Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini ingin menunjukkan relevansi pemikiran Peter.I Berger dalam Piramida Korban Manussia (1974) terutama mengenai konsep biaya-biaya manusia. Konsep ini coba dikonstetualitaskan dalam era neoriberal terutama pasca krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Bagi Berger, setiap keputusan politik maupun model pembangunan harus memperhatikan nilai-nilai etik yang bernama biaya-biaya manusia baik dalam hal fisik maupun makna. Nilai-nilai etik ini kelihatannya tidak menjadi prioritas utama dalam era neoliberal sekarang. Pengurangan subsidi, deregulasi dan privatisasi menjadi tiga kata ajaib untuk menciptakan pasar bebas. Ironisnya, kebijakan ini hanya memberikan keuntungan bagi tiga trinitas tidak suci antara lain WTO, IMF dan TNC/MNC sebagai aktor utama neoliberal. Dengan kata lain, lebih banyak lagi biaya-biaya manusia yang harus dikorbankan demi tujuan pasar."

"Seiring berkembangnya paham neoliberalisme di dunia maka semakin berkembang pula sektor finansial khususnya pasar modal. Perkembangan dalam pasar modal ditunjukkan dengan semakin meluas dan beragamnya produk-produk yang ditransaksikan. Salah satunya adalah produk derivatif. Penelitian ini membangun argumentatif bagaimana produk derivatif yang merupakan produk legal dalam pasar modal rupanya memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi marxis baik dengan menggunakan konsep global superstructure yang mengadopsi konsep base-suprastructure milik Marx, crime of domination, dan konsep criminogenic. Hasilnya ditemukan bahwa memang produk derivatif dalam pasar modal memiliki aspek-aspek yang criminogenic dilihat dari niat pelaku, peraturan-peraturan yang diterapkan, dan sistem yang ada di dalam pasar modal itu sendiri.

---

Along with the growth of neoliberalism worldwide, financial sector is also developing especially, financial market. Financial market is developing in terms of its widespread and variant of products being traded. Derivative product is one of them. This research construct arguments on derivative products as legal product in stock exchange contribute to a certain form of crime. This research uses marxist criminology perspective, global superstructure, which adopts marx's basesuprastructure, crime of domination and criminogenic concept. As a result, this study shows, derivative products in stock exchange are indeed criminogenic in terms of criminal intention, rules applied and stock exchange's system itself."

"Skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan kebangkitan ideologi yang menyelubungi latar sosial di balik kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Fenomena yang disertai oleh kebangkitan populisme hampir di seluruh penjuru dunia ini telah dinamakan oleh para pengamat sebagai Trumpisme. Menurut beberapa studi, fenomena ini jamak disorot media arus utama sebagai manifestasi isu personalitas dan identitas sosial partisan yang memikat perhatian massa terhadap gelagat maupun retorika vulgar Donald Trump atas kehendaknya untuk merengut kursi kepresidenan. Akan tetapi, penulis mendapati bahwa temuan studi-studi itu mengabaikan preseden historis pemicu rentetan masalah sosial yang memantik kebangkitan fenomena tersebut. Dengan memakai metode Analisis Tematik dan teori ideologi Karl Mannheim untuk menelaah watak ideologis sistem politik dan ekonomi Amerika Serikat yang termuat dalam film The Big Short (2015) dan Vice (2018), peneliti mengajukan ‘narasi tandingan’ untuk menyanggah wacana populer rekaan media arus utama yang membingkai kebangkitan Trumpisme sebagai fenomena personalitas dan balas dendam gerakan politis reaksioner yang tipikal. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa Trumpisme adalah kulminasi mutakhir rentetan masalah sosial yang dipicu oleh kejayaan neokonservatisme dalam tubuh politik Amerika Serikat ketika Perang Teror Global dikumandangkan dan simtom krisis neoliberalisme pada Resesi Besar 2008 yang menuai berbagai perlawanan massal terhadap hegemoni globalisme.

---

This thesis intends to explain the emergence of ideology that undergird the social background behind Donald Trump's victory as President of the United States in 2016. This phenomenon, accompanied by the rise of populism in almost all corners of the world, has been referred to by pundits as Trumpism. According to several studies, the phenomenon is often highlighted by the mainstream media as a manifestation of personality and partisan social identity issues that attract mass attention towards Donald Trump's vulgar attitude and rhetoric on his own accord in order to won over the presidency. However, I find that the findings of these studies ignore the consequential historic precedents beneath the concatenation of social problems that ignited the rise of the phenomenon. By using Thematic Analysis and Karl Mannheim's theory of ideology to examine the ideological characters of United States political and economic systems contained within The Big Short (2015) and Vice (2018), I proposes a 'counter-narrative' to refute the popular discourse created by the mainstream media that frames the rise of Trumpism as a phenomenon of personality and typical reactionary retaliation. Thus, I argue that Trumpism is the latest culmination of a series of social problems that were triggered by the triumph of neoconservatism in the United States political body when the Global War on Terror was inaugurated and the symptoms of the crisis of neoliberalism in the Great Recession of 2008 which resulted in mass resistance to the hegemony of globalism."

