Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha BPR tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akibat hukum setelah dicabutnya izin usaha BPR terhadap nasabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Vox Modern Danamitra dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang telah dinilai oleh OJK maka OJK sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan BI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, mencabut izin usaha dari BPR Vox Modern Danamitra dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014. Akibat hukum bagi nasabah penyimpan di Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut.

---

ABSTRACT

This examines about legal aspect in revoke the operating license of the Rural Bank that where such authority formerly contained in Bank Indonesia then on 1 January 2014 moved to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). On 29 January 2014 for the first time the Financial Services Authority revoke the operating license of BPR VOX Modern Danamitra domiciled at tangerang on the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. The problem that arises is how the requirement and procedures for revoke the operating license of rural bank by Financial Services Authority (OJK), then the legal consequences after the revocation of operating license rural bank to customers. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative.

The conclusion of this research is the revocation of the operating license of the BPR VOX Modern Danamitra because the bank could not cope with the difficulties endangering its survival that have been assessed by the OJK, the OJK in accoirdance with article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 jo article 9 paragraph (2) BI regulation No. 7/34/PBI/2005 regarding the subsequent handling of the rural bank under special surveillance, revoke the operating license of BPR Vox Modern danamitra with the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. Legal consequences for customer?s saving in rural bank that has been revoke the operating license in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (?LPS?) as amended by Act Number 7 of 2009 implemented in the form of guarantees executed by LPS on customer deposits BPR."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.

---

ABSTRACT

This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans."

"Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai sistem pengendalian kredit pada BPR Gamon, sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang tumbuh dan berhasil menjadi 3 BPR terbaik di Jakarta. Sistem pengendalian kredit yang dianalisis tidak terpaku pada proses pengendalian saja, tetapi juga pada strategi dan manajemen yang melakukan pengendalian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BPR Gamon menerapkan sistem pengendalian kreditnya ditengah kesulitan BPR di industri Perbankan terkait tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR secara nasional selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Gamon memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem pengendalian kredit melalui strategi, proses pengendalian dan manajemennya sehingga mampu menekan NPL. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa BPR Gamon telah memiliki sistem pengendalian kredit yang sangat baik dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan meningkatkan kinerja perusahaan.

---

This research comprehensively analyzes the implementation of credit control system at BPR Gamon, a growing rural bank that has become one of the top three rural bank in Jakarta. The analysis is not only focused on the control process, but also on the strategy and the management of credit control. The aim of the research is to explain how BPR Gamon applies its credit control system in the middle of rural banks industry difficulty due to high Non Performing Loan (NPL) percentage.

The research shows that BPR Gamon has a high commitment on implementing the credit control system through its strategy, control process, and management so it can reduce the NPL percentage. Finally, the research concludes that BPR Gamon has an excellent and appropriate credit control systems that it could overcome various threats and increase the bank performance."

"Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.

"

"Penelitian ini berusaha melihat pengaruh kompetisi terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat. Terdapat dua perhitungan kompetisi yang dipakai yaitu Indeks Herfindahl-Hirscman dan Jumlah kantor BPR per 100000 keluarga. Sedangkan untuk kinerja dilihat dari nilai ROA untuk melihat profitability dan ratio jumlah rekening kredit (%, population) untuk melihat outreach BPR. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data cross section di 101 kabupaten di provinsi jawa barat, jawa tengah, jawa timur, dan Bali tahun 2011 dengan metode regresi OLS. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh kompetisi pada profitability bersifat quadratik dengan bentuk kurva U sedangkan untuk variabel outreach hubungan bersifat linear dengan arah positif.

