Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perluasan Cakupan Keuangan Negara yang terdapat didalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebabkan BUMN termasuk kedalam lingkup keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 48/PUU-XI/2013 menguatkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003. Tesis ini membahas mengenai bagaimana keterkaitan antara manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMN dengan risiko kerugian keuangan negara, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan hedging oleh BUMN di Indonesia sebagai manajemen risiko terhadap risiko kerugian Keuangan Negara dan bagaimana perlindungan hukum bagi BUMN yang melakukan transaksi hedging terhadap risiko kerugian keuangan negara dan beberapa doktrin mengenai keterkaitan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan Negara. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini mengungkapkan bahwa belum adanya kepastian hukum secara normatif mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan transaksi Hedging dari risiko kerugian keuangan Negara.

---

State Financial Coverage Expansion contained in Article 2 letter g and i of Law No. 17 Year 2003 on State Finance causing SOEs included in the scope of state finances. The Constitutional Court in its Decision No. 48 / PUU-XI / 2013 strengthens the provisions of Article 2 letter g and i Law 17/2003.

This thesis describes how the relationship between risk management applied by the state with the risk of financial loss to the state, how the arrangements regarding the implementation of hedging by SOEs in Indonesia as a risk management against losses from State Treasury and how the legal protection of SOEs transactions hedging against the risk of financial loss state and some doctrine of the connection losses of state companies with financial losses of the State.

Research using normative juridical method revealed that the absence of normative legal certainty regarding the legal protection of the implementation of a hedging transaction risk of financial loss to the State."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan karenaselisih nilai tukar mata uang asing dalam hal ini yaitu antara mata uang Rupiahdengan US Dollar. Penelitian di khususkan untuk perusahaan BUMN, karenaterkait keluarnya Peraturan Menteri (Permen) yang memberikan kebebasan bagiperusahaan milik negara untuk melakukan transaksi hedging atau lindung nilai.Perhitungan hedging yang akan dilakukan mengacu kepada nilai VaR dariportofolio fuel expense yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia, selanjutnyadengan mengetahui kemungkinan potensi risiko maksimal yang bisa terjadi dalamperiode 1 hari ataupun 1 bulan kedepan, diharapkan PT Garuda Indonesia bisamempersiapkan langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk melakukan atautidak melakukan hedging. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa setelahmelakukan perhitungan VaR dengan simulasi Monte Carlo, penerapan kebijakanhedging yang akan dilakukan bisa jauh lebih mudah, karena memiliki dasar danbenchmark yang jelas didalam pertimbangannya, yang selanjutnya tentu saja akanmenghasilkan penghematan terhadap anggaran.

---

ABSTRACTThis study aims to anticipate the losses incurred due to the difference in exchangerates of foreign currencies in this case is between the Rupiah to U.S. Dollar.Research in dedicated to state-owned companies, as related discharge regulationwhich gives freedom for state-owned enterprises to undertake hedgingtransactions. Hedging calculations to be performed referring to the VaR of aportfolio of fuel expense owned by PT Garuda Indonesia, next to knowing thepossibility of the potential risks that could occur within a maximum period of 1day or 1 month ahead, PT Garuda Indonesia is expected to develop measures andstrategies the right to do or not to hedge. These results prove that after performingthe calculation of VaR with Monte Carlo simulation, hedging policies can bemade much easier, because it has a base and a clear benchmark in its discretion,which then of course will result in savings to the budget."

