Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel yang berjudul ''kasus pernikahan sejenis dalam perspektif hukum moral John Calvin'' ini pertama-tama akan menjelaskan sekilas mengenai fakta LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), etika situasi sebagai dasar pembenaran dan komunitas yang memperjuangkan legalisasi pernikahan sejenis. Setlah itu penulis akan melakukan tinjuan terhadap hukum moral John Calvin untuk menyoroti, apakah dasar yang dijadikan pembenaran pernikahan sejenis itu tepat atau tidak. Temuan dalam penulisan ini, legalisasi pernikahan sejenis tidak memiliki landasan yang sesuai dengan hukum moral Calvin, dan karena itu tidak diterima oleh gereja "

"Artikel yang berjudul‚ Legalisasi Pernikahan Sejenis dalam Perspektif Hukum Moral John Calvin‛ ini pertama-tama akan menjelaskan sekilas mengenai fakta LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), etika situasi sebagai dasar pembenaran, dan komunitas yang memperjuangkan legalisasi pernikahan sejenis. Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai dasar yang dipergunakan sebagai pembenaran legalisasi pernikahan sejenis. Setelah itu penulis akan melakukan tinjauan terhadap hukum moral John Calvin untuk menyoroti, apakah dasar yang dijadikan pembenaran pernikahan sejenis itu tepat atau tidak. Temuan dalam tulisan ini, legalisasi pernikahan sejenis tidak memiliki landasan yang sesuai dengan hukum moral Calvin, dan karena itu tidak dapat diterima oleh gereja."

"Persoalan pernikahan dalam Islam merupakan masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama yang berlandas pada ketetapan hukum sesuai syariat. Penelitian ini menguraikan esensi pernikahan, makna pernikahan, hukun menikah dan syarat pernikahan bagi perempuan.

---

Marriage in Islam is something that relate with people to people based on syariat law. This research describes essence of marriage, meaning of marriage, and the requirement of marriage for girls or ladies."

"Buku ini berisi tentang kehidupan suami istri, bagaimana sikap suami yang baik terhadap istri dan keluarganya, berdasarkan nilai-nilai kristen."

"Di Indonesia, terdapat proses perkenalan sebelum menikah yang diatur berdasarkan nilai-nilai agama Islam, yaitu ta?aruf. Ta?aruf memiliki beberapa aturan tertentu, seperti adanya batasan durasi saat ta?aruf, interaksi pria dan wanita yang tidak boleh bersentuhan, dan harus dimediatori oleh pihak tertentu selama menjalani prosesnya. Individu yang menjalani proses ta?aruf diketahui merupakan individu yang mempunyai tingkat religiositas yang tinggi. Berdasarkan beberapa litelatur, religiositas memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas pernikahan. Peneliti menduga bahwa tingkat religiositas yang tinggi pada individu yang menikah melalui ta?auruf juga akan memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas perikahan. Maka, peneliti melakukan penelitian yang melihat hubungan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada 100 individu yang menikah melalui ta?aruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada individu yang menikah melalui ta?aruf (r = 0.170, p < 0.05, one tailed).

---

In Indonesia, there is an acquaintanceship process before marriage regulated based on values of Islam, namely ta'aruf. Ta'aruf has some specific rules, such as limitation of ta?aruf duration, no physical contacts allowed during interaction between men and women, and the couples should be mediated by other party along the process. Individuals who practice ta'aruf process known as individuals who have a high level of religiosity. Based on some literatures, religiosity has a positive relationship with marital stability. Researcher speculated that high level of religiosity on individuals who are married through ta?aruf will also have a positive relationship with marital stability. Thus, researcher conducted a study to see the relationship between religiosity and marital stability in 100 individuals who are married through ta?aruf. The results showed that there is a significant positive relationship between religiosity and marital stability (r = 0170, p < 0.05, one-tailed)."

