Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe objectives of this study are to investigate class structure, class consciousness,class formation, and class struggle of fishers in Balilcpapan as well as factors affectingthese phenomena. Basically, this is a qualitative study.The study found that class stnxcture of the fishers in Balikpapan has not beensimplified to become two great hostile classes, namely bourgeoisie and proletariat. Onthe contrary, class structure of iishers in Balikpapan has developed to become morecomplex. Now, there are four classes of fishers in Balikpapan, namely the capitalist, thelabour, the small fishers (petty bourgeoisie), and the intermediate/medium fishers. Classrelation between labour and owner of the means of production here is quite unique.Unlike in industries in general, relation between labour and owner here contains twodimensions, namely the exploitative dominative and the patron-client. This ?twodimensions? pattem of class relation is also found between the tishers (especially thesmall and the intermediate classes fishers) and the merchants.Class consciousness and class formation of the labour have not been developedyet. In other -words, so far, labour class exists only as a class in itself, not class for itselfFactors affecting labour class consciousness and class formation are iiagmentation oflabour, high class permeability, labour?s dependent on the owner, lack of leader, lack ofcommon problem, and the share-system (not wage). On the other hand, small andintermediate classes fishers have already developed class consciousness as well as classformation. The most important factors contribute to this fact are the present of ?big?common problems over and over again, as well as the present of active and vocal leadersamong them. The capitalist class of Fishers has not developed class consciousness andclass formation.In line with the lack of class consciousness and class formation of the labour,class conflict between labour and owner has never occurred. Conflicts between labourand owner only take place individually, not as a class. Form of individual labour struggleare grievance, questioning, ?protest", and quit. On the other hand, small and intermediateclass fishers often carry out a class struggle fiom dialog with the opponent as well asgovemment and legislators (DPRD), huge and rather violent demonstration, up tohijacking big ships and burning down big fishing vessel of their opponent.In class conflict, whether between small and intermediate classes fishers withmining firms or with ?big capitalist? fishers class, there is again a peculiar characterwhich is uncommon or even unknown to the industrial world. In fishery class conflict,there is a strong alliance between the owner class and the labour class. Furthermore,when class conflict is taking place between the lower and the higher class fishers such asbetween the ?peja1a" (intermediate class) and the purse seine fishers (big capitalist class)early 2006 in Balikpapan, a strong alliance between owner and labour in each class was still hold. It means, capitalist fishers plus labour agains intermediate fishers plus labour. Something that probably never imagined by Marx!In the class conflict between the "pejala" (intermediate class) and the purse seine fishers (big capitalist class) in Balik papan, the main issue or the cause of the conlict was not exploitation but domination in the process of "production". In this case, the intermediete class was dominated by the big capitalist class. More over, even though the issue was a "realistic issue", but because it was about source of livelihood, the level of violence of the class conflict was very high. In the case, fishing vessel was burned down and the vice-skipper was hit near his eye. Thus, the violence of a class conflict is not only determined by realistic vs non-realistic issue, but whether it is about main source of livelihood or not.In conclution, this study plays a remarkable and significant contribution to the theory of fishery class conflict in particular, and even for the theory of class and class conflict in general."

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."

"Relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang, minyak, dan gas mengalami banyak perubahan sejak reformasi politik (1998) dan digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (1999 dan 2004). Gejala utama yang mengemuka dalam perubahan ini adalah maraknya peristiwa konflik, diperkirakan hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas menghadapi masalah dengan komunitas lokalnya. Berdasarkan sejumlah penelitian lapangan sebelumnya, anatomi konflik secara analitik dapat dipetakan dalam tiga dimensi, yakni dimensi sebab, dinamika, dan resolusi konflik. Dimensi sebab mencakup variabel perubahan politik, ketimpangan, eksploitasi, dominasi, pemberdayaan dan tekanan demografi, serta ekonomi; dimensi dinamika meliputi fluktuasi, eskalasi dan bentuk konflik, itensitas, peran aktor dan lembaga, serta karakter budaya komunitas; dan dimensi resolusi mencakup kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru. Dengan model ini secara empirik dikaji kasus konflik antara korporasi dengan komunitas lokal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan adanya pola berkenaan dengan signifikan-tidaknya sebab konflik, tinggi-rendahnya dinamika konflik, signifikan-tidaknya resolusi konflik, dan secara keseluruhan menunjukkan tiga dimensi konflik ini saling berhubungan dalam proses konflik.

