Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran guru SMA inklusif (n=70) dan SMK inklusif (n=70). Penelitian kuantitatif ini menggunakan MATIES VI (Mahat, 2008) untuk mengukur sikap guru dan BCSQ VI (Bender, 1988) untuk mengukur strategi pengajaran yang digunakan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada komponen sikap terhadap pendidikan inklusif antara guru SMA inklusif dan SMK inklusif. Adapun guru SMK inklusif diketahui lebih banyak menggunakan strategi pengajaran yang menunjang pendidikan inklusif dan diferensiasi strategi daripada guru SMA inklusif. Selain itu, terdapat korelasi positif yang signifikan antara komponen perilaku sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru SMA inklusif maupun SMK inklusif. Artinya, semakin positif perilaku guru terhadap pendidikan inklusif, maka semakin sering dan bervariasi strategi pengajaran yang digunakan guru. Berdasarkan hasil penelitian ini, sekolah inklusif disarankan mengadakan pelatihan bagi guru, terutama mengenai pengajaran siswa berkebutuhan khusus.

---

This study aimed to determine the correlation of teachers? attitudes towards inclusive education and teaching strategies in inclusive high school (n=70) and vocational school (n=70). This quantitative study uses MATIES VI (Mahat, 2008) to measure the attitudes and BCSQ VI (Bender, 1988) to measure the teaching strategies used by teachers.

The results showed that there was no significant difference in attitude between inclusive high school and vocational school teachers. The inclusive vocational school teachers known to use more teaching strategies that support inclusive education and differentiation strategies rather than inclusive high school teachers.

In addition, there is a significant positive correlation between behaviour component of attitudes toward inclusive education and teaching strategies in inclusive high school and vocational school teachers. That is, the more positive behaviour of teachers towards inclusive education, the more frequent teaching strategies used by teacher. Based on these results, inclusive schools are suggested to held training for teachers, especially about teaching students with special needs."

"Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih mengalami masalah seperti rendahnya komitmen guru. Strategi guru sekolah inklusif mengatasi kesulitan dan menghadapi tantangan bisa jadi menentukan keputusan untuk tetap bekerja sebagai guru. Self-compassion merupakan salah satu cara individu untuk menghadapi pengalaman buruk. Penelitian ini menguji hubungan antara komitmen profesi dengan self-compassion guru SD inklusif. Komitmen profesi pada guru diukur dengan Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) dari Ingarianti (2015) yang disesuaikan dengan teori komitmen profesi yang digunakan. Teori komitmen profesi merujuk pada Coladarci (1992) dengan penyesuaian aspek-aspek komitmen dari Mowday et al. (1979). Self-compassion diukur dengan Self-Compassion Scale (SCS) dari Neff (2003). Hasil analisis korelasi Pearson membuktikan terdapat hubungan positif yang signifikan antara komitmen profesi dengan self-compassion [r(158) = 0,576, p < 0,05]. Tidak ditemukan hubungan antara komitmen profesi dengan jenis kelamin ataupun pengalaman mengajar guru SD inklusif.

---

The implementation of inclusive education in Indonesia still encounters problems such as teachers’ low commitment. Inclusive school teachers’ strategies for dealing with difficulties and facing challenges may determine the decision to continue working as a teacher. Self-compassion is one of the ways for an individual to deal with rough experiences. This study examined the relationship between the professional commitment and self-compassion of inclusive elementary school teachers. Teachers' professional commitment is measured by Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) from Ingarianti (2015) which adapted to the theory of professional commitment used in this research. This theory refers to the professional commitment theory from Coladarci (1992) with adjustments to the aspects of organizational commitment theory from Mowday et al. (1979). Self-compassion is measured by the Self-Compassion Scale (SCS) from Neff (2003). The results of Pearson correlation analysis proved that there was a significant positive relationship between professional commitment and self-compassion [r(158) = 0.576, p <0.05]. No relationship was found between professional commitment and gender or teaching experience of inclusive elementary school teachers."

"Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini disetujui oleh seluruh negara dan wajib memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga negaranya. Namun terdapat sejumlah anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang sama pada umumnya, yaitu mereka yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan inklusif yang dpaat memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Teori yang digunakan adalah teori dari Sue Stubbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor keberhasilan dan keberlansungan pendidikan inklusif di Kota Depok cukup terpenuhi dibandingkan dengan Kota Bandung.

