Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis implementasi dari Otoritas Manajemen di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum dari Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) . Thesis ini akan membahas implementasi penegakan hukum akan perdagangan hewan langka dari segi international, regional, yang pada akhirnya mengerucut ke implementasinya di tingkat nasional di Indonesia. Penulis menemukan bahwa adanya ketentuan yang memberikan dua instansi negara menyebabkan susahnya isu perdagangan ilegal hewan langka ditegakkan. Penulis percaya bahwa dengan adanya kerjasama regional dan penggunaan sumberdaya dari ASEAN Wildlife Enforcement Network, perdagangan hewan liar dapat dikontrol hingga dapat menjadi pendapatan stabil untuk negara.

---

This research shall analyze the implementation of the Management Authority in Indonesia as based on the legal instructions of the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). It shall discuss the implementation wildlife trade enforcement stage-by-stage from an international platform, a regional co-operation platform and finally leading into its implementation at a national level in Indonesia. Through the writing process, the writer has found that from a legal perspective, other then Indonesias lack of capacity to address this problem, endangered wildlife trade enforcement has been unable to reach its optimal level due to the overlaying laws which give authority to more than one state institution to excercise this right. Though such distribution of power is allowed by the CITES, Indonesia still needs to develop an optimal effort to address illegal endangered wildlife trade. The writer believes that this can be done by Indonesia through utilizing the resources of the regional wildlife enforcement, ASEAN Wildlife Enforcement Network, thus making endangered wildlife species trade a viable asset for the country."

"CITES 1973 merupakan konvensi lingkungan internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa dari perdagangan internasional yang berlebihan. Konvensi ini menggerakkan upaya global untuk melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu satwa yang terancam bahaya kepunahan adalah harimau Sumatera. CITES 1973 memasukkannya ke dalam kategori Appendiks 1 yang berarti tidak boleh ada perdagangan komersial terhadap satwa tersebut. Indonesia, sebagai negara habitat harimau Sumatera, telah meratifikasi CITES 1973 dan mengesahkan peraturan-peraturan hukum untuk melindungi tumbuhan dan satwa, termasuk harimau Sumatera. Selain itu, Indonesia juga terlibat kerja sama regional dan global dengan negara-negara habitat harimau lainnya. Namun, populasi harimau Sumatera terus menurun, tidak hanya karena perdagangan, tetapi juga karena kerusakan habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. CITES 1973 belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia terlihat dari lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan populasi harimau Sumatera terus terancam. Penanganan kasus-kasus kriminal terkait harimau Sumatera tidak dilakukan secara tuntas dan sanksi-sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera. Perdagangan liar bersifat terbuka dan terorganisir, baik di dalam maupun di luar negeri. Hutan di Pulau Sumatera mengalami degradasi karena banyaknya konversi fungsi hutan untuk kebutuhan komersial. Masyarakat belum dilibatkan dalam perlindungan harimau dan habitatnya; sementara peran NGOs sering terhambat oleh respon yang lambat dari pemerintah. Komitmen Indonesia terhadap CITES 1973 harus diperkuat agar harimau Sumatera tidak lagi terancam kepunahan dan ekosistem di sekitarnya juga turut dilestarikan.

