Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan.

---

The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation."

"ABSTRAKUpaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACTEfforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti persaingan usaha dalam industri televisi swasta nasional, serta menginvestigasi pengaruh konsentrasi kepemilikan serta karakteristik industri televisi terhadap harga iklan dan pendapatan iklan pada industri televisi swasta nasional tidak berbayar.Penelitian ini menggunakan metode SCP dan persamaan simultan, menemukan bahwa struktur pasar Industri televisi swasta nasional bercorak Oligopoli ketat serta faktor teknologi memiliki dan jumlah pemirsa mempengaruhi keuntungan dan harga iklan sebuah industri siaran televisi swasta nasional.

---

This study aims to examine competition in the national private television industry, as well as to investigate the effect of concentration of ownership and industrial characteristics on the price of television advertising and advertising revenues at the national private television industry free to air.

This study uses SCP and simultaneous equations finds that the market structure of the industry national private television patterned tight oligopoly and technological factors affecting the audience has and the amount of profit and price advertising a national private television broadcasting industry."

"ABSTRAKDi era globalisasi seperti saat ini, internet menjadi alat bantu dikehidupan sehari-hari. Peran inti dari Televisi sudah tergantikan oleh Internet. Hal itu terjadi karena kemudahan internet yang dapat di akses dimana saja dan kapan saja. Peneliti melihat perubahan gaya hidup yang terjadi di jaman sekarang, peran televisi sudah digantikan oleh internet sehingga banyak orang yang sudah jarang menonton televisi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah betul peran televisi sudah hilang atau hanya terganggu dan menjawab hipotesis yang menyatakan pengguna internet mengurangi waktu menonton televisi. Peneltian ini menggunakan cara quantitative dengan menyebarkan survei ke 92 pelajar Universitas Deakin, Burwood kampus dari jurusan yang berbeda. Hasil dari survei ini menyatakan jika peran televisi hanya sekedar terganggu dan tidak hilang sepenuhnya.

---

ABSTRACTIn the globalization era, internet has became the most helpful tool in daily life. Internet changes the main role of the television. This issue happens because people could acess Internet every time and everywhere. Researcher seen the changes of the people behavior both in consuming internet and television, people are most likely spend their time in internter than television. Therefore, this research was conduct to find out the answer of lsquo;is television dead or just disrupted rsquo; and observe the hypothesis statment lsquo;is the internet user are decreasing their time in consuming television rsquo;. This research is using quantitaive research method with 92 partispans from Deakin University student majoring different cources to response the survey questions. The result of this study describes the televison is not dead, it just disrupted. "

"Persaingan dalam industri penyiaran televisi di Indonesia memiliki sistem oligopolisitk yang menggambarkan dominasi beberapa pelaku pasar. Dalam hal ini, Grup MNC menjadi korporasi yang memiliki tingkat pangsa pemirsa dan pangsa iklan tertinggi dalam industri penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini menganalisiss bagaimana Grup MNC berhasil mencapai tingkat pangsa pemirsa tertinggi di Indonesia. Penulis menganalisis dengan menggunakan model rantai nilai yang mencakup tahapan-tahapan yang terdiri dari content creation atau acquisition, packaging atau aggregating, scheduling, distribution platform atau conduit, dan user interface untuk menunjukkan efektivitas perumusan manajemen stratejik yang menghasilkan tingginya tingkat pangsa pemirsa. Tingginya tingkat pangsa pemirsa memberikan dampak pada pendapatan Grup MNC melalui pangsa iklan.