"Suatu perusahaan eksport dan import yang menggunakan valuta asing dalam melakukan transaksi akan mengalami resiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi keuntungan usahanya, resiko ini dapat dikelola dengan menggunakan lindung nilai (hedging) dengan transaksi derivatif yang bernama callable forward. Callable forward adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan berlaku pada waktu yang akan datang. Produk perbankan ini ditawarkan diluar bursa (over the counter), tujuannya adalah untuk lindung nilai, dibuat berdasarkan perjanjian International Swap Dealers Associations (ISDA) yang terdiri dari Master agreement, schedule dan confirmation. Perjanjian ini berjalan lancar sampai suatu ketika muncul krisis keuangan tahun 2008, dimana USD mencapai Rp. 13.000,-. Dalam perjanjian ada klausula yang merugikan nasabah yang sebelumnya tidak di informasikan oleh bank kepada nasabah. akibatnya perjanjian yang disusun atas transaksi lindung nilai dibatalkan dan perjanjian Callable forward menjadi perbuatan yang melawan hukum dengan mendalilkan bermacam-macam alasan seperti perjanjian tidak seimbang, tidak ada itikad baik, force majeur, penyalah gunaan keadaan. Akibatnya perjanjian dibatalkan oleh pengadilan.

---

An export and import companies that use foreign currency in the transaction will run the risk of changes in foreign currency exchange rates that may affect the business profits, the risk can be managed by using hedging with derivative transactions called callable forward. Callable forward is purchases and sales of foreign currency whose value is determined at the present time and the effect on the future. Banking products are over the counter, the aim is to hedge, made ​​under the contract International Swap Dealers Associations (ISDA), has three section is master agreement, schedule and confirmation.

The agreement running well until one day the financial crisis emerged in 2008, when USD reached Rp. 13,000, -. There is a clause in agreement that harm customers about the risks that were not informed by the bank to its customers. Consequently hedging contract transactions was terminated. Callable forward contract against the law to postulate a variety of reasons such as the contract is not balanced, there is no good faith, force majeure, misuse of state. As a result, the agreement was terminated by the court."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan lindung nilai di BUMN sebagai upaya untuk mencegah risiko fluktuasi nilai tukar. Dalam skripsi ini analisis pelaksanaan lindung nilai dilakukan di PT.PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang berstatus sebagai BUMN. Lindung nilai itu sendiri adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi lindung nilai untuk BUMN dan mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan lindung nilai BUMN yang berlaku di Indonesia mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank. Penelitian ini juga menunjukan bahwa pelaksanaan lindung nilai di PT.PLN (Persero) telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of hedging in a State-owned Enterprises as a prevention of the exchange rate fluctuations risk. The analysis on this thesis was held in PT.PLN (Persero) as one of the State-owned Enterprises. Hedging is a method or technique to reduce the risk that incurred or expected to be incurred as a result of price fluctuations in the financial markets.

The purpose of this research is to know and understand the legal provisions in Indonesia on organizing the implementation of a hedging transaction for State-owned Enterprises and determine a compatibility between a legal provisions and their implementation. The method that used in this research is juridis normative method.

The results of this research is that the provision of hedging of State-owned Enterprises that apply in Indonesia is refers to the regulations issued by the Ministry of State-owned Enterprises No. PER-09/MBU/2013 in 2013 on Public Policy of Hedging Transaction of State Owned Enterprises and Bank Indonesia Regulation No. 15/08/2013 on Hedging Transactions to Bank. The research also shows that the implementation of hedging at PT PLN (Persero) in accordance with existing regulations"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara derivatif lindung nilai dan karakteristik keuangan perusahaan di industri perbankan; serta pengaruh penggunaan derivatif lindung nilai terhadap praktik manajemen laba akrual dalam penentuan strategi income smoothing. Penelitian ini menggunakan data observasi sejumlah 150 firm-years yang terdiri dari 30 bank konvensional selama periode 2011-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang menggunakan derivatif memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar, leverage yang lebih rendah, kesempatan untuk bertumbuh yang lebih tinggi,dan tingkat financial distress yang lebih tinggi; sedangkan tingkat likuiditas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan derivatif.Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa penggunaan derivatif berkorelasi negatif dengan praktik manajemen laba akrual. Penggunaan derivatif menjadi sinyal positif bagi pemegang saham yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki kompentensi dalam mengurangi volatilitas laba, sehingga manajemen tidak memiliki insentif untuk melakukan praktik manajemen laba akrual dalam rangka mengurangi eksposur terhadap risiko dan melakukan perataan laba.