"ABSTRACTThis essay presents a theoretical discussion, analysis, and formulation to reconfigure new meanings, potentialities, and multiplicities of homosexual relationships. After a brief discussion on the rapid popularisation of marriage equality as the primary goal of queer movements, an overview of queer critique of marriage is provided. Attention given to the notion of homo normativity and the sharp criticism from queer negativity/queer anti social. For these critiques, subjects are encouraged to occupy the abject position, which I argue, only further depoliticise queer politics. After a critical overview of this political stance, I offer Foucault and Deleuze accounts to explore multiple forms of relationships beyond marital institution, focusing on the ways in which relationships are to be understood as in terms of potentialities, intensities, and emergent forms and functions beyond the existing language capacities and formalised forms. This essay should, however, not situated as masterly or prescriptive, but rather a modest effort to spur more critical concerns, discussions, and debates among queer Indonesians."

"ABSTRAKUntuk dapat melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harusdipenuhi. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinantersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Namun padakenyataannya alasan untuk pembatalan perkawinan tidak hanya karena syaratsyaratperkawinan yang tidak terpenuhi, tapi juga karena alasan salah sangka ataupenipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bentuk penulisanini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukumyang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan denganpembatalan perkawinan. Pada penulisan ini, Penulis melakukan analisis terhadappertimbangan hakim dalam putusan nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn apakahsudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenaipembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalahkarena salah sangka atau penipuan yang diajukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.Namun pada putusan dinyatakan bahwa hanya suami atau isteri saja yang dapatmengajukan pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan ini.Sehingga dalam penulisan ini Penulis melakukan analisis apakah seorang PegawaiPencatat Nikah dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salahsangka atau tidak. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis,ditemukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat pula mengajukan pembatalanperkawinan dengan alasan salah sangka atau penipuan. Penulis menyarankankepada setiap pasangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk mengenalpasangannya, untuk Pegawai Pencatat Nikah diharap untuk lebih cermat dalammelakukan penelitian berkas persyaratan perkawinan dan untuk hakim diharapkandalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu pada rumusan pasaltertentu, tapi juga berani melakukan penemuan hukum.

---

ABSTRACTIn order to perform marriage there are requirement that must be fulfilled, in thecase where those requirement are not fulfilled then the marriage could besubmitted to the court for annulment. However, the reason for annulment of amarriage does not only happen because the marriage requirements are notfulfilled, but can also happen because of false presumptions as stated in article 27(2) Regulation Number 1 Year 1974 and Article 72 (2) Compilation of IslamicLaw. The writing of this research juridical normative means this the research isbased on the norm that is written on the marriage regulation which states about theannulment of marriage. In this research the writer made an analysis on the courtjudgment Number 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn, in which the write finds out if thejudgement goes according to the marriage regulation. The reason for marriageannulment in this case is because of false presumptions and deceit, which wassubmitted by the marriage registrar. However, the court judgment states that onlyhusband or wife are eligible to submit a request for a marriage annulment on theground of deceit or false presumptions. In this research, the writer made ananalysis on the ability of the marriage registrat to submit a marriage annulment.This Research shows that marriage registrar is authorized to submit a cancelationrequest of marriage on the basis of deceit and false presumptions. The writer heresuggest that every couple must know each other well before performing marriage,while for the marriage registrar I hope that they are more attentive and meticulouson the file for the marriage requirement, while for judge the writer hopes that thejudgement does not only base on a particular article of regulation but being alsobold enough to do legal discovery."

