Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Hak Tanggungan Atas Sekuritisasi Aset Kredit Perumahan di Indonesia, Pemerintah berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 mendirikan lembaga pembiayaan Sekunder Perumahan bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang bagi bank penerbit KPR dan program sekuritisasi aset kredit perumahan. Perlunya dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah bertujuan untuk menelaah kedudukan lembaga jaminan hak tanggungan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan hukum bagi investor apabila terjadi wanprestasi oleh debitur KPR beserta kendalakendalanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum karena dilakukan penelitian terhadap hukum positif tertulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedudukan jaminan hak tanggungan dalam Perjanjian kredit tidak mempengaruhi eksekusi apabila debitur wanprestasi, karena pada dasarnya jaminan hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pemberian KPR antara Penerbit KPR dengan debitur KPR, serta berdasarkan asas dari lembaga jaminan hak tanggungan Droit de suit, bahwa jaminan hak tanggungan tetap mengikuti objek jaminan KPR, meskipun telah beralih ke kreditur baru yakni pihak investor. Dengan demikian apabila terjadi kredit macet atau cidera janji oleh nasabah KPR, maka yang akan dieksekusi adalah hak tanggungan atas objek KPR.

---

This thesis discuss about Judicial Review of Indonesian Security Rights Over Land on Asset Securitization of Housing Credit in Indonesia. PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) established by Government based on Perpres No.19 tahun 2005 with the purposes to raise funds on housing. PT. SMF activities cover of lending mid/long term housing loan to Banks who provide housing loan and to manage the program of the asset securitization of housing credit. The need to research the implemantion of the process asset securitization of housing credit program is to analyze the legal standing of Indonesian Security Rights Over Land as the rights to protect of investor legal interest if theres a default and also the obstacles of the implementation process from asset securitization of housing credit program.

Research methods of this study is a normative legal research methods refel to the legal norms which is contained in the legislation tha is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principal found in the legislation and legal doctrin.

The conclusion of this research thats legal standing of Indonesian Security Rights Over Land in credit agreement will not change the privillage rights from the new lender to execute if theres a deault, because of the agreement is accesoir or following the main agreement, also based on the principal of Indonesian Security Rights Over Land, that rights follow the credit object, even already trasfer to the new lender. Therefore if theres a deafult the object of the credit agreement can be execute."

"Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang umumnya dilaksanakan melalui pelelangan umum. Penjualan dibawah tangan terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan dengan membuat akta kuasa menjual dihadapan Notaris. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum akta kuasa menjual atas objek jaminan Hak Tanggungan sebagai sarana dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta penerapannya dalam kasus, dengan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akta kuasa menjual tidak dapat didaftarkan layaknya Hak Tanggungan, karenanya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu, akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan jual beli terhadap pihak ketiga yang memuat klausul kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat ditarik kembali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Sehingga berakibat akta kuasa menjual menjadi batal demi hukum, termasuk jual beli yang telah dilakukan dengan pihak ketiga tersebut.

---

Mortgage as a collateral for banking loans has a function to ensure certainty of debt repayment if the debtor defaults. When the debtor is declared in default, bank as a creditor can make execution efforts against the debtor?s collateral for debt repayment. Execution of Mortgage which is executed under hand is an alternative to the settlement of non-performing loans that generally carried out through auctions. Private selling for the collateral of credits are done with making a Deed of Power Attorney to Sell by Notary. This thesis explains about legal binding of Deed of Power Attorney to Sell against the object of Mortgage as a means to settlement of non-performing loans and its application in the case, with juridical normative research.

Based on these studies it is concluded that the Deed of Power Attorney to Sell can not be registered like a Mortgage, therefore has no binding force. The Deed of Power Attorney to Sell which is made by Notary as a basis for creditor to do sale and purchase transaction with third parties also prohibited contrary to the laws and regulations, such as Instruction The Minister of Home Affairs Number 14 Years 1982 about Prohibition The Use of Absolute Power Attorney to Transfer of Land Rights. With the result that Deed of Power Attorney to Sell becomes null and void, including selling and purchasing to the third parties that has been done."