"Feminism is experiencing a rise in popularity these past few years. It also has made its way into the corporate world, where more and more women are being encouraged to pursue the supposedly feminist ideal of the happy work-family balance, the achievement of success in one’s personal and professional lives. This premise becomes the main idea that brings about the creation of Golden Oaks, the fictional luxurious gestational retreat featured in Joanne Ramos’s 2019 dystopian novel, The Farm. Using the method of textual analysis and drawing from Catherine Rottenberg’s theories on the neoliberal feminist subject, this article examines the representation of the neoliberal feminist subject in The Farm and the text’s position on the issue of the neoliberal feminist subject. Analysis shows that the representation of the quintessential neoliberal feminist subject can be found in the depiction of the character Mae Yu. The study also shows that the text takes an ambivalent stance regarding the neoliberal feminist subject issue, simultaneously criticizing the practice of neoliberal feminism while also affirming the power of its oppression. In the end, oppression will always continue as long as economically powerless women remain disempowered.

---

Feminisme sedang mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas feminisme juga masuk ke dalam dunia bisnis, di mana semakin banyak perempuan dianjurkan untuk mengejar suatu keseimbangan yang dianggap sebagai prinsip hidup yang feminis. Keseimbangan ini adalah keseimbangan antara karier dan keluarga, yaitu pencapaian kesuksesan baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Premis ini menjadi ide utama di balik pendirian lembaga Golden Oaks yang digambarkan dalam novel distopia The Farm yang ditulis oleh Joanne Ramos dan diterbitkan tahun 2019. Golden Oaks adalah sebuah lembaga fiktif yang menyediakan suatu tempat retret kehamilan yang mewah. Dengan menggunakan metode analisis tekstual dan teori-teori Catherine Rottenberg mengenai subjek feminis neoliberal, artikel ini mengkaji representasi subjek feminis neoliberal dalam The Farm dan posisi teks terhadap isu subjek feminis neoliberal. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi subjek feminis neoliberal yang sempurna dapat ditemukan dalam penggambaran karakter Mae Yu. Studi ini juga menunjukkan bahwa teks The Farm mengambil posisi yang ambivalen terhadap isu subjek feminis neoliberal. Teks The Farm memang mengkritisi praktik feminisme neoliberal, namun teks tersebut juga meneguhkan kekuatan penindasan feminisme neoliberal. Pada akhirnya, penindasan akan terus berlanjut selama perempuan yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi tetap berada dalam posisi tidak berdaya."

"ABSTRAKEkonomi neoliberal yang dipromosikan oleh negara liberal merupakan awal terjadinya pemisahan (disembedded) ekonomi dari relasi-relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan mengenai relasi-relasi sosial direduksi yang menyebabkan terjadinya kesalahan ekonomi (economic fallacy). Reduksi yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial. Pencabutan ekonomi dari relasi-relasi sosial menyebabkan terjadinya reduksi status ontologis dari manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan setiap hal dapat dikomodifikasi dan diperjualbelikan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan terjadinya kehancuran manusia dan alam. Permasalahan mengenai tercerabutnya ekonomi dari relasi-relasi sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ketertanaman ekonomi Karl Polanyi dan Konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

---

ABSTRACTThe neoliberal economy promoted by liberal countries is the beginning of disembedding economy from social relations. Neoliberal economy makes the idea of social relations reducible which causes economy fallacies. Economic revocation of social relations make leads to the reduction of the ontological status of human and nature. The neoliberal economic system cause everything can be commodified and traded under market mechanism which leads to human and natural destruction. The disembedded economy issues can be solved through Karl Polanyi cultivation of re-embedding economy and John Stuart Mill stationary state system which rely on sustainability of economy, human and nature."

