Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1648 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"This paper is written based on the writer's experience as a psychologist who assists victims of sexual violence and discussions with the victims's companion. The writer reports that there are three problems. First, law enforcement dose not empathize with the survivors, making it ineffective. second the psychological impact on victims or survivors is not really understood by the public because the patriarchal culture is so entrenched. Third psychological intervention is necessary for strengthening the victims and human beings that should be responsible for their actions. In other words, sexual violence should not be the fault of the victims, but the fault and responsibility of the perpetrator. Helping subjects to reduce tension, minimizing the internalized guilt due to socialization of sexuality understanding that tends to marginalize women, and processing anger in a constructive manner is important. Sometimes the companion intends to give sympathy, but accidentally becomes angry and unable to calm down, adding to problems of the people she accompanies. Survivors then become increasingly angry, agitated, or unable to think straight. it is important to provide strength to victims to ensure be dine on all sides. Reworking the psychological side without ensuring availability and sustainability of fair legal system would cause the situation of women to be vulnerable. Psychological reinforcement should be done under any circumstances, especially if the legal system does not provide justice for the victims"
360 IFJ 1 : 1 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Khairina Sekar Wijayanti
"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriel Maranatha
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas dari Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Merahasiakan informasi mengenai identitas korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang penting sebagai wujud pengejawantahan dari hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitas. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pengadilan dalam merahasiakan informasi dari identitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penilitian doktrinal, Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan pengaturan mekanisme publikasi putusan antara Indonesia dengan Hongaria dan Italia, terkhusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperdalam analisis, penulis mewawancari dua narasumber, yaitu Marc van Opijnen selaku Peneliti Publikasi Putusan dalam Uni-Eropa dan Marsha Maharani selaku Peneliti Isu Kekerasan Seksual dari Indonesia Judicial Research Society. Temuan dari tulisan ini adalah putusan-putusan yang tidak melakukan pengaburan informasi identitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Sayangnya, putusan tersebut dipublikasi dalam situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh umum yang makin mencederai hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitasnya. Selain itu, temuan dari tulisan ini adalah ketiadaan pengaturan mekanisme yang mendetail yang dapat ditempuh oleh korban terhadap putusan pengadilan yang tidak merahasiakan identitas dirinya. Adapun ketiadaan pengaturan mekanisme ini dapat berkaca dari pengaturan yang ada di Hongaria dan Italia untuk menciptakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pengaburan informasi identitas korban dalam putusan pengadilan, yang berasas kepentingan terbaik bagi korban.

The Statute Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts stipulates that the Court must maintain confidentiality of information containing the identities of Witnesses and/or Victims in court decisions or determinations. Maintaining the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes is crucial as a manifestation of the right to protect the victim's identity. This paper will analyze how the courts implement the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes in court decisions. Using the doctrinal research method, this paper also aims to compare the regulations on the publication mechanisms of judgments between Indonesia, Hungary, and Italy, specifically in cases of sexual violence crimes. To deepen the analysis, the author interviewed two informants, namely Marc van Opijnen as a Researcher on Court Decisions Publication in the European Union and Marsha Maharani as a Researcher on Sexual Violence Issues from the Indonesia Judicial Research Society. The findings of this paper reveal that some court decisions in Indonesia do not obscure the identities of victims of sexual violence crimes. Unfortunately, these decisions are published in website Direktori Putusan Mahkamah Agung, which is accessible to the public, thereby compromising the right to protect the victim's identity. Additionally, the paper found a lack of detailed mechanisms that victims can pursue against court decisions that do not maintain the confidentiality of their identities. The absence of these mechanisms can be reflected in the regulations in Hungary and Italy concerning the handling of sexual violence crimes, specifically in obscuring the identities of victims in court decisions, based on the best interests of the victim."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aruma Chandra Dewi
"Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia.

This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurelia Tamirin
"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekar Putrinara
"Persoalan victim blaming terhadap perempuan korban kekerasan seksual dipicu oleh stereotip tentang perempuan dalam masyarakat patriarki. Budaya patriarki mengonstruksi stereotip tentang perempuan yang menjadi dasar penilaian seorang perempuan. Cerpen “Kuping” karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie menggambarkan isu victim blaming yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perilaku victim blaming dan diskriminasi yang terjadi pada tokoh perempuan dalam cerpen “Kuping”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victim blaming pada perempuan korban kekerasan seksual terjadi karena masyarakat patriarkis lebih percaya dengan pernyataan dari laki-laki serta adanya stereotip tentang perempuan. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual berupa pengucilan dan pengabaian. Melalui cerpen ini, pengarang memperlihatkan bahwa victim blaming dan diskriminasi merupakan persoalan yang memberikan penderitaan bagi korban kekerasan seksual. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan diskriminasi berlapis dan masyarakat patriarkis yang tidak dapat memberikan keadilan bagi mereka. Karya ini juga menunjukkan pandangan dan kritik pengarang tentang victim blaming dan diskriminasi yang dapat menyadarkan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari persoalan sosial tersebut.
Blaming the victim towards female victim of sexual violence is stimulated by stereotypes about women in a patriarchal society. Patriarchal culture constructs stereotypes and become the basis for judging women. The short story “Kuping” by Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie contains the issue of victim blaming experienced by women. This study aims to describe victim blaming and discriminatory behavior that occurs to female characters in the short story “Kuping”. This study uses a qualitative method with a sociology of literature approach. The results of this study indicate that the victim blaming towards female victim of sexual violence occurs because of patriarchal society that believes more in men and there are stereotypes about women. The discriminatory treatment received by female victims of sexual violence is exclusion and disregard. Through the short story, the author shows that victim blaming cause suffering to victims of sexual violence. From this study, it can be concluded that women victims of sexual violence receive multiple forms of discrimination and patriarchal society unable to provide justice for them. This short story also shows the author’s point of view and criticisms about victim blaming and discrimination which can raises an awareness about the impacts of these social issues.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2025
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Agrippina
"Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice berprinsip pada pemulihan korban dan menekankan pada proses yang adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak lagi menawarkan segala bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan tanpa melibatkan adanya proses pengadilan, dikarenakan anggapan bahwa proses restorative justice tidak dapat dikontrol dan penuh dengan dilema. Praktik restorative justice yang ideal, yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban memungkinkan timbulnya perasaan memaafkan oleh korban kepada pelaku sebagai tanggapan dari penjelasan mengenai perilaku pelaku, ungkapan penyesalan dan penebusan kesalahan yang diberikan oleh pelaku. Pemaafaan memungkinkan korban melepaskan ketakutannya akan peristiwa masa lalu dan ketakutan akan pelaku. Penghapusan restorative justice menyebabkan munculnya pandangan pro dan kontra, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan temuan yang menguatkan argumen penerapan restorative justice dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode population-based survey experiments. Penelitian eksperimen dilakukan dengan membagi partisipan (n=188) kedalam empat kelompok eksperimen, dimana setiap kelompok akan diberikan stimulus berupa cerita singkat (vignette) mengenai penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual dan dilihat nilai pemaafannya dengan menggunakan alat ukur TRIM-18. Hasil pengujian One-way F-test ANOVA menunjukkan nilai F= 1,163, p= 0,325 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai pemaafan korban kekerasan seksual.

Restorative justice is an alternative approach in resolving conflicts outside of court involving conflicting parties. Application restorative justice principled on the recovery of victims and emphasizes a fair process. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, no longer offers any form of conflict resolution that is carried out without involving a court process, due to the assumption that the process restorative justice uncontrollable and full of dilemmas. The ideal practice of restorative justice that prioritizes the interests and needs of the victim enables feelings of forgiveness by the victim towards the perpetrator in response to explanations regarding the perpetrator's behavior, expressions of regret and redemption of mistakes given by the perpetrator. Forgiveness allows the victim to let go of their fears about past events and their fear of the perpetrator. Removal restorative justice causes the emergence of pro and con views, so this research aims to provide findings that strengthen the implementation argument restorative justice in previous studies. This research uses population-based survey experiments. Experimental research was carried out by dividing participants (n=188) into four experimental groups, where each group would be given a stimulus in the form of a short story (vignette) about the process of restorative justice in cases of sexual violence and seen the value of forgiveness using TRIM-18. Test result of One-way F-test ANOVA shows the value of F= 1.163, p= 0.325 (p > 0.05). This shows that implementation of restorative justice did not provide a significant difference to the forgiveness value of victims of sexual violence."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The last twenty years have seen an explosion in the development of information technology, to the point that people spend a major portion of waking life in online spaces. While there are enormous benefits associated with this technology, there are also risks that can affect the most vulnerable in our society but also the most confident. Cybercrime and its victims explores the social construction of violence and victimisation in online spaces and brings together scholars from many areas of inquiry, including criminology, sociology, and cultural, media, and gender studies."
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017
364.168 CYB
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Moh Faruk Rozi
"Tesis ini menggambarkan perlindungan hukum, dan upaya penyidik dalam hal ini Unit PPA Polrestro Jakarta Utara terhadap praktek-praktek tindak kejahatan kejahatan seksual yang terjadi atas anak dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh Syanwani alias Iwan seorang marbot penjaga mushollah Al-Barkah di Kelapa Gading Jakarta Utara. Perlakuan cabul yang dilakukan tersangka terhadap 26 orang anak laki-laki itu dilakukan di dalam kamar yang ada di mushollah tersebut. Selain itu dijabarkan dan dijelaskan pula dalam tesis ini mengenai kendala apa saja yang dialami penyidik dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestro Jakarta Utara. Penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pelecehan, pencabulan dan atau pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai korban. Kurangnya jumlah personil unit PPA Polrestro Jakarta Utara, ditambah dengan minimnya penyidik dan penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan PPA. Aggaran unit PPA yang belum memadai dan masih harus menginduk pada Satreskrim Polrestro Jakarta Utara ini menjadikan penanganan kasus-kasus yang masuk ke unit PPA mengalami kendala. Termasuk didalamnya adalah anggaran visum untuk korban dari keluarga tidak mampu yang memang tidak sedikit. Sarana dan prasarana yang minim. Seperti belum terpisahnya ruang penanganan anak dari Polres dalam hal ini perlunya shelter atau save house yang lokasinya di luar Polres atau Polsek dan dibuat senyaman mungkin dan ramah bagi anak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlunya pendamping yakni psikolog anak untuk menangani trauma anak pasca pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi, dan juga peran serta masyarakat atau keluarga untuk berkerjasama melaporkan segala sesuatunya jika terdapat anak atau anggota keluarga yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Sehingga proses penyidikan bisa langsung dilakukan oleh polisi.

