Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

---

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.

Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF."

"Sebuah bagian penting dari tata kelola TI melibatkan perancangan dan penerapan struktur dan kontrol untuk mengukur kehandalan kinerja TI dan memberikan value kepada para pemangku kepentingan bisnis baik internal maupun eksternal. Nilai bisnis strategis, seperti yang diharapkan oleh eksekutif, seringkali mencakup pengukuran keuangan dan tindakan lainnya berdasarkan value yang diinginkan stakeholder. Banyak inisiatif tata kelola memanfaatkan teknik balance scorecard, mengukur seluruh kinerja TI pada satu set dimensi yang berbeda seperti pencapaian tujuan bisnis, kepuasan pengguna, keunggulan operasional, dan dukungan untuk pembelajaran dan pertumbuhan.COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, bertanggung jawab mengatur bisnis secara penuh (end-to-end) termasuk bidang fungsional TI, dan menyadari kepentingan yang berhubungan dengan TI dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. COBIT 5 sangat berguna dan generic bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial maupun non-profit atau di sektor publik.

---

A critical part of IT governance involves designing and implementing structures and controls for measuring IT performance reliably and in terms that are valueble to the business and external stakeholders. Often, qualitative measurements are easily available, but governance efforts are likely to gain more buy-in f governance costs and benefits can be quantified. Strategic business value, as viewed by executives, often includes financial measurements and other measures of stakeholder value. Many governance initiatives make use of balance scorecard technique, measuring over all IT performance on a set of different dimensions such as achievement of business goals, user satisfactions, operational excellence, and support for learning and growth.

COBIT 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises in achieving their objectives for the governance and management of enterprise IT. Simply stated, it helps enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimising risk levels and resource use. COBIT 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. COBIT 5 is generic and useful for enterprises of all sizes, whether commercial, not-for-profit or in the public sector."

"Sistem informasi, infrastruktur, jaringan dan perangkat keras merupakan aset teknologi informasi di Pusdatin BKPM yang perlu dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mengurangi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pemeliharaan aset TI, bukan hanya tentang bagaimana memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan bahwa aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan dan strategi pengelolaan aset TI. Ketiadaan informasi mengenai aset-aset TI berdampak pada pengelolaan aset-aset TI yang kurang baik sehingga perlu dilakukan suatu pendataan aset TI yang terstruktur, terjadwal dan rutin. Sistem Informasi Manajemen Aset TI (SMATI) digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data dan informasi yang berkaitan aset TI. SMATI juga menyediakan kapabilitas pendukung keputusan melalui analisis data aset TI sebagai bahan pendukung keputusan pimpinan (bottom-up) dalam melakukan pengawasan, melakukan penilaian efektivitas pengelolaan aset, dan pemilihan teknologi di masa depan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) dengan disiplin Requirement pada Fase Inception dan Elaboration. Hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen artifak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Aset TI di Pusdatin.

---

Information system, infrastructure, network, and hardware are information technology asset (IT Asset)s which have to be maintained and to be managed by Data and Information Center (Pusdatin) in order to minimize problems in the future. IT asset management, is not only about how to extend the lifecycle and to operate efficiently but also to consider in strategic aspect. The absence of IT assets information results poor IT asset management. Pusdatin requires a structured, scheduled, routine asset inventory to overcome this problem.

IT Asset Mangement System (SMATI) used by Pusdatin to collect and to reserve IT asset information. SMATI also provides decision support capability through analytical data. It can be used as a management decision support (bottom-up) in monitoring, assessing the effectiveness of asset management, and technology selection in the future.

This research is designing the system requirements specification information system using the Rational Unified Process (RUP) with Requirement discipline in Inception and Elaboration phase. The results of this study are in the form of a document artifacts that represent the needs of IT Asset Management Information System."

"Pemerintah Kabupaten Agam terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan SI/TI yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI dan perbaikan e-government yang lebih baik di masa depan. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan portofolio aplikasi masa depan dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Agam. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu lima tahun. Dengan adanya rencana strategis SI diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Agam.

---

The Agam Regency Government continues to strive to improve the service function to the community by utilizing IS/IT that is in line with the vision and mission of the Agam Regency Government. The main problem currently faced by the Agam Regency Government is the lack of utilization of IS/IT to support its vision and mission as well as all of its business processes. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan as a reference for IS/IT development and improvement of e-government in the future. The methodology for preparing the information system strategic plan refers to the Ward & Peppard methodology using several analytical techniques, including value chain, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan's strategic grid. The Ward & Peppard methodology is carried out in two stages, namely the input and output stages. The input stage consists of an analysis of the internal and external conditions of the business and IS/IT. The resulting output stages include formulating an IS strategy, an IT strategy, and an IS/IT management strategy. Then, a draft portfolio of future applications and recommendations for IS/IT development was prepared in the form of an IS/IT road map for the Government of Agam Regency. The IS/IT development roadmap is designed based on the IS/IT development priorities within a five-year period. With the IS strategic plan, it is hoped that it will be able to align the IS/IT strategy with the Agam Regency Government's vision, mission, and business processes."