"Disertasi ini membahas gambaran manusia dalam neoliberalisme menurut pemikiran Friedrich August von Hayek. Pemilihan atas F. A. Hayek didasari pada perannya yang sangat besar dalam proses transformasi gagasan liberalisme klasik, yang hanya mencakup bidang ekonomi, menjadi neoliberalisme, yang mencakup hubungan manusia dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Hasil penelusuran pemikiran Hayek menunjukkan bahwa manusia dalam neoliberalisme adalah manusia yang mengutamakan kebebasan individu, memutlakkannya dalam kebebasan pasar melalui mekanisme tatanan spontan, dan menerapkan kebebasan pasar dalam semua aspek kehidupan sehingga mendasarkan semua keputusan dalam hidupnya atas perhitungan untung rugi. Penulis berpandangan neoliberalisme tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia karena mengandung kesalahan fatal dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan konsensus keberadaan Republik Indonesia.

---

This dissertation discusses Friedrich August von Hayek?s thought of human nature in neoliberalism. F. A. Hayek is chosen because of his important role in the transformation process of classical liberalism, which includes the field of economy only, to neoliberalism, which includes the relation of human and society in all aspects of life. The study of Hayek's thought shows that human in neoliberalism gives priority to individual freedom, makes it absolute in the free market through spontaneous order and apply it in all aspects of life and base all decisions in life in a cost benefit analysis. In my opinion neoliberalism is not suitable to be applied in Indonesia because it has fatal mistakes and conflicts with UUD 1945 and Pancasila which are the consensus of the existence of Republic of Indonesia."

"Neoliberalisme, sebuah pemikiran yang menekankan peran pasar dan meminimalisir intervensi pemerintah, berkembang pesat sejak dekade 1970 seiring berjalannya globalisasi. Neoliberalisme berkaitan erat dengan perkembangan institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan institusi keuangan regional yang telah menjadi aktor penting dalam ekonomi politik internasional. Namun, pembahasannya cenderung berfokus kepada kebijakan-kebijakan atau dinamika tertentu daripada menjelaskan bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap perkembangan institusi keuangan internasional. Tinjauan pustaka ini mendalami dan menganalisis literatur-literatur yang membahas topik neoliberalisme dalam institusi keuangan internasional agar dapat menemukan pola-pola pembahasan dari 69 literatur yang penulis kaji khususnya dalam konteks hubungan internasional. Dalam proses penulisan tinjauan pustaka ini, penulis menggunakan metode taksonomi yang mengkategorisasikan literatur-literatur menjadi 3 tema besar yang mencakup teori dan konsep, implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap kebijakan. Setelah penulis menguraikan literatur-literatur sesuai dengan pemetaan temanya, penulis melakukan analisis yang mencakup konsensus dan perdebatan, refleksi, dan sintesis. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menemukan bahwa neoliberalisme telah mengalami perkembangan menjadi pemikiran yang dominan dalam ekonomi politik internasional. Pembahasan topik ini berkaitan dengan dinamika ekonomi politik internasional khususnya krisis yang kerap mendatangkan kritik-kritik terhadap kebijakan neoliberal institusi keuangan internasional. Perubahan kebijakan dan gagasan alternatif yang timbul kemudian menjadi sebuah fokus bahasan tersendiri. Akan tetapi, penulis juga menemukan pembahasan topik ini masih didominasi oleh penulis negara-negara utara yang menjadi sebuah celah penelitian mengingat kebijakan institusi keuangan internasional memiliki dampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat menghasilkan pembahasan yang lebih inklusif dan mendorong implementasi kebijakan institusi keuangan internasional yang lebih representatif.

---

Neoliberalism, a thought that emphasizes market roles and minimizing government intervention, has developed rapidly since the 1970s alongside globalization. Neoliberalism is closely linked to the rise of international financial institutions like the IMF, World Bank, and regional counterparts, which have become important actors in the international political economy. However, discussions often focus on specific policies or dynamics rather than on how neoliberalism influences the development of international financial institutions. This literature review delves into and analyzes literature that discusses the topic of neoliberalism in international financial institutions to find patterns from 69 literatures that the author reviewed, particularly in the context of international relations. In the process of writing this literature review, the author used the taxonomy method that categorizes the literature into three major themes encompassing theory and concepts, policy implementation, and policy evaluation. After outlining the literature according to the theme mapping, the author conducted an analysis encompassing consensus and debates, reflection, and synthesis. Based on this literature review, the author found that neoliberalism has developed into a dominant thought in the international political economy. The discussion of this topic is related to international political economy dynamics, particularly crises that often bring criticism to the neoliberal policies of international financial institutions. Policy changes and emerging alternative ideas then become a separate focus of discussion. However, the author also found that the discussion of this topic is still dominated by authors from northern countries, which is a research gap considering that the policies of international financial institutions have the greatest impact on southern countries. Thus, further research is needed to produce more inclusive discussions and promote the implementation of more representative international financial institution policies."

