Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki peran pendidikan dalam proses perubahan struktural Database yang berisi 10 sektor industri dari 37 negara digunakan untuk menguji perubahan pertumbuhan differensial antar sektor di seluruh negara pada tingkat pendidikan yang berbeda Analisis ekonomi dalam lingkup yang lebih luas dilakukan untuk melihat apakah kegiatan ekonomi bergeser jika tingkat pendidikan suatu negara meningkat terbukti pada sektor manufaktur Perubahan pertumbuhan antara dua sektor digunakan untuk mendeteksi gerakan di seluruh negara dan sektor Jika kesenjangan pada suatu negara tumbuh lebih besar kecepatan transformasi struktural lebih cepat dibandingkan dengan negara negara lain Human Capital Intensity yang ditunjukkan oleh jumlah jam kerja oleh tenaga kerja terampil tinggi digunakan untuk mengkarakterisasi modernitas masing masing sektor Menggunakan nilai tambah dan pertumbuhan lapangan kerja sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi saya menemukan bahwa negara negara dengan tingkat pendidikan tinggi tumbuh lebih cepat ketika mereka beralih ke industri yang skill intensive Namun sekolah yang tidak memadai akan menghasilkan pertumbuhan negatif ketika negara bergeser ke arah sektor yang skill intensive.

---

The objective of this paper was to investigate the role of education in the structural change process 10 sector databases of 37 countries were used to examine the growth differential between sectors across countries with different education levels An economic wide analysis was performed to see whether economic activities shift as education increased based on evidence from the manufacturing sector Differential growth among the two sectors was used to detect movement across countries and sectors As the gap grew larger the speed of structural transformation was faster relative to other countries Human capital intensity indicated by hours worked by high skilled labor was used to characterize the modernity of each sector Using value added and employment growth to proxy economic growth I found that countries with higher education level grow faster when they shift to more skill intensive industry Nonetheless when high exposure to international market takes place the education impaired growth differential which signal that inadequate education may drive to reduction of agregate productivity because of excessive reallocation toward skill intensive sectors may be accompanied by shrinking less skill intensive sectors."

"Proses transisi perekonomian negara berkembang menuju tingkat pendapatan negara maju tidak lepas dari transformasi struktural. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri dan kemudian beralih ke sektor jasa dianggap menjadi pola umum yang telah dialami negara-negara maju Chenery 1960 . Meski demikian, beragam penelitian terkini telah menunjukkan bahwa banyak negara-negara berkembang tidak mengikuti pola yang sama. Negara-negara tersebut mulai beralih dari sektor industri ke sektor jasa sebelum sektor industrinya matang. Penelitian ini mencoba melihat apakah proses transformasi struktural di indonesia telah berdampak baik pada produktivitas dan pertumbuhan.Menggunakan metode productivity decomposition pada tahun 1998 hingga 2014, penelitian ini menemukan bahwa transformasi struktural di Indonesia belum mampu memberikan dampak yang positif perekonomian secara menyeluruh. Setelah Krisis Keuangan Global, sektor-sektor produktif di indonesia mengalami penurunan produktifitas. Tak hanya itu, banyak di antara sektor-sektor tersebut juga mengalami kontraksi dilihat dari pertumbuhan jumlah pekerjanya. Di sisi lain, mayoritas sektor dengan produktivitas rendah yang menyerap banyak lapangan kerja juga merupakan sektor-sektor yang mengalami ekspansi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain jika dilihat dari jumlah lapangan kerja yang terbuat.Penelitian ini juga mencoba melihat faktor-faktor yang mampu menjelaskan fenomena tersebut. Dengan menggunakan data provinsi-provinsi di indonesia dari tahun 2000 hingga 2014, penelitian ini mencoba mencari variable-variabel yang mungkin mempengaruhi arah transformasi struktural. Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan akan sumber daya mineral dan human capital ndash; dua variable yang sering dianggap berpengaruh pada arah transformasi struktural ndash; tidak memiliki pengaruh terhadap rendahnya komponen produktivitas yang disebabkan oleh transformasi struktural di Indonesia.

---

Structural change ndash the process of reallocation of labor to more productive sectors ndash has been one of the key roles in the process of economic development. The pattern of transition from agriculture heavy economies to industry and services has been analyzed in many growth literatures as early as Chenery 1960. But recent empirical works have casted doubts on whether developing countries have been able to continue the same pattern, as many of them have started to reallocate labor away from industry to services before their industry matures. This paper analyzes whether the sectoral structural change in Indonesia has been productivity enhancing.

Using productivity decomposition method from 1998 to 2014, this paper finds that structural change has not been able to generate impact on economy wide productivity. After the global financial crisis, the productivity in high productive sectors declines and many of these productive sectors shrink in terms of employment. At the same time, most of the unproductive sectors that generate large shares of employment are also the ones to expand in terms of employment after the crisis.

This paper also explores possible determinants of the direction of structural change. Using Indonesian provincial data from 2000 to 2014, this paper does not find commodity dependence and human capital ndash two commonly used variables to explain structural change ndash to have significant association with the low structural productivity that is observed in the paper."