"ABSTRAKMeningkatnya kebutuhan otomotif seiring dengan makin baiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, telah meningkatkan pula kebutuhan pembiayaan atas otomotif itu sendiri. Hal ini menjadikan peluang pasar tersendiri bagi industri multifinance di Indonesia Dengan keberadaan perusahaan pembiayaan di Indonesia, sekitar 212, tentunya persaingan yang ada terasa cukup ketat. Masing-masing perusahaan ingin berusaha merebut pangsa pasar yang ada melalui pemberian pelayanan yang baik serta suku bunga pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Apalagi kini sudah banyak bank yang juga ikut dalam usaha pembiayaan ini, tentunya persaingan yang ada menjadi jauh lebih ketat.Kemampuan memberikan suku bunga yang rendah pada saat melakukan pembiayaan tentu saja tergantung pada seberapa besar biaya atau suku bunga yang harus dibayarkan pada saat pendanaan. Pendanaan yang paling lazim digunakan oleh perusahaan multifinance adalah loan atau pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank, selain itu ada pula yang menggunakan chaneling dan/atau penerbitan obligasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan multifinance untuk memperoleh pendanaannya Salah satu altematif pendanaan yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan multifinance, yaitu melalui penerbitan ABS.ABS atau sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang, yang prinsipnya adalah mengubah aset berupa aliran kas atau tagihan kredit, basil sewa atau perdagangan ke dalam kelompok aset yang lebih likuid. Caranya adalah dengan mengalihkan hak kepemilikan aset tadi kepada pihak lain yang berfungsi khusus, yang disebut special pupose vehicle (SPV). Lembaga khusus ini nantinya menerbitkan surat utang dengan didukung aliran kas atas hak tagihan tersebut.Dari basil analisa yang dilakukan terhadap PT. XX Finance, terlihat bahwa ABS mampu memberikan suku bunga pendanaan yang lebih rendah dibandingkan dengan altematif pendanaan lain seperti loan dan penerbitan obligasi. Meski demikian, perlu disadari bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan penerbitan ABS ini karena persyaratannya yang cukup banyak. Dan tingkat suku bunga yang diperoleh oleh satu perusahaan pun cenderung tidak akan sama dengan perusahaan lain, karena tingkat suku bunga ABS ditentukan oleh rating perusahaan, di mana rating tersebut terkait dengan performa perusahaan.Di Indonesia, penerbitan ABS masih tergolong barn bagi pemsahaan multifinance, namun keberadaannya di luar negeri sudah ada sejak lama Potensi investor ABS sendiri di Indonesia sudah cukup banyak terbidik, di antaranya adalah perusahaan asuransi (terutama asuransi jiwa), reksa dana (untuk investor retail) dan dana pensiun.Bagi perusahaan pembiayaan yang akan melakukan ekspansi pendanaan, penerbitan ABS ini dinilai dapat mengakomodasikan keinginan tersebut, karena pencatatan atas pendanaan berada di luar neraca (off balance sheet). Sehingga pendanaan melalui penerbitan ABS ini tidak akan memperbesar tingkat debt perusahaan. Hal tersebut juga dinilai sangat bagus bagi perusahaan yang telah memiliki debt cukup besar, karena penambahan dana melalui penerbitan ABS ini tidak akan membentur aturan mengenai pendanaan yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Bank IndonesiaUntuk mengurangi resiko atas pendanaan yang ada, suatu perusahaan dapat memportofoliokan pendanaannya melalui kombinasi loan dengan penerbitan ABS atau penerbitan ABS dengan debt jenis lain, selain itu hal tersebut juga dapat memaksimalkan pendanaan yang dilakukan perusahaan."

"Terciptanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi peristiwa penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta unifikasi hukum di bidang hak jaminan atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para kreditur dan debitur, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan ini sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di Indonesia. Namun pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan UUHT bagi pemegang jaminan kebendaan tidak selalu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis yang menggunakan jenis data sekunder. Keabsahan pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dibatalkan karena terjadinya wanprestasi, telah dilaksanakan sesuai prosedur. Debitur melalaikan pembayaran angsuran sesuai yang disepekati dalam perjanjian kredit bahkan telah ditegur hingga tiga kali oleh Kreditur namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh kreditur, berkas telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang oleh karenanya KPKNL berhak melaksanakan lelang sesuai prosedur. Eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri dapat dilakukan pemegang Hak Tanggungan pertama apabila debitur wanprestasi dan tidak memerlukan fiat pengadilan.

