Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengaturan sector pariwisata diKabupaten Kepulauan Mentawai (studi pada perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga).Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan public,teori formulasi kebijakan public dan teori retribusi daerah. Penelitian ini menggunakanpendekatan post positivist dengan metode kualitatif, dan metode pengumpulan data studiliterature/dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini mencakup tahapan formulasikebijakan yang dijabarkan oleh Budi Winarno, yakin tahap pemahaman permasalahan, tahappenyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan berdasarkan kriteria yangdikemukakan Joko Widodo dan tahap penetapan kebijakan, model formulasi kebijakanpengaturan sector pariwisata di Mentawai merupakan model proses dan berdasarkandinamika perumusannya merupakan model elit.

---

ABSTRAKThis research discusses the policy formulation of recreation and sport fees in MentawaiRegency. Researcher used publicpolicy theory, publicpolicy formulation theory and localuser fees and charge theory. This research used post-positivist approaches with qualitativemethod, which are in-depth interviews and documentary studies. This research covers thestage of policy formulation proposed by Budi Winarno, defining problem stage, agendasetting, the selection criteria for the determination of policy alternatives and policydetermination stage. Based on Policy Formulation Model, this regulation is part of policy bya process and if we related to the dynamics of the formulation this regulation is an elitemodels."

"Fenomena Covid-19 tidak dapat dipungkiri sudah mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat dan mengurangi aktivitas bepergian. Hal ini membuat industri di bidang pariwisata mengalami keterpurukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 dan tingkat pembangunan kepariwisataan terhadap kontribusi pajak pariwisata di daerah. Pada penelitian ini, kontribusi pajak pariwisata dihitung dengan membandingkan hasil penjumlahan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan PAD daerah. Penelitian dilakukan terhadap 34 provinsi di Indonesia untuk periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Data diolah menggunakan aplikasi STATA MP 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kontribusi pajak pariwisata daerah, sedangkan tingkat pembangunan kepariwisataan berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi pajak pariwisata daerah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang membatasi penelitian pada kabupaten/kota/provinsi tertentu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait pentingnya menggali potensi pendapatan daerah dari sektor yang beragam dan heterogen untuk mencegah concentrated risk yang dapat muncul ketika daerah hanya bertumpu pada satu sektor pendapatan tertentu.

---

It cannot be denied that the Covid-19 phenomenon has affected many aspects of life in society. The Covid-19 pandemic has forced the government to take policies to limit community activities and reduce travel. This has caused the tourism industry to experience a downturn. This research aims to analyze the influence of Covid-19 and the level of tourism development on the contribution of tourism tax in the region. In this research, the contribution of tourism tax is calculated by comparing the sum of hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes with regional PAD. Research was conducted on 34 provinces in Indonesia for a period of 5 years, from 2018 to 2022. The data was processed using STATA MP 17. The research results showed that Covid-19 had a significant negative effect on regional tourism tax contributions, while the level of tourism development had a significant positive effect on regional tourism tax contribution. This research is expected to fill the research gap from previous research which limited research to certain districts/cities/provinces. Apart from that, it is hoped that this research can add information regarding the importance of exploring regional income potential from diverse and heterogeneous sectors to prevent concentrated risk which can arise when a region only relies on one particular income sector."

"Besarnya potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Hal tersebut tertuang dalam visi Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu basis pembangunan daerah. Pertumbuhan sektor usaha pariwisata diharapkan memberi dampak positif terutama dikarenakan pariwisata sebagai suatu sektor usaha memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki dampak pengganda dalam perekonomian.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa peran sektor pariwisata dalam perekonomian Pulau Morotai, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja; dan menganalisa dampak akibat adanya perubahan permintaan akhir sektor pariwisata terhadap pembentukan output, nilai tambah bruto, pendapatan masyarakat, dan tenaga kerja di Pulau Morotai pada tahun 2015-2019. Untuk menganalisa dampak pengembangan pariwisata digunakan 3 skenario yaitu Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, dan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan ke dalam model input output (IO). Analisa IO menggunakan tabel IO Pulau Morotai tahun 2014 yang merupakan updating dari tabel IO Maluku Utara tahun 2012 yang diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur iterasi matrik R dan S. Tabel IO berhasil disusun setelah melakukan iterasi sebanyak 50 kali.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Morotai merupakan kabupaten yang memiliki ciri masyarakat agraris jika dilihat dari mata pencaharian utama penduduk yang didominasi perkebunan dan perikanan. Sektor usaha pariwisata berkontribusi dalam perekonomian rata-rata 19,67 persen pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,73 persen pertahun. Berdasarkan analisa dampak anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2015-2019 didapatkan hasil analisa dampak terbesar adalah pada skenario Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan dengan dampak rata-rata peningkatan terhadap total output sebesar 8,90 persen, nilai tambah bruto sebesar 8,15 persen, pendapatan sebesar 8,90 persen, dan tenaga kerja sebesar 4,73 persen.

