Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan lada rakyat di Indonesia ialah rendahnya produktivitas karena teknik budi daya masih sederhana serta kehilangan hasil masih tinggi akibat serangan hama dan penyakit. Untuk itu perlu penerapan Praktik Tanaman Sehat (PPS) atau Good Agricultural Practices (GAP). Praktik Tanaman Sehat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Penerapan PPS dalam usaha tani lada mencakup penggunaan benih unggul, kultur teknis, penggunaan sarana produksi, dan proses produksi. Rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga lada dapat diatasi dengan penerapan PPS. Penggunaan peta kesesuaian lahan dan iklim serta penyediaan bahan tanaman dari varietas unggul dan teknologi budi daya dapat mendukung penerapan PPS pada perkebunan lada."

"perkembangan ilmu pengetahuan bioscience yang sangat pesat telah menghasilkan teknologi pupuk hayati tunggal dan majemuk yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai penyedia hara, perombak bahan organik, pemacu pertumbuhan tanaman, pengendali hama dan penyakit tanaman, dan bioremediator logam berat. inovasi teknologi pupuk hayati berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, melindungi tanaman dari hama dan penyakit, menghasilkan produk berkualitas dan aman dikonsumsi, serta energi terbarukan. aplikasi pupuk hayati mampu meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk anorganik, menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki produktivitas lahan, dan menyelamatkan ekosistem. pengayaan inovasi teknologi dan perbaikan sistem produksu pupuk hayati, sosialisasi keunggulan, perbaikan sistem pemasaran dan promosi teknologi pupuk hayati, serta refocusing penelitian dan pengembangan akan mampu menunjang keberlanjuyran sistem produksi pertanian dalam pengembangan pertanian bioindustri. penyuluhan dan promosi teknologi pupuk hayati memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah agar petani, penyuluh, dan masyarakat pertanian memahami manfaat pupuk hayati dalam pertanian bioindustri. peredaran pupuk hayati memerlukan regulasi dan lembaga independen yang mengelola sertifikasi kelayakan dan keamanan pupuk hayati serta memberikan timbangan ilmiah bagi kebijakan yang akan diambil agar tepat sasaran."

"Pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional 2009-2014. Program pemberdayaan pertanian dan nonpertanian untuk kelompok miskin sudah relatif banyak, namun kurang efektif dan berkelanjutan karna bersifat parsial-sektoral. Mengingat besarnya sumber daya yang dicurahkan, dalam prespektif peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembangunan, pemikiran ini bertujuan merumuskan reorientasi pradigma dan strategi sebagai syarat kecakupan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Krisis ekonomi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketanganan pangan di tingkat regional dan global. Dampak krisis ekonomi global di Indonesia mencakup penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan terhambatnya pencapaian target MDGs-1 2015(12.3% vs target 7,5%). Dampak krisis, dengan risiko dan ketidakpastian yang tinggi, hendaknya membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya paradigma dan strategi pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Pembangunan perdesaan inklusif mensyaratkan sinergi pertumbuhan di tingkat desa dengan program pemberdayaan kelompok miskin. Pengembangan agribisnis dan agroindustri patut dijadikan kegiatan utama program pemberdyaaan, pembangunan perdesaan, dan instrumen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan. Komplementasi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 7,0%), didukung integrasi ekonomi desa-kota, akan menjamin eefektibitas dan efisiensi pemanfaatan sumbe daya ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional. "

"Berbagai literatur menjelaskan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang. Namun, penerapan praktik ini di Indonesia masih sangat terbatas. Rendahnya rasio kepemilikan lahan diduga memberikan dampak negatif terhadap penerapan praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan kepemilikan lahan pertanian dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Sumber utama data yang digunakan berasal dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan 2017. Metode OLS dan 2SLS diterapkan untuk mengestimasi dampak kepemilikan lahan pertanian. Hasil regresi menunjukkan bahwa lahan milik sendiri memotivasi petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

---

Many literatures explain that adoption of sustainable agriculture practices has positive impact for meeting food needs and improving population life quality in the long run. However, adoption of this practice in Indonesia is still very limited. The low land ownership ratio is guessed to have a negative impact on adoption of these practices. This research aimed to analyze relationship between agricultural land ownership and adoption of sustainable agriculture practices. The main source is 2017 Food Crop Cost Structure Survey. OLS and 2SLS methods are applied to estimate the impact of agricultural land ownership. Regression results indicate that private land motivates farmers to adopt sustainable agricultural practices."

"Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah. Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

---

The normative protection of farmers' rights to land has already been affirmed within Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this research is to examine the legal provisions in Indonesia that regulate the protection and empowerment of farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers within the framework of agrarian reform. The method employed in this legal research is non-doctrinal, using a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature review. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the protection and empowerment of farmers within legal provisions in Indonesia tend to expand and often lead to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective Ownership Rights as a basis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often remain fragmented and tend to be sectoral."

"Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memaparkan penerapan teknologi pertanian dan pengaruhnya pada peminggiran posisi dan aktivitas perempuan, (2) menggambarkan aktivitas perempuan di area pertanian yang tersentuh teknologi pertanian modern, (3) memaparkan adanya pro-ses-proses pemiskinan perempuan di desa sebagai dampak dari penerapan teknologi pertanian. Manfaat penelitian ini adalah (1) pentingnya melihat proses-proses dan bentuk lain dari kemiskinan (2) dapat menjadi bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merencanakan program pembangunan pertanian dan program pengentasan kemiskinan yang berperspektif perempuan."

"Agricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture."

"Pengkajian Bertujuan untuk mengidentifikasi secara objektif 18 artikel yang ditulis peneliti Balai Besar Penelitian Vetetiner (Bbalitvet) dalam Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner tahun 2008-2010. Pengkajian menggunakan metode analisis sitiran. Dari 373 sitiran yang terdapat dalam daftar pustaka, yang terdiri atas buku, prosiding, jurnal, dan dokumen elektronis nonjurnal, yang digunakan sebagai data dalam kajian hanya 212 judul jurnal (575). Identifikasi dilakukan untuk mengetahui produktivitas publikai peneliti Bbalitvet per volume jurnal per kelompok penelitian (kelti), karakteristik jurnal yang disitir yang menyangkut kemutakhiran, peringkat dan ruang lingkup, serta jumlah dan judul jurnal yang disitir dengan mengacu pada daftar jurnal inti bidang veteriner. "

"Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, perubahan penatagunaan tanah pun menjadi lebih sering dilakukan, terutama dengan mengikuti perkembangan dan kepentingan usaha. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya tanah-tanah pertanian, baik itu di perkotaan, pinggiran kota bahkan di pedesaan yang pada umumnya pertanian merupakan mata pencarian pokok penduduknya, yang beralih fungsi menjadi kawasan perindustrian, tempat rekreasi, pertokoan, real estate atau penggunaan selain pertanian lainnya. Gencarnya pengalihfungsian ini bukan hanya karena peraturan perundangundangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan, tetapi juga tidak didukung oleh "tidak menarik"nya sektor pertanian itu sendiri.

---

Along with the rapid development in various sectors, changes in land Stewardship became more frequent, especially by following the developments and business interests. This can be seen from the increasing number of agricultural lands, whether in urban, suburban and even rural agriculture in general is the principal livelihood of its inhabitants, who converted to industrial areas, recreational areas, shopping malls, real estate or use other than agriculture other.

Incessant the transfer of function this not only because the legislation ineffective, both in terms of substance of its provisions are not clear and unequivocal, as well as their enforcement is not supported by the government itself as the official authorized to permit functioning of a land, but also not supported by "do not pull its" agricultural sector itself."