Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) yang disahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 adalah dokumen normative pertama terkait isu bisnis dan hak asasi manusia. Sejak saat itu beberapa panduan internasional yaitu ISO 26000 on Social Responsibility, Organization of Economic Co-operation and Development?s Guidelines for Multi National Enterprises, dan United Nations Global Compact mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia tersebut sebagai salah satu subjek pokok dan membuat hak asasi manusia menjadi urusan bagi pebisnis. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah aplikasi dari konsep bisnis dan hak asasi manusia dalam praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dilakukan olehperusahaan-perusahaan pertambangan batubara Indonesia. Industri batubara diketahui memiliki risiko tinggi merusak atau bahkan menghancurkan lingkungan, dimana hal tersebut dapat membahayakan pemenuhan hak asasi manusia. Demi mencegah efek membahayakan tersebut maka penting untuk mencari tahu apakah perusahaan-perusahaan sudah melaksanakan CSR sesuai dengan panduan internasional. Ada empat perusahaan pertambangan batubara yang diteliti dalam penelitian ini yaitu PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, Pt. Nuansacipta Coal Investment, dan PT. Reswara Minergi Hartama. Hasil penelitian praktek CSR dari setiap perusahaan akan diteliti kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan panduan internasional mengenai CSR untuk kemudian disimpulkan apakah perusahaan sudah menunjang dan melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia pada praktek CSR. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menggambarkan kondisi CSR saat ini baik pengaturannya maupun pada prakteknya oleh perusahaan-perusahaan tersebut diatas, dimana hak asasi manusia belum terintegrasi dalam keduanya.

---

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), endorsed by the United Nations in 2011, is the first normative document on the issue of business and human rights. Since then several international guidelines, namely the ISO 26000 on Social Responsibility, Organization of Economic Co-operation and Development?s Guidelines for Multi National Enterprises, and United Nations Global Compact adopted the concept into their the core subjects and making human rights corporate concern.

The issue discussed in this thesis is the application of concept of business and human rights in the practice of Corporate Social Responsibility (CSR) by Indonesian coal mining companies. Coal mining industry is known for its high risk of environmental damage and/or destruction, which may be detrimental towards the full enjoyment of other human rights. Therefore, to prevent the detrimental effect of this industry, it is important to seek whether the coal mining companies has conducted its CSR accordingly with the guidelines. There are four coal-mining companies studied this research, which are PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Nuansacipta Coal Investment, and PT. Reswara Minergi Hartama.

The result of the study upon the data obtained from the companies will then be compared with the prevailing CSR regulations and international guidelines to obtain whether the company has promote and protect human rights through their CSR. This research shall result in the comprehensive current condition of CSR in regulatory manner and in practice of the aforementioned coal mining companies where in both manner, human rights has yet being integrated."

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang melimpah adalah sumber daya tambang. Perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, sedangkan untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di atas juga tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang mengatur tanggung jawab sosial bagi perusahaan swasta perlu diperbaiki agar kemakmuran rakyat dapat tercipta.

---

Article 33.3 of Indonesia Constitution 1945 constitute government to use natural resources for wealthy of the people. One of its kind is mining resources. There are many mining company, even private or state owned enterprises (BUMN) in Indonesia. Pursuant to Law No. 40 2007 concerning Company, Law No. 25 2007 concerning Investment, and Law No. 4 2009 concerning Mineral and Coal Mining, private mining company have obligation to do corporate social responsibility, however for BUMN also bound with Law No. 19 2003 concerning BUMN. Corporate social responsibility regulation for BUMN is better than corporate social responsibility regulation for private mining company. Not all private company do their corporate social responsibility obligation. Corporate social responsibility regulation for private mining company must be revised for people welfare."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tanggung jawab sosial terhadap aktivitas manajemen laba akrual dan riil di Indonesia. Penelitian ini berargurmen bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap manajemen laba (baik akrual maupun riil). Penelitian ini juga berargumen bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial memiliki hubungan negatif dengan trade-off strategi manajemen laba.Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel penelitian terdiri atas 79 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam daftar Saham Kompas 100 periode Agustus 2014 - Januari 2015 dengan rentang penelitian pada tahun 2012 ? 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi ordinary least square. Hasil penelitian membuktikan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap manajemen dan tidak berpengaruh terhadap trade-off strategi manajemen laba.

