Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan keuangan suatu bank berupa penekanan likuiditas harus ditangani dengan cara meminimalkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga tetap memperoleh kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada sistem perbankan dan menjaga perekonomian secara keseluruhan. Penerapan kebijakan bail-in sebagai private sector resolution untuk alternatif penanganan bank bermasalah selain bail-out, melalui konversi sumber dana bank menjadi modal dengan tujuan meminimalisir biaya fiskal yang harus ditanggung oleh otoritas yang berwenang memerlukan penelitian terkait sumber dana bank yang dapat dikonversi dan implikasi hukumnya apabila diterapkan saat ini. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, usulan penerapan kebijakan bail-in harus selaras dengan asas kebebasan berkontrak dan tetap dapat memberikan perlindungan hukum khususnya kepada nasabah sebagai konsumen bank.Simpanan atau dana pihak ketiga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank pada dasarnya dapat dikonversi menjadi modal sepanjang terdapat persetujuan dari nasabah selaku pemilik simpanan atau dana pihak ketiga tersebut. Simpanan atau dana pihak ketiga yang dapat dikonversi adalah yang digolongkan sebagai simpanan yang tidak dijamin pembayarannya (unsecured debt) oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena secara hukum belum memperoleh jaminan atau pertanggungan. Selain itu, pinjaman subordinasi dari pihak terafiliasi yang dianggap turut bertanggung jawab atas pengelolaan bank dapat dikonversi menjadi modal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan bank yang bersangkutan. Namun demikian, penerapan kebijakan bail-in berupa konversi saat ini belum dapat dilakukan karena belum terdapat peraturan yang mengatur serta perjanjian atau kontrak penyimpanan dana antara bank dan nasabah tidak secara jelas menyebutkan adanya ?klausula konversi?.

---

ABSTRACT

The financial problems of a bank in the form of liquidity suppression should be addressed by minimizing the impact of the damage that can be inflicted against the financial system stability, allowing the system to maintain its depositors trust in the banking system and to maintain the economy in its entirety. In addition to the bail-out policy, the implementation of the bail-in policy being a private sector resolution, as an alternative for the handling of troubled banks, through the conversion of bank?s funds into capital for the purpose of minimizing fiscal costs borne by the authority, requires research on the source of funds of banks that are convertable and its legal implications of its application. In order to amend Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998, the proposed implementation of the bail-in policy shall be concordant with the principle of freedom of contract and able to provide legal protection, in particular to customers as banking consumers.

In principal, deposits or third party?s funds, as the bank?s largest, most reliable source of fund are convertable into capital as long as the bank obtained customer?s consent as the owner of such deposits or third party funds. Deposits or third party?s funds that can be converted are ones which are classified as unsecured debt by the Indonesia Deposit Insurance Agency, because by law, such funds are not guaranteed or insured. In addition, subordinated loans from affiliated parties that are considered to be partly liable for the bank?s management can be converted into capital as a form of accountability for the management of such bank. However, the implementation of the bail-in policy in the form of conversion is presently inapplicable because there are no regulations governing such matter. In addition, existing agreements or contracts between the bank and the customer on fund savings does not clearly state the existence of "conversion clause"."