---

The creation of Law No. 4 year 1996 regarding Mortgage Act has become an important event in the development of national land laws because it has created unification of law in the field of land rights which not only provides protection and legal certainty for creditors and debitors, but also to other interested parties. The natures and characteristic of Mortgage is convenient and assured execution, makes the institution as legal protection for creditors doing lending activities in Indonesia. But in fact the convenience offered by Mortgage Act for collateral holders to settle off the rights to claim are not always convenience and assured in its implementation. The research method used a normative juridical approach with a descriptive analytical research typology that uses secondary data types. The validity of the auction of mortgage canceled due to default, has been carried out according to the procedure. The debitor neglected the installment payment as agreed in the credit agreement even been reprimanded three times by the Creditor but still did not fulfill its obligations. Based on the evidence provided by the creditor, the file has fulfilled the formal legality of the subject and object therefore KPKNL has the right to proceed the auction according to the procedure. The first holder of the mortgage has the right to sell by their own will that is stated in Article 11 paragraph 2 letter e in the APHT clause."

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu hak dari pemenang lelang belum terlindungi, karena ternyata objek lelang tersebut belum dapat dikosongkan. Penulis menyarankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, pemenang lelang dapat mengajukan putusan pengadilan untuk mengosongkan objek lelang langsung kepada ketua pengadilan negeri bandung tanpa melalui gugatan.

---

This thesis discusses the Bandung District Court Decision Number 517 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg regarding auction winners whose rights to auction objects have not been fulfilled in the auction execution of mortgage rights.The right of the auction winner is not fulfilled based on the fact that the owner of the auction object hasn’t submitted the auction object to the auction winner. The problems in this research are how the legal protection for the auction winner in the auction execution of mortgage rightsand how the legal settlement for the auction winnerare. The research method used is the normative juridical method. While the typology used in this research is descriptive and analytical research. The result of this research is that the rights of the auction winner haven’t been protected, because it turns out that the auction object cannot be vacated. The writer suggests thatbased on Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2014, the auction winner can ask a court order to vacate the auction object directly to the head of the Bandung district court without going through a lawsuit."

"Proses kepemilikan rumah oleh masyarakat tidak lepas dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, termasuk Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA telah ditetapkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Dalam masyarakat, jual beli tanah dan bangunan dilaksanakan secara terang dan tunai. Seiring dengan meningkatnya permintaan atas rumah, saat ini trasaksi jual beli tanah tersebut seringkali dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sekalipun menggunakan fasilitas KPR, asas terang dan tunai telah diterapkan dalam Pembiayaan KPR sehingga akta jual beli tanah dan bangunan yang menjadi dasar pembiayaan tersebut adalah sah dan mengikat para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif.

