Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, pada tanggal 31 Maret 2015 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam PBI tersebut diatur bahwa setiap pihak, baik perorangan maupun badan usaha, wajib menggunakan rupiah dalam tiap transaksi tunai maupun non tunai di dalam wilayah Republik Indonesia. Terhadap kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana yang diatur oleh PBI Nomor 17/3/PBI/2015, terdapat keberatan dari sejumlah pihak terutama dari sektor energi. Hal ini disebabkan oleh adanya karakteristik khusus dalam industri energi sehingga sebagian besar kontrak kerjasama di bidang tersebut masih menggunakan dan membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing. Demikian pula halnya dengan industri di sektor minyak dan gas bumi, pada tanggal 23 Juni 2015 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun telah mengajukan surat permohonan diberikannya pengecualian terhadap implementasi PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Yang kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 17/573/DKSP tanggal 1 Juli 2015, berisikan bahwa Bank Indonesia sepakat dengan road map pemenuhan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah yang disampaikan oleh SKK Migas dalam 3 (tiga) jenis kategori dan memberikan jangka waktu penerapannya paling lambat 30 September 2015 untuk kategori yang harus menggunakan rupiah. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K-KKS) perlahan-lahan menyesuaikan seluruh kegiatan usahanya dengan ketentuan PBI No. 17/3/PBI/2015, antara lain penyelenggaraan tender, perpanjangan atau pembaharuan kontrak dengan para kontraktornya. Namun demikian, masih terdapat kendala pada kontraktor dari K-KKS, terutama untuk jenis kontrak lumpsum, karena ada beberapa material dan peralatan yang hanya tersedia di luar negeri dan harga ditentukan dalam mata uang asing, sehingga kontraktor pada saat menentukan nilai kontrak harus dapat memperkirakan dengan sebaik-baiknya nilai tukar yang sekiranya berlaku pada saat pembayaran terhadap vendor asing tersebut dilakukan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak terkait guna melengkapi hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

ABSTRACT

In the framework to achieve the stability of the Indonesian Rupiah currency, on March 31, 2015, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015 regarding the Mandatory Use of the Indonesian Currency in the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing regulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 regarding Currency. The said Bank Indonesia regulation stipulates that any party, individual or business entity, shall mandatorily use the Indonesian Rupiah currency on any cash or noncash transaction conducted in the territory of the Republic of Indonesia. An objection has arisen from various parties as the result of the promulgation of the said Bank Indonesia Regulation number 17/3/PBI/2015, in particular from the energy business sector. This is due to the specific characteristic in the energy business sector in which most of the cooperation contracts in that sector remain using and require the use of foreign currency. Similarly with the oil and gas business sector, on June 23, 2015 the Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK Migas) has applied for an exemption from the application of the Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015. The said application was further approved by Bank Indonesia through its Letter Number 17/573/DKSP dated July 2015, which stipulates among others that Bank Indonesia could agree to the 3 (three) categories for the fulfilment of mandatory use of Indonesian Rupiah currency as set out in the road map and further grants an extension for the fulfilment of such obligations by no later than September 30, 2015 for the category that must use Indonesian Rupiah currency. A contractor to the Production Sharing Contract shall gradually adjust its business activities in compliance with the PBI Number 17/3/PBI/2015, among others the tender process, the extension or renewal of the contract with the contractor. However, there are still barriers faced by a contractor to the Production Sharing Contract, in particular to the lump sum contract wherein some of the materials and/or the equipment required under the contract are only available offshore and the price is set in the foreign currency, therefore the contractor to the Production Sharing Contract shall carefully calculating the contract price and foreseeing the exchange rate that nay apply at the time payment to their offshore vendor be made. This thesis is a normative law research. The author conducted interviews with sources of relevant parties in order to complete the research. Data used in this thesis is secondary data consists of primary laws, secondary laws and tertiary legal materials."

"Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Rupiah akan mempengaruhi stabilitas moneter, seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Selain itu, Indonesia pernah kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan dikarenakan dominasi penggunaan Ringgit Malaysia pada kegiatan perekonomian. Jika kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah rendah, maka kedaulatan wilayah Indonesia dapat diragukan. Pemerintah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi keuangan secara tunai di wilayah NKRI dalam rangka menunjang tercapainya stabilitas moneter dan penegakan kedaulatan negara. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dapat berjalan secara efektif dipengaruhi oleh 3 unsur sistem hukum yaitu substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015, struktural hukum yaitu Bank Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum, dan kultur hukum yaitu kebiasaan masyarakat. Penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI berarti mendukung tercapainya stabilitas moneter dan menjaga kedaulatan negara. Saran pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah perbatasan dan membuat regulasi pembatasan nilai transaksi jual-beli mata uang.