---

Relationship between corporation and local community in mining and oil industry in Indonesia has changed significantly since political reform (1998) and the enactment of regional autonomy (1999 and 2004). Social conflicts arouse as main symptom of such changes, that almost all corporations had common problems in their relationship with local communities. Based on previous studies, the anatomy of conflicts can be elaborated into three dimensions: causes, dynamics and resolution of conflict. Cause of conflict includes variables of political reform, inequality, exploitation, domination, empowerment, demographic and economic pressure; dimension of dynamics includes variables of fluctuation, escalation and type of conflict, role of actor and institution, and local cultural characteristics; and dimension of resolution consist of variables of old and new social contracts. With this framework this study analyses empirically the conflict between corporation and local community in Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, West Java. The results indicate that there is a pattern of significance of causes, dynamics and resolution of conflicts, which is in general reveals a relation among dimensions of conflict."

"Tesis ini tentang konflik komunal yang terjadi di kawasan jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, antara warga kawasan Palmeriem dengan warga kawasan Berlan.Perbedaan kelas antara warga Berlan dengan warga Palmeriem sudah tertanam sejak jaman Belanda ketika mendirikan kawasan Berlan sebagai kompleks militer, dan kawasan Palmeriem sebagai basis pertahanan pasukan Mataram dalam membantu Pangeran Jayakarta menyerbu Belanda. Perbedaan kelas ini menimbulkan masalah sosial yang terakumulasi sehingga pada bulan Maret 2000 terjadi konflik komunal yang begitu anarkhis dan brutal mengakibatkan kerugian materiel yang besar dan korban jiwa.Konflik komunal tersebut tidak dapat dihindari oleh karena tidak ada peranan dari tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Serta bertambah banyaknya jumlah pengangguran di umur produktif dan remaja. Sejalan dengan bertambah sempit dan terbatasnya lahan sumber penghasilan di lingkungan kawasan konflik.Untuk melakukan persaingan memperebutkan kesempatan kerja di luar kawasan konflik para remaja tersebut tidak mempunyai kemampuan pengetahuan maupun keuangan untuk bersaing. Timbul frustasi pada remaja sehingga mereka melakukan apa saja yang dapat memberikan rasa kepuasan. Rasa frustasi juga dapat timbul karena karakter remaja yang ingin serba bebas dan mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi, dan cenderung melakukan percobaan-percobaan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma berlaku, serta melanggar peraturan yang ada, menimbulkan masalah sosial, dan mencari jati diri. Sehingga masa yang paling sulit dimengerti oleh sebagian besar orang tua.Perubahan-perubahan tingkah laku remaja biasanya hanya dapat dimengerti oleh sesama remaja. Karena itu kalangan remaja selalu mempunyai kelompok-kelompok sebaya (peers group). Didalam kelompok sebaya ini, mereka menjalani kehidupan bebas dan keingin tahuan mereka dengan dukungan dari teman sebaya. Mereka seperti mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam bertingkah laku.Konflik komunal yang diawali dari konflik individu ini disebabkan penanganan oleh aparat keamanan setempat lambat, sehingga memberi kesempatan konflik individu itu berkembang menjadi konflik kelompok dan akhirnya mejadi konflik komunal.Dalam pengumpulan data untuk penulisan tesis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pedoman wawancara terbuka serta observasi langsung ke lapangan. Dalam wawancara penulis mempunyai beberapa informan kunci yang memberikan banyak informasi tentang konflik komunal dikawasan konflik tersebut."

