Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis study of land price pattern was intended to reveal the lactors affecting land price using statistical method The study area covers four kecamatans (sub- district) within the municipality of Bekasi, Two contiguous Kecamatans (Bekasi Barat and Medansatria) located at the north-west edge of the municipality next to the east border of DKI Jakarta province, while the other contiguous ones (Bekasi Timur and Rawalumbu) cover the east part of Kota Bekasi The whole data sets in this study are referenced to land parcel maps obtained from Kantor Pertanahan (Land Agency) Kota Bekasi, The parcel maps showed about 63% of land parcels are registered land, The unregistered land parcels were compiled from PBB (Land and Building Tax) maps Land price was estimated using a lincar multiple regression model built Irom a sample ata set (about 700 sample points)l The dependent ( Y) variable, ie the land price, was collected for cach sample parcel- using- salc comparison method The values of independent (X) variables were extricted from various thematic maps. The X variables comprise of intrinsic aspect of the fand (land title, 1ind use type, size/area), environmental quality (building puttern, food prone, availability of urban facilities, etc) and accessibility (distance from busincss and service centers). The validity of this land price model was approached through two-siage tests The first stage is the overall test, aimed to sec if there is any independent variable(s) significantly affecting the land price If null hypothesis is rejected (using F-statistic), there is at least one X variable significantly aftecting the land price. Then test proceed to the second stage (using T-statistic) to know which X variable(s) significantly affecting the land price. The coefficient of determination of the model resulted from these tests is 0837, which means 83,7%6 or the land price variation can be explained by the model This study revealed that the majority of land price falls within Rp250,000 - Rp400,000 class. The lowest price (Rpl15,877 per sq m) found in Rawalumbu whereas highest price (Rp2,269,741 per'sq m) occurred in Bekasi Barat This high price occurrence formed a ribbon-like pattern along main arterial roads Main arterial roads, land use type and spatial plan (Rencana Tata Ruang) seem to the major factors generating high land price Main roads generating high land price occurred in Bekasi Barat., Land use type especially housing estate generating high land price found in Bekasi Barat and Bckasi Timur. Spatial plan for high density residential, trade and services generated high land price in Bekasi Barat"

"Sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, secara rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi makanan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu kebijakan yang berhubungan dengan barang makanan atau kebijakan pangan merupakan salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memformulasikan kebijakan tersebut, maka terlebih dahulu diperiukan studi yang membahas perilaku konsumsi makanan masyarakat, baik menurut wilayah pedesaan atau perkotaan maupun menurut tingkat pendapatan masyarakat. Salah sate pendapatan yang digunakan dalam studi tersebut yaitu model Alomost Ideal Demand System (AIDS), dimana dalam penulisan ini diaplikasikan untuk menganalisa permintaan makanan di Jawa Barat, yang dikelompokkan menjadi 8 kelompok.Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi makanan rumah tangga di pedesaan dan perkotaan Jawa Barat relatif sama , dengan proporsi pengeluaran yang terbesar yaitu untuk konsumsi kelompok path - padian, kelompok ikan & daging, kelompok sayuran dan kelompok makanan jadi. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga , maka terjadi pergeseran pola konsumsi dari kelompok sayuran & kacang - kacangan dan kelompok padi-padian ke konsumsi kelompok ikan & daging , kelompok telur & susu dan kelompok buah - buahan."

"Pertambahan penduduk dan peningkatan pemanfaatan tanah untuk pemukiman maupun sarana dan prasarana di Kota Depok, mengakibatkan terjadi peningkatan transaksi tanah. Belum tersedianya data dan peta pertanahan yang lengkap menimbulkan terjadinya transaksi tanah/jual beli di bawah tangan, yang menimbulkan potensi terjadi tanah bermasalah. Selama periode Tahun 2001 hingga 2007 terjadi peningkatan jumlah tanah bermasalah di Kota Depok. Berdasarkan analisis tetangga terdekat pola sebaran tanah bermasalah tahun 2001 adalah acak (random) berubah menjadi mengelompok (clustered) pada Tahun 2007.Pada Tahun 2007 wilayah yang banyak ditemukan tanah bermasalah terjadi pada wilayah dengan tanah terdaftar tinggi, wilayah dengan penggunaan tanah kosong (belum terbangun) dan tanah perumahan, wilayah dengan harga tanah cenderung tinggi, wilayah dengan kemiringan relatif datar serta wilayah dengan jaringan jalan yang tidak terlalu padat. Sedangkan wilayah yang jarang ditemukan tanah bermasalah terjadi pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, wilayah yang dilintasi jalan kereta api dan wilayah dengan penggunaan tanah jasa dan tanah perusahaan. Faktor jarak terhadap pusat ekonomi kota Depok (Margonda) mempengaruhi sebaran tanah bermasalah Tahun 2007. Di wilayah yang dekat dengan Jalan Margonda ditemukan banyak tanah bermasalah.