---

The level of Indonesian people's trust in the Rupiah will affect monetary stability, as happened during the 1997-1998 monetary crisis. In addition, Indonesia has lost the Sipadan and Ligitan areas due to the dominance of the use of the Malaysian Ringgit in economic activities. If Indonesias public confidence in the Rupiah is low, then the sovereignty of Indonesias territory can be doubted. The government requires the use of the Rupiah in the Indonesian territory as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which states that Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be fulfilled with money, other financial transactions carried out in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study examines the effectiveness of regulating the obligation to use Rupiah in cash financial transactions in the NKRI region in order to support the achievement of monetary stability and the enforcement of state sovereignty. The form of this research is normative juridical with analytical descriptive type. The results of this study are factors that influence the effectiveness of the obligation to use the Rupiah can run effectively influenced by 3 elements of the legal system, namely the substance of law namely Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank Indonesia Regulation Number 17/3 / PBI / 2015, Bank Indonesia Circular Number 17/11 / DKSP/2015, legal structure, namely Bank Indonesia and the Police of the Republic of Indonesia as law enforcers, and legal culture, namely the habits of the people. The use of the Rupiah in every transaction in the NKRI region means supporting the achievement of monetary stability and safeguarding state sovereignty. Suggestions the government must continue to disseminate to the public, especially the people in the border areas and make regulations limiting the value of buying and selling currency transactions."

"ABSTRAKDiundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uangtelah memberikan suatu dasar bagi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Pembuatan undang-undang ini merupakan amanat dari Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang”. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang.Pengaturan Pasal 21 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut telah menimbulkan respon yang beragam dari stakeholders khususnya terkait penerapan pasal tersebut dihubungkan dengan praktek kegiatan usaha perbankan maupun perekonomian antara lain pemberian kredit dalam valas, pasar uang antar bank dalam valas, SKBDN dalam valas, ekspor impor. Adanya potensi permasalahan dilapangan menimbulkan suatu pertanyaan dari stakeholders apa maksud daripada Pasal 21 dan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sejauhmana batasannya, kemudian bagaimana terkait kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telahdilakukan dapat tetap dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan Undang- UndangNomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.Menghadapi permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan (Pemerintah) kemudian melakukan penafsiran terhadap penggunaan uang Rupiah di Undang- Undang Mata Uang hanya terbatas pada transaksi secara fisik (dengan menggunakan uang kartal). Dengan penafsiran ini maka ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi dapat dilaksanakan dan tidak menghambat perekonomian. Namun demikian penafsiran ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi pembayaran di Wilayah KesatuanRepublik Indonesia yang tidak menggunakan uang kartal (non tunai) dapat dilakukan dengan valuta asing. Dalam kaitan hal ini akan disadari adanya kekosongan hukum terkait kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalamtransaksi keuangan non tunai.

---

ABSTRACTThe Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price.The setting of Article 21 jo. Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the Currency had caused varied responses from stakeholders particularly regarding the application of that article linked to the practice of banking operations and the economy, including the provision of credit in foreign currency, money market in the interbank in foreign currency, SKBDN in the foreign currency, and import export. There was a potential problem in the field that raised a question of stakeholders about what was the purpose of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the currency and the extent of the limit, then how about the related business activities that had been done so that could still be implemented without violating the provisions of Act 7 of 2011 about the currency.In facing these problems, the Ministry of Finance (Government) then making interpretation in the use of the Rupiah money in Currency Act that was limited to the physical transaction (using the currency). With this interpretation, the provisions of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on Currency could be implemented and did not obstruct the economy. However, this interpretation raised the consequence that payment transactions in the Territory of the Republic of Indonesia, which did not use currency (non-cash), could use foreign exchange. Related to this matter, it would be realized that there was a law emptiness related to the liability of Rupiah currency use in non-cash financial transactions.The Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price."

"Changing on Indonesian exchange rate system from fixed to dirty floating systems since August 14, 1997, had made rupiah US dollar rate fluctuating freely and achieved its higher rate, like on June 1998 at Rp 14.900/USD. ...."

"Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah dengan harapan akan terlaksana percepatan pembangunan nasional dan membantu jalannya usaha. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta implementasi dan dampak atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Skripsi ini akan menganalisis mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan akan melihat data statistik atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut secara keseluruhan di Indonesia dan pada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi berkat populasinya, namun penggunaan tenaga kerja asing dapat menimbulkan masalah bagi para calon pekerja Indonesia, terutama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu dilihat secara hukum ketentuan yang mengatur serta implementasinya.