"Konflik tanah merupakan gejala universal yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan dalam pembanguan di Indonesia. Kasus konflik tanah di Irian Jaya pada umumnya, dan di Sentani khususnya menarik untuk dikaji karena tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Asumsi dasar dari konflik tanah ini adalah bahwa konflik tanah terjadi karena dua pihak atau lebih mempunyai klaim yang sama atas sebidang tanah. Klaim yang sama mencerminkan adanya interpretasi yang berbeda-beda tentang hak kepemilikan tanah, misalnya kasus konflik tanah Kampung Harapan yang melibatkan masyarakat adat sendiri (Ohee-Ongge dan Walli) dan Pemerintah Daerah Irian Jaya. Ketiga pihak yang berkonflik mempunyai klaim yang sama sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah Kampung Harapan yang pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda, sejak berakhirnya Perang Dunia II (1946). Manfaat penulisan ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat adat untuk mengambil langkah-langkah bijaksana, guna meaekan konflik tanah, serta mengatasi masalah tanah sedemikian rupa, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk membahas kasus konflik tanah Kampung Harapan, digunakan dua teori, yaitu Teori Integrasi Kelompok dan Teori Konflik, untuk mengkaji konflik antara masyarakat adat. Karena konflik ini melibatkan pemerintah, maka digunakan perspektif Lewis A.Cosser. Kedua teori ini dianggap relevan, karena integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat dapat merupakan sebab terjadinya konflik sosial antara kelompok dalam masyarakat. Namun, dapat pula terjadi bahwa konflik yang terjadi dengan kelompok luar/lain dapat meningkatkan integrasi internal kelompok. Konflik tanah antara Ohee-Ongge, Wally, dan Pemerintah Daerah Irian Jaya, bersumber pada perbedaan interpretasi tentang Staat van UitbetaaIde Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. dan proses verbal tanggal 27 Februari 1957. Pihak Ohee-Ongge dan Wally berpendapat bahwa perabayaran sebesar f.10.000 (Duizend Gulden) yang dibayar oleh pemerintah Belanda (Nederlands Nieuw Guinea), hanya menyangkut pembayaran tanaman anak negeri, seperti yang tercantum dalam Staat van UitoetaaIde Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. Jadi, tidak termasuk tanahnya, sebagaimana tercantum dalam proses verbal. Bersamaan dengan itu, Pemda Irian Jaya berpendapat, bahwa pembayaran f.1O.000 sebagai ganti-rugi terhadap tanaman anak negeri beserta tanahnya. Oleh sebab itu, tanah sengketa menjadi tanah negara. Untuk menyelesaikan kasus ini, digunakan Cara musyawarah dan peradilan formal. Masyarakat adat (Ohee-Ongge) mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini dengan Pemda Irian Jaya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melalui peradilan formal. Di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Irian Jaya, gugatan pihak Ohee-Ongge dinyatakan menang, dan pihak Wally dan Pemda Irian Jaya dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Karena adanya fasilitas, maka kasus ini dilanjutkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya, ke Mahkamah Agung (MA), dan kembali kasus ini dimenangkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya. Pada kenyataan ini, pihak Ohee-Ongge tidak tinggal diam, mereka juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai langkah terakhir dalam menempuh proses peradilan formal ke Mahkamah Agung. Dengan PK ini, pihak Ohee-Ongge kembali dinyatakan menang, dan kepada pihak Pemda Irian Jaya dituntut untuk mengganti/memberikan ganti rugi. Ternyata putusan PK MA tidak digubris sama sekali oleh Pemda Irian Jaya. Sikap Pemda ini diperkuat lagi dengan turunnya Surat Sakti Ketua MA yang membatalkan putusan MA yang memenangkan pihak Ohee-Ongge."

"makasar sebagai salah satu kota di Indonesia bagian Timur merupakan daerah tujuan pelajar untuk menempuh pendidikan tinggi, tetapi konflik sosial antarmahasiswa berupa tawuran yang sering terjadi mencoreng citra pendidikan di makasar. maraknya tawuran antarmahasiswa mendorong dilakukannya penelitian tentang fenomena konflik antarmahasiswa, bagaimanakah konflik terjadi dan apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut....."