---

This study aims to investigate the influence of corporate social responsibility against accrual and real earnings management activity in Indonesia. This study argues that corporate social responsibility can affect the overall earnings management activity done by the company. This study also argues that a company which perform corporate social responsibility is less likely to get involved in earnings management through real activities than accruals.

The sample used in this research is selected using purposive sampling method and it is consist of 79 companies which are listed in BEI from 2012 - 2014 and included in "Saham Kompas 100" during August 2014 - January 2015 period. This study is using ordinary least square method to run the regressions. The results of this study prove that corporate social responsibility has a negative effect on overall earnings management and does not effect the trade-off between earnings mangement strategies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan CSR dan ROA (Return on Asset), RDI (Research and Development Intensity), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Size, Leverage, dan Financial Resources sebagai variabel kontrol. Data yang dianalisis adalah data sekunder berbentuk time series periode 2008-2010, berupa Discretionary Accruals, pengungkapan Corporate Social Responsibility, Return on Assets, R&D Intensity, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Size, Leverage, dan Financial Resources) yang berasal dari 50 perusahaan. Untuk menganalisis data digunakan regresi berganda untuk data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan manajemen laba memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Tetapi terdapat pengaruh signifikan negatif pada tingkat 1% antara variabel kontrol ROA terhadap pengungkapan CSR, dan terdapat pengaruh signifikan positif pada tingkat 5% antara variabel kontrol RDI terhadap pengungkapan CSR, serta terdapat pengaruh signifikan negatif pada tingkat 10% antara variabel kontrol MO terhadap pengungkapan CSR.

---

This study aims to analyze the effect of Earning Management on Corporate Social Responsibility Disclosures with Return on Assets, R&D Intensity, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Size, Leverage, and Financial Resources as the control variables. The data was analyzed using secondary data in the form of time series 2008-2010 period, the discretionary accruals, disclosure of corporate social responsibility, Return on Assets, R&D Intensity, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Size, Leverage, and Financial Resources from 50 companies. To analyze the data used multiple regression to the data panel.

The results of this study indicate that the earning management activity didn’t have significant effect on CSR Disclosures. However, there were negative significant effect at level 1% between variable control ROA against CSR Disclosure, and there were positive significant effect at level 5% between variable control RDI against CSR Disclosure, and also there were negative significant effect at level 10% between variable control MO against CSR Disclosure."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai kondisi penerapan Tata Kelola Perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan Indonesia untuk kemudian diukur dalam beberapa komponen, yaitu kepemilikan blockholders, kepemilikan publik, independensi dewan komisaris, dan fungsi CG (Corporate Governance) perusahaan. Hasil pengukuran tersebut akan digunakan untuk mencari adanya pengaruh yang diberikan dari penerapan CG terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Adapun teori yang digunakan di dalam penelitian berfokus pada keuntungan dan konsekuensi yang diperoleh dari perusahaan melalui penerapan CG yang baik disertai dengan transparansi serta kesadaran pada aktivitas CSR. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah (27) perusahaan yang sudah meliputi kedua sektor pekebunan kelapa sawit dan pertambangan pada periode 2012-2013 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menggunakan uji statistik Random Effect (Least Squares Dummy Variables) menunjukkan bahwa independensi di dalam perusahaan membawa dampak yang signifikan untuk menjaga insentif perusahaan berbudaya bisnis yang transparan. Namun, masih tingginya kerjasama politik yang ada antara para pebisnis dengan pihak pemerintah daerah, menciptakan adanya bias atas informasi terkait peran publik dalam mengontrol aktivitas perusahaan.

