Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini diajukan sebagai upaya membangun suatu model persamaan struktural untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Penelitian ini relevan mengingat teori-teori dan pendekatan-pendekatan psikologi selama ini umumnya menjelaskan gejala aksi kolektif secara parsial.Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pendekatan integratif yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu: psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antar-kelompok) dan pendekatan social constructionsm (faktor masyarakat) untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjukrasa dan mogok kerja. Penelitian dengan pendekatan integratif ini hendak menguji pola hubungan yang spesifik yang didasarkan dari teori-teori yang menganalisis gejala aksi kolektif dan tingkatan individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideology dimana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori atau variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen yaitu: representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif harapan-nilai dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif.Secara khusus hipotesis penelitian ini adalah (1) intensi untuk mengikuti aksi kolektif secara Iangsung dapat diprediksi oleh empat variabel laten yaitu motif harapan-nilai, deprivasi relatif, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh; (2) motif harapan-nilai secara langsung diprediksi oleh identitas sosial dan representasi sosial tentang buruh; (3) ideniitas sosial dan deprivasi relatif diprediksi oleh representasi sosial tentang buruh; (4) pola hubungan pengaruh antar variabel berbeda untuk kedua sampel penelitian.Sampel penelitian adalah 836 buruh tetap yang diambil dari 18 perusahaan manufaktur dan indusiri pengolahan yang terletak di kawasan industri di Jabotabek dan Cilegon. Responden dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: a) sampel partisipan (Np=346), yaitu buruh yang pernah mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja dalam lima tahun terakhir ketika penelitian di Iakukan dan b) sampel non-partisipan (Np=490), yaitu buruh yang belum pernah mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja dalam lima tahun terakhir ketika penelitian dilakukan.Terdapat 7 alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, dimana 5 alat ukur disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, sedangkan dua alat ukur yaitu komitmen pada perusahaan dimodifikasi dan komitmen organisasi Allen & Meyer (1990) dan Seniati (2002) dan komitmen pada serikat buruh yang diadopsi dari Gordon dkk. (1980) keduanya disesuaikan dengan kondisi buruh di indonesia.Untuk membuktikan hipotesis di atas, penelitian dirancang dengan mambangun model yang diuji melalui strategi model generating dalam pengujian model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dengan teknik analisis multi-sampel dengan menggunakan program LISREL (Linear Structural Relationship) versi 8.50 yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (2001).Hasil penelitian menunjukkan model dasar persamaan struktural tidak memberikan hasil yang bermakna artinya model belum sesuai dengan data. Namun demikian hasil respesifikasi kedua terhadap model dasar dengan tidak mengikutsertakan variabel komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh memberikan hasil yang bemakna pada kedua sampel penelitian. Pada sampel NP, model respesifikasi kedua yang terdiri dari 5 variabel yaitu representasi sosial, identitas sosial, deprivasi relatif, dan motif harapan nilai mempengaruhi dan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif sesuai dengan data, ini berarti, model dapat menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang secara bermakna mempengaruhi intensi buruh untuk mengikuti aksi unjukrasa dan mogok kerja di masa yang datang.Namun demikian, pada sampel P, meski ukuran kebermaknaan antara model dengan data telah terpenuhi, namun terdapat hubungan antar variabel yang tidak bermakna. Hal ini secara teoritis tidak didukung atau bertentangan dengan teori. Atas dasar itu maka model dilakukan respesifikasi ulang dengan mengeliminasi variabel motif-harapan nilai. Hasilnya seluruh hubungan antar variabel memberikan pengaruh yang bermakna dan model sesuai dengan data.Dengan membandingkan hasil analisis model persamaan struktural pada kedua sampel menunjukkan bahwa ada perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif di masa yang akan datang. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan perbedaan kedua model tersebut adalah karena faktor pengalaman yang berbeda antara sampel P dan NP.Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antar kelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif, sedangkan pada sampel partisipan, hanya integrasi terhadap faktor-faktor hubungan antar-kelompok dan konteks masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Hal ini membuktikan bahwa pada sampel P, responden Iebih melihat kontlik hubungan industrial dari perspektii hubungan antar-kelompok dan masyarakat daripada dari perspeklif interpersonal atau personal. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa hipotesa 2, 3 dan 4 diterima.Sebagai kesimpulan, pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antar-kelompok dan konteks masyarakat merupakan salah satu pendekatan komprehensif yang dapat digunakan untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

Abstract

This dissertation attempts to build a structural model based on an integrative approach for explaining labor intention to participate in collective action. This research is relevant because most of the existing theories and approaches explained collective action phenomena partially.