"ABSTRAKFokus penelitian ini untuk menggambarkan pergulatan PDI Perjuangan dalammenghadapi praktek neoliberalisme di Indonesia, kasus penyusunan UUpenanaman modal tahun 2006 ? 2007. Dengan menggunakan pendekatankualitatif. Dari studi yang dilakukan, terlihat jelas bahwa PDI Perjuanganmenolak praktek neoliberalisme di Indonesia (alasan historis, ideologis,konstitusional maupun empiris). Namun kondisi tersebut seringkali harusberbenturan dengan kebutuhan, sekaligus jebakan yang diciptakan lembagalembaganeoliberal kepada negara-negara berkembang (hutang luar negeridan penanaman modal asing). Sehingga memaksa negara-negara berkembanguntuk berkompromi dengan neoliberalisme (globalisasi).

---

ABSTRACTThe main focus of the studies is described the struggle of PDI Perjuangan toconfront the neoliberalism act in Indonesia based on compilation of investmentregulation in 2006-2007. Through qualitative method the studies being done, it isshown that the struggles has rejected the neoliberlism act in Indonesia withseveral reasons such as historical, ideology, constitutionals and empiric. Howeverthose conditions often collided with the needs of developing countries andsimultaneously as a trick for developing countries (loan and foreign investment).Therefore the developing countries forced to compromise with globalization."

"[ABSTRAKSejak 1980an, pendekatan pembangungan dipengaruhi oleh pemikiranNeoliberalisme baik di level internasional maupun domestik. Kebijakan ekonomidiarahkan untuk menjadi lebih terbuka, berorientasi pasar, dan mengurangi perannegara dalam pembangunan. Dengan demikian, perekonomian diharapkan dapatmenjadi lebih efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, padapraktiknya, negara-negara berkembang justru mengalami efek negatif dalampembangunanannya. Tulisan ini berargumen hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitunegara berkembang tidak mampu mengubah rezim yang ada dan kebijakanNeoliberal digunakan untuk kepentingan negara maju. Kondisi pada levelmasyarakat dengan konteks sejarah dan sosial yang berbeda membuat Neoliberaltidak cocok diaplikasikan pada negara berkembang. Sedangkan pembangunansebagai bagian dari kepentingan negara maju telah menjadi nature atau sifat dasardari pembangunan. Oleh karena itu, tulisan ini kemudian menjabarkan pandanganlain dalam pembangunan yang ditulis oleh Amartya Sen. Pembangunan, menurutSen, bukan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai kebebasan.Pemikiran Sen kemudian dijadikan sebagai landasan moral bagi pembangunan.Akan tetapi, landasan moral tersebut justru menjadi justifikasi bagi pemikirannegara maju untuk dapat menentukan arah pembangunan negara berkembang.Menanggapi hal tersebut, tulisan ini berargumen bahwa Kearifan Lokal yang menginklusikan nilai moral lokal sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan dapat menjadi jawaban.

---

ABSTRACTSince 1980s, development practices is affected by the Neoliberal approach both atthe international level and domestic level. This results in economic policies tobecome more open, market oriented and minimization states? role in development.Therefore, the economic dimensia is expected to be more effective and is expectedto boost economic growth. However, the reality is contrary from what expectedbefore especially for developing countries. This paper argues this has happeneddue to the inability of developing countries to reshape the development practices and that the neoliberal policies are used for the sake of the developing countries? interest. Therefore, this paper tries to elaborates the writings by refering toAmartya Sen. Sen defines development not only as economic development, butalso as freedom. Sen?s thought later becomes the moral justification fordevelopment practices, however, this paper argues that, the ethics Sen mentionedbefore justifies Western thought on development on developing countries. This paper completes these loopholes by focusing on the elements of Local Wisdom to be include the local moral development planning. , Since 1980s, development practices is affected by the Neoliberal approach both atthe international level and domestic level. This results in economic policies tobecome more open, market oriented and minimization states’ role in development.Therefore, the economic dimensia is expected to be more effective and is expectedto boost economic growth. However, the reality is contrary from what expectedbefore especially for developing countries. This paper argues this has happeneddue to the inability of developing countries to reshape the development practices and that the neoliberal policies are used for the sake of the developing countries’ interest. Therefore, this paper tries to elaborates the writings by refering toAmartya Sen. Sen defines development not only as economic development, butalso as freedom. Sen’s thought later becomes the moral justification fordevelopment practices, however, this paper argues that, the ethics Sen mentionedbefore justifies Western thought on development on developing countries. This paper completes these loopholes by focusing on the elements of Local Wisdom to be include the local moral development planning. ]"