"Keamanan informasi, terutama di sektor pemerintahan seperti Instansi XYZ, menjadi isu penting di era digital saat ini. Pusat Jaringan Komunikasi sebagai pengelola TIK Instansi XYZ menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001. Tantangan utama yang dihadapi saat ini ialah kesiapan upgrade pengimplementasian sistem manajemen keamanan informasi mengikuti standar ISO/IEC 27001 yang terbaru yaitu versi 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kesenjangan dan memberikan rekomendasi untuk penerapan ISO/IEC 27001:2022 pada layanan VSAT, LAN, Website Utama, dan Email di Pusat Jaringan Komunikasi Instansi XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan framework ISO/IEC 27001:2022. Hasil dari penelitian berdasarkan gap analysis menunjukkan adanya 23 kesenjangan yang terdiri dari 10 kesenjangan pada klausul dan 13 pada kontrol annex sehingga direkomendasikan pembaruan maupun perumusan kebijakan, prosedur, atau proses pada masing-masing klausul dan kontrol tersebut. Selain itu, dihasilkan rekomendasi penerapan kontrol ISO/IEC 27001:2022 dan jadwal implementasi. Rekomendasi penerapan kontrol sesuai dengan proses bisnis organisasi yaitu 85 kontrol diterapkan pada ruang lingkup LAN dan email, 90 kontrol pada ruang lingkup website utama, dan 84 kontrol pada ruang lingkup VSAT. Pelaksanaan keseluruhan rekomendasi penerapan ini diharapkan dapat membantu proses transisi dari implementasi ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 di Pusjarkom.

---

Information security, especially in the government sector such as XYZ Agency, is an important issue in today's digital era. The Communication Network Center, as the ICT manager of the XYZ Agency, faces challenges in implementing an information security management system in accordance with the ISO/IEC 27001 standard. The main challenge faced at this time is the readiness to upgrade the implementation of information security management system following the latest ISO/IEC 27001 standard, namely version 2022. Therefore, this research aims to conduct a gap analysis and provide recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001: 2022 on VSAT, LAN, Main Website, and Email services at the XYZ Agency Communication Network Center. This research is qualitative research where data collection will be carried out by interviews, document study and observation. All data that has been collected will be analyzed for suitability according to the ISO / IEC 27001: 2022 framework. The results of the research based on the gap analysis showed 23 gaps consisting of 10 gaps in the clauses and 13 in the annex controls so that it is recommended to update or formulate policies, procedures, or processes in each of these clauses and controls. In addition, recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001:2022 controls and implementation schedules were produced. Recommendations for implementing controls in accordance with the organization's business processes, namely 85 controls applied to the scope of LAN and email, 90 controls to the scope of the main website, and 84 controls to the scope of VSAT. The fulfillment of all implementation recommendations is expected to help the transition process from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022 implementation in Pusjarkom."

"ABSTRAKPengukuran kinerja penting bagi organisasi karena dapat diketahui keselarasan antara pencapaian organisasi dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang berkala akan memastikan bahwa TI dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi top management dan membantu organisasi bertahan serta sukses dalam persaingan bisnis di masa kini dan yang akan datang. pengukuran kinerja antara lain harus verifiable yaitu menyediakan informasi yang menjadi patokan pencapaian, kemudian sebisa mungkin pengukuran kinerja ini mendekati tujuan dari maksud pengukuran serta harus komprehensif yaitu memenuhi semua aspek penting dalam pengukuran kinerja.PT PGN yang diwakili SBU I merasa pencapaian Divisi TI belum sesuai dengan ekspektasi stakeholder yang mungkin disebabkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan belum efektif untuk mengukur kinerja Divisi TI secara komprehensif. IKU saat ini menggunakan pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang diadopsi dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence dan penggunaannya disyaratkan oleh Kementerian BUMN. Terdapat pendekatan lain untuk menyusun IKU yaitu berdasarkan kerangka Balanced Scorecard yang memiliki keunggulan pengukuran yang seimbang antara aspek finansial dan operasional.Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan in-depth interview terhadap pihak terkait untuk mempelajari lebih dalam tentang IKU saat ini dan mengetahui ekspektasi dari pihak-pihak tersebut dalam proses penyusunan IKU berdasarkan kerangka IT BSC dan COBIT 5 yang digunakan sebagai panduan untuk menyusun sasaran strategis berdasarkan visi Divisi TI. Penelitian ini diakhiri dengan analisis perbandingan IKU berdasarkan ketujuh kriteria KPKU dan IKU berdasarkan keempat perspektif IT BSC. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa IKU saat ini belum mampu mengukur kinerja TI secara komprehensif karena belum mengikutsertakan aspek pengukuran kontribusi perusahaan dan orientasi pengguna. Sebagai solusi dalam hal ini, pengukuran kedua aspek tersebut tercakup dalam IKU berdasarkan IT BSC. Kedua perspektif tersebut menjadi IKU saat ini yang menjadi perrmasalahan terkait domain pengukuran kinerja dalam tata kelola TI.

---

ABSTRACT

Performance measurement is important for organizations because it can be seen between the achievement of organizational alignment with the business strategy that has been set. Periodic performance measurement will ensure that IT can be run in accordance with the expectations of the top management and to help organizations survive and succeed in a competitive business in the present and future. performance measurement, among others, must be verifiable that provide information that is to be the benchmark of achievement, then as much as possible the performance measurement approach and objectives of intent must be comprehensive measurement that meets all the important aspects of performance measurement.

PT PGN which represented by SBU I felt the achievement of IT Division has not been in accordance with the expectations of stakeholders that may be due to the Key Performance Indicators (KPI) that have not been effectively used to measure the performance of IT department in a comprehensive manner. KPI is currently using the Assessment Criteria for Performance Excellence approach adopted from the Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence and its use is required by the Ministry of SOEs. There is another approach to prepare KPI is based on the Balanced Scorecard framework which has the advantage of measuring the balance between the financial and operational aspects.

This study was included in the qualitative research, researchers conducted in-depth interviews with relevant parties to learn more about the current KPI and knowing the expectations of the parties are in the process of preparation of KPI based IT BSC framework and COBIT 5 is used as a guide for preparing strategic goals based on the vision of the IT Division. This study concludes with a comparative analysis based on the seven criteria KPKU KPI and KPI based on the four perspectives of BSC IT. This study resulted in the conclusion that the KPI has not been able to comprehensively measure the performance of IT because it has not included the measurement aspects of corporate contributions and user orientation. As a solution in this case, the measurement of these two aspects are included in the KPI based IT BSC. With the addition of this KPI is a solution for problems related to IT governance domains."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi niat perilaku pegawai untuk menggunakan e-learning denganpendekatan Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model).Penelitian ini menguji empat faktor yaitu dukungan organisasi, computer selfefficacy,pengalaman terdahulu dan task equivocality yang diyakini dapatmempengaruhi persepsi kemanfaaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap danniat perilaku pegawai untuk menggunakan e-learning. Responden penelitian iniadalah 150 pegawai Kantor Pusat Direktorat XYZ. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh sikap dan persepsikemanfaatan. Selanjutnya, persepsi kemanfaatan mempunyai pengaruh lebih kuatterhadap sikap terhadap penggunaan e-learning dibandingkan pengaruh persepsikemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsikemanfaatan dipengaruhi oleh dukungan organisasi dan pengalaman, sedangkanpersepsi kemudahan penggunaan terbukti dipengaruhi oleh computer self efficacy.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the factors that influence employees? behaviorintention to use e-learning with applying Technology Acceptance Model. Thisstudy examines four factors: organisational support, computer self-efficacy, priorexperiences and task equivocality that are believed to influence employees?perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes and intention to use elearningsystems. The respondents of this study were 150 employees ofDirectorateXYZ Ministry of Finance?s Head Office. The results of this researchshowed that behavioural intention influenced by attitude and perceivedusefulness. Moreover, perceived usefuleness has stronger influence thanperceived ease of ease to affect attitude. This research also found perceivedusefulness was influenced by organisastional support and prior experience, whileperceived ease of use was influenced by computer self efficacy."

"Knowledge Management merupakan suatu disiplin ilmu yang memfokuskan pada pengelolaan pengetahuan untuk mengurangi terjadinya knowledge loss. Sebuah organisasi yang akan menerapkan Knowledge Management (KM) sebaiknya melakukan pengujian terhadap kesiapan organisasi untuk mengadopsi KM. Kurangnya persiapan pada faktor infrastruktur dan prasyarat lainnya dapat mengakibatkan proses KM kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan dibutuhkan sebuah pengukuran tingkat kesiapan organisasi dalam menerapkan KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Divisi TI, XYZ Group dalam mengimplementasikan KM. Pemetaan Knowledge Management Critical Success Factors dan Knowledge Management Enabler pada Aspek KM (Abstract, Soft, dan Hard) digunakan sebagai metode penyusunan kerangka pikir penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada 83 karyawan Divisi TI, XYZ Group. Metode análisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Divisi TI, XYZ Group berada pada tingkat kesiapan Level 2 (preliminary). Hal ini berarti Divisi TI, XYZ Group belum cukup siap untuk menerapkan KM dalam organisasi.

---

Knowledge Management was been known as a scientific discipline that can improve an organization's ability to reduce the occurence of knowledge loss. An organization that would implement Knowledge Management (KM) should assess organizational readiness level for adopting KM. Lacking proper infrastructure and prerequisites would make KM process unprofitable. A measurement of KM readiness level is needed before implementing the KM in organizations. This study aims to measure the level of readiness of the IT Division, XYZ Group in implementing KM.

Mapping the Knowledge Management Critical Success Factors and Knowledge Management Enablers into the aspect of KM (abstract, soft, and hard) is used as the method of teoritical framework. The data used in this study is derived from the results of a questionnaire to the 83 employees of the IT Division, XYZ Group. Analysis method used is descriptive statistics using SPSS. The results obtained in this study is the IT Division, XYZ Group located at Level 2 readiness level (preliminary). This means that the IT Division, XYZ Group are not quite ready to implement KM in the organization."