---

The objective of this study is to present an empirical evidence of the CG (Corporate Governance) implementation in the Indonesian palm oil sector and the mining sector for which the measurement of CG is separately conducted between the variables: Blockholders ownership, Public ownership, Board Independency, and CG Functions of the company. The measured data will be statistically observed in order to find out whether there is a significant influence towards the company‟s CSR (Corporate Social Responsibility) disclosure. The theories used in this study are specifically focusing on the benefits and consequences for the company‟s sustainability through executing good Corporate Governance as well as CSR activities with transparency and awareness. The samples used in this study include (27) listed companies that are operating in the mining sector as well as the palm oil sector in the Indonesian Stock Exchange (BEI) during 2012-2013. Through regression analysis and statistical test using the Random Effects (Least Squares Dummy Variables), this study found out that independency in most of the companies observed has significant influence in controlling the company‟s conduct of transparency. However, there is still a high political misconduct between the companies and the regional government which created a bias of information towards the role of society as controlling stakeholder for the company‟s CSR."

"Tesis ini membahas mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) terhadap para koordinator wilayah dalam Program Tabung Hikmah Mandiri (THM) dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendampingan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya proses pendampingan telah berjalan melalui pertemuan rutin setiap minggunya oleh para pengelola Program Tabung Hikmah Mandiri (THM), dimana didalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan pelaksanaan pembiayaan, perencanaan kedepan dan membangun motivasi.

---

The focus of this study is about the mentoring process conducted by mentor from Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) to The District Coordinator of Tabung Hikmah Mandiri (THM) Program. This research is qualitative descriptive interpretive. Research show the process of Tabung Hikmah Mandiri (THM) administrator mentoring were well implemented by doing regular meeting every week, in the meeting they discuss things that related to the implementation of financing, future plans and building motivation."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru dalam waktu satu tahun semenjak UU Minerba yang baru diundangkan. Mengacu kepada pasal tersebut, Pemerintah selanjutnya meminta negosisasi ulang PKP2B sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang baru diakomodasi kedalam semua PKP2B. Setelah memerlukan waktu bertahun-tahun dalam proses negoisasi ulang PKP2B, Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan amandement tersebut terhadapa semua PKP2B yang ada mulai 1 Januari 2018. Terdapat 6 isu strategis yang timbul selama proses negosiasi ulang tersebut, yaitu pertama, lisensi operasi tambang batubara yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha pertambanganan batubara setelah konsensi PKP2B berakhir; kedua, kewajiban untuk pemrosesan barang tambang didalam negeri; ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelian dalam negeri untuk material dan jasa; keempat, kewajiban divestasi yang sesuai dengan jumlah tahun operasi; kelima, luasan area konsesi mengikuti UU Minerba yang baru; keenam, penerimaan Negara dimana UU Minerba yang baru menyatakan PKP2B harus mengikuti peraturan Pajak yang sedang berlaku dengan segala konsekwensinya. Studi ini melakukan pengujian untuk melihat bilamana amandemen kontrak karya memiliki pengaruh yang merugikan terhadap performa Keuangan perusahaan-perusahan tambang barubara. Studi ini membanding performa Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk periode 3 tahun sebelum dan 2 tahun setelah amendmen tersebut diberlakukan. Mengambil sampel Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa effek Jakarta untuk dianalisa performa keuangannya selama 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tambang batubara merespon atas perubahan kebijakan Pemerintah tersebut dan selanjutnya memberikan saran kepada Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan.