"Indonesia merupakan negara yang sistem finansialnya sangat bergantung kepada sektor perbankan. Sebelum adanya konsep  , konsep  digunakan sebagai upaya penanganan permasalahan Bank Sistemik. merupakan suatu konsep baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturandan implementasi sebagai upaya penanganan permasalahan Bank Sistemik di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dalam bentuk yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau  Write Down Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap. Implementasi bail-in  dilakukan oleh Bank Sistemik dimulai saat Bank telah mencapai  trigger level  yang telah ditentukan.  Trigger level  merupakan tingkatan dimana opsi pemulihan ( recovery options mulai dilaksanakan. Implementasi  melihat indikator apakah yang bermasalah dan menggunakan segala upaya yang dilakukan oleh Bank sendiri. Indonesia memerlukan penyusunan pengaturan rencana resolusi resolution plan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan pengedukasian kepada masyarakat mengenai Bank Sistemik.  Indonesia is a country where its financial system is depending on the banking sector. Before the bail-in concept, the bail-out concept was used as an effort to handle the problem of Systemic Banks. Bail-in is a concept that existed after the enactment of the Law Number 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Management. This research will discuss about bail-in regulations and the implementation of bail-in as an effort to handle the problem of Systemic Banks. In this research, the author uses the normative juridical approach in the form of descriptive research typology, and the type of data used is secondary data supported by interviews. Bail-in has been regulated by the Law Number 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Management, Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017 concerning Recovery Plan for Systemic Banks and Financial Services Authority Circular Letter Number 20/SEOJK.03/2016 concerning Feature of Conversion into Ordinary Shares or Write Down of Additional Tier 1 and Tier 2 Capital Instruments. The bail-in implementation is carried out by the Systemic Bank starting when the Bank has reached the specified trigger level. Trigger level is the level at which recovery options begin to be implemented. The bail-in implementation looks at what indicators are problematic and uses all the efforts made by the Bank itself. Indonesia requires the preparation of a resolution plan arrangement by the Indonesian Deposit Insurance Corporation and the provision to the public regarding Systemic Banks."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan bail-in sebagai salah satu resolusi bank sistemik. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturan mengenai opsi resolusi bagi bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Metode penelitian yang dugunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturan mengenai tingkat kesehatan bank, yang berpengaruh kepada permasalahan solvabilitas suatu bank sistemik, sehingga harus diselesaikan dengan opsi resolusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, terdapat satu tambahan resolusi yang dapat digunakan yaitu bail-in. Bail-in merupakan upaya untuk menyerap kerugian bank dan melakukan rekapitalisasi bank dengan cara menghapuskan sebagian/seluruh kewajiban dan/atau mengubah sebagian/seluruh kewajiban menjadi modal. Bail-in merupakan kebalikan dari bail-out. Bail-out menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan bank sistemik. Namun, dalam prakteknya menimbulkan moral hazard dan dinilai tidak efektif. Hal tersebut yang melandasi dibentuk resolusi bail-in. Diharapkan, dengan resolusi bail-in ini, bank sistemik lebih mandiri dan berhati-hati terhadap kinerja perusahaannya. Regulasi terkait dengan pelaksanaan bail-in harus segera dibentuk, agar terdapat kejelasan hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the implementation of bail in as one of systemic bank rsquo s resolution. Discussion issues in this study is about the resolution option for systematically important bank which suffering from solvability problem. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data as the main data source. Based upon the issue on regulation concerning about the bank rsquo s health, which affect to bank solvability problem. The problem must be solved with resolution option. Based on Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan law No. 9 of 2016, added one of resolution option. The resolution option is known as bail in. The essence of bail in is the idea that some senior creditors of a bank should, in certain circumstances, have part of their claim against the bank written down in wholly or in part, after the write down of lower ranking subordinated claims and equity. Bail in is in reverse of bail out. Bail out use APBN public funds to solved systematically important bank rsquo s problem. But, in practice bail out inflict moral hazard and ineffective. There is the fundamental reason for the government to create the bail in resolution. Bail in expected to make systematically important bank more settle and concern with their company performance. The regulation related to the implementation of bail in should be formed, for the clarity of the law."

"Kajian tentang Pusat Sumber Belajar (PSB) yang berbentuk lembaga layaknya perpustakaan namun memiliki peran yang lebih luas karena merupakan pusat kegiatan yang terorganisasi...."

"Tesis ini membahas hubungan antara kebijakan Modal Bcrsih Discsuaikan dan Pengelolaan Rekening Terpisah Pialang Beljangka yang ditetapkan pemerintah terhadap usaha perlindungan dana nasabah. Pialang Berjangka harus memiliki reputasi keuangan yang baik dan integritas bisnis yang tinggi serta profesional mcngingat bahwa Pialang Beqjangka dalam kegiatannya mengelola dana masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Pcnclitian ini adalah penelitian kuantitatif dcngan menggunakan data primer. Hasil penelitian menyarankan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap dana nasabah, Pialang Berjangka hams mempertahankan nilai Modal Bersih Disesuaikan, serta mengelola Rekening Terpisah.

---

The focus of this study is examining of relationship between application the adjusted net capital policy and management of Segregated Account li'om Futures Trade Brokers towards the protection of customer’s iimds. Futures trade brokers was necessary to possess good financial reputations and high business integrity as well as professional considering that the fixture trade broker in their activities were to manage the society’s funds which were huge. The method of this research is quantitative with use the primary data. The researcher suggests that for increasing the protection of customer’s timds, fixtures trade brokers was necessary to maintain the value of adjusted net capital and maintain the Segrcgated Account."

"Dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, dinyatakan bahwa sebagai infrastruktur pemberdaya yang mampu meningkatkan daya guna infrastruktur lainnya (meta infrastruktur), telematika menjadi prasyarat penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu langkah strategis dalam mempercepat penguasaan teknologi informasi dan mengurangi pembajakan perangkat lunak, beberapa instansi Pemerintah di Indonesia telah mendeklarasikan gerakan untuk menggunakan Free/Open Source Software (F/OSS) sebagai alternatif dari perangkat lunak berlisensi. Di tingkat Pemerintah Daerah, salah satu daerah yang secara aktif mengadopsi dan memanfaatkan F/OSS di lingkungan instansinya adalah Pemerintah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penghematan biaya serta manfaat yang diperoleh sebagai dampak dari kebijakan penggunaan F/OSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Fokus penelitian dibatasi pada kebijakan penggunaan F/OSS terkait dengan aplikasi perkantoran dan sistem operasi yang digunakan pada komputer administrasi perkantoran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan menggunakan metode information economics, hasil analisis terhadap aspek finansial, menunjukkan bahwa Return on Investment (ROI) yang dihasilkan sebesar 362% dan masuk dalam kategori skor 2 (dari skala 0-5). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi F/OSS, memberikan manfaat yang cukup besar pada efisiensi anggaran belanja pihak Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya di sektor teknologi informasi. Secara keseluruhan, skor akhir dari information economics bernilai positif (nilai 54 dari skala -25 sampai 95), yang menunjukkan bahwa aspek manfaat mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai biaya.

---

In the document Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) 2011-2025, stated that telematics as meta infrastructure that able to improve the performance of other infrastructures, becomes an important prerequisite for supporting the sustainability of economic growth. As a strategic step to accelerate the mastery of information technology and reduce software piracy, some government agencies in Indonesia have declared the movement to use Free/Open Source Software (F/OSS) as an alternative to proprietary software. At the local government level, one of the Municipal Government that actively adopt and use F/OSS in their institution is Municipal Government of Pekalongan.

This study analyze the cost savings and benefits impact of the F/OSS adoption policy in the Municipal Government of Pekalongan. The focus of this research is limited to the F/OSS adoption policy related to office applications and the operating system used on computers in the administrative office unit.

By using the method of information economics, the analysis of the financial aspect shows that the Return on Investment (ROI) generated by 362%, in the category score of 2 (scale of 0-5). This suggests that migration policy F/OSS, provide considerable benefits to the efficiency of Municipal Government of Pekalongan budget, specially in the information technology sector. Overall, the final score of information economics shows the positive score (54 scale of -25 to 95), indicating that the value benefits aspect greater than the value of the costs."

