya Praktek Notaris di BKPM tersebut terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun demikian diketahui bahwa Praktek Notaris di BKPM ini melanggar Kode Etik Notaris dan terhadap Tata Cara Seleksi Notaris untuk berpraktek di BKPM tersebut diselenggarakan dengan cara-cara yang dinilai tidak tepat secara hukum. Penulis juga mengetahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara peran notaris dengan tujuan penempatannya semula di BKPM terhadap Pelayanan Izin Investasi itu sendiri sehingga berakibat terbukanya kesempatan bagi Investor yang hendak menggunakan Izin Investasi Tiga Jam untuk memakai jasa Notaris di Luar BKPM, mengakibatkan peran Notaris BKPM dalam memberikan pelayanan Izin Investasi Tiga Jam tidak terlaksana secara maksimal sesuai tujuan penempatannya.Kata Kunci : Notaris BKPM, Pelayanan Izin Investasi Tiga Jam, Pelaku Usaha, Posisi Monopoli, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

Due to The Three Hour Investment License Service Program, it rsquo s make possible for the elected notary to practices inside Indonesian Investment Coordianting Board BKPM as BKPM rsquo s Notary, causing allegation of Monopoly Practice where it rsquo s action may violate Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1999 regarding the Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research made with juridical normative method, the type of research is explanatory, using secondary data, the legal material used primary, secondary, and tersiery material, data collection obtained by using literature study, also interview and observation conducted as supporting data, data analysis using qualitative method to analysis. Notary can not be categorized as business actor who is the subject the Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, resulting the notary practice in BKPM herein can not formulated for the alleged violation of the Law, however it rsquo s known that the notary practices in BKPM violate the Notary rsquo s Code of Ethics and the procedure for the selection of notaries to practice in BKPM herein is organized in ways that are not considered appropriate by the existing law. The writer also invented that there is a discrepancy between the notary rsquo s role and the purpose of it rsquo s original placement in BKPM, and about the investment service itself which does not reflecting the service title, so that it make the opportunity for investor that intend to using it rsquo s own notary, causing the role of the elected notary that practice in BKPM to support The Three Hour Investment License Service Program can not perform maximally according to the purpose of it rsquo s placement."

"Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain sebaginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan investasi dalam melakukan proses pelayanan. Apakah sudah dapat memenuhi kualitas pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung. Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah baik. Dilihat dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, namun perlu untuk ditingkatkan kembali ketepatan pengerjaan perizinan dengan SOP yang telah ada.

---

There many difficulties in accessing public services. Tough procedures

involver, when people should have particular permission, pay certain amount of money, illegal fees, etc. This research aims to analyses the quality of license investment services in investment coordinating board, Jakarta.

This research will depict the quality of service in the process of giving license in investment, wheatear it already fulfill good services qualities and give satisfaction to the user. This tesis is a description research and use quantitative approach. Techniques of data collection are done through questionnaires study to obtain supporting data.

From the result of this research, the quality of license investment services in Investment Coordination Board is good. It can be seen from facilities and comfort that have been given. Nevertheless, the appropriate usage permissions with the existing SOPs need to be enhanced in order to increase the quality of license investment services and improve the investment climate in Indonesia."

"Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehatihatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

---

A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4 concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in the framework of foreign investment must have the two articles described precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis uses explanatory analysis method with normative judicial approach contained in the legal norms and laws related to the problems being observed. As a professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics because of conducting the profesion can create losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her knolewdge; and if required, seek advice from a professional expert for technical matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential, diligence, critical, and dedication in conducting his/her profesion; and always comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics."

"Sering ditemukannya informasi yang tidak faktual dan terkadang tidak berimbang antara kenyataan dengan pemberitaan terkait organisasi pemerintahan membuat humas BKPM harus menerapkan strategi komunikasi dalam membangun citra organisasi. Implementasi Cyber Public Relations (CPR) dipandang perlu dilakukan oleh Humas BKPM guna penyampaian informasi yang kepada publik dalam membangun citra organisasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa implementasi kegiatan CPR melalui dimensi e-governement, strategi pengelolaan CPR dan menilai citra organisasi dengan basic dimensions of corporate image. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumen internal BKPM sebagai data sekunder. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra organisasi telah dibangun dengan mengimplementasikan CPR. Jika dilihat dari dimensi e-government sudah ada 7 dimensi yang terlaksana. Sedangkan untuk strategi pengelolaan media online sudah dilakukan dengan menentukan tujuan komunikasi, target audience, tema, isi dan pemilihan saluran media online.

---

Often the discovery of information that is not factual and sometimes unbalanced between the reality with the news related to government organizations to make public relations BKPM should implement communication strategies in building the image of the organization. Implementation of Cyber Public Relations (CPR) is deemed necessary by Public Relations BKPM in order to deliver information to the public in building the image of the organization. The purpose of this study is to know and analyze the implementation of CPR activities through the dimensions of e-government, CPR management strategies and assess the image of the organization with basic dimensions of corporate image. The research method is qualitative descriptive by conducting in-depth interview as primary data and BKPM internal document as secondary data. While the paradigm used is the postpositivism paradigm. The results show that organizational image has been built by implementing CPR. When viewed from the dimensions of e-government already exist 7 dimensions are implemented. As for online media management strategy has been done by determining the purpose of communication, target audience, theme, content and selection of online media channels."