---

The increasing of population influence improvement of land utility for residential area and its facilities so that its condition also cause improvement of land transaction happened in Depok city. Incompletely data of land management provided became one factors to emerge illegal land transaction which have big potency of happened land acquisition problems. Growing population and increased utilization of land for settlement and the facilities and infrastructure in the city of Depok, causing increased land transactions occur. Data not yet available and a complete map of land cause the occurrence of a transaction of land / sale and purchase under the hand, the potential to cause ground problems occur. During the period 2001 to 2007 it was increasing the amount of land problems in the city of Depok. Based on the analysis of nearest neighbor pattern of land problems in 2001 is random change to clustered in the 2007.

In the Year 2007 found that many problems occur on the land area registered, the area with the use of vacant land and housing, with the price of land tends to be high, the area with the slope is relatively flat and the area with a road network is not too rapid. While problems is rarely found occur on the land area with high population density, the area where is over the railway and the area with the use of the services land and company land. The distance to the center of economic in Depok city (Margonda street) affect the land problem in 2007. In the region which is close to the Margonda street found many land problems."

"Studi ini tentang penilaian harga saham berdasarkan analisa fundamental dengan pendekatan PER. Meskipun ada modifikasi, tapi model yang digunakan tetap mengacu pada multiple regression model yang dipergunakan para peneliti sebelumnya, baik dalam maupun luar negeri.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui relevansi penentuan PER dalam keputusan investasi di BEJ. Kemudian dirinci, untuk mengetahui : apakah growth rate, dividen payout ratio dan financial leverage mempengaruhi besarnya PER; variabel manakah (earning growth atau dividen growth) yang paling berpengaruh dan lebih mampu menjelaskan perubahan PER; apakah pengaruh masing-masing variabel eksplanatori terhadap PER tetap konsisten dari tahun ke tahun dan apakah model empiris yang diajukan dapat dipakai sebagai security selection serta mengkaji apakah kebijaksanaan BAPEPAM tentang PER maksimal 15 kali memadai.Hasil analisa tahun 1989-1993 maupun keseluruhan menunjukkan bahwa semua persamaan regresi (kecuali 1989) memiliki F-test signifikan dan adjusted R2 minimal 75%. Berarti di samping secara serentak berpengaruh, perubahan variabel eksplanatori mampu menjelaskan perubahan variabel PER paling rendah 75%. Pengaruh secara parsial, berdasarkan t-test, umumnya variabel growth rate dan dividen payout ratio signifikan berpengaruh. Tapi variabel financial leverage tidak signifikan berpengaruh.Akan tetapi bila ditinjau koefisien regresi masing-masing variabel eksplanatori menunjukkan bahwa umumnya terdapat arah dan hubungan positif antara variabel growth rate dan dividen payout ratio terhadap PER. Sebaliknya terdapat arah dan hubungan negatif antara variabel financial leverage dengan PER . Jadi meskipun pengaruhnya kurang signifikan, dengan semakin meningkatnya financial leverage akan mendorong risiko financial makin tinggi dan PER menjadi makin menurun.Sementara itu variabel earning growth diketahui lebih berpengaruh dan lebih mampu menjelaskan perubahan PER daripada variabel dividen growth. Hanya pada 1990 saja variabel dividen growth memiliki adjusted R2 dan t-test lebih signifikan. Diketahui pula bahwa variabel growth rate dari tahun ke tahun tetap dominan berpengaruh terhadap besarnya PER. Namun demikian besar dan arah pengaruhnya berubah-ubah. Dan model empiris yang diajukan ternyata kurang cocok untuk security selection.Akhirnya, bertolak dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa anjuran BAPEPAM tentang batas PER tidak lebih dari 15 kali untuk perusahaan yang akan go public semua sektor industri adalah kurang tepat. Memang rata-rata PER empiris dibawah 15 kali bila variabel eksplanatori konstan (=0). Yaitu 6,1271 kali (1989); -0,0027 kali (1990); -35,6735 kali (1991); 0,1289 kali (1992); 12,2483 kali (1993) dan 0,099 kali(1989-93).Tapi jika salah satu variabel, misalnya growth rate, bernilai positif maka hasil P/NE menjadi diatas 15 kali. Tentunya setiap perusahaan memiliki prospek untuk tumbuh. Karenanya BAPEPAM disarankan meninjau kembali himbauan tentang batas PER."