---

CITES 1973 is an international environmental convention aiming to protect flora and fauna from excessive international trade. This convention drives a global effort to conserve biodiversity. One of the animals that are in danger of extinction is Sumatran tigers. CITES 1973 has categorized the species in the Appendix 1, which means there should be no commercial trade against the species. Indonesia, as the habitat for Sumatran tigers, has ratified CITES 1973 and passed the legal regulations to protect plants and animals, including Sumatran tigers. In addition, Indonesia is involved in regional and global cooperation with the other tiger range countries. Nevertheless, the population of Sumatran tiger continues to decline, not only because of trade, but also due to habitat destruction, illegal poaching, and conflict with humans. CITES 1973 has not been implemented properly in Indonesia as seen from the lack of law enforcement causing the population of Sumatran tigers continues to be threatened. Criminal cases towards Sumatran tigers have not been solved completely and sanctions given have less deterrent effect. Illegal trade has become increasingly open and organized, both domestically and globally. Forests in Sumatra have degraded because of the conversion of forest lands to fulfill commercial needs. Local communities have not been involved in the protection of tigers and their habitat; while the role of NGOs is often hampered by the slow response from the government. Indonesia's commitment to CITES in 1973 should be strengthened so that Sumatran tigers are no longer in danger of extinction and the ecosystem around them is also conserved."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species 1973 (CITES), tetapi Indonesia belum mengimplementasikan aturan-aturan CITES secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyelundupan satwa di Indonesia, salah satunya adalah kasus dengan Putusan Nomor: 496 /Pid.Sus/2014/PN.Dps. yang akan dibahas dalam tesis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kasus penyelundupan satwa di Indonesia, mengkaji langkah-langkah yang sebaiknya diambil Indonesia dalam mencegah terjadinya kembali kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh CITES, dan menganalisis tindakan suatu negara ketika satwa hasil penyelundupan masuk ke negaranya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan satwa secara besar dikarenakan oleh faktor ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai satwa yang dilindungi. Salah satu langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyelundupan satwa adalah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa yang ada di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the highest biodiversity in the world. Although Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species in 1973 (CITES), but Indonesia does not implement CITES rules optimally. This is evidenced by wildlife smuggling in Indonesia, one of many cases is the case with Decision No. 496 /Pid.Sus/2014/PN.Dps. which will be discussed in this thesis. The aims of this study are to analyze the factors that cause frequent occurrence of smuggling cases of wildlife in Indonesia, review the steps that should be taken by Indonesia to prevent the recurrence of smuggling cases of protected species by CITES, and analyze the actions of countries when those animals entry to country. Factors that cause wildlife smuggling is an economic factor and the ignorance of the public regarding the protected animals. One of the appropriate measures to prevent the wildlife smuggling is the socialization and education to the public about the importance of wildlife protection in Indonesia and its impact."

"Penyu adalah satwa berpindah yang termasuk makhluk berumur panjang. Usia reptil ini bisa mencapai ratusan tahun, namun hidupnya penuh perjuangan. Banyak pemangsa yang menghadang mereka. Biawak dan manusia memakan telur penyu. Kepiting, burung laut, dan hiu memangsa tukik yang masih lemah. Tapi ketika penyu beranjak dewasa, kerapas atau cangkang tubuhnya menjadi alat bertahan yang ampuh. Sialnya, kerapas penyu acapkali diburu sekelompok pedagang cendera mata untuk diperjualbelikan. Pantai-pantai peneluran penyu saat ini semakin berkurang, akibat pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir pantai. Penyu betina yang akan bertelur kerap kali gagal bertelur akibat banyak sampah di pantai. Selain itu kebisingan yang ditimbulkan aktivitas manusia di sekitar pantai pun membuat penyu kembali ke laut. Ia juga sangat peka terhadap cahaya, sehingga tukik-tukik yang baru menetas sering salah arah akibat mengira cahaya lampu-lampu hotel di pinggir pantai sebagai cahaya bulan, sehingga akhirnya mati karena dehidrasi. Karena antara lain sebab-sebab itulah keberadaan penyu saat ini terancam punah di dunia. Penyu termasuk satwa yang saat ini tercantum dalam appendix I CITES, appendix I dan II CMS dan juga tercantum sebagai golongan yang rentan, genting atau kritis dalam red list IUCN. Namun itu semua belum cukup untuk melindungi penyu dari ancaman kepunahan. Maka dibuatlah The IOSEA Marine Turtles MoU yang secara khusus mengatur dan bertujuan untuk mengkonservasi penyu dan habitatnya. Indonesia adalah rumah enam dari tujuh spesies penyu yang ada di dunia, dengan demikian Indonesia menjadi habitat dan tempat bertelur yang penting bagi penyu, juga menjadi rute migrasi yang penting yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Oleh karena itu sudah seharusnya negara-negara termasuk Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk mengkonservasi penyu dan habitatnya demi kelangsungan dan kelestarian penyu di masa depan."

"Explores the world of endangered wildlife. Includes striking nature photography, exciting videos and real animal sounds, challenging games and puzzles."

"Explores the world of endangered wildlife. Includes striking nature photography, exciting videos and real animal sounds, challenging games and puzzles."

"Explores the world of endangered wildlife. Includes striking nature photography, exciting videos and real animal sounds, challenging games and puzzles."