Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laki-laki dalam masyarakat Bali khususnya di lingkungan puri, memiliki kedudukan tinggi. Oleh sebab itu, keluarga puri khususnya ketururnan raja sangat mengharapkan keturunan laki-laki dari para istrinya. Fajar Putu Arcarna melalui “Sulasih” menggambarkan atau melukiskan tokoh Gung Aji sebagai pewaris puri berusaha dalam memperoleh anak laki-laki dari Sulasih. Seorang perempuan berkasta sudra, yang mengakibatkan dirinya harus berurusan dengan instansi kepolisan terkait dengan tindakannya yaitu menukar bayinya. Penelitian ini membahas tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam cerpen “Sulasih”.

---

Man Balinese society, especially in the neighborhood of the castle, has a high position. There for, the family castle in particular is expecting a descendant of the royal family man from his wife. Putu Fajar Arcarna through “Sulasih” describe or depict figures Gung Aji as heir to the castle trying to acquire boys man of Sulasih. Shudra castle woman, which resulted in his having to deal with police agencies associated with the action that is swapping her baby. This research discusses the position of man and woman in the short story “Sulasih”."

"Studi ini berangkat dari dipertanyakannya kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pemelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Adaptive Structuration Theory (AST) yang digagas oleh DeSanctis & Poole digunakan peneliti untuk melihat interaksi sosial para agen dengan struktur yang ada untuk memperlihatkan struktur yang diproduksi dan direproduksi. Melalui wawancara dengan para informan, diketahui bahwa apropriasi struktur ditentukan oleh interaksi sosial para agen. Jika apropriasi struktur dilakukan secara faithful sesuai dengan spirit struktur maka decission outcomenya menjadi lebih predictable. Resources akan berubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas agen. Resources yang melekat pada diri agen dapat menjadi jaring pengaman bagi organisasi. Impikasinya, dalam pengambilan keputusan, mengingat dinamika dan kompleksnya permasalahan kerukunan kehidupan beragama, setiap anggota kelompok kerja dalam proses pengambilan keputusan haruslah memahami proses strukturasi dimana rules dan resources diterapkan sehingga nantinya anggota dapat berperan aktif, lebih demokratik, dan berdaya.

---

This study departs from the performance of the Forum for Religious Harmony (FKUB) in carrying out its functions maintaining religious harmony. Adaptive Structuration Theory (AST), initiated by DeSanctis & Poole used to see the social interaction of the agents with the existing structure to show the structure produced and reproduced. Through interviews, it is showed that the appropriation of the structure is determined by the interaction of social agents. If the appropriation structure done faithfully accordance with the spirit, the decission outcome will be more predictable. Resources will change and evolve in accordance with the capacity of the agent. Resources inherent in the agent can be a safety net for the organization. For pratical impication, in decision-making, given the dynamics and the complex problems harmony of religious life, each member of the working group in the decision-making process must understand the process of structuration where rules and resources will be applied so that the members can play an active role, more democratic, and empowering."

"ABSTRAKStudi ini terfokus pada stuktur sosial dalam kelompok etnik (suku) pelaku dan komoditi di kawasan PIK Pulogadung Jakarta Timur dimana didalamnya tertambat kapital sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus,dengan teknik wawancara, observasi visual, serta studi dokumen.Penelitian ini menggunakan konsep dan teori dari pemahaman Dimensi Kapital Sosial pada kesamaan kelompok etnik(suku) dan komoditi dengan melihat struktur sosial baik dalam cakupan mikro, mezzo, dan makro. Dengan melihat fungsi fasilitas kapital sosial dalam kasus ini ditemukan bahwa kapital sosial yang menonjol dalam pengembangan industri kecil adalah dimensi bonding, bridging, dan linking.Ditemukan bahwa jenis kapital berhubungan dengan periode perkembangan PIK. Pada jaman Orde Baru, kapital yang lebih menonjol adalah dimensi kapital sosial adalah dimensi bonding, bridging, dan linking. Selanjutnya, pada jaman Reformasi dimensi yang lebih menonjol adalah bonding.

---

ABSTRAKThis study focuses on the social structure in which social capital embedded inside the ethnic groups (tribes) and commodities produced in PIK Pulogadung, East Jakarta. This study is a qualitative study using a case study approach with interview, visual observation, and study documents.This research uses the concepts and theories of Social Capital Dimensions on shared ethnic groups (tribes) and commodities to see both the social structure within the scope of the micro, mezzo, and macro. By looking at the function of social capital facility, it is found that prominent social capital in the development of small industries is the dimension of bonding, bridging, and linking.It is also found that the type of capital was related to the political era. In the New Order era, the more prominent social capital dimensions was bonding, bridging, and linking. Furthermore, at the time of the Reformation of the more prominent dimension is bonding."

"Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa orsos memiliki arti yang sangat strategis dalam mengembangkan kemaslahatan manusia secara umum. Orsos memainkan peran dan fungsi yang sangat berarti dalam menyediakan berbagai pelayanan yang tidak disiapkan oleh. organisasi atau unit sosial lainnya. Keberadaan orsos tidak hanya menjadi indikator kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi mitra pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kehadirannya menjadi semakin strategis, dimana pada akhir PJPT II diproyeksikan 75 % dari sasaran pembangunan kesejahteraan sosial bertumpu masyarakat. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sosial dalam mengembangkan misi dan visinya serta memberikan gambaran tentang efektivitas organisasi sosial yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Untuk mengkaji efektivitas organisasi pelayanan, dalam penelitian ini digunakan perspektif teori institusianal teory and effektiveness dengan model penekanan pada struktur perilaku, penerapan teknologi dan pertukaran sumber-sumber yang dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi (Thomas D'Aunno). Selanjutnya untuk memperjelas aspek-aspek yang dijadikan variabel, digunakan konsep yang dikemukan oleh Jones dan John yang mengatakan efektivitas organisasi pelayanan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh : kejelasan teknologi dan prosedur kerja yang diterapkan, tingkat kompetensi staf dan sumbersumber organisasi, penghargaan secara ekonomi dan kualitas sarana dan prasarana yang dikuasai oleh organisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melaksanakan studi kasus pada empat orsos di Kotamadya Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah pimpinan/ketua organisasi dan staf lainnya yang termasuk dalam struktur kepengurusan. Dalam penelitian ini terungkap efektivitas organisasi pelayanan masih sangat bervariasi mulai dari organisasi sosial yang dipandang relatif siap untuk menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara konsisten dan sistimatis, hingga orsos yang sama sekali belum siap, kegiatannya masih bersifat karitatif dan tradisional. Keberadaannya sangat lemah, karena teknologi pelayanan yang masih sederhana, sisi pengelolaan organisasi secara kekeluargaan, penggalian dan pengelolaan sumber yang statis, keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional. Temuan lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi, sudah ada pengurus orsos yang melaksanakan `audit' melalui Akuntan Publik. Demikain pula bahwa krisis ekomoni tidak langsung berpengaruh terhadap bantuan dan dukungan yang diterima oleh orsos, bahkan ada orsos yang mengakui dalam kondisi krisis ekonomi ternyata kualitas dan kuantitas bantuan dan masyarakat meningkat."

"Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan membahas implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang.Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, oleh remaja/pemuda Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian dan lain-lain dikalangan remaja/pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya, akibat pengangguran dan putus sekolah. Menciptakan lapangan kerja kolektif sektor informal bagi para remaja/pemuda di wilayah Desa/ Kelurahan.Memperhatikan betapa besarnya manfaat kegiatan UEP Karang Taruna dalam proses pembinaan pemuda maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana sebenarnya pelaksanan Usaha Ekonomis Produktif dan factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna tersebut?Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan, dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique.Karang Taruna adalah wadah Pembinaan dan Pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa/kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna (UEP) adalah salah satu program pokok Karang Taruna dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemberian modal kerja dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam mengelola jenis-jenis Usaha Ekonomis Produktif tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan anggota serta dapat memberi penghasilan kepada anggotanya.Secara umum implementasi program Usaha Ekonanus Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif yaitu mampu memberikan lapangan perkerjaan, keterampilan, pengalaman bagi para remaja/pemuda diwilayahnya, dan terhindar dari berbagai hal yang dapat menjerumuskan para remaja dan pemuda, seperti antara lain penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kehidupan seks bebas dan perilaku kriminal yang dapat menimbulkan keresahan sosial.Implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang juga menghadapi kendala-kendala seperti usaha-usaha kecil lainnya yaitu : Keterbatasan modal usaha disebabkan karena modal berasal dari sumbangan banyak pihak seperti: swadaya para anggota, donatur, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, Dinas Sosial serta berbagai instansi pemerintah lainnya. Pemasaran juga kurang berhasil hal ini disebabkan karena keterbatasan modal usaha sehingga kualitas yang dihasilkan kurang diminati.Hasil analisa menunjukkan bahwa Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna adalah salah satu model usaha kesejahteraan sosial generasi muda yang berbasis pada produktivitas dan efisiensi yang terbentuk dari fenomena kehidupan sosial generasi muda yang timbul dari masalah-masalah putus sekolah, waktu lowong remaja yang tidak terisi secara positif, keterbatasan kemampuan tenaga kerja usia muda, dan keterbatasan lapangan kerja. UEP Karang Taruna juga termasuk dalam golongan usaha kecil, hanya saja pada pelaksanaannya lebih ditekankan pada aspek sosial, namun diharapkan mampu menjadi usaha komersil seperti usaha kecil lainnya.Terhadap Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Kelurahan Kampung Lalang yang dinilai berhasil dan perlu dikembangkan perlu diberikan dukungan kebijakan kredit perbankan yang sesuai dengan karakter usaha, perlu dirumuskan strategi pemasaran produk yang meluas dan efisien melalui keijasama "bapak angkat" dengan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang peduli pada masalah-masalah kepemudaan di Kota Medan, caranya dengan mengajukan proposal kerjasama yang feasible, tranrsparanis, dan accouniables, dengan dukungan rekomendasi dan pemerintah setempat."

"Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud. Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa. Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan mementingkan interes pribadinya di sisi lain?

---

This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era, decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law. Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on the other hand "