---

The competition of Television Broadcasting Industry in Indonesia has an oligopoly system that illustrates the dominancy of several market participants. In this regard, the MNC Group has become the corporation that has the highest audience share and advertising share in the television broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how the MNC Group managed to reach the highest level of audience share in Indonesia. The author analyzes by using value chain model, consisted of content creation or acquisition, packaging or aggregating, scheduling, distribution platform or conduit, and user interface to show the effectiveness of strategic management formulation that results in a high level of audience share. The high level of audience share has an impact on MNC Group revenues through advertising share."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Berita dalam industri penyiaran adalah program yang semestinya independen dan ada dengan tujuan menjadi media bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang sebenarnya. Tetapi, sejak berubahnya struktur industri pertelevisian di Indonesia, peran negara yang sebelumnya sangat dominan menjadi melemah. Bagi sebagian orang perubahan struktur ini dianggap sebagai hal positif. Tetapi nyatanya apa yang kita saksikan di layar kaca, terutama televisi swasta, tak ubahnya sebagai produk dan perpindahan dominasi. Jika sebelumnya dominasi berada di tangan pemerintah, maka saat ini dominasi tersebut beralih ke tangan industri periklanan.Kehadiran televisi-televisi baru di Indonesia pasca orde baru, membawa angin segar bagi pemirsa dan pengamat media. Dalam suasana reformasi diharapkan akan muncul kebebasan dari kungkungan penguasa yang akhirnya akan membebaskan media untuk menyalurkan informasi ke khalayaknya. Untuk itulah menjadi menarik mengamati keberadaan program berita di stasiun televisi Trans TV, salah satu stasiun televisi yang muncul pasca orde baru. Benarkah angin segar akan bertiup dalam dunia pemberitaan pada khususnya dan dunia pertelevisian pada umumnya?Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa wacana kritis, yaitu tipe penelitian analisa wacana yang terutama mempelajari bagaimana penyalahgunaan kekuatan sosial, dominasi, dan ketidakadilan (inequality) muncul, direproduksi, dan dikonfrontasikan melalui teks dan pembicaraan dalam konteks sosial-politik. Pada tingkatan teks, peneliti akan melakukan analisa isi dari beberapa tayangan berita Trans TV, pada dimensi discourse practice pengumpulan data akan dilakukan dengan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan tim redaksi Berita Trans Petang selama beberapa waktu. Sedangkan dalam dimensi sosiokultural, peneliti akan melakukan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam ruang redaksi televisi swasta baru, dan dalam skala yang lebih luas, yaitu konteks sosiokultural tidaklah semenyegarkan yang diprediksi banyak orang. Usaha mengejar rating yang lebih tinggi adalah motivasi utama proses pengemasan produk pemberitaan. Di samping itu, masalah kejaran tengat waktu, rutinitas organisasi, dan dominasi kelas penguasa tetaplah menjadi penentu proses produksi pemberitaan yang hasilnya dapat kita saksikan di layar kaca. Hanya saja jika dahulu pemerintahlah yang memegang kendali, saat ini industri periklananlah yang mengontrol apa yang layak dan tidak layak ditayangkan. Batas-batas antar divisi dalam organisasi televisi makin mengabur, ini menyebabkan divisi pemberitaan bukanlah lagi -suatu divisi independen yang memberikan fakta dan informasi umum bagi khalayaknya. Melainkan sekedar kepanjangan tangan dari usaha pemenuhan kebutuhan khalayak yang diasumsikan sebagai khalayak potensial oleh industri periklanan.Jika khalayak tidak menyukai idealisme pemberitaan yang dianut maka dengan mudahnya mereka dapat memindahkan saluran ke stasiun lain. Dengan demikian tak heran jika rating adalah yang paling penting untuk industri pertelevisian saat ini. Oleh sebab itu, setiap tayangan berita wajib dibuat untuk memenuhi kegemaran pemirsa yang dianggap sebagai pembeli potensial oleh pengiklan."

"Penelitian ini berusaha menjelaskan terjadinya komodifikasi pekerja media (jurnalis) dalam industri media massa televisi dengan studi kasus pada grup media MNC. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, dengan menggunakan konsep utama komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perkembangan MNC Media menjadi stasiun televisi terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, telah terjadi praktik komodifikasi para pekerjanya. Spasialisasi yang dilakukan MNC Media melalui integrasi empat stasiun televisi swasta menyebabkan para jurnalis mengalami komodifikasi. Pekerja media telah ditransformasikan menjadi komoditas utama dalam industri media massa sebagai alat untuk mengakumulasi modal kapital. Industri media massa yang erat kaitannya dengan kapitalisme menerapkan struktur yang menguntungkan pemodal semata kepada pekerjanya melalui waktu kerja yang tidak menentu, pemberian upah minimum, serta struktur eksploitatif lainnya seperti pengulangan kontrak kerja. Para pekerja media ini kemudian menerima komodifikasi baik secara sadar maupun tidak sadar melalui eksploitasi, alienasi, mistifikasi, reifikasi, dan naturalisasi. Kekuasaan yang berpusat pada pemilik modal membuat proses komodifikasi dapat dengan mudah dilakukan terhadap pekerja media, sementara mereka menerima bentuk komodifikasi tersebut sebagai suatu kewajaran atas profesinya.

---

This study seeks to reveal the commodification of media workers (journalists) in the television mass media industry with a case study on the MNC media group. The researcher develops a framework of thought from the political economy theory of communication, using the main concept of commodification. This study uses a critical paradigm with a qualitative approach and case study method. This research reveals that in the development of MNC Media into the largest integrated television station in Southeast Asia, there has been a practice of commodification of its workers. The spatialization carried out by MNC Media through the integration of four private television stations has caused journalists to experience commodification. Media workers have been transformed into a major commodity in the mass media industry as a means to accumulate capital. The mass media industry, which is closely related to capitalism, applies a structure that benefits investors only through erratic working hours, the provision of minimum wages, and other exploitative structures such as the repetition of work contracts. These media workers then receive commodification both consciously and unconsciously through exploitation, alienation, mystification, reification, and naturalization. The power that is centered on the owners of capital makes the process of commodification easy for media workers, while they accept this form of commodification as a natural thing for their profession."