"ABSTRAK Seiring dengan berlakunya Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun,ada tuntutan profesionalisasi dalam pengelolaan kekayaannya. Hal ini merupakantantangan bagi Dana pensiun untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalamperencanaan serta dalam implementasi dari perencanaan investasi tersebut. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyelenggarakan Program Pensiunluran Pasti (PPIP) dengan pilihan dan resiko investasi ada pada peserta. Namun demikianpenyelenggara DPLK ini tentunya mempunyai tanggung jawab untuk memberikanpilihan-pilihan portofolio investasi yang optimal bagi berbagai jenis tingkat toleransiresiko dari para peserta. Penentuan kumpulan portofolio investasi yang efisien dikaji melalui pendekatanMarkowitz. Dengan pendekatan Markowitz portofolio-portofolio yang efisien adalahportofolio-portofolio yang menjanjikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan portofolio-portofoliolain yang memiliki kandungan risiko yang sama. Atau portofolio-portofolioinvestasi yang mengandung konskuensi risiko yang lebih rendah dibandingkanportofolio-portofolio yang lain dengan imbal hasil harapan yang sama Dalam kajian ini aplikasi metode tersebut dilakukan dengan langkah-langkahsebagai berikut: Menaksir imbal hasil dan resiko investasi dari berbagai jenis aset beresiko yangakan direncanakan masuk dalam portofolio. Menentukan satu jenis aset bebas resiko dengan imbal hasilnya. (Pada tulisan inideposito dianggap sebagai aset bebas resiko, namun melihat perkembanganinstrumen investasi pilihan tersebut bisa saja berubah) Proses estimasi variansi dan covariansi dari kandidat-kandidat portofolio, denganmemaksimumkan problema Untuk mendapatkan kumpulan portofolio yang efisien (memaksimumkanproblema studi ini menggunakan teknik optimasipemrograman kuadratik. Penghitungan komposisi investasi pada masing-masingaset dengan pemrograman kuadratik dijalankan dengan bantuan subprogramSOLVER pada perangkat lunak EXCEL. Penghitungan portofolio yang optimal dilakukan untuk berbagai tingkat toleransirisiko investor. Tingkat toleransi risiko investor di urutkan dari nol denganinterval tambahan sebesar 0,25. Penentuan nilai toleransi risiko dibuat secaraarbitrer sekedar untuk mewakili sikap kelompok investor tertentu terhadapperimbangan imbal hasil dan risiko Dengan sejumlah x tingkat toleransi resiko, maka akan terbentuk sejumlah xportofolio yang optimal yang mengandung : lmbal hasil harapan, deviasi (resiko),jenis dan bobot aset yang membentuk portofolio. Hasil tersebut dapat dibuatkan sebagai pedoman dalam memberikan pilihan portofolioinvestasi bagi peserta DPLK. Namun masih ada masalah yang tertinggal dan perlu untukkajian selanjutnya, yaitu mengukur tingkat toleransi dari peserta. Dari pilihan investasi yang disajikan oleh DPLK Bank BNI pada saat ini, yangmerupakan kombinasi antara aset bebas resiko dalam hal ini deposito dan aset beresikodalam hal ini obligasi, terdapat kesan bahwa konsep itu dilatarbelakangi oleh MetodeMarkowitz. Hanya saja metode tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya, sepertipemilihan jenis obligasi dan proporsinya tidak mempunyai patokan. Patut diduga hal itudisebabkan usia DPLK yang relatif mudah sehingga pada saat pendirian jelas MetodeMarkowitz belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena akumulasi dana masihrelatif kecil. Melihat jumlah peserta dan jumlah dana sampai dengan saat ini, bahwaaplikasi Metode Markowitz secara menyeluruh seperti proses dalam tulisan ini sudahmemungkinkan. Sedangkan pilihan jenis aset investasi dapat disesuaikan denganperkembangan."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Tujuan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peluang DOAJ sebagai alternatif sumberpembelajaran terbuka di masa pandemi. Metode. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu studiliteratur. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelusuran pustaka, peluang DOAJ sebagai OER dimasa pandemi dapat dilihat berdasarkan karakteristik DOAJ yang bersifat digital,online, gratis, danbebas dari pembatasan hak cipta dan perizinan. Simpulan dari penelitian ini adalah DOAJ memilikipeluang untuk dijadikan sebagai alternatif sumber pembelajaran terbuka di masa pandemi karenakarakteristiknya yang mendukung dengan upaya pencegahan penularanCovid-19. Menilik padapeluang DOAJ sebagai alternatif OER di masa pandemi, tidak menutup kemungkinan bahwapemanfaatan DOAJ sebagai alternatif OER akan terus berkembang setelah masa pandemi. Olehkarena itu, kajian lanjutan mengenai tingkat keterpakaian DOAJ sebagai alternatif OER ataupuntingkat kesesuaian DOAJ dengan kebutuhan informasiuserakan menjadi kajian yang menarik untukditeliti pada penelitian selanjutnya"

"Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalampolitik melaluie-participation. Petisionlinemerupakan salah satu bentuk darie-participation. Penandatanganan petisionlinemelalui Change.org Indonesia semakin populer di Indonesia, akan tetapibanyak petisi yang hanya memperoleh sedikit dukungan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor pada domain informasi, sumber informasi, dan motivasi personal yang mempengaruhi niat orang untuk menandatangani petisi online. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuisioner kepada para pengguna internet yang pernah menandatangani petisi di Change.org. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh responden penelitian sejumlah 211 orang yang kemudian dianalisis dengan menggunakanCovariance Based SEM(CB-SEM) dengan bantuan aplikasi IBM Amos v22. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwaattitudepengguna dipengaruhi olehsource credibility, argument quality, altruism, danpersonal relevance. Attitudeyang positif akan mendorong pengguna internet untuk menandatangani petisionline.

---

The development of technology made citizen could participate in politics through e-participation. Online petition is a kind of e-participation. Petition signing through Change.org increasingly popular in Indonesia, but many petitions is signedonlyby a fewpeople. This study aimed to analyzefactors in the domain of information, source of information, and personal motivation. This research conducted on quantitative approach through questionnaire to whom that have signed petitiononChange.org. After data collection,we got 211 respondentsin total. Thedata were analyzed byIBM Amos v22 applicationusing Covariance Based SEM (CB- SEM). Results from this study is attitude was influenced by source credibility, argument quality, altruism, and personal relevance. Positive attitude will encourage internet users to sign an online petition."