---

This research tries to examine the relationship between competition and performance of Bank Perkreditan Rakyat (people’s Credit Bank). Competitions are measured in two ways: Herfindahl-Hirscman Index and number of BPR offices per 100000 Households. As for performance, we use Return on Asset of BPR for profitability and BPR credit’s account (%, population) for outreach. The research use cross section data for 101 municipal in Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, and Bali Province in 2011. Based on our estimation, we find that between competition and profitability there is a quadratic relationship with the shape of U-curve. Meanwhile this relationship is not found in outreach variabel which have positif relationship with competition."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pembiayaan mikro yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) terhadap Perkembangan Keuangan dan Kesejahteraan Ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data agregat pembiayaan BPRS dan BPR, simpanan perbankan, kredit perbankan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan yang ada di 33 provinsi di Indonesia dalam rentang tahun 2011-2021. Metode yang digunakan adalah regresi panel data menggunakan model FEM (robust) untuk dua model (growth dan gini) dan model REM untuk tiga model (depbank, credbank, dan poverty). Hasil penelitiannya adalah rasio pembiayaan mikro BPR berpengaruh negatif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah, rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah, dan ketimpangan, serta tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sementara itu, rasio pembiayaan BPRS berpengaruh positif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah dan ketimpangan, memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dan tidak signifikan mempengaruhi rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan hasil ini dapat menjadi pertimbangan evaluasi dari pengaruh yang diberikan pembiayaan mikro oleh BPR dan BPRS yang ada di Indonesia.

---

This study aims to see the effect of micro financing provided by Rural Banks (BPR) and Islamic Rural Banks (BPRS) on financial development and economic welfare (economic growth, poverty, and inequality) in Indonesia. This study uses BPR and BPRS financing aggregate data, banking deposits, banking loans, economic growth, inequality and poverty in 33 provinces in Indonesia in the 2011-2021 range. The method used is data panel regression using a female FEM (Robust) for 2 models (growth and gini) and brake models for 3 models (depbank, credank, and poverty). The results of this research are the ratio of BPR micro financing negatively affect the ratio of banking deposits to regional income, banking credit ratios to regional income, and inequality, and does not significantly affect economic growth and poverty. Meanwhile, the BPRS financing ratio has a positive effect on the ratio of banking deposits to regional income and inequality, has a negative impact on poverty, and does not significantly affect the ratio of bank credit to regional income and economic growth. It is hoped that these results can be considered by the evaluation of the influence given by micro financing by BPRs and BPRS in Indonesia."

"Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya kepada masyarakat luas

---

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (?LPS?) has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made."

"ABSTRAKSemakin meningkatnya perekonomian dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, telah menjadi pasar yang sangat potensial untuk industri asuransi. Faktor tersebut mendorong banyaknya perusahaan yang ingin bergerak di bidang perasuransian, Salah satunya PT. Asuransi Prisma Indonesia. adapun syarat untuk mendirikan perusahaan asuransi adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dalam perjalanan waktu adakalanya usaha tersebut menemukan kegagalan ataupun kerugian, hal ini juga dialami oleh perusahaan yang bergerak di industri perasuransian, kerugian yang terus menerus mengakibatkan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi rasio kecukupan modal sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bertindak sebagai pemberi ijin usaha kepada perseroan yang bergerak di bidang perasuransian sekaligus bertindak sebagai pengawas. Hal ini dikarenakan Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat yang sangat besar, dengan demikian diperlukan satu instrumen yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha asuransi dan pemegang polis asuransi. Apabila perusahaan terus menerus merugi yang mengakibatkan jumlah hutangnya lebih besar daripada jumlah asetnya, maka ditempulah langkah hukum yaitu likuidasi atau kepailitan untuk mempercepat pendistribusian sisa hasil harta kekayaan kepada para kreditornya. Hal inilah yang dialami oleh PT Asuransi Prisma Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat rasio kecukupan modal, sehingga izin usahanya dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, adapun tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan.

---

ABSTRAKThe growing of economy and the increasing number of Indonesian population have become a potential market for the insurance industry. Those factors are the reason of many companies to move in the area of insurance, one of them is PT. Prisma Indonesian Insurance. As for the requirement to establish an insurance company is a limited liability, in the course of time the business sometimes find a failure or loss, it is also experienced by companies which involved in the insurance industry. As the result, in continuous losses the company is not able to meet the capital adequacy ratio as determined in the Menteri Keuangan, as a conduit to the business license of the company engaged in the field of insurance while simultaneously acting as a guide. This is because the insurance company collects very large amount of public funds. So it requires an instrument that provides protection and legal certainty to the perpetrators insurance and business policyholders of insurance. If the company continued to incur losses resulting in the amount of the debt is greater that the amount of its assets, then liquidation or bankruptcy will be done to accelerate the distribution of the property to the creditors. These problems experienced by PT Asuransi Prisma Indonesia which has a problem to qualify the capital adequacy ratio, so the operating license revoked by Menteri Keungan. The main purpose of bankruptcy proceedings is to expedite the liquidation in order to distribute the assets of the company."