The main objective of this research is to analyse the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) for explaining labor intention to participate in collective action such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories or variables- The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. More specifically, it was hypothesized that: (1) intention to participate in collective action was primarily and directly predicted by four latent variables: expectancy-value motives, relative deprivation, organizational commitment and union commitment; (2) expectancy-value motives was primarily and directly predicted by both social identity and social representation of labor; (3) social identity and relative deprivation was primarily & directly predicted by social representation of labor; and (4) the proposed pattem of relationships holds over in different pattern and effects on different group of samples.

The respondents or samples for this research were 836 permanent labors taken from 18 manufacturing and food processor companies in some industrial estates located in North Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Citeureup, Cibinong, and Cilegon, who had been employed one or more than a year tenure with current employer. The respondents were divided into two group of samples namely: a) participant (N=346), the group of labor who have participated in collective action during the last 5 years from the year 2000 to 2005, when the research conducted; b) non participant (N=490), the group of labor who have not been participated yet-in collective action when the research conducted. There were seven research instruments applied in these research, where live of them were created and developed by the author and the other two that are organizational commitment adopted from Allen & Meyer (1991) and union commitment adopted from Gordon et al. (1980) where its items in both instruments had been adapted to labor conditions in Indonesia.

In order to test these hypotheses, a multi-sample analysis was performed using model generating strategy of testing structural equation modeling (SEM) by LISREL (Linear Structurat Relationship) 8.50 version computer program that it was developed by Joreskog & Sorbom in year 2001.

The results showed that the proposed pattern of relationships in baseline model has not given yet significant outcome, meaning that, the model did not fit the data. However, the respesification of the model without inclusion of organizational commitment and union commitment variables, has given significant results, and were common for both samples. In non-participant sample, the respesification of the model which consisting of five variables namely; social representation, social identity, relative deprivation, expectancy-value motive and labor intention to participate in a collective action fitted the data, meaning that, the model can explain the relationship among the factors that significantly influenced labor intention to participate in strikes and demonstrations in the future.

But, in participant sample, several relationship among variables have not given effects signilicantly, even though, all fitted model criteria were accepted. It means that these results were not supported by theories. For that reasons the second respecitication model need to be modified by eliminating the last individual factor in the model that was expectancy-value motive variable. As a result all the interrelations among variables in the last respecification model which consist of social representation, social identity, relative deprivation and intention to participate in collective action have significant effect and fitted the data, meaning that, these model could explain the labor intention to participate in collective action.

By comparing both final models, it could be concluded that the models have different pattern of relationships and effects on both samples. The possible causal factor of these difference was the experience of the workers in participating in the past collective actions.

These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) do explain labor intention to participate in collective action significantly especially in non-participant sample. But in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context that can explain the emerging of the labor intention to participate in collective action. ln other words, respondents in participant sample perceived that industrial relation conflict can be more viewed from inter-group relation and societal context rather than interpersonal or personal point of view. These results also proved that the tested hypothesis number 2, 3 and 4 could be accepted.

As a conclusion, the integrative approach to individual factor, inter-group relation factor and societal factor is the one of comprehensive approach that can be used to explain labor intention to participate in collective action."

"Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan suatu model persamaan struktural yang menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Teori dan pendekatan psikologi selama ini umumnya hanya memberikan penjelasan yang bersifat parsial terhadap gejala aksi kolektif. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa pendekatan integratif yang terdiri dari pendekatan psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antarkelompok) dan pendekatan social constructionism (faktor yang ada dalam masyarakat) dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjuk rasa dan mogok kerja. Pengujian model ini hendak melihat pola hubungan yang spesifik yang didasarkan pada teori-teori yang menjelaskan gejala aksi kolektif pada tingkat individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideologi di mana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori, yang diturunkan dalam bentuk variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen, yaitu representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen, yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif nilai-harapan dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antarkelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif (non partisipan). Adapun pada sampel buruh yang pernah mengikuti aksi kolektif (partisipan), hanya faktor-faktor hubungan antar kelompok dan faktor yang ada dalam masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

This research attempts to build a structural model based on an integrative approach to explain labor intention to participate in collective action. This research is relevant as most of the existing theories and approaches explain the collective action phenomena partially. The main objective of this research is to analyze the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) in explaining labor intention to participate in collective action, such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories. The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment, and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) explain the labor intention participating in collective action was significant in non participant sample. On the other hand, in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context which explain the emerging of the labor intention participating in collective action."

"Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan suatu model persamaan struktural yang menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Teori dan pendekatan psikologi selama ini umumnya hanya memberikan penjelasan yang bersifat parsial terhadap gejala aksi kolektif. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa pendekatan integratif yang terdiri dari pendekatan psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antarkelompok) dan pendekatan social constructionism (faktor yang ada dalam masyarakat) dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjuk rasa dan mogok kerja. Pengujian model ini hendak melihat pola hubungan yang spesifik yang didasarkan pada teori-teori yang menjelaskan gejala aksi kolektif pada tingkat individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideologi di mana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori, yang diturunkan dalam bentuk variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen, yaitu representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen, yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif nilai-harapan dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antarkelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif (non partisipan). Adapun pada sampel buruh yang pernah mengikuti aksi kolektif (partisipan), hanya faktor-faktor hubungan antar kelompok dan faktor yang ada dalam masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

This research attempts to build a structural model based on an integrative approach to explain labor intention to participate in collective action. This research is relevant as most of the existing theories and approaches explain the collective action phenomena partially. The main objective of this research is to analyze the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) in explaining labor intention to participate in collective action, such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories. The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment, and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) explain the labor intention participating in collective action was significant in non participant sample. On the other hand, in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context which explain the emerging of the labor intention participating in collective action."

"Dalam momentum penuaan tenaga kerja di pertanian, studi ini mencoba untuk mendapatkan gambaran terkait masa depan tenaga kerja pertanian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas seseorang untuk berpartisipasi, dengan fokus pada latar belakang pertanian keluarga. Dengan menggunakan Indonesia Family Life Survey milik RAND Corporation tahun 2014, studi ini melakukan analisis statistik deskriptif dan regresi probit untuk mencari tahu faktor-faktor yang signifikan. Didukung oleh studi kasus pada dua wilayah pertanian, Kuningan dan Subang, ditemukan bahwa mayoritas petani merupakan anak dari orang tua yang berlatar belakang pertanian, yang mengindikasikan terjadinya kelanjutan pekerjaan antargenerasi di sektor tersebut. Studi ini juga menemukan pengaruh tingkatan pendidikan, pekerjaan tambahan, waktu tempuh ke ibukota provinsi, serta jumlah pendapatan pertanian yang diperoleh terhadap partisipasi seseorang di pertanian. Akan tetapi, studi pada kelompok usia muda mengindikasikan kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja pertanian yang didasari oleh temuan akan lebih rendahnya probabilitas kelompok usia muda untuk bekerja di sektor tersebut.

---

Under the momentum of aging workforce in agriculture, this study attempts to glimpse the future of the workforce and analyze the factors of a probability to enter, focusing on the families agricultural background. Using RAND Corporations Indonesia Family Life Survey in 2014, this study runs descriptive statistics analysis and probit regression to find the significant factors.

Supported by case studies conducted in two agricultural districts, Kuningan and Subang, this study finds that most farmers are children to parents with agricultural background, indicating an intergeneration occupational persistence in the sector.