"anak-anak yang dilahirkan, pernikahan adalah awal sebuah keluarga dan merupakan komitmen seumur hidup. Studi kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. Pokok permasalahan yangakan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai pertimbangan Hakim atas dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama antara RNA dan MYR dan terkait implikasi terhadap kedudukan anak atas perkawinan beda agama antara RNA dan MYR yang faktanya belum mendapatkan pencatatan perkawinan meskipun sudah ada PenetapanPengadilan Negeri Kota Pontianak yang memberikan izin atas perkawinan beda agama mereka dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan RNA dan MYR. Namun faktanya hingga saat ini untuk perkawinan beda agama tersebut belum dapat dilakukanpencatatan perkawinan karena adanya penahan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupastudi pustaka dan wawancara. Hakim telah tepat dengan memperhatikan seluruh faktafakta hukum dan bukti yang diberikan oleh RNA dan MYR untuk mengeluarkan penetapannya. Seharusnya dengan adanya Penetapan dari Pengadilan tersebutperkawinan beda agama RNA dan MYR dapat segera dicatatkan yang mana telah sesuai dengan persyaratan pencatatan perkawinan beda agama dalam peraturan perundangundangan, pencatatan perkawinan tersebut berguna untuk melindungi status keperdataan perkawinan mereka beserta anak-anak yang akan dilahirkan dariperkawinan tersebut.

---

The event of marriage gives birth to a legal relationship between the couple and the children born, marriage is the beginning of a family and is a lifelong commitment. The

case study researched in this thesis is the Determination of the Pontianak District Court Number: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. The subject matter to be discussed in this thesis is regarding the Judge’s consideration of the granting of the application for an interfaith marriage between RNA and MYR and related to the impact on the position of the child of the interfaith marriage between RNA and MYR, which in fact has not yet received a marriage registration even though there has been a Pontianak City District Court Stipulation giving permission for their interfaith marriage and ordering the Head of the Pontianak City Population and Civil Registration Office to register the marriage of RNA

and MYR. However, the fact is that until now, the interfaith marriage has not been able to be registered due to the detention of the Pontianak City Population and Civil Registration Office. This research is descriptive in nature using normative legal

research methods and using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The judge was right by paying attention to all legal facts and evidence provided by RNA and MYR to issue the stipulation. With the stipulation from the Court, the interfaith marriage of RNA and MYR should be immediately recorded which is in accordance with the requirements for recording interfaith marriages in the legislation,

the marriage registration is useful to protect the civil status of their marriage and the children who will be born from the marriage."

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas strategi politik yang dilakukan olehkelompok kepentingan Gay and Lesbian Activist Alliance (GLAA) dalam penetapanThe Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 tentangpernikahan sesama jenis di District of Columbia, Amerika Serikat pada tahun 2009.Strategi politik yang digunakan adalah upaya dukungan dan aktivitas politik GLAA.Studi ini menggunakkan teori kelompok kepentingan terutama tentang lobi danadvokasi, melalui kampanye informasi, lobi langsung kepada pejabat publik dankoalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studikepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwastrategi politik GLAA dalam melakukan lobi dan advokasi berhasil dalam penetapanRUU 18-482 atau The Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 untuk menjadi peraturan hukum di District of Columbia.

---

ABSTRACTThis paper discusses about political strategy by GLAA toward Civil MarriageEquality Amendment Act 2009 in District of Columbia to legalize same-sex marriage.GLAA political strategy can be identify with their supportive effort and politicalactivity. Theory of interest groups are applied to explain the political strategy ofGLAA in this case study, especially on lobbying and advocating tactics concepttactics such as information campaign, direct lobbying to public officials and coalition.The research methodology was qualitative through literature study and documentsstudy techniques. The research shows that political strategy of GLAA with lobby andadvocacy succeed in the establishment of Bill 18-482 or The Religious Freedom andCivil Marriage Equality Amendment Act of 2009 to be the rule of law in the Districtof Columbia., This paper discusses about political strategy by GLAA toward Civil MarriageEquality Amendment Act 2009 in District of Columbia to legalize same-sex marriage.GLAA political strategy can be identify with their supportive effort and politicalactivity. Theory of interest groups are applied to explain the political strategy ofGLAA in this case study, especially on lobbying and advocating tactics concepttactics such as information campaign, direct lobbying to public officials and coalition.The research methodology was qualitative through literature study and documentsstudy techniques. The research shows that political strategy of GLAA with lobby andadvocacy succeed in the establishment of Bill 18-482 or The Religious Freedom andCivil Marriage Equality Amendment Act of 2009 to be the rule of law in the Districtof Columbia.]"