Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank sentral dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat atau social welfare sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, secara kelembagaan disebutkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Salah satu tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagai welfare state, yaitu tugas dan wewenang di bidang moneter tereduksi dan terkendala dengan pengalihan wewenang memperoleh data dan informasi dari bank melalui kewajiban menyampaikan laporan bank kepada Bank Indonesia melalui pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai mengapa data dan informasi bank diperlukan dalam pelaksanaan wewenang Bank Indonesia di bidang moneter dan bagaimana Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di bidang moneter pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state), serta kewenangan lembaga publik menjadi dasar dalam penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang terkait dengan bank sentral.Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan melalui pembuatan keputusan bersama tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya yang diperlukan antara lain dalam rangka memenuhi data dan informasi bank yang diperlukan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang moneter. Dalam penerapan keputusan bersama tersebut masih terdapat isu yang perlu diselesaikan antara kedua lembaga. Jaminan atas pelaksanaan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara kelembagaan disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang memerlukan dukungan dan komitmen dari negara untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan wewenang Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan wewenang di bidang moneter untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

---

ABSTRACT

Central bank in the state administration of Indonesia is a state institution which supports the nation to achieve community's social welfare as defined in the Constitution of Indonesia, namely The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, mentioned institutionally in the Constitution and regulated further in Act Number 11 Year 1999 on Bank Indonesia which had been amended several times with the latest being Act Number 6 Year 2009. One of the tasks and authorities of Bank Indonesia as the central bank in supporting the nation to achieve the purpose of the State as a welfare state, namely the duties and authorities in monetary sector, have been reduced and constrained with the transfer of authority to obtain banks' data and information - through the obligation of banks to submit report to Bank Indonesia - through the enactment of Section 69 of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority.

In line with this, research needs to be done in order to investigate as to why banks' data and information are needed in the enforcement of the authority of Bank of Indonesia in the monetary sector and how Bank Indonesia carry out its authority after the enactment of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. The concept of a State of law and welfare state as well as the authority of public institution form the basis of this study using the doctrinaire approach method by analyzing the regulations, legal decisions, opinions of scholars and research results related to the position, authority, and duties related to the central bank.

The research results show that coordination between Bank Indonesia and The Financial Service Authority which has been accomplished through the reaching of a joint decision on cooperation and coordination in order to support the implementation of the tasks of Bank Indonesia and the Financial Service Authority is an effort that is required among other things in order to satisfy the banks' data and information required by Bank Indonesia in carrying out its duties and authorities in the monetary sector. In the implementation of the joint decision there are still issues that need to be resolved between the two institutions. To warrant the enforcement of the authority of Bank Indonesia as the central bank mentioned institutionally in the Constitution and the legislation requires the support and commitment of the State to provide certainty for the enforcement of Bank Indonesia's authorities in order to implement the monetary authority and furthermore to support the nation to achieve the purpose of the State as set forth in the Constitution."

"Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan di era Bank Indonesia dan OJK. Sejak implementasi UU No. 21 Tahun 2011 tetang Otoritas Jasa Keuangan, kini fungsi pengawasan perbankan menjadi wewenang OJK. Namun, OJK hanya berwenang di bidang microprudential (aspek-aspek yang mengatur mengenai kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank) sedangkan Bank Indonesia tetap berwenang dalam macroprudential yaitu kebijakan yang lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK adalah pendekatan berdasar kepatuhan dan pendekatan berdasarkan risiko. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Indonesia dan OJK menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di era Bank Indonesia dan OJK tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena masih memakai peraturan yang sama.

---

This thesis describes the implementation of the function banking supervision in Bank Indonesia and OJK era. Since implementation law number 21 year 2011 concerning financial services authority, now the function banking supervision became on OJK. However, OJK has only on microprudential supervision (institutional, bank health, prudential principles and bank examination) and Bank Indonesia has macroprudential supervision that lead to an overall analysis of the financial system as a collection of individual financial institutions. Bank Indonesia and OJK used compliance based supervision, risk based supervision and on-site supervision, off-site supervision. This research is qualitative research design an analytical description. The result showed that the implementation on banking supervision in Bank Indonesia and OJK era have not significant difference because they used the same regulation."

"ABSTRACTThe relationship between Monetary Stability and Financial Stability is still ambiguous of whether they are complementing or competing against each other. As financial system develops and comes greater concern for financial stress, this research is aimed to analyze the impact of monetary policy instruments on financial system stability by using world countries samples in the long run. The panel data regression result shows that monetary instability does increase financial instability and the use of Inflation Targeting Framework has the most significant role in reducing financial stress.

---

ABSTRAKHubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan masih kerap didebatkan apakah bersifat komplementer atau saling berlawanan. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan muncul perhatian yang lebih besar terhadap tekanan di sistem keuangan, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dampak dari instrumen-instrumen kebijakan stabilitas monetar terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan sampel negara-negara di seluruh dunia secara jangka panjang. Hasil dari regresi panel data menunjukkan bahwa instabilitas moneter bersifat meningkatkan instabilitas sistem keuangan dan bahwa penggunaan Inflation Targeting Framework memiliki peran tertinggi dalam mengurangi tekanan pada sistem keuangan."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diatur dalam UU. No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta peraturan perubahannya dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta hubungannya dengan Stabilitas Keuangan yang dilandaskan dengan teori dan bentuk koordinasi berdasarkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan kedua, implikasi dari perpindahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilandaskan dengan teori yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: (i) Undang-Undang OJK dan Undang-Undang BI harus membedakan secara jelas mengenai microprdential supervision dan macroprudential supervision; dan (ii) mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus mempunyai payung hukum yang mendasari protokol koordinasi penanganan krisis sebagai landasan dan juga penyempurna bagi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2011, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

---

This thesis discusses the implication of the transfer function of the regulatory and supervisory of Bank Indonesia with an existence of Law Number 21 of 2011 concerning about Financial Services Authority for financial stability system. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method was used to answer the problems: first, the theory of banking regulatory and supervisory sipulated in Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia and its amendement and Law Number 7 of 1992 on Banking and its amendement towards a financial stability system theory and forms of coordination which are based on Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 2008 on Financial Safety Net and second, the implication of the transfer of regulatory and supervisory functions which based on Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority towards a financial stability system.

The results suggest that: (i) Both of Financial Services Authority and Bank Indonesia regulations have to seperate explicitly between macroprudential supervision and microprudential supervision; and (ii) the mechanism of coordination between authorities on financial system consisting Bank Indonesia, Financial Services Authority, Ministry of Finance, and Deposit Insurance Agency should have legal basis underlying the coordination of crisis management protocols as the foundation and completing the Coordination of Financial System Stability Forum set on Law Number 21 of 2011, therefore Legislative Body has to immediately enforce legislation regarding Financial Safety Net."

"State-owned banks could help stabilize the business cycle if their lending is less procyclical. Such behavior might be driven by stronger reaction to monetary policy, which is likely influenced by government pressure or jawboning. This study investigates the effect of state ownership on lending cyclicality and monetary policy transmission using quarterly bank-level data covering virtually all conventional banks in Indonesia, where centrally state-owned banks are dominant and frequently subject to jawboning. State ownership is found to be associated with lower procyclicality in lending, even countercylicality by some measures, with the effect more pronounced during downcycles compared to upcycles. This might be explained by countercyclicality on their deposit side, which implies that state-owned banks are perceived to be more secure. Finally, there is some evidence that state-owned banks respond more to policy rate, which offers a novel explanation behind their lower procyclicality. These results affirm that some degree of state ownership in the banking system is beneficial for macroeconomic stability.

---

Bank BUMN dapat membantu menstabilkan siklus bisnis jika penyaluran kredit mereka tidak begitu prosiklikal. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh reaksi yang lebih kuat terhadap kebijakan moneter, di mana kemungkinan terdapat tekanan politik. Studi ini meneliti dampak dari kepemilikan negara terhadap siklisitas kredit dan transmisi kebijakan moneter menggunakan data triwulanan tingkat bank yang mencakup hampir semua bank umum di Indonesia, di mana bank BUMN sangat dominan dan dipengaruhi oleh agenda pemerintah. Hasilnya mengindikasi bahwa kepemilikan negara berhubungan dengan prosiklisitas yang lebih rendah, bahkan sampai kontrasiklikal, dengan efeknya lebih kuat saat siklus ekonomi sedang turun. Hal ini mungkin disebabkan oleh sisi deposito yang juga kontrasiklikal, misalnya karena bank BUMN dipercaya lebih aman. Terakhir, terdapat indikasi bahwa bank BUMN merespons lebih terhadap suku bunga kebijakan, yang memberikan penjelasan baru di balik prosiklisitas kredit bank BUMN yang lebih rendah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kepemilikan negara di sektor perbankan dapat bermanfaat bagi stabilitas makroekonomi."

"Industri Perbankan merupakan industri yang sangat ketat aturannya (heavily regulated). Hal ini terkait dengan dengan fungsi perbankan yang sangat penting dalam perekonomian, yakni sebagai lembaga intermediasi dan sebagai media dalam transmisi kebijakan moneter. Sebagai lembaga intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Sementara itu, fungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter terkait dengan kemampuan bank untuk secara langsung merespon kebijakan moneter bank sentral dalam bentuk perubahan tingkat penawaran pinjaman yang disalurkan bank. Mekanisme transmisi melalui perbankan ini dikenal dengan nama jalur pinjaman bank (bank lending channel). Studi ini mencoba untuk membuktikan keberadaan jalur pinjaman bank sebagai salah satu channel dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia, serta untuk melihat pengaruh dari struktur pasar dan karakterisitik bank terhadap efektifitas jalur transmisi tersebut. Untuk tujuan tersebut maka digunakan dua pendekatan yang berbeda, yakni: (1) pendekatan agregat, untuk mengukur pengaruh struktur industri secara keseluruhan, dan (2) pendekatan disagregat, untuk mengukur pengaruh karakteristik bank secara individu. Dengan menggunakan observasi selama periode 1995 hingga 2005 ternyata kedua pendekatan tersebut berhasil membuktikan keberadaan jalur pinjaman bank di Indonesia, lewat pengaruh negatif antara variabel kebijakan moneter dengan variabel nilai kredit perbankan. Konsentrasi terbukti signifikan mempengaruhi jumlah kredit bank dan dapat mengurangi efektifitas transmisi moneter melalui bank lending channel. Sementara itu, karakteristik bank, seperti ukuran, modal, dan kepemilikan bank (asing atau domestik), memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap efektifitas bank lending channel di Indonesia."

"Dalam rangka implementasi kebijakan moneter, Otoritas Moneter harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja perekonomian termasuk mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui berbagai saluran ke sektor ril perekonomian. Setidak-tidaknya terdapat lima saluran transmisi kebijakan moneter yang dikenal scat ini. Dalam penelitian ini efektivitas kebijakan moneter melalui perbankan konvensional dan perbankan syariah dipelajari dalam kerangka saluran transmisi pinjaman bank (bank lending channel). Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari bulan Oktober 2000 s.d. Maret 2005. Variabel-variabel yang digunakan mewakili variabel kebijakan moneter, variabel neraca bank syariah, variabel neraca bank konvensional dan variabel nilai tukar serta variabel sektor ril perekonomian.Setelah dilakukan pengujian data dan model, dapat disirnpulkan bahwa model ekonometrika yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Model Vector Error Correction (VECM). Pengujian lanjutan seperti uji kausalitas atau uji eksogenitas menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam model VECM yang dibangun terdapat delapan variabel endogen, yaitu: LSBI, LDEPO, LSEK, LKRED, LDIM, LNBHP, LIHK dan LNT, dan dua variabel eksogen, yaitu: LPDB dan LSKS. Selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik setelah dilakukan proses pengukuran dan pembandingan efektivitas kebijakan moneter antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:1. Kebijakan moneter (suku bunga SBI) mempengaruhi variabel-variabel neraca bank konvensional (suku bunga kredit, suku bunga deposito dan jumlah sekuritas yang dimiliki).2. Pengaruh kebijakan moneter (suku bunga SBI) terhadap variabel neraca bank syariah terbatas pada tingkat bagi basil deposito investasi mudharabah.3. Variabel neraca bank konvensional (suku bunga kredit) mentransmisikan kebijakan moneter (suku bunga SBI) ke variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen.4. Variabel neraca bank syariah tidak mentransmisikan kebijakan moneter (suku bunga SBI) ke variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen.5. Kebijakan moneter (suku bunga SBI) mempengaruhi variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen.6. Bank konvensional dan bank syariah tidak bersifat independen.7. Variabel-variabel neraca bank syariah mempengaruhi variabel neraca bank konvensional. Sementara variabel-variabel neraca bank konvensional tidak mempengaruhi variabel-variabel neraca bank syariah.8. Kebijakan moneter melalui bank konvensional lebih efektif daripada melalui bank syariah.9. Pengaruh kebijakan moneter (suku bunga SBI) terhadap bank konvensional (suku bunga kredit) amat sangat kecil sehingga kebijakan moneter cenderung kurang efektif.Sebagai penutup, hal-hal yang dapat disarankan berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Dalam penetapan target indikatif suku bunga SBI, Otoritas Moneter disarankan untuk lebih menitikberatkanperhatian pada suku bunga kredit daripada suku bunga deposito. Pertimbangannya adalah setidak-tidaknya terdapat 12 saluran pengaruh suku bunga SBI terhadap variabel-variabel neraca bank konvensional dan syariah, variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonomian (indeks harga konsumen) melalui suku bunga kredit, sementara suku bunga deposito sama sekali tidak mentransmisikan kebijakan moneter ke variabel-variabel lainnya.2. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa walaupun suku bunga kredit mentransmisikan suku bunga SBI ke nilai tukar dan indeks harga konsumen, namun pengaruh suku bunga SBI terhadap suku bunga kredit amat sangat kecil sehingga Otoritas Moneter perlu meningkatkan upaya untuk menyempurnakan prosedur operasi moneter yang saat ini diterapkan danlatau mencari piranti-piranti moneter alternatif yang dapat menggantikan posisi SBI sebagai piranti moneter utama.3. Perlu dilakukan penelitian lebih ]anjut mengenai hubungan kausalitas antara suku bunga deposito dan suku bunga kredit bank konvensional dengan tingkat bagi hasil deposito investasi mudharabah dan nisbah bagi basil pembiayaan bank syariah, mengingat penelitian ini menghasilkan puzzle yang sulit dijelaskan dimana variabel neraca bank syariah mempengaruhi variabel neraca bank konvensional dan sebaliknya variabel neraca bank konvensional tidak mempengaruhi variabel neraca bank syariah."