This study suggests that participation in the agricultural workforce is also driven by the highest education attainment, secondary employment, commuting time to the province capital, and further accelerated by the agricultural income the household earns on average. However, this analysis on the younger age group indicates a possibility of a decline in the workforce size, based on the groups lower probability to participate in the sector. "

"Tesis ini bertujuan memahami ideologi perlawanan buruh dalam konflik perburuhan di pabrik. Peningkatan konflik perburuhan merupakan indikator perubahan ideologi perlawanan buruh dewasa ini jika dibandingkan dengan keadaan di masa lalu. Cara ideologi tersebut diekspresikan bukan saja lebih beragam, tapi juga berbeda sifatnya dari yang digambarkan dalam studi-studi konflik perburuhan selama ini. Bertentangan dengan pandangan yang menekankan lemahnya identitas politik buruh industri manufaktur, tesis ini menunjukkan bahwa perlawanan buruh kini lebih kuat dan radikal sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya aksi-aksi kolektif buruh akhir-akhir ini. Namun berbeda dari pandangan kaum Mandan, konflik dan perlawanan buruh tidak begitu saja mencerminkan ekspresi kesadaran kelas dan watak revolusioner mereka. Ideologi perlawanan buruh dewasa ini ditentukan oleh strategi ekonomi tiap-tiap individu sehingga lebih bersifat ekanomis-pragmatis daripada kecenderung politis-revolusioner.Tesis ini menggunakan pendekatan konstruktivis {interpretif) karena memperhatikan pembentukan ideologi dalam kelompok sebagai pendorong terjadinya konflik. Ideologi dilihat sebagai sistem simbolik yang memberi acuan bagi pembentukan kesadaran kolektif dan menjadi pengarah bagi berbagai problem kehidupan. Dalam hal ini, ideologi buruh-buruh anggota FNPBI tidakiah tunggal, karena merupakan hasil dari proses sosial. Ideologi tersebut senantiasa didefinisikan, dinegosiasikan, dan diaktifkan dalam interaksi intrakelompok karena para organiser buruh-buruh dan buruh-buruh mengembangkan orientasi yang berbeda-beda mengenai diri dan tujuannya dalam organisasi. Para aktivis menggunakan aksi-aksi kolektif sebagai sarana pendidikan politik dan penanaman ideologi gerakan dengan tujuan-tujuan yang bersifat politik, sementara buruh-buruh lebih cenderung menggunakannya sebagai sarana untuk memperoleh tujuan-tujuan ekonomi. Dengan demikian, organisasi gagal menjadi pembentuk ideologi dan kesadaran kolektif yang koheren bagi para anggotanya untuk menjadi gerakan sosial yang signifikan."