"PelayanaPelayanan publik berbasis elektronik akan memungkinkan penyelenggaraan one stop and non stop services, memfasilitasi komunikasi dua arah sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dan responsiveness terhadap masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai institusi Pemerintah yang menangani Penanaman Modal telah mengimplementasikan e-Government dalam wujud website BKPM, namun berdasarkan survey World Bank 2012, website BKPM masih kurang optimal. Dalam penelitian kali ini, website BKPM akan dianalisa menggunakan teori e-Servqual, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik serta mengukur dimensi apa saja yang harus dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa masih negative, dan dimensi yang harus dibenahi adalah Daya Tanggap (-2,19), Reliabilitas (-2,00), Efisiensi (-1,81), Sistem (-1,71), dan Desain (-1,49).

---

The implementation of e-Service Quality will allow the implementation of one-stop and non-stop services, facilitating two-way communication so as to improve the quality of service delivery and responsiveness to the community. Investment Coordinating Board (BKPM) as a Government Institution in charge of Investment has implemented e-Government in the form of BKPM website, but based on World Bank survey 2012, BKPM website is still less than optimal.

In this study, BKPM website will be analyzed using the e-SERVQUAL theory, with the objective of identifying and measuring the dimensions of the public's perception what should be addressed. The results showed that perceptions of service users is still negative, and the dimensions that must be addressed are the Responsiveness (-2.19), Reliability (-2.00), Efficiency (-1.81), System (-1.71), and Design (-1.49)."

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."

"[ABSTRAKPada saat ini, tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik makin besar seiring berjalannya program reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan manajemen, salah satunya dengan adanya pendekatan baru yaitu konsep Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard melakukan pendekatannya pada 4 (empat) perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran & pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari 2 (dua) perspektif dari BSC yaitu faktor proses bisnis internal dan pembelajaran & pertumbuhan dalam meningkatkan kinerja PTSP Pusat BKPM. PTSP Pusat BKPM merupakan salah satu sasaran dan target pemerintah pada RPJMN 2015-2019 yang bertujuan memberikan kemudahan pelayanan perijinan penanaman modal agar lebig efisien dan cost effective. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi dalam melihat peran faktor proses bisnis internal dan faktor pembelajaran & pertumbuhan pada peningkatan kinerja PTSP Pusat BKPM antara pegawai BPM-PTSP dengan pegawai Back Office (BO), Front Office (FO), dan Badan Kendali Operasi (BKO). Perbedaan persepsi disebabkan karena perbedaan sistem organisasi yang membawahinya. Persepsi yang terbentuk dari responden menunjukkan pula dukungan dan kesiapan penerapan Balanced Scorecard pada PTSP Pusat BKPM. Faktor business process dan learning process berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja PTSP Pusat BKPM.

---

ABSTRACTAt this time, the public demand for transparency and public accountability by public sector agencies increasingly larger as the passage of bureaucratic reform program advocated by pemerintah.Government agencies need to do a repair management, one of them with the new approach is the concept of the Balanced Scorecard. Balanced Scorecard concept did approach the 4 (four) perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business process and learning and growth perspective. This study aims to determine the role of two (2) perspectives of the BSC are factors internal business processes and learning & growth in improving the performance of One Stop Services(OSS) BKPM. OSS BKPM aims to provide ease of licensing services investment so more efficient and cost effective. Research using quantitative methods. The results showed that there is a difference of perception in viewing the role of the factor of internal business processes and learning & growth factors on performance improvement OSS BKPM between BPM-PTSP employees with employee Back Office (BO), Front Office (FO), and Laison Officer (BKO ). Differences perception is due to differences in organizational systems which she is employed. Respondents showed their support and readiness to implementation of the Balanced Scorecard in OSS. Factors business process and learning process a positive influence on performance measurement OSS BKPM, At this time, the public demand for transparency and public accountability by public sector agencies increasingly larger as the passage of bureaucratic reform program advocated by pemerintah.Government agencies need to do a repair management, one of them with the new approach is the concept of the Balanced Scorecard. Balanced Scorecard concept did approach the 4 (four) perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business process and learning and growth perspective. This study aims to determine the role of two (2) perspectives of the BSC are factors internal business processes and learning & growth in improving the performance of One Stop Services(OSS) BKPM. OSS BKPM aims to provide ease of licensing services investment so more efficient and cost effective. Research using quantitative methods. The results showed that there is a difference of perception in viewing the role of the factor of internal business processes and learning & growth factors on performance improvement OSS BKPM between BPM-PTSP employees with employee Back Office (BO), Front Office (FO), and Laison Officer (BKO ). Differences perception is due to differences in organizational systems which she is employed. Respondents showed their support and readiness to implementation of the Balanced Scorecard in OSS. Factors business process and learning process a positive influence on performance measurement OSS BKPM]"