"Penelitian ini berfokus kepada perubahan peran ayah dalam masyarakat Jepang modern dikarenakan adanya perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial juga terjadi pada peran dan identitas ayah di Jepang dimana saat ini muncul ayah yang menikmati merawat anak sambil bekerja yang disebut dengan ikumen. penyebutan ikumen sendiri dibuat oleh media dan kemudian didukung oleh pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya ikumen mendapatkan hambatan dari perusahaan dan orang-orang sekitar yang masih menganut sistem patriarki di Jepang dimana mereka masih memiliki pandangan bahwa laki-laki bertugas mencari nafkah dan tidak memiliki hubungan dengan mengurus anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perubahan peran dan identitas ayah di Jepang dengan menggunakan teori perubahan sosial yang digagas oleh Anthony Giddens. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara langsung dengan ikumen yang tergabung dalam NPO Fathering Japan. Penelitian ini menemukan bahwa saat ini sudah banyak ayah yang memiliki keinginan untuk merawat anak atau paternal leave di Jepang meningkat.

---

This research focuses on the changes of father?s role within Japanese modern society due to social changes that happen in the life of people. Social changes also happen in the role and identity of father in Japan where it has now appear the type of father who enjoys caring for children while working which is called ikumen. The term of ikumen itself was made by media, and then in was supported by government. However, within is implementation, ikumen gets hindrance from companies and people who still embrance the patriarch system in Japan where they still hold the view that men are tasked to be breadwinners and have nothing to do with bringing up children.

The purpose of this research is to analyse to changes of father?s role and identity in Japan using social change theory by Anthony Giddens. This research used qualitative method and directly interviewed ikumen who are members of NPO Fathering Japan. It finds that right now there have been many fathers who have the desire to put family first. It is proven by amount of fathers who have taken paternity leave in Japan."

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"

"In Indonesia there were many kinds of martial arts and community breathing exercise but the use of breathing exercise for therapy and maintenance toward healthy, fresh still not optimally implemented. Starting from this, the research to uncover the role of breathing exercise on the change of beta - endorphin really need to be revealed."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri adalah institusi yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kediklatan urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Banyaknya target peserta yang menjadi sasaran kegiatan kediklatan dan sulitnya memperoleh informasi terkait sebaran alumni diklat, menuntut pengadministrasian penyelenggaraan kediklatan berjalan secara cepat dan mudah dengan tetap menjaga keakuratan data peserta dan alumni diklat. Hal inilah menjadi pertimbangan dibangunnya SIDAD. Selama kurun waktu dua tahun berjalan ternyata penerapan SIDAD tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait penyusunan strategi manajemen perubahan penerapan SIDAD. Strategi Manajemen perubahan yang disusun dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja system thinking dan model perubahan 8 (delapan) langkah Kotter dalam menyusun strategi manajemen perubahannya, kemudian dilakukan penentuan prioritas strategi pada setiap langkah Kotter dengan teknik Analyical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini adalah strategi manajemen perubahan yang telah diprioritaskan untuk mendukung kesuksesan penerapan SIDAD di Badan Diklat Kemendagri.

---

Education and training agency of The Ministry of Home Affairs is an institution which provides training for the home affairs related. The high target of prospective trainee and the difficulties in having information related to the alumni, require quick and easy administration process which still pointed on data accuracy of trainees and alumni. This is the fundamental reason for SIDAD development. For two years, SIDAD is not running as expected. Further research is needed regarding to strategic management plan in the change of SIDAD implementation.

The change of strategic management set in this research is using system thinking framework and Kotter's eight changes model in developing the change of strategic management, then strategic priority determination is done in each step of Kotter's using Analycal Hierarchy Process (AHP) technique. The result of this research is the change of strategic management which prioritized for the succeed of SIDAD implementation in Education and Training Agency."

"Tesis ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana kekuatan struktural yang dimiliki India membuatnya mungkin untuk menarik diri dari RCEP, meski di tengah kebutuhan ekonomi untuk dapat menopang situasi kebangkitanya. Menggunakan Teori Kekuatan Struktural, tulisan ini menghadirkan analisa hubungan kekuatan antaraktor internasional yang terlibat dan memberikan penjelasan penarikan diri India dari RCEP menggunakan sudut pandang hubungan kekuatan yang semakin lama terbukti semakin relevan dalam analisa keanggotaan organisasi internasional. Penelitian ini menemukan bahwa alasan penarikan diri India tidak terlepas dari pengaruh hadirnya opsi luar yang dapat merelativisasi nilai barang yang ditawarkan RCEP, sehingga kebutuhan India terhadap sumberdaya material, posisional, dan ideasionalnya sebagai kekuatan ekonomi baru tidak harus terpenuhi oleh RCEP dan posisi RCEP sebagai penyedia barang dapat tergantikan oleh opsi luar tersebut. Tidak hanya merelativisasi RCEP, opsi luar bahkan memberi India potensi daya tawar yang lebih tinggi untuk menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan yang dapat memenuhi kebutuhannya terhadap RCEP di masa depan.

---

This thesis seeks to show how India's structural power made it possible for it to withdraw from RCEP, even in the midst of an economic need to be able to sustain its emerging situation. Using Structural Power Theory, this paper presents an analysis of the power relations between the international actors involved and provides an explanation for India's withdrawal from RCEP using a power relations perspective which has increasingly proven to be increasingly relevant in the analysis of international organization membership. This research finds that the reason for India's withdrawal cannot be separated from the influence of the presence of external options which can relativize the value of the goods offered by RCEP, so that India's needs for material, positional and ideational resources as an emerging economic power do not have to be met by RCEP and RCEP's position as a provider of good can be replaced by these outside options. Not only does it relativize RCEP, the outside option even gives India the potential for higher bargaining power to renegotiate terms that can meet its needs for RCEP in the future."