This thesis describes the legal protection and investigation efforts particularly of the Women and Child Protection Unit (PPA Unit) of the North Jakarta Metro Police, in handling sexual crimes against children, which in this case are the obscene acts committed by Syanwani alias Iwan, keeper of Musholla Al-Barkah in Kelapa Gading, North Jakarta. The obscene acts committed by the suspect against 26 boys were conducted inside a room in the musholla. Furthermore, this thesis also elaborates and explains the obstacles faced by the investigators in handling cases of sexual harassment and violence in the North Jakarta Metro Police jurisdiction. Investigation as a form of legal protection for child victims of sexual violence (harassment, obscenity and/or rape) must refer to Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to fulfill children's rights as victims. The lack of personnel in the PPA Unit of the North Jakarta Metro Police, as well as the inadequate number of investigators and investigative assistants who have undertaken vocational education in Women and Child Protection, and also the PPA Unit budget which is insufficient and still under the Criminal Investigation Unit of North Jakarta Metro Police cause obstacles in handling the PPA Unit cases. This includes medico-legal examination budget for victims from poor families which is quite considerable. The facilities and infrastructure are sparse. For example, the room for handling children is not separated from the police station. Thus a shelter or safe house located outside the station is needed, providing maximum comfort and ease for children. Another point that requires attention is the need for the accompaniment of a child psychologist to handle the child's trauma after sexual harassment or violence, and also community or family participation to work together and report any events in which children or family members fall victim to sexual harassment and violence. In this way, the police can immediately conduct the investigation process."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yohanna Magdalena
"Meski isu kekerasan seksual telah semakin diperhatikan, korban nonideal dalam kekerasan seksual atipikal masih kerap terabaikan, tidak dipercaya, tidak mendapatkan bantuan, hingga mengalami reviktimisasi dan viktimisasi sekunder. Dear David (2023) merupakan satu dari sedikit film yang mengangkat isu tersebut. Oleh karenanya, representasi dan keberpihakan kepada korban nonideal menjadi sangat krusial dalam pendokumentasiannya sebagai suatu karya seni yang dikonsumsi banyak orang. Penulis menggunakan pendekatan kriminologi visual dan perspektif viktimologi kritis untuk mengkaji representasi dan keberpihakan terhadap korban nonideal dalam kekerasan seksual atipikal yang ditunjukan dalam film tersebut. Dapat disimpulkan bahwa film Dear David menunjukkan representasi kekerasan seksual atipikal dengan korban nonideal yang sesuai dengan realitas di dunia nyata, tetapi pesan yang dibawa terdistorsi karena simplifikasi yang berlebihan.

Although the issue of sexual violence has received more attention, non-ideal victims of atypical sexual violence are still often overlooked, not believed, not receiving help, and even experience revictimization and secondary victimization. Dear David (2023) is one of the few movies that raises this issue. Therefore, representation and positionality towards non-ideal victims are crucial in its documentation as a work of art that is consumed by many people. The author used visual criminology approach and critical victimology perspective to examine the representation and positionality towards nonideal victims of atypical sexual violence shown in the movie. It was concluded that the representation of atypical sexual violence with non-ideal victim in this movie matched with its reality, but the message was distorted because of oversimplifications."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>