---

Tourism as a potential sector to develop economic growth has made local government in Morotai Island Regencies interested to use it as a leading sector. Stated in the Morotai Island Government’s vision, tourism avowed as one of basis sector for Morotai Island development. As one of important sector in economic, tourism sector linkage to economic sectors positively in regional economic development. It means tourism had multiplier impact and support another sector to growth by its linkage.

The research purposes to analyze tourism sector impact in Morotai Island, especially to define output generated, value added, total income, and employement by tourism multiplier impact. Using input output (I-O) model, impact analysis of tourism sector measures multiplier impact by using budget planning of Central and Local Government Spending on tourism development in 2015-2019. Economic growth shows that tourism sector has contribut in average by 19,67 percent a years and growth by 6,73 percent a years for Pulau Morotai Growth Domestic Product. Tourism multiplier analysis conclusion shown that by using budget planning of Central and Local Government Spending simultanously create higher impact than two other skenarios. By Central and Local Government Spending simultaneously creates an output average 8,90 percent, value added multiplier 8,15 percent, total income 8,90, and employment 4,73 percent in 2015-2019."

"Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang perubahan tarif Retribusi Daerah tersebut, proses formulasi kebijakan tarif berdasarkan suatu teori formulasi kebijakan dan kebijakan tarif, serta hambatan yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan kajian literatur serta berjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan tarif adalah pemberian payung hukum, perbedaan tarif yang signifikan, efisiensi pemberian pelayanan yang rendah, dan peningkatan pendapat untuk mendukung program pemerintah tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Proses formulasi yang dilakukan secara umum sudah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti dilema yang dihadapi oleh Disorda DKI Jakarta dalam menentukan tarif serta koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses formulasi Perda No. 3 Tahun 2012 yang kurang baik.

---

Charge on the use of sports facilities owned by Local Government is one of utility charges in DKI Jakarta.This research describes the reasons why the price is changed, the process of pricing policy formulation based on public policy formulation and pricing policy, and the obstacles faced during the process. This research is a qualitative-descriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result shows that the main reasons of this policy are to make sure that the charge is legally charged, huge gap between state’s price and private’s, poor efficiency on providing the service and to increase state’s income in addition to support in funding Government’s program without neglecting the human rights and government’s responsibilities. The formulation process was running with ideal process, but there are some obstables faced during the process such us dilemma faced by Disorda DKI Jakarta in pricing and poor coordination between stakeholders related to Local Law No. 3 of 2012."

"Penelitian tentang formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk melakukan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan dan mendeskripsikan proses formulasi kebijakan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009, meningkatkan pendapatan asli daerah, prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Sedangkan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan publik dan mendesain kebijakan.

---

This research regarding formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax in Bogor Regency has a purpose to describe the underlying local government to do the formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax and to describe formulation process of this policy. This research using descriptive study with qualitative methods.

This research concluded that the policy background of street lighting tax rate is Law No.28 of 2009, to increase revenue, principles of justice and control of electricity usage. While the policy formulation process is done through the identification stage, agenda setting, public policy formulation and policy design."

"Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar di kota/kabupaten membawa dampak terhadap besarnya peningkatan jumlah timbulan sampah khususnya sampah plastik. Penelitian ini bertujuan memberikan usulan kebijakan dalam bentuk formulasi efektif dalam pengelolaan sampah plastik berkelanjutan di tingkat kota/kabupaten. kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai di Kota Bandung dan Kabupaten Malang merupakan kebijakan yang paling prioritas dibandingkan dengan kebijakan pelarangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Kebijakan yang efektif juga perlu melibatkan pemangku kepentingan yaitu konsumen/masyarakat dan produsen. Data tingkat keinginan untuk berpartisipasi masyarakat dan keinginan produsen untuk berpatisipasi dalam pengurangan sampah plastik akan lebih efektif apabila di berikan insentif. Respon masyarakat terhadap himbauan mengurangi sampah plastik dan menggunakan kembali plastik sangat positif, namun kemungkinan implementasinya akan menjadi lebih besar jika ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Pemilahan sampah di rumah tangga perlu didorong, guna meningkatkan efektifitas penanganan sampah plastik. Insentif fiskal perlu di berikan kepada produsen agar pengurangan sampah plastik oleh produsen lebih optimal dan berkelanjutan

---

The increasing population in cities and regencies has an impact on the amount of waste generation, especially plastic waste. This study aims to provide policy proposals in the form of effective formulations in sustainable plastic waste management at the city/district level. The policy of reducing the use of single-use plastic products in Bandung City and Malang Regency is the most priority policy compared to the policy of banning the use of single-use plastic products. Effective policies also need to involve stakeholders, namely consumers/communities and producers. Data on the level of willingness to participate in the community and the desire of producers to participate in reducing plastic waste will be more effective if incentives are given. The public's response to the call to reduce plastic waste and reuse plastic is very positive, but the possibility of implementation will be even greater if there are incentives provided by the government. Waste segregation in households needs to be encouraged, in order to increase the effectiveness of handling plastic waste. Fiscal incentives need to be given to producers so that the reduction of plastic waste by producers is more optimal and sustainable."

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola penerimaan retribusi dari sektor pariwisata khususnya pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan daerah dari James McMaster dalam karyanya yang berjudul Urban Financial Management. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisatanya, antara lain dengan melakukan promosi pariwiasata  secara masif melalui media sosial, mengerahkan tim pengawas untuk petugas pemungutan retribusi di lapangan, menyediakan sistem pembayaran loket wisata non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, melakukan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Sayangnya, belum terdapat kolaborasi dengan pihak swasta yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah dari pariwisata hanya terbatas pada objek wisata yang dikelola atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

---

Tourism is one sector that can be a source of local revenue (PAD) for every region in Indonesia. Regional governments can collect regional levies from recreation, tourism and sports service fees as generally regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research aims to dig up information regarding how the Karanganyar Regency Government managed user charges revenues from the tourism sector, especially after the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the regional financial management strategy of James McMaster in his work entitled Urban Financial Management. The method used is qualitative with a post-positivist approach, and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies to collect secondary data. The results of this research show that the Karanganyar Regency Government has made several efforts to manage its tourism sector user charges revenues, including by carrying out massive tourism promotions through social media, deploying a supervisory team for levy collection officers in the field, providing a non-tourist ticket payment system. cash to increase efficiency, provide human resource development and training in the tourism sector, and so on. Unfortunately, there has been no collaboration with the private sector specifically aimed at increasing regional levy revenues. Receipt of regional levies from tourism is only limited to tourist attractions managed or wholly owned by the regional government."

"ABSTRAKKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah salah satu kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Indonesia (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Adanya peningkatan dalam sektor pariwisata ini memicu terjadinya peningkatan kebutuhan energi listrik sebagai salah satu kebutuhan primer kegiatan berwisata. Sementara itu, potensi energi terbarukan dapat menjadi sumber energi yang dimanfaatkan di Kepulauan Seribu. Penelitian ini membuat proyeksi kebutuhan energi untuk sektor wisata di setiap pulau yang dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energinya. Pulau yang memiliki proyeksi konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan rencana pemenuhannya diangap sebagai wilayah defisit energi yang kemudian dikaji wilayah kesesuaian sistem energi terbarukan menggunakan Spatial Multicriteria Analysis. Hasil menunjukan wilayah defisit energi untuk kebutuhan sektor pariwisata terdiri dari Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Ayer, dan Pulau Putri. Berdasarkan hasil analisis spasial multicriteria untuk menentukan wilayah kesesuaian Turbin Angin dan Sistem Photovoltaic, sistem energi terbarukan yang berpotensi dikembangkan di wilayah defisit tersebut adalah Sistem PV, sementara sistem turbin angin tidak sesuai untuk dikembangkan di wilayah defisit tersebut. Hasil pemetaan wilayah menunjukan besar potensi energi yang dapat dihasilkan oleh sistem photovoltaic berdasarkan luasan wilayah yang sangat sesuai untuk sistem PV mampu memenuhi kurangnya supply energi yang dibutuhkan di wilayah defisit energi pada tahun 2022.

---

ABSTRACT

Kepulauan Seribu Regency is one of the priority tourism development areas in Indonesia (National Tourism Strategic Area). An increase in tourism sector will increase energy needs as one of the primary needs of tourism activities. Meanwhile, the potential of renewable energy can be an energy source used to be utilized in Kepulauan Seribu. The purpose of this study is to know the projection of energy demand for the tourism sector on each island that will be compared with the government's plan of the energy supply for each tourist destination island. Those islands that have a higher consumption projection compared to their planned fulfillment are considered as energy deficit areas which are then assessed for the suitability of renewable energy systems using Spatial Multicriteria Analysis method. The results show that the energy deficit region for the needs of the tourism sector consists of Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Ayer and Pulau Putri. Based on the results of the spatial multicriteria analysis to determine the suitability of Wind Turbines and Photovoltaic Systems, Photovoltaic system has the potential to be developed in the deficit area, while the wind turbine system is not suitable to be developed in those deficit region. The results of regional mapping show that the potential of energy that can be generated by photovoltaic systems based on the area that is very suitable are able to fulfill the insufficiency of energy supply needed in 2022."