Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan bangunan dengan fungsi hunian dalam jumlah unit banyak di Jakarta mengalami perkembangan pesat terutama apartemen dan rumah susun Perilaku dan gaya hidup membentuk dari tempat tinggal mereka Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menunjukan perbedaan antara apartemen dan rumah susun dengan kondisi mereka sama sama sebagai bangunan hunian dengan jumlah unit banyak dan menggunakan landasan hukum yang sama Berkaitan dengan landasan hukum di Indonesia yang mengatur hunian dengan jumlah unit banyak mereka menggunakan peraturan Rumah Susun pada Apartemen dan diaplikasikan pada Real Estate lainnya Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menunjukan penjelasan yang jelas mengenai apartemen dan rumah susun dengan kaitannya pada stratifikasi sosial dan menunjukan fakta mengapa apartemen diperuntukan untuk golongan privat atau menengah atas dan rumah susun untuk golongan bawah.

---

The existence of multi housing units in Jakarta is developing rapidly especially apartment and rumah susun. The lifestyle and behavior also adjust from their place of living. The aim of this thesis is to show the differentiation between apartment and rumah susun in condition, they are actually same as the multiple housing units with same law. Related with the law in Indonesia which arrange about multiple housing units, they used the regulation of Rumah Susun to build apartment and also applied in other real estate. The result of the analysis hopefully can be shown as the clear explanation about apartment and rumah susun related to social status, and showing facts why they called apartment for private or upper class people and rumah susun for poor people."

"Sistim stratifikasi Shi No Ko Sho adalah sistim stratifikasi masyarakat Jepang pada zaman Edo (1600-1867). Sistim stratifikasi tersebut ditetapkan secara resmi dan tegas oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berasal dari kaum Samurai dan ia berhasil mendirikan pemerintah mi_liter yang berpusat di kota Edo pada tahun 1603. Pemerintah Tokugawa secara tegas membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas yaitu kelas Samurai (Bushi), kelas Petani (Nomin), kelas Pengrajin (Kosakunin), dan terakhir kelas Pedagang (Shonin). Tingkatan kelas ini kemudian dikenal dengan Shi No Ko Sho, yang kemudian dilaksanakan secara keras dan kaku. Dengan adanya ketentuan mengenai pembagian kelas tersebut maka seseorang tidak dapat pindah ke tingkatan yang lebih tinggi walaupun ia memiliki kemampuan dan bakat. seseorang memperoleh tingkatan kelas di dalam masyarakat hanya berdasarkan keturunannya saja. Tujuan pemerintah Tokugawa adalah agar kelas-kelas di dalam masyarakat tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Tokugawa. Penguasa berusaha memecah dan memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan mengadakan diskriminasi-diskriminasi yang kuat. Sistim ini berlangsung hingga beberapa generasi dan akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sistim ini runtuh. Faktor tersebut antara lain, karena adanya politik isolasi maka negara dalam keadaan damai sehingga kaum Samurai mulai kehilangan fungsinya dan hanya hidup bermewah-mewahan saja, masuklah kekuatan kelas Pedagang yang lambat faun dapat berperan dalam kehidupan pedagang. Didobraknya politik pintu tertutup oleh pemerintah Amerika sehingga pemerintah Tokugawa runtuh. Dengan runtuhnya pemerintah yang bersifat feodal tersebut maka runtuh pula sistim stratifikasi masyarakatnya. Kemudian sistim startifikasi Shi No Ko Sho dihapus oleh kebijaksanaan Kaisar Meiji."

"Penelitian ini membahas relasi antara perempuan, mahar dan stratifikasi sosial yang tercermin dalam naskah peraturan perkawinan di Bengkulu. Korpus penelitian ini adalah naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu berkode Ml.144. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kedudukan perempuan dalam penetapan mahar perkawinan pada naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan relasi antara perempuan, mahar dan stratifikasi sosial yang berlaku pada tahun 1882 dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Bengkulu mengenai peraturan perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik studi pustaka serta pendekatan sosiologi untuk mengkaji keterkaitan ketiga unsur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan yang bersifat mengikat antara perempuan, mahar, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu Bengkulu yang tercermin dalam naskah. Besaran mahar juga dipergunakan sebagai tanda atau simbol status sosial perempuan dalam masyarakat. Konsep tersebut masih berlaku di masyarakat Melayu-Bangkahulu hingga saat ini. Namun, terdapat pergeseran stratifikasi sosial dalam penentuan mahar.  Pada masa lalu besaran mahar didasarkan pada garis keturunan, sedangkan saat ini pendidikan dan pekerjaan perempuan menjadi faktor penentu.

---

This study discusses the relationships between women, dowry and social stratification that are reflected in the text of marriage regulations in Bengkulu. The corpus of this research is Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu manuscript code Ml.144. This study aims to describe the relations between women, the dowry and the social stratification that prevailed at that time, namely 1882 and describe the views of Bengkulu society regarding marital regulations. This study uses descriptive analytical methods and literature study techniques and sociological approaches to examine the interrelation of these three elements. Based on these results, it can be concluded that there are binding rules between women, dowry and social stratification in the Bengkulu Malay community which are reflected in the text. Furthermore, the amount of dowry is also used as a sign or symbol of women's social status in society. The concept is still valid in the Malay-Bangkahulu Society to this day. However, there is a displacement value of social stratification in determining dowry. In the past, dowry depends on nobility, whereas now depends on education and profession of the women."