Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Tesis ini berfokus pada kerjasama Rusia-Tiongkok dalam Kerangka Shanghai Cooperation Organization (SCO) di tengah hubungan kedua negara yang fluktuatif. Adapun periode penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan terjadinya pasang surut hubungan Rusia-Tiongkok, merekonstruksi momentum 10 tahun SCO sebagai titik pangkal membaiknya hubungan Rusia-Tiongkok, preferensi kerjasama Rusia-Tiongkok dalam SCO, dan merumuskan dengan jelas konstruksi apakah yang ingin dibangun oleh Rusia dan Tiongkok dengan tetap mempertahankan kerjasama dan saling memperkuat masing-masing peran mereka di kawasan Assia Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Konstruktivis Institusionalisme, Teori Struktur Sosial, dan Teori Great Power Management sebagai alat analisis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hubungan Rusia-Tiongkok mengalami pasang-surut, kedua negara tetap melakukan kerja sama dalam kerangka SCO. Adapun konstruksi yang dibangun ialah membangun tatanan dunia yang multipolar.

---

This research focuses on the Russian-Chinese partnership in the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the middle of the fluctuating relations between the two countries. The purpose of this research is to find the factors that determine the occurrence of fluctuation Russian-Chinese relations, reconstruct the momentum 10 years of SCO as a starting point for the improvement of Russian-Chinese relations, preference Russia-China partnership in the SCO, and formulate the construction to be built by Russia and China to maintain the cooperation and strengthen their respective roles in the Central Asia region.

This research used a qualitative approach. This research use the framework of Constructivist Institutionalism Theory, Theory of Structure Social, and Theory of Great Power Management as an analytical tool. The study found that despite fluctuated Russia-China relations, the two countries have formed a partnership within the framework of SCO. The construction was built shown to build multipolar world order."

"As Indonesia continue to grow in economic stature, international influence and global presence, numerous economic resources, opportunities and leverages will become increasingly available for Jakarta to utilize in its economic diplomacy. With Indonesia climbing up the economic league table, its overseas economic interests will grow and economic diplomacy will constitute a much larger proportion of its overall diplomatic activities. This article argues that Indonesia can improve its economic diplomacy by strengthening its strategic competence, especially in (1) clarifying strategic priorities, (2) identifying transnational partners and (3) devising appropriate plans of action which are tailor-made for different scenarios for each economic issue and target market/host country. By taking into consideration the relative capabilities of the ministry of foreign affairs compared to its transnational partners and the relative strength of the target market/host country itself, this article theoretically discusses 8 (eight) possible scenarios and their corresponding plans of action. In the long run, a leading role for the Ministry of foreign affairs is needed to exercise "full-spectrum" economic diplomacy and will contribute greatly towards Indonesia's sustained rise and long-term strategic engagement with the globalized economy beyond its borders."

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"Tesis ini menyorot bantuan luar negeri Norwegia yang ditujukan untuk pembangunan lingkungan melalui program REDD di Indonesia. Tujuan tesis ini yaitu untuk melihat motif bantuan Norwegia dengan menggunakan konsep ontological security. Konsep ontological security yang digunakan untuk menganalisis terdiri dari tiga variabel yaitu afirmasi identitas diri, aksi sosial, dan dorongan kehormatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengelaborasi hingga sejauh apa ontological security berpengaruh terhadap kelanjutan kerjasama antara Norwegia dengan Indonesia dalam program REDD+. Hasil dalam penelitian ini menunjukan meskipun pelaksanaan program REDD di Indonesia tidak berjalan lancar, Norwegia tetap mendukung Indonesia untuk menyelesaikan pelaksanaan program REDD+. Alasan Norwegia tetap mendukung pelaksanaan REDD di Indonesia, karena Norwegiamenilai REDD merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ontologisnya. Dengan tetap mendukung upaya pelaksanaan REDD+ di Indonesia, kebutuhan afirmasiidentitas diri dan dorongan kehormatan yang diraih melalui aksi sosial akan dapat terpenuhi. Kesuksesan pelaksanaan program REDD+ akan meningkatkan reputasi dan kehormatan Norwegia di mata negara-negara lain.

---

This thesis highlights Norway rsquo's foreign aid for environmental development through REDD+ program in Indonesia. This research aims to uncover the true motive of Norway rsquo's foreign aid by employing ontological security concept. Ontological security comprises three variables self identity affirmation, social act, and honor driven. This research uses qualitative method to elaborate how far those three variables affect the continuity of bilateral cooperation between Norway and Indonesia.

This research shows that even though REDD implementation does not run properly, Norway is still keeping their support for Indonesia to complete REDD+ program. It is found that the main reason of continuing support is because Norway perceives REDD+ as a vehicle to fulfill its ontological interest. By supporting REDD+ in Indonesia, the self identity needs can be affirmed while the honor driven achieved through social acts can be fulfilled. This research concludes that the success of REDD+ in Indonesia would improve Norway rsquo's reputation and dignity in front of other countries."