---

Every children has the right to education. It is approved in the entire country must fulfill the needs of education for its citizens. However there are a number of children who can not obtain the same education in general, such as those with special needs. Therefore, the government made a policy of inclusive education that could provide an opportunity for these children to study in regular schools. This study wanted to examine the factors of success and sustainability of inclusive education. The theories that are used in this reseach are theory of Sue Stubbs. This research used a post positivist  approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that factors of success and sustainable inclusive education in Depok adequately met the criteria than Bandung."

"Pelayanan pendidikan selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Bentuk pelayanan pendidikan yang efektif bagi individu berkebutuhan khusus di seluruh jenjang adalah pendidikan inklusif. Namun, pelayanan pendidikan inklusif di tingkat perguruan tinggi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya informasi mengenai kesiapan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Sikap dosen terhadap pendidikan inklusif dan kesediaan menyesuaikan strategi pengajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus adalah dua hal yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sikap terhadap pendidikan inklusif dengan kesediaan menyesuaikan strategi pengajaran, dan melihat perbedaan antara sikap dan kesediaan melakukan penyesuaian antara dosen di rumpun sains dan humaniora. Penelitian dilakukan terhadap 71 responden (N sains = 27;N humaniora = 44). Pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komponen sikap dan kesediaan melakukan penyesuaian strategi pengajaran pada setiap komponennya, serta terdapat perbedaan sikap yang signifikan antara dosen sains dan humaniora.

---

Education services should be available for all, including individuals with special needs. Educational services efectively for individuals with special needs in all levels is given in inclusive education form. However, government gives little attention for inclusive education services at university level. One of the reason is because the lack of information about college readiness for implementing inclusive education. Faculty's attitudes toward inclusive education and willingness to adjust teaching strategies for students with special needs are two important issues that affect the success of inclusive education.

This study aims to examine the relationship between attitudes towards inclusive education and willingness to adjust teaching strategies, and see the difference between the attitude and willingness to adjust teaching strategies between clumps of lecturer in science and humanities. The study was conducted on 71 respondents (N = 27 science; humanities N = 44). Data were obtained using questionnaire, showing a significant relationship between the components of attitude and willingness to adjust teaching strategies, and showing significant difference in attitudes between science and humanities faculty."

"Program pendidikan inklusif merupakan salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah di Indonesia. Program pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan dengan merujuk teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan belum berjalan baik sampai saat ini karena sekolah-sekolah tersebut belum melaksanakan sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang ada. Berdasarkan analisis, evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat dinyatakan tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut bisa dilihat dari 18 indikator, SMKN 24 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta terdapat 10 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 8 indikator tidak sesuai. SMKN 60 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta lebih baik dibandingkan dua sekolah lainnya, hal ini dikarenakan SMKN 32 Jakarta memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna rungu. Sedangkan kedua sekolah lainnya, yaitu SMKN 24 Jakarta dan SMKN 60 Jakarta tidak memilikinya.

---

An inclusive education program is one of the education programs as a policy of Indonesian Government. This inclusive program purposes to give high qualified and worthy education to children with special needs as same as regulation of the Minister of National Education Number 70, 2009. Based on this regulacy, this research purpose to evaluate the implementation of the inclusive education program in Vocational High School Jakarta especially for Department of Hospitality by referring to evaluation model theory of CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The Result of this research shows that the implementation of an inclusive education program in Department of Hospitality Vocational High School Jakarta are not accordance with the regulation mandatory. Based on the analysis, evaluation had been done, program has not been done properly as it supposed to be. The discrepancy can be seen from 18 indicators, SMKN 24 Jakarta there are 8 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not suitable. SMKN 32 Jakarta, there are 10 indicators that are suitable, while 8 indicators are not appropriate. There are 8 SMKN Jakarta 60 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not appropriate. SMKN 32 Jakarta is better than the two other schools, this is because SMKN 32 Jakarta has Special Assistance Teachers and the availability of facilities and infrastructure for deaf children with special needs. Whereas the two other schools, namely SMKN 24 Jakarta and SMKN 60 Jakarta, do not have it."