---

Government Indonesia issued new mining law No. 4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) on 12 January 2009. This new mining law is to overrule Undang-undang Pertambangan No. 11 Year 1967 about Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan which was considered no longer compatible with development of mining practices both domestic and international. Article 169 of new UU Minerba, cites that any existing Coal Contract of Work (CCoW) has to follow the new mining regulation within one year after UU Minerba issuance date. By referring to the article Government then called out for CCoW renegotiation so clauses in new UU Minerba accommodated into all CCoW. After taking several years in CCoW renegotiation, Government Indonesia has managed to impose the amendment to all CCoW by 1 January 2018. There are six strategic issues called out during the renegotiation consist of 1st. mining operation license which dealing with business continuity after CCoW period expired, 2nd. Domestic processing obligation to where Coal mining company has to establish coal processing in country, 3rd. Domestic purchase obligation for material and services, 4th. Percentage divestment obligation to fulfil according years of operation, 5th. Size of area concession where coal mining company only allow much lesser area concession for mining operation, 6th. State revenue under new UU Minerba required to follow prevailing tax law and its consequences. This study is to examine whether the amendment has significant unfavourable impact toward coal mining companies’ performance. The study compares their financial performance for the period of 3 years before and 2 years after coal contract of work applied. Taking sample from coal mining companies listed in Jakarta stock exchange to analysis financial performance for the period from 2015 to 2019. The finding from this study shows how coal industry responding the change in government regulation and further provides suggestion to Government in changing regulation. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Koalisi oleh Perusahaan-Perusahaan AnggotaIBCA untuk Penanggulangan HIV/AIDS Dalam Menjawab Tantangan TanggungJawab Sosial Perusahaan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsipCSR, yaitu sustainability dan stakeholder sudah ada dalam visi dan misi IBCAnamun pada prakteknya belum diterapkan secara maksimal. Lebih lanjut lagikeberlangsungan koalisi sudah berjalan sesuai isu dan komitmen anggota sangatkuat, serta mekanisme pengelolaan koalisi sudah baik, namun insentif dan manfaatIBCA bagi anggotanya belum maksimal

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Coalition Strategy by IBCA Members for HIV / AIDS as aChallenges of Corporate Social Responsibility. This study used a qualitativeapproach with descriptive research. The results showed that the implementation ofCSR principles, sustainability and stakeholders, existing in the vision and mission ofIBCA but in practice has not been applied to the fullest. Furthermore coalition isgoing according to HIV/AIDS issues and the very strong commitment of members,as well as the mechanism of coalition management is good, but the incentives andbenefits for its members IBCA is not maximized"

"ABSTRAKSaat ini dengan majunya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang medis memungkinkan pasien berada dalam keadaan terminal dan mengalami sakit yang sangat parah atau dalam keadaan tidak sadar yang berkepanjangan, sehingga mati dengan bantuan dokter adalah salah satu jalan yang terbaik euthanasia untuk mengakhirinya. Jika euthanasia ditinjau dari Hak Hidup sebagai Hak Asasi Manusia seharusnya terdapat konsekwensi logis dari adanya sebuah hak yaitu kebolehan untuk tidak memakai hak itu sendiri yang berarti tidak memakai hak untuk hidup adalah memilih untuk mati saja, dan dalam sebuah tindakan euthanasia terdapat pihak yang turut terlibat seperti dokter dan rumah sakit. Perdebatan mengenai pro dan kontra tindakan euthanasia apakah tindakan tersebut bisa dibenarkan berdasarkan hak hidup sebagai hak asasi manusia menjadi sesuatu yang masih menggantung saat ini. Meskipun tindakan euthanasia illegal dibanyak negara tetapi terdapat negara seperti Belanda, Negara Bagian Amerika Serikat Oregon, dan Australia Negara Bagian Nothern Territory yang melegalkan tindakan euthanasia.

---

ABSTRACTNowadays with advanced science especially in the medical field may leave the patient to be in terminal state and experience very severe illness or in a long time unconscious state, because of that die with the help of a doctor is one of the best ways to end it euthanasia . If euthanasia is viewed from the right to life as a human right perspective, there should be a logical consequence of the existence of a right, that is, the permissibility of not using the right itself which means not to use the right to life it self and choose to die , and in an act of euthanasia there are parties involved such as doctors and hospitals. The debate over the pros and cons of euthanasia actions whether the acts can be justified based on the right to life as a human right becomes something that still obscure today. Despite the act of illegal euthanasia in many countries but there are countries such as the Netherlands, Oregon United States and Nothern Territory Australia that legalize the act of euthanasia. "