"Kerusuhan beruntun tiga kali yang dilakukan oleh TKI di Malaysia pada bulan Desember 2001 dan Januari 2002 menjadi pemicu keinginan pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan keimigrasian terbaru: yaitu Akta Imigresen Nomor 1154 Tahun 2002. Pemberlakuan peraturan baru tersebut berdampak kepada terdeportasinya ratusan ribu TKI dari Sabah-Serawak Malaysia ke Nunukan. Kondisi Nunukan sebagai ibukota Kabupaten baru yang serba terbatas dari segi sarana, prasarana maupun aparatur membuat keadaan para TKI yang tertahan di Nunukan sangat menderita dan memprihatinkan. Tingginya jumlah TKI yang sakit dan jumlah TKI yang meninggal mencapai 70 orang menjadi bukti akan buruknya kondisi mereka.Angka tersebut sekaligus menjadi tanda lemahnya tindakan antisipasi pemerintah dalam menangani TKI deportasi tersebut. Bantuan dan perhatian pemerintah pusat diberikan pada bulan September, padahal puncak masa kritis penderitaan TKI terjadi pada bulan Agustus. Penanganan yang terlambat bahkan sikap diam tidak berbuat apa-apa tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah.Dalam kaitan itu, tesis ini berusaha menjawab faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara sehingga terlambat dalam memberikan penanganan terhadap deportasi TKI di Nunukan. Kebijakan negara sebagai output dari proses politik yang terjadi dalam sebuah sistem politik dipengaruhi oleh faktor-faktor supra struktur, infra struktur, dan lingkungan internasional, sebagaimana disebutkan oleh Almond dalam teori-konsep sistem politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Faktor pertama supra struktur politik berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, perangkap koalisi dalam sistem pemerintahan kuasi presidensial telah menyebabkan pemerintahan Megawati dan DPR berada dalam kondisi yang problematik. Ketergantungan presiden terhadap DPR dan kepentingan DPR sebagai bagian dari pemerintahan Megawati menyebabkan kinerja kedua institusi tersebut lemah, bahkan DPR menjadi tumpul dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Megawati.Faktor kedua infra struktur politik berpengaruh positif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, kekuatan dari infra struktur seperti partai politik oposisi, LSM dan media-pers berupaya bersikap kritis melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan TKI. Perjuangan infra struktur menghadapi kendala karena sikap partai-partai besar yang terlibat dalam koalisi pemerintahan maupun yang ada di DPR cenderung tidak senang terhadap persoalan tersebut. Pertimbangannya jelas, kasus ini dapat merongrong pemerintahan koalisi Megawati.Faktor ketiga pengaruh lingkungan internasional yang dalam hal ini fokus kepada hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Faktor ketiga ini berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi. Ketegangan hubungan antara kedua negara yang dipicu oleh kerusuhan beruntun oleh TKI telah menyebabkan pemerintah Malaysia kurang respek terhadap berbagai upaya Indonesia menangani TKI deportasi. Yang lebih sulitnya lagi adalah dalam suasana hubungan seperti itu ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia lebih besar daripada sebaliknya Malaysia terhadap Indonesia. Kapabilitas sistem politik Indonesia lebih lemah dibandingkan dengan kapabilitas sistem politik Malaysia.Dari ketiga faktor berpengaruh tersebut yang paling dominan adalah faktor supra struktur politik. Faktor ini menyebabkan negara tidak dapat memberikan penanganan yang baik terhadap TKI deportasi."

"Penelitian tentang angkatan kerja Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik demografi, sosial, ekonomi dan status kesehatan angkatan kerja serta, faktor-aktor yang mempengaruhi status kesehatan angkatan kerja.Pentingnya penelitian ini karena investasi sumber daya manusia pada umumnya dan pekerja pada khususnya adalah berkaitan dengan kesehatan (termasuk gizi) dan keselamatan kerja.Usaha-usaha peningkatan derajat kesehatan penduduk secara langsung akan meningkatkan kualitas angkatan kerja. Ini terjadi karena peningkatan kesehatan akan mengurangi tingkat kesakitan (morbiditas). Investasi di bidang kesehatan juga merupakan investasi modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini mendasari pemikiran bahwa dengan status kesehatan yang baik akan meningkatkan kemampuan belajar, menurunnya tingkat bolos kerja, meningkatnya motivasi dan hasil kerja.Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan data Susenas 2000 dengan sampel 344.271 individu angkatan kerja Indonesia, angkatan kerja dalam penelitian ini adalah penduduk usia 15 tahun keatas di kontrol dengan kriteria yang tidak termasuk angkatan kerja. Unit analisis dalam penelitian ini adalah angkatan kerja sebagai individu. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel silang antar variabel yang dianalisis.Analisis faktor untuk mempermudah analisis inferensial, dan analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik mulnomial. Metode regresi logistik multinomial dianggap cocok, karena dalam penelitian ini variabel status kesehatan yang merupakan variabel terikat adalah variabel dengan tiga kategori.Hasil penelitian tentang karateristik sosial ekonomi, dan kesehatan angkatan kerja berdasarkan Susenas 2000 secara deskriptif menunjukkan bahwa; (1)jumlah angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Pendidikan angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (2) angkatan kerja yang berstatus kesehatan baik sebanyak 74,6% sedang 10,8% dan 14,6% berstatus kesehatan buruk.Kesimpulan dari hasil analisis inferensial adalah sebagai berikut : seluruh variabel yang merupakan faktor individu seperti jenis kelamin, umur, status kawin, pendidikan, dan aktivitas, pengeluaran untuk makanan, jumlah anggota rumah tangga, status kepala keluarga, lokasi (desa dan kota,) serta lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap status kesehatan angkatan kerja.Variabel lokasi (desa dan kota) yang diinteraksikan dengan pendidikan temyata lokasi desa-kota tidak serta merta mempengaruhi status kesehatan angkatan kerja tetapi tergantung dengan tingkat pendidikannya dalam risiko untuk kesehatan buruk.Umur memperlihatkan pengaruh yang positif dimana semakin tua angkatan kerja maka semakin berisiko untuk berstatus kesehatan buruk, jenis kelamin memperlihatkan risiko yang yang lebih besar bagi laki-laki untuk memiliki status kesehatan buruk.Pengeluaran makanan bergizi memberikan pengaruh yang positif bagi status kesehatan angkatan kerja dimana semakin besar jumlah pengeluaran makanan semakin besar peluang angkatan kerja berstatus kesehatan baik, dan sebaliknya, jumlah anggota keluarga yang besar lebih berisiko untuk berstatus kesehatan buruk. Lingkungan tempat tinggal yang buruk memberikan peluang bagi angkatan kerja untuk berisiko status kesehatan buruk, sedangkan aktitas bekerja atau tidak bekerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi status kesehatan angkatan kerja hal ini kemungkinan disebabkan karena variabel-variabel lain yang mempengaruhinya."