"Jual beli tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah kepada pihak/orang lain. Ada tiga tahapan jual beli tanah, yaitu pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli, pelaksanaan jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau PPAT- Sementara apabila di suatu daerah belum cukup terdapat PPAT. Akta jual beli tanah adalah akta PPAT yang merupakan akta otentik, karena memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu, akta jual beli tanah harus dibuat sesuai dengan pedoman pengisian akta .Tetapi timbul permasalahan bila akta tersebut dibuat oleh PPAT-Sementara dalam hal ini Camat yang ditunjuk di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, karena tidak ada pendidikan khusus pembuatan akta sebelum menjabat sebagai PPAT-Sementara. Permasalahan yang ada yaitu sesuaikah pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan pedoman yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ? Adakah akibat hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta yang berlaku ? Bagaimana tanggung jawab Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila akta jual beli tanah yang dibuatnya cacat hukum ? Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut , digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan yaitu evaluatif. Camat dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT-Sementara, yaitu dalam pembuatan akta jual beli tanah tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta. Tidak hanya itu, Camat tersebut tidak membacakan dan menjelaskan isi akta, Serta penandatanganan oleh penjual, pembeli dan saksi-saksi tidak dihadapan Camat, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya cacat hukum. Bila cacat hukum, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT-Sementara. Sedangkan tanggung jawab Camat tersebut yaitu memberi ganti kerugian kepada pihak-pihak yang menderita kerugian."

"Martya Rahmaniati MaIduI, (0392060213), Studi Harga Tanah Tempat TinggalTerhadap Jarak Dengan daerah Pusat Usaha. vi + 42 hal, 6 tabel, 13 peta, 2lampiran, 4 gambar.Dosen Pembimbing : Drs. Hari Kartono,MS dan Drs. Cholifah Bahaudin, MATanah sebagai sumberdaya yang mempunyai kedudukan strategis,artinya mempengaruhi kehidupan orang banyak. Sandy (1989), menjelaskanbahwa untuk kota-kota di Indonesia, harga tanah tertinggi terdapat padadaerah pusat usaha, tetapi banyak juga yang tidak tinggi berada di daerahpusat usaha.Kecamatan Jatinegara dengan luas 102600 ha, terdiri dari delapanKelurahan, yaltu Kampung Melayu, Bidcira Cina, Rawa Bunga, Bali Mester,Cipinang Cempedak. Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, CipinangMuara. Daerah Pusat Usaha terdapat di sebagian Kelurahan KampungMelayu, sebagian kecil Kelurahan Bali Mester, sebagian kecil KelurahanBidara Cina.Bagaimana harga tanah tempat tinggal ditinjau dari jaraknya terhadapdaerah pusat usaha di Kecamatan Jatinegara.Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang dipergunakandalam penelitian iril adalah metode sumperimposed peta, yaitu denganmenarnpalkan peta pola harga tanah terhadap masing-masing vczriabel yangdiguriakan (fasilitas kota, banjir, aksesibilitas, daerah pusat usaha). Dengananalisis berupa unit satuan wilayah jarak (Wilayah I - Wilayah VII).Pada wilayah jarak I dan II, harga tanah masih sangat tiriggi, kemudianpada wilayah UI dan seterusnya harga tanah mulai menurun. Harga tanahtinggi pada daerah perumahan tata letak teratur serta berada di sepanjangjalan utama (wilayah II-wilayah VI), harga tanah rendah terdapat cli sepanjangsungal (wilayah I-wilayah VI). Nilai harga tanah pada wilayah penelitian adayang lebih tinggi dan NJOP dan ada yang sama dan NJOP serta terdapat hargatanah yang lebih rendah dart NJOPnya.Tirigginya harga tanah pada wilayah penelitian masih dipengaruhi olehjarak dengan daerah pusat usaha, tetcrpi tingginya harga tanah tersebut jugaterdapat di perumahan dengan tata letak teratur, fasilitas kota balk. disepanjang jalan utama, bukan daerah banjir. Besamya NJOP terhadap hargatanah dipengaruhi oleh letak bidang tanahnya (di sepanjang jalan utama dandi sepanjang sungal)"

"Tesis ini membahas tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah menurut 10 Dimensi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003 dan kaitannya terhadap ketahanan lembaga. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana masyarakat dan aparatur Kantor Pertanahan sebagai informannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang masih dinilai belum baik sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menimbulkan kepercayaan yang tinggi, yang tentunya berpengaruh terhadap ketahanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

---

This thesis discusses quality of soil certification services by 10 Dimensions of Public Service based on the Decision of the Minister of Utilization of State Apparatus No.63 Year 2003 and its relation to the resilience of the institution. The study was conducted in Land Office of Bekasi with people and officials of the Land Office as the informants.This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed that people rate the service quality of Land Office of Bekasi as good enough. But there are somethings considered to be not good so that those need to be improved in order to increase people's satisfaction. The people?s satisfaction leads tohigh trust, which of course affects the durability of the Land Office of Bekasi."

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?.Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll.Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled.The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc.The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities."