Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis merupakan hal yang ditakuti oleh semua perusahaan baik swasta ataupun instansi milik pemerintah. krisis mampu menghancurkan citra dan reputasi perusahaan. Datangnya krisis tidak bisa diperediksi. Namun tidak semua krisis mendatangkan petaka bagi perusahaan, ada beberapa kejadian yang membuktikan bahwasanya dengan krisis jutru mendatangkan banyak peluang untuk memajukan perusahaan. Hal ini tergantung bagaimana perusahaan mampu menangani krisis yang melanda. Dengan melakukan manajemen krisis yang tepat maka krisis bisa dijadikan peluang untuk jadikan perusahaan lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Humas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tangerang Selatan (BMSDA Tang-Sel) dengan sangat efesien dan efektif dalam mengelola krisis terutama dalam kasus Pembangunan Jalan Maruga. Humas BMSDA Tang-Sel menggunakan 4 tahapan krisis yang dikemukan oleh Steven Fink dan cara memenejemen krisis yang dikemukakan oleh Rhenald Kesali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat managemen krisis seperti apa yang telah dilakukan BMSDA Tang-Sel dalam mengelola krisis yang terjadi di instansinya. Hasilnya, Humas BMSDA Tang-Sel mampu mengelola krisis dengan sangat baik walaupun tidak semua tahapan dilakukan secara terstruktur. Terbukti saat ini BMSDA Tang-Sel mampu bergerak dengan sangat maksimal dalam bidang pelayan publik dan didukung banyak masyarakat berkat jasanya dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Tangerang Selatan.

---

ABSTRACTThe crisis is something that is most feared by all companies either koorporat or government-owned institutions. The most fatal of the crisis was able to damage the image and reputation of the company. Diperediksi the coming crisis can not, in other words, the crisis came suddenly. However, not all crises bring disaster to the company, there are several events prove that the crisis jutru bring many opportunities to advance the coorporate. It depends how the company is able to handle the crisis in his company. By doing the proper management of the crisis could be an opportunity to make the company better than before. As has been done by the PR Highways and Water Resources of South Tangerang with a very efficient and effective in managing the crisis, especially in the case he had ever experienced in Road Construction Maruga. Publicist BMSDA Tang-Cells using 4 stages of the crisis raised by Steven Fink and how memenejemen crisis proposed by Rhenald Kesali. The aim of this study was to see Managemen crisis like what has been done BMSDA Tang-Cells in managing the crisis in the institution. And the result, PR BMSDA Tang-cells capable of managing the crisis very well, although not all done in a structured stages. And proven today BMSDA Tang-cells are able to move to the very maximum in the field of public servants and supported by many people thanks to his services in building and repairing the existing infrastructure in the region of South Tangerang."

"Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama.

---

The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place."

"Tesis ini membahas mengenai upaya diversifikasi pangan Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang selatan melakukan upaya diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) Bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan menanggapi diversifikasi pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Tujan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) mengetahui dan menganalisis tanggapan dari masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki beragam pangan lokal yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal.

---

The focus of this thesis is about food diversification of South Tangerang City in supporting food security. The points of this research are: 1) How food diversification efforts undertaken by the government of South Tangerang City in supporting food security; 2) What is the response of community related to food diversification in supporting food security. The purposes of the research due to the points in above are: 1) to describe and analyze the effort of South Tangerang City related to food diversification in supporting food security; 2) to find out and analyze the community responses related to food diversification in supporting food security. Through this research we know that The City of South Tangerang has a variety of local food that potential to improved food security, but its utilization is still not optimal."

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menyampaikan data bahwa jumlah penduduk usia muda berusia 15-24 tahun di Indonesia berjumlah 43,5 juta orang. Akan tetapi, data BPS memaparkan bahwasanya tingkat TPT pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebesar 8.48%. Salah satu amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk pemuda adalah hak atas pengembangan diri baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan hak pemuda atas pengembangan diri adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda adalah usaha untuk membangun para pemuda agar dapat menjadi bonus demografi yang membantu masyarkaat Indonesia. Sebagai penghargaan atas Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan, Kemenpora akan memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP). Penghargaan KLP diberikan pada Kabupaten/Kota yang memenuhi empat aspek yakni ketersediaan regulasi kepemudaan, ketersedian anggaran kepemudaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan pelembagaan partisipasi pemuda. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan dari konsep Pengembangan KLP sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang Kepemudaan dan pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangerang Selatan yang mengatur mengenai pelayanan kepemudaan. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwasanya Kota Tangerang Selatan sudah memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan dan telah memenangkan penghargaan KLP. Dalam rangka meningkat sumber daya manusia pemuda di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kota Tersebut. 

---

The Central Agency on Statistics (BPS) in 2015 presented data that the number of young people aged 15-24 years in Indonesia amounted to 43.5 million people. However, BPS data shows that the open unemployment rate in South Tangerang City in 2020 is 8.48%. One of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for youth is the right to self-development in terms of science, technology, art and culture. Steps that can be taken to give youth the right to self-development are through youth services. Youth awareness, youth empowerment and youth development are means for youth development so that they can become a demographic bonus that helps the Indonesian people. Every Regency/City that has a high commitment to the youth services, the Ministry of Youth and Sports will award the Regency/City Youth Friendly City/Regent award. Youth Friendly City award are given to regencies/cities that meet four aspects, namely the availability of youth regulations, availability of youth budgets, implementation of youth activities and institutionalization of youth participation. This thesis will focus on the discussion of the concept of KLP Development as a public service policy in the field of Youth and on the implementation of Regional Regulations (Perda) in South Tangerang City which regulates youth services. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study explain that the South Tangerang city already has a high commitment to youth services and has won the KLP award. In order to increase youth human resources in South Tangerang City, the South Tangerang City Government needs to optimize youth services in the City."

"Penelitian ini mengeksplorasi inovasi dalam pelaksanaan e-Government di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. e-Government, sebagai bagian dari modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini menganalisis berbagai inisiatif e-Government yang telah diimplementasikan, seperti digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal, adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi dokumen. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan e-Government, termasuk kepemimpinan yang visioner, partisipasi stakeholder, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan, inovasi e-Government di Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah melalui aplikasi Simponie sebagai upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi melalui prosedur pengajuan perizinan secara sistematis yang kemudian terintegrasi dengan DPMPTSP. Kontribusi positif ini terlihat dari peningkatan aksesibilitas layanan publik dan percepatan proses administrasi perizinan di kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi e-Government yang efektif.

---

This study explores innovations in the implementation of e-Government in the Local Government of South Tangerang City. e-Government, as part of the modernization of public administration, aims to improve efficiency, transparency, and service to the public. This study analyses various e-Government initiatives that have been implemented, such as digitalization of public services, integration of information systems, and the use of information and communication technology (ICT) in government operations. The research method uses doctrinal research, while the analysis approach is qualitative. Data were collected through document study. This research identifies key factors that support the successful implementation of e-Government, including visionary leadership, stakeholder participation, and adequate technological infrastructure. The findings show that despite challenges such as budget constraints and resistance to change, e-Government innovation in South Tangerang has made a positive contribution to improving the quality of public services and government accountability through the Simponie application as an effort to improve public service standards by using information technology through systematic licensing application procedures which are then integrated with DPMPTSP. This positive contribution can be seen from the increased accessibility of public services and the acceleration of the licensing administration process in South Tangerang City. The results of this study are expected to serve as a reference for other local governments in developing and implementing effective e-Government strategies."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dari semenjak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivist dengan desain deskriptif. Kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidangpendidikan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti prestasi siswa Tangerang Selatan dan rata-rata lama belajar yang sudah melebihi wajib belajar sembilan tahun. Kinerja pelayanan di bidang kesehatan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti kesembuhan pasien, kepuasan pasien, hasil intervensi medis, dan biayapelayanan murah. Walaupun kedua pelayanan kedua bidang ini baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThis research discussed about public service performance in South Tangerang on education and health, since redistricting of South Tangerang in 2009 until 2014. Research was done in Post Positivist with descriptive design. The result showed that public service performance in South Tangerang on education is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as student achievement and average time study that exceed nine years compulsory. Public service performance in South Tangerang on health is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as curing and satisfaction patient, result of health intervention, and low cost in service. Even though both of these service are good, several thing must be improved."

"Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap digital public service penting untuk keberhasilan penerimaan dan penggunaan digital public service itu sendiri. UTAUT 2 sebagai model yang menganalisis penerimaan dan penggunaan teknologi terlebih penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi, seperti Pemerintahan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan strategi  smart city dengan berbagai digital public service dinilai berhasil dengan berbagai prestasi yang didapat. Digital public service terdiri dari berbagai aplikasi dan situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan jasa administrasi kependudukan dan jasa-jasa lain seperti perizinan, pembayaran pajak, retribusi, dll. yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bahwa model UTAUT 2 dengan penambahan variabel percaya teraplikasi pada penerimaan dan penggunaan digital public service oleh penduduk Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model UTAUT 2 tidak teraplikasi sepenuhnya terhadap penerimaan dan penggunaan digial public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ketujuh konstruk dalam model UTAUT 2 yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, fasilitas pendukung, motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan hanya motivasi hedonis yang tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan dan perilaku penggunaan digital public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Gender, usia dan pengalaman sebagai variabel pemoderator memoderiasi variabel eksogen terhadap variabel endogen namun tidak pada semua konstruk.

---

Understanding publics acceptance towards digital public service is important for the successful acceptance and use of the digital public service itself. UTAUT 2 as a model that analyzes the acceptance and use of technology, especially the use of technology that aims to improve efficiency and effectiveness in organizations, such as government. The South Tangerang City Government has implemented a smart city strategy with various digital public services considered to be successful with various achievements. Digital public services consist of various applications and sites that allow the public to access information, population administration services and other services such as licensing, tax payments, levies, etc. provided by the Regional Government. The purpose of this research was to prove that the UTAUT 2  with the addition of variables believed was applied into acceptance and use of digital public services by residents of South Tangerang City. This research uses a quantitative approach with quasi experimental methods. The results of this study indicate that the UTAUT 2 is not fully applied into accapetance and use of the digial public service of South Tangerang City Government. The seven constructs in the UTAUT 2, performance expectations, business expectations, social influences, supporting facilities, hedonic motivation, price values and habits are only hedonic motivations that do not affect the behavioural intention and use behaviour  of digital public service in South Tangerang City Government. In addition, gender, age and experience as moderating variables modulate exogenous variables towards endogenous variables but not all constructs."

"Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam keberhasilan organisasi termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemerintahan, yang kemudian akan berimplikasi kepada komunikasi publik organisasi tersebut. Penelitian ini akan mengekplorasi proses komunikasi internal yang terjadi, peranan setiap anggota dan hambatan dalam mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan teknik wawancara kepada empat orang narasumber yang bertanggung jawab mengelola pengaduan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi internal di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang. Arah aliran informasi yang terjadi ada yang bersifat satu arah dan dua arah dengan menggunakan berbagai mode komunikasi demi tercapainya komunikasi yang berkualitas. Subbagian Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga berperan sebagai gate keeper informasi dan petugas Kompu Balai berperan sebagai bridge dalam komunikasi organisasi yang terbentuk. Kesimpulan penelitian antara lain, bahwa pengaduan masyarakat masih belum terkelola dengan baik karena beberapa hambatan seperti hambatan penafsiran makna informasi, hambatan geografis, tekanan pekerjaan lain, kurangnya SDM, pimpinan yang kurang mendukung, belum adanya SOP resmi dan penerapan TIK yang tidak menyeluruh.

---

Effective internal communication is very important in the success of an organization, including in carrying out its duties and functions in government, which will have implications for the organization's public communication. This research will explore the internal communication process, the role of each member and the obstacles in managing public complaints within the Directorate General of Highways, Ministry of PUPR. The paradigm in this research is post-positivist. This research uses a qualitative approach with a case study method. Researchers collected data by conducting interview techniques with four sources responsible for managing public complaints. This research indicates that internal communication at the Directorate General of Highways in managing public complaints is carried out in stages. The direction of information flow is one-way and two-way using various communication modes to achieve quality communication. The Public Communication Subdivision of Directorate General of Highways acts as a gatekeeper for information and the Kompu Balai officers act as a bridge in the communication of the organization being formed. The research conclusion is that public complaints are still not managed well due to several obstacles such as barriers to interpreting the meaning of information, geographical barriers, other work pressures, lack of human resources, lack of supportive leadership, lack of official SOPs and incomplete implementation of ICT."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk dan perkotaan Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan akan air juga menjadi tinggi. Mayoritas masyarakat merasakan pengurangan debit air akibat tingginya ketergantungan pada air tanah permukaan dan baru 5-9% masyarakat yang mendapat akses air bersih dari PDAM/SPAM. Ancaman defisit air akan terus meningkat, mengingat keberadaan air tanah sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, tutupan lahan, dan aktivitas manusia. Riset ini menganalisis tingkat risiko ketersediaan air di Tangerang Selatan. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan survei di masyarakat. Hasil riset menunjukkan terjadi peningkatan defisit air sejak tahun baseline 1981-2014 dan meningkat pada tahun proyeksi 2015-2045 diikuti dengan peningkatan tingkat bahaya di sebagian wilayah Tangerang Selatan. 3,7% kelurahan diproyeksi mengalami risiko defisit air esktrim tinggi. Sejumlah rencana aksi adaptasi dan mitigasi diusulkan untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman risiko defisit air yang lebih parah di masa mendatang.

---

ABSTRACTThe high population and urban growth in South Tangerang City has caused the high demand for water. The majority of inhabitants have felt the decrease of water flow due to high dependency on surface groundwater as only 5-9% of the inhabitants have access to water supplied by PDAM/SPAM. The threat of water deficit will continue to increase considering that the groundwater supply is highly influenced by climate variability, land cover change and human activities. This research aims to analyse the risk level of water supply in South Tangerang. The research uses quantitative and qualitative methods carried out through observation, interviews and community survey. Research results show that an increase in water deficit has been in place since baseline years 1981-2014 and increasing at the projection years 2015-2045, which will be followed by increasing hazard level in several areas of South Tangerang. As many as 3,7% of wards are projected to be exposed to extremely high risk of water deficit in the future. A number of adaptation and mitigation actions are put forward facing and anticipating the worsened water deficit threat in the future."