"ABSTRAKMedia sosial berkembang sangat cepat di seluruh dunia sejak 2009. Banyak orang menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru dan untuk berkomunikasi dengan yang lain, sehingga agensi pemerintah di seluruh dunia mulai tertarik untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Namun, masyarakat belum melihat media sosial sebagai forum yang berguna bagi mereka untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Salah satu tujuan tertentu yang menjadi fokus bagi penelitian ini adalah alasan mengapa masyarakat mengikuti media sosial pemerintah. Mempertimbangkan penggunaan media sosial di pemerintahan, ada beberapa penelitian sebelumnya untuk memahami niat untuk terus menggunakan media sosial di pemerintahan, tapi belum ada yang meniliti tentang niat dari masyarakat untuk mengikuti media sosial pemerintah. Ada enam faktor penentu yang diajukan dan diperoleh dari Uses and Gratification Theory UGT : 1 relationship value trust in government ; 2 content value information quality dan entertaining content; 3 social value interactivity, collaboration, social influence. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari trust in government, information quality, entertaining content, interactivity, collaboration, dan social influence terhadap niat untuk mengikuti media sosial milik pemerintah. Survei secara online dilakukan di Indonesia dan 275 sampel dari masyarakat Indonesia digunakan. Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis data. Akhirnya, penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan dari trust in government, information quality, collaboration dan social influence terhadap niat untuk mengikuti media social milik pemerintah. Namun, entertaining content dan interactivity tidak signifikasn terhadap niat untuk mengikuti media social milik pemerintah.

---

ABSTRACTSocial media grows rapidly throughout the world since 2009. Most of people use social media to get latest information and communicate with others. Government agencies around the world has begun interest to use the social media as their communication tools to the people. However, people have not seen social media as a useful forum for them to communicate with the government. One particular objective that becomes a focus for this study is the reason why are people following government social media. Consider the government social media use, there were some prior research to understand the continuance intention of social media use in government, but none of them study about the intention of citizen to follow government social media. There are six proposed determinants that obtained from the Uses and Gratifications Theory UGT 1 relationship value trust in government 2 content value information quality and entertaining content 3 social value interactivity, collaboration, social influence . Thus, this study aims to identify the influence of trust in government, information quality, entertaining content, interactivity, collaboration, and social influence towards intention to follow government social media. Online survey was conducted in Indonesia and 275 samples of Indonesian citizen were used. The Structural Equation Model was used to analyze the data. Finally, this study revealed that the positive significant direct influence of trust in government, information quality, collaboration and social influence towards intention to follow government social media. Surprisingly, the entertaining content and interactivity are not significant toward intention to follow government social media."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."