"Mencapai cita cita menuju Indonesia Emas 2045 akan menjadi tantangan, tetapi itu adalah tujuan yang patut diperjuangkan. Dengan berinvestasi di bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warganya. Selain itu, untuk mewujudnya membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ini juga akan membutuhkan komitmen yang kuat untuk reformasi dan inovasi. Dari sisi kebijakan (moneter), salah satu elemen penting dalam jangka kaitannya dengan independensi bank sentral adalah komitmen untuk stabilisasi harga (price stability). Tingkat harga yang stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang maksimum."

"Krisis keuangan global tahun 2008 silam menarik perhatian berbagai pelaku pasar atas berbagai kebijakan moneter yang diterapkan untuk menstabilkan pasar saham dan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi moneter dari negara-negara maju tersebut berdampak pergesaran investasi secara global ke negara-negara berkembang dan menciptakan ketidakstabilan pasar termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi moneter domestik dan kondisi moneter internasional terhadap likuiditas saham yang menjelaskan kestabilan pasar keuangan di Indonesia pada tahun 2007-2013. Penelitian ini melakukan estimasi dengan panel fixed-effect model dengan tujuan menangkap karakteristik individual saham dalam pengaruhnya terhadap likuiditas. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moneter domestik ekspansif yang direpresentasikan oleh Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dapat efektif meningkatkan likuiditas saham. Namun, kondisi moneter internasional yang direpresentasikan oleh Federal Funds Rate masih belum dapat dibuktikan hubungannya terhadap likuiditas saham di Indonesia. Selain itu, karakteristik individual saham terbukti mempengaruhi likuiditas saham secara signifikan. Imbal hasil saham berpengaruh positif, volatilitas saham berpengaruh negatif, sedangkan kapitalisasi pasar emiten saham juga berpengaruh positif.

---

The recent global financial crisis in 2008 has been under the spotlight by monetary policy interventions to stabilize the stock market and the economy as a whole. Monetary conditions from developed countries has impacted global shift in investment to emerging markets countries and created financial market instability, including in Indonesia. This study is aimed to analyze the influence of domestic monetary conditions and international monetary conditions on stock liquidity which explains the stability of financial markets in Indonesia in 2007-2013. This study is estimated by panel fixed-effect model to also capture the characteristics of individual stocks in its effect on liquidity.

This study results suggest that the domestic expansionary monetary policy which is represented by the Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) can effectively improve stock liquidity. However, the influence of international monetary conditions, represented by the Federal Funds Rate, to stock liquidity in Indonesia still can not be proven. In addition, the characteristics of individual stocks are proved significantly affecting stock. Stock returns affect positively, stock volatility affects negatively, while the market capitalization of listed stocks also have positive influence."