"Kerjasama intelijen dalam pandangan negara-negara ASEAN merupakan implementasi dari kerjasama bidang pertahanan.dan keamanan. Kerjasama intelijen antar negara-negara ASEAN bagi Indonesia sangat penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang besar dan memiliki populasi yang hampir setengah populasi ASEAN. Kerjasama Intelijen dapat berujung pada dua hal yaitu manfaat dan resiko. Untuk itu Indonesia perlu memahami bagaimana mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi resiko dari sebuah kerjasama intelijen. Teori yang digunakan dalam menganilisis tesis adalah teori kegagalan intelijen yang diadopsi dari pemahaman Copeland yang kemudian dikombinasikan dengan teori keamanan. Metode yang dipakai adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai indeks faktor kepemimpinan-kebijakan (leadershippolicy) adalah 0,708 dan organisasi-birokrasi 0,875. Hal ini mengindikasikan nilai indeks tersebut memberi manfaat positif bagi Indonesia. Secara kesuluruhan nilai indeks kerjasama Intelijen adalah 0,654166, yang menunjukkan dalam kategori kuning atau berpotensi menuju penguatan kerjasama intelijen, yaitu pada wilayah hijau. Akan tetapi dapat juga menuju ke kategori merah, yaitu rawan/merugikan bagi kepentingan Indonesia, apabila tidak dikelola dengan baik. Sedangkan kerjasama dalam hubungan bilateral lebih menonjol dibanding multilateral dengan nilai indeks 0,775, dan kerjasama bidang formal dan informal berada pada nilai indeks 0,66875. Selanjutnya masa depan kerjasama Intelijen antar negar-negara di kawasan ASEAN akan sangat dipengaruhi oleh, isu-isu baru dan sub indikator baru serta adanya penambahan jumlah kerjasama intelijen bidang lainnya.

---

In the perspective of ASEAN countries, Intelligence cooperation is one of the implementation of the Defense and Security cooperation. For Indonesia, the Intelligence cooperation is most significant due to the facts that Indonesia is the biggest country in the South East Asia and it has almost half the population of the ASEAN conutries. The intelligence cooperation may results benefit or risk. Hence, Indonesia should understand how to take the advantage and minimalize the risk of the intelligence cooperation. This tesis is analysed by several theories mostly the theory of intelligence failures of Copeland and theory of security. The tesis used a mix methods researches to discuss the substance. The analyses of the intelligence cooperation obtained the index point of 0.708 of the leadership-policy factors and 0.875 of the bureaucratic-organizations factors. This score provides a potential benefits of intelligence cooperation for Indonesia. Furthermore, the total index point of the Intelligence cooperation is 0.654166, or the intelligence cooperation is in the yellow category. It means the intelligence cooperation potentially benefits to Indonesia on the aspects of Leadership-policy and Organisation-Birocrates, and it could be risked if it is not managed perfectly. Meanwhile, the sector of bilateral cooperation with the index point of 0,775, is showing more effective than multilateral sector. It is followed by the fact that the informal cooperation with the index point of 0.66875, is more implemented than formal intelligence cooperation. Finally, the future of the ASEAN Intelligence cooperation depends on new issues, new sub-indicators and the sort of intelligence cooperation arised."

"ABSTRACTSebagai upaya untuk memerangi ancaman kejahatan transnasional, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, telah terlibat dalam berbagai program kerjasama internasional yang ditujukan untuk memperkuat otoritas maupun kapabilitas penegakan hukumnya. Aspek menarik yang tulisan ini sorot adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama kontra-kejahatan transnasional via POLRI tersebut, hadir dalam intensitas kedalaman kerjasama police-to-police yang beragam, dimulai dari bentuk kerjasama pertukaran informasi hingga pembangunan fasilitas penegakan hukum permanen yang dikelola bersama oleh POLRI dengan mitra internasionalnya. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa ragam keterlibatan POLRI tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan proses pengambilan keputusan kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia, yang harus dilakukan melalui koordinasi antara agensi penegakan hukum POLRI dan Kemlu RI selaku representasi politik luar negeri Indonesia. Sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam suatu kerjasama police-to-police untuk memerangi kejahatan transnasional merupakan hasil kompromi dari preferensi organisasional masing-masing focal point tersebut. Merujuk pada kerangka pemikiran perumusan Kebijakan Luar Negeri model birokrasi-politik dan konsep internasionalisasi kepolisian, tulisan ini akan membahas: 1 bagaimana proses pengambilan keputusan Indonesia terkait kerjasama police-to-police; 2 pertimbangan apa saja yang melandasi preferensi organisasional dari POLRI dan Kemlu RI; 3 bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut telah berdampak pada ragam program kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia yang dikelola oleh POLRI; dan 4 penerapan konsepsi pengambilan keputusan tersebut pada proses pembentukan Densus-88 AT dan JCLEC, selaku dua produk kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia dengan tingkat intensitas paling mendalam.

---

ABSTRACTAs an effort to combat its threat of transnational crime, Indonesia through its Indonesian National Police POLRI , has been involved in a range of international cooperation programs which are intended to strengthen its law enforcements authority and capabilities. The interesting aspect that this research paper highlights from Indonesia rsquo s involvement in combatting transnational crime via POLRI is its variation in police to police cooperation depth, ranging from information exchange to the establishment of a permanent law enforcement facility unit co managed by POLRI and its international counterpart. This paper argues that POLRIs variation in police to police cooperation depth is a consequence from Indonesias Foreign Policy Decision Making setup, that requires POLRI ndash Indonesias law enforcement agency, to first coordinate with Kemlu RI ndash the Ministry of Foreign Affairs representation of Indonesias foreign policy, in order to decide Indonesias involvement in said counter transnational crime cooperation. To what extent Indonesia is able to commit in a police to police cooperation to combat transnational crime, is a result of compromise from each focal points organizational preference towards the issue. In accordance to the bureaucratic politics model of Foreign Policy Decision Making framework and the concept of police internationalization, this paper will discuss 1 Indonesias Foreign Policy Decision Making process on determining police to police cooperation to combat transnational crime 2 the fundamental considerations that underlie both POLRI and Kemlu RI organizational preference towards counter transnational crime cooperation 3 Indonesias Foreign Policy Decision Making process impact on its variation of involvement in counter transnational crime cooperation as managed by POLRI and 4 the decision making process of Densus 88 AT and JCLEC, as two of Indonesias most profound police to police cooperation products. "