---

The use of foreign labor is one of the many tools that various companies or legal entities in Indonesia can use to conduct their businesses, particularly those that operate in upstream petroleum and natural gas activities, which play an important role in the Indonesian economy. The government provides these facilities in the aim that they would help accelerate national growth and corporate operations. As a result, it is critical to grasp the numerous statutory regulations governing the use of foreign workers in upstream petroleum and natural gas operations, as well as the execution and consequences of such usage. This thesis will examine the various laws and regulations that govern the employment of foreign workers, particularly in upstream oil and gas business operations, as well as statistical data on the utilization of foreign workers in Indonesia as a whole and in several specific oil and gas firms. As a result, this study will employ normative juridical methodologies. The research was carried out because Indonesia has a large human resource potential due to its population, but the use of foreign workers can cause problems for prospective Indonesian workers, particularly in upstream petroleum and natural gas business activities, so it is necessary to examine the legal provisions and their implementation."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib. Efektivitas direksi dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan audit eksternal tidak berpengaruh.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board commissionner, director, audit committee effectiveness and external audit (audit fee, audit firm and audit opinion) on mandatory and voluntary disclosure. This research used 142 non financial companies listed on Indonesian Stock Exchange on 2011 and 2012. The result of the test shows that audit firm size has negative significant impact on mandatory disclosure, while board commissionner and director effectiveness have positive significant impact on mandatory disclosure. Board of director and audit committee effectiveness also have positive significant impact on voluntary disclosure, while audit external doesn‟t have significant impact.

"

"Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengakibatkan jangka waktu pengadaan tanah menjadi semakin lama sehingga dapat menghambat program percepatan penambahan cadangan produksi minyak dan gas negara, yang akan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami stagnasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah segera mengembalikan prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah.

---

The thesis contains an analysis about the acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia, a review of the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land and Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest. The research is using juridical normative methods with an exploratorical research typology and qualitative data analysis method.

The results stated that the current procedures to acquire land for the oil and gas upstream business activities refers to the Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest causes a much longer period that could inhibits the acceleration of additional reserves program of the state’s oil and gas, which could cause a stagnation in the oil and gas upstream business activities in Indonesia.

The researcher suggests the government to immediately returned the acquisition of land procedures to the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dari Komite Audit perusahaan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib pada laporan tahunan perusahaan. Penelitian menggunakan sampel 148 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Tingkat kehadiran Komite Audit, Tenure Komite Audit dan proporsi Komisaris Independen tidak ditemukan hubungan yang signifikan.

---

This study aimed to examine the effect of the characteristics or the effectiveness of the Audit Committee on compliance of mandatory disclosure. The study used 148 non financial public companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 as sample. The result of the study shows that, frequency of meetings of Audit Committee has positively associated with level of mandatory disclosure. The level of attendance, Tenure Committee and percentage of Independent Commissioner are insignificant."

"Penelitian ini menggunakan sebuah model untuk menilai dan melakukan pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan analisis discounted cash flow (DCF) dan real options analysis (ROA) secara bersamaan dalam satu analisis. Arus kas dari suatu proyek di masa depan biasanya tidak bisa secara tepat diprediksi, dan oleh karena itu unsur ketidakpastian mengambil peranan penting dalam proses penilaian suatu proyek. Model ekonomi yang saat ini kebanyakan digunakan dalam proses pengambilan keputusan tidak selalu dapat dengan tepat mengindikasikan keuntungan dari suatu proyek. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menambahkan real options analysis ke dalam model ekonomi tersebut. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan sebuah metode yang mengintegrasikan real options analysis dalam analisis dari proyek pengembangan sumur minyak dan gas bumi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai total dari suatu proyek akan berbeda ketika fleksibilitas (opsi manajemen) dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa fleksibilitas turut mengkontribusi penambahan nilai suatu proyek.

---

This study presents a model for valuation and decision making by integrating discounted cash flow (DCF) analysis and real options analysis (ROA) into one analysis. The future cash flow of a project is not usually predictable, and therefore uncertainty plays an important role into the process. Current economic models that support decision making process are not always capable of indicating the benefits of the projects. One way to resolve this is to add real options analysis into the economic model. The work presented on this study describes a methodology that incorporates real options analysis into the analysis of oil and gas field development project.

This study shows that there was a difference in the total value of the projects when

flexibility (Management option) is accounted for. It is also highlighted the different manners that flexibility contributes to the project."

"After years of implementation of the policy, there is an inconclusive opinion of whether a mandatory auditor rotation could improve the independence of auditors, including those working within the public sector, such as BPK. This study intends to empirically test the impact of mandatory rotation towards auditors' independence in fact and in appearance. Additionally, the study examines how auditor satisfaction towards the policy affects their perceived benefits and drawbacks of the scheme. Following a statistical assessment of primary data using the independent-samples t-test, findings show that independence in appearance of auditors would be enhanced as a result of mandatory rotation. The rotation policy, however, could not by itself improve auditors’ independence in fact. Consequently, complementary schemes are needed to preserve the independence in fact of auditors. Further, auditors who have a favorable view of mandatory rotation would assume that the mechanism offers more advantages than disadvantages. On the other hand, unhappy employees would perceive that mandatory rotation brings more adverse effects than positive ones. The vast majority of respondents also believe that the rotation mechanism is necessary to be implemented in BPK. Lastly, a number of valuable respondent inputs aimed to improve the rotation scheme are elaborated in this study."