---

The objective of this study is to examine the relationship between hedging derivatives and financial attributes of the banks; and the impact of hedging derivatives on discretionary accruals for income smoothing decision in banking industry. This study uses data from 150 firm-year observations drawn for 30 banks covering 2011 to 2015.

The empirical results show that size, leverage, growth opportunity, and financial distress have significant relationship with hedging derivatives; meanwhile liquidity does not have any significant relationship. Banks that utilise hedging tend to be larger in size and exhibit lower leverage, higher growth opportunity, and higher financial distress as well.

In addition, this study reports that hedging derivatives and earnings management display an inverse relation. Hedging derivatives can be positive signal for shareholders which shows that management has competency to reduce earnings volatility, thus management does not have any incentives to use discretionary accruals in order to mitigate their risk exposure and smooth their earnings."

"Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty."

"Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan komoditi adalah fluktuasi harga. Akibatnya risiko kerugian yang dihadapi oleh petani, produsen dan produsen Ianjutannya menjadi sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko yang dapat mengurangi risiko kerugian akibat perubahan harga. Salah satunya dengan penerapan sistem hedging. Hedging adalah strategi yang dilakukan hedger untuk mengamankan usahanya dari risiko kerugian akibat perubahan harga yang merugikan. Hedger terdiri dari produsen dan konsumen. Harga Emas berfluktuasi sepanjang waktu, sehingga metode peramalan time series diharapkan dapat membantu hedger untuk memprediksi harga Emas.Masalah yang dihadapi adalah:(1) Metode peramalan time series apa yang paling sesuai dalam memperkirakan pergerakan harga komoditi Emas? dan(2) Pada tingkat berapa Hedger harus melakukan hedging?. Tujuan penelitian adalah menentukan metode peramalan time series yang paling sesuai bagi pergerakan harga Emas.Penelitian dilakukan di BAPPEBTI, Bursa Berjangka Jakarta, Aneka Tambang dan Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan ahli perdagangan berjangka dan hedging. Data sekunder berupa serial data dan harga rata-rata bulanan komoditi Emas dari tahun 1971 sampai Pebruari 2003 yang diperdagangkan di pasar fisik London. Alat analisis data menggunakan metode peramalan time series, dan untuk membantu digunakan program Exel 5.0, QSB, Minitab 10 dan EVIEWS Versi 3.0.Pemilihan metode peramalan terbaik untuk harga emas dilakukan secara statistik, serta secara manajemen dan ekonomi. Secara statistik, pemilihan metode peramalan tergantung pada:(a) Pada data (stationer 1 non stationer), dan (b) Efisiensi parameternya. Dapat disimpulkan bahwa metode ARIMA adalah metode peramalan yang paling tepat untuk pola data harga emas karena pola data harga emas adalah pola data non stationer.Pemilihan metode peramalan time series terbaik secara manajerial dan ekonomi mempertimbangkan:(1) Emas merupakan komoditi tahunan yang dapat disimpan.(2) Biaya, kemudahan serta kepraktisan penerapan metode peramalan. Peramalan harga emas dilakukan untuk periode Maret - Desember 2003 dengan mengunakan model ARIMA (1. 1. 1) pada selang kepercayaan 95 pesen. Hasil ramalan harga Emas menunjukkan fluktuasi harga sekitar nilai USD 323.301ons sampai USD 436.22/ons.Berdasarkan hasil ramalan harga emas bulan Maret Desember 2003 dengan menggunakan metode ARIMA (1. 1. 1), produsen harus melakukan hedging di perdagangan berjangka dengan cara menjual kontrak perdagangan emas pada harga USD 358.371 ons dan metutup posisi pada harga terendah yaitu pada bulan Juli 2003. Bagi konsumen, jika kestabilan harga yang diinginkan, maka konsumen akan melakukan hedging dengan cara membeli kontrak perdagangan emas di Perdagangan Berjangka komoditi dengan harga USD 358.371ons dan menutup kontrak pada harga tertinggi, yaitu pada bulan Desember 2003. Hal ini dikarenakan Hedger yang telah melakukan hedging tidak memperoleh keuntungan yang besar sekali dan tidak juga menderita kerugian yang besar pula. Oleh karena itu fluktuasi harga Emas (baik yang menguntungkan maupun yang merugikan) harus diantisipasi oleh produsen dan konsumen dengan melakukan hedging di Perdagangan Berjangka Komoditi.Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sebaiknya Hedger juga menggunakan basis trading, serta melakukan hedging untuk mata uang yang digunakan dalam Perdagangan Berjangka, yang dalam penelitian ini adalah USD."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan lindung nilai atas risiko nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas dengan instrumen derivatif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan variabel Tobin?s Q. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 314 perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Penelitian ini menemukan bahwa dampak dari penerapan lindung nilai tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun pengaruhnya bervariasi tergantung jenis risiko. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan lindung nilai atas risiko nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, tidak menemukan pengaruh penerapan lindung nilai atas risiko suku bunga dan harga komoditas terhadap nilai perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of hedging for foreign currency, interest rate, and commodity price risk on firm value which measured by Tobins?Q variable. The sample used in the study were 314 non-financial firm that listing on Bursa Efek Indonesia in 2012 to 2015. Our findings show that the effectiveness of the hedging is insignificantly to firm value, but varies significantly across the financial risks. For instance, we find that the relationship between foreign currency risk hedging and firm value is significantly positive, but there is no relationship between interest rate and commodity risk hedging to firm value."

"abstrakNilai kredit dan pembiayaan valas dalam rupiah yang disalurkan oleh bank umumdi Indonesia, baik konvensioal maupun syariah, cenderung terus mengalamipeningkatan. Dalam rangka melindungi nilai aset dari risiko nilai tukar, pelakuusaha dapat melakukan Islamic hedging dengan underlying transaksi komoditi(aqd al tahawwuth fi suq al-silah). Tesis ini melakukan simulasi perhitungantransaksi Islamic hedging dengan komoditi dan menganalisis hasilnya agar dapatmemberikan panduan dalam menerapkan lindung nilai. Simulasi dilakukan dengandua asumsi: (i) skenario pertama berupa simulasi Islamic hedging dengan komoditisecara on the spot, yaitu tidak terjadi penahanan kepemilikan sampai dengan jatuhtempo (not held to maturity) dan (ii) skenario dua berupa simulasi Islamic hedgingdengan penahanan kepemilikan komoditi sampai jatuh tempo (held to maturity).Hasil simulasi dua skenario tersebut dibandingkan dengan kondisi yang terbentuktanpa lindung nilai dan ditemukan bahwa potensi saving valas pada skenariopertama relatif lebih baik dan stabil daripada skenario kedua, khususnya pada saatrupiah terdepresiasi dan harga komoditi jatuh. Namun demikian, pilihan skemaIslamic hedging dengan komoditi secara not held to maturity dapat mengundangisu khusus karena tidak terjadi transaksi jual beli komoditi secara riil yang menjadiciri khas transaksi jual beli syariah.

---

abstractThe value of foreign currency credit and financing in rupiah disbursed bycommercial banks in Indonesia, both conventional and sharia, tends to becontinuously improved. In order to protect the value of assets from exchange raterisks, business actors can conduct Islamic hedging with the underlying commoditytransactions (aqd al tahawwuth fi suq al-silah). This thesis simulates thecalculation of Islamic hedging transactions with commodities and analyzes theresults to produce guidelines for implementing hedges. The simulation is carriedout with two considerations: (i) the first scenario consists of simulating Islamichedging with commodities in place, i.e. no holding is held until maturity (not heldto maturity) and (ii) scenario two islamic hedge simulation of commodities up tomaturity (held to maturity). The results of the simulation of the two scenarios arecompared with values made without hedging and it was found that the potential forforeign exchange savings is relatively better and stable in the first scenariocompared to scenario two. However, the choice of Islamic hedging withcommodities not held to maturity can invite special issues because there is no realcommodity buying and selling transactions that characterize sharia sale andpurchase transactions."