---

The process of home ownership is very closely related to legal aspects and government regulations, including Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Provisions of Article 5 of the UUPA states that the agrarian law that applies to land, water and space are customary law, as long as it is not contrary to the nation's interest. In the society, sale and purchase of land and building transactions is held publicly and cash based. Along with the increased demand for houses, this transactions are often utilize mortgage facilities that applied publicly and cash principle therefore deed of this transactions are legitimate and bind the parties. This research was conducted using normative juridical approach. Data collection techniques through literature study and the data processed qualitatively."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur separatis sebagai pemegang jaminan berupa hipotek dalam kepailitan di Indonesia berdasarkan UUK-PKPU dan dalam keadaan pailit di Inggris berdasarkan Insolvency Act 1986, dan implementasinya dalam praktik berdasarkan kedua peraturan tersebut. Untuk meninjau bagaimana menerapkan peraturan tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur separatis Oleh karena itu penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus- Kepailitan/2016 Jo. Nomor 02/Pdt.Sus-Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst., dimana PT Bank OCBC ISP yang merupakan kreditur separatis dari PT Mega Graha International (sebagai penggugat) mengajukan gugatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator Bernard Nainggolan (sebagai tergugat) karena menyerahkan jaminan hak tanggungan PT Bank OCBC NISP ke dalam harta pailit PT Mega Graha Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan terhadap harta kekayaan debitur pailit yang dijadikan jaminan utang merupakan pengecualian dari harta pailit; kebutuhan ketentuan mengenai sanksi pelanggaran hak kreditur separatis berupa: apa pun; perlu dilakukan perubahan peraturan mengenai waktu pelaksanaan kreditur separatis; dan perlunya pengaturan tentang hak penguasaan kreditur separatis atas jaminan yang dimilikinya dalam hal kreditur separatis menyerahkan pelaksanaannya eksekusi kepada kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan 1986.This thesis discusses the position and execution rights of separatist creditors as collateral holders in the form of mortgages in bankruptcy in Indonesia based on the UUK-PKPU and in bankruptcy in the UK based on the Insolvency Act 1986, and their implementation in practice based on these two regulations. To review how to apply regulations regarding the position and right of execution of separatist creditors. Therefore, the author conducted a case study of Decision Number 769 K/Pdt.Sus-Palitan/2016 Jo. Number 02/Pdt.Sus-Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst., where PT Bank OCBC ISP which is the separatist creditor of PT Mega Graha International (as the plaintiff) filed a lawsuit against the legal actions committed by the Curator Bernard Nainggolan ( as a defendant) for submitting a mortgage guarantee for PT Bank OCBC NISP to the bankruptcy estate of PT Mega Graha Internasional. This research is a qualitative research with a descriptive design. The results of this study suggest the need for regulation of the assets of the bankrupt debtor which are used as collateral for the debt as an exception to the bankruptcy estate; the need for provisions regarding sanctions for violating the rights of separatist creditors in the form of: anything; it is necessary to amend the regulations regarding the implementation of separatist creditors; and the need to regulate the rights of control of the separatist creditors over the guarantees they have in the event that the separatist creditors hand over the execution to the curator as regulated in the 1986 Bankruptcy Law."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris no. 2 Tahun 2014 (UUJN). Peraturan mana dibuat agar notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan penghadapnya. Namun pada praktiknya, ada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Diantaranya pelanggaran terkait sikap tindak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yakni tidak menjaga kepentingan penghadapnya dengan bertindak tidak hati-hati, lalai, dan berkepentingan yang mengakibatkan kerugian kepada penghadapnya. Kerugian mana ditimbulkan dengan pembuatan akta yang tidak dapat digunakan berdasarkan ketentuan Badan Pertanahan Nasional, dan kelalaian dengan tidak melakukan pengecekan sertipikat hak atas obyek jaminan dalam akta pemberian jaminan no. 17 di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta pemberian jaminan atas tanah yang dibuat tidak sesuai prosedur dalam hukum serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuatan Akta Pemberian Jaminan tersebut sah berdasarkan hukum, namun secara moral merugikan penghadapnya, sehingga tidak sejalan dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kemudian, pengecekan atas sertipikat hak objek yang dijaminkan bukanlah kewajiban notaris melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun sebaiknya dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian karena tidak berhati-hati dikemudian hari. Atas perbuatannya tersebut, notaris diberikan sanksi administratif oleh MPW DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata, berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

---

Notary is a public official which authorized to make an authentic deed to give legal certainty in society. When carrying out its position, Notary must abide to Notary Law No. 2 of 2014 known as UUJN. A law that are made so that the notary acts responsibly, honestly, thoroughly, independently, impartially, and for the interests of the people. However, there are cases where notaries could not do their works and responsibilities accordingly. Among the violations related to acts of conduct as stipulated in article 16 paragraph (1) letter a UUJN, namely does not work for the interests of the people, by acting inadvertently, negligently, and having conflict of interest that results in losses for its clients. Which loss is caused by making a deed which format is not in accordance with the applicable law so that it cannot be used, and negligence by not checking the certificate of rights on the object of guarantee in the guarantee deed no. 17 at the Land Office. This study aims to analyze the validity of the deed of guarantee for land that is made not in accordance with the procedures in the law and how the responsibility of the notary for making the deed. Writer used normative legal research method with descriptive type of analysis. The type of data used in this study is secondary data with primary and secondary legal materials. Writer also used qualitative analytical method with deductive analysis. The results of the study concluded that the making of the Guarantee Deed was lawful, but morally detrimental to the client. Therefore it was not in line with article 16 paragraph (1) letter a UUJN. Next, checking the certificate of object rights that is pledged is not the obligation of the notary but Land Titles Registrar, however it should be done to avoid any loss due to being not careful in the future. For this action, the notary is given administrative sanctions by the DKI Jakarta MPW in the form of a written warning, but in addition to administrative liability, the notary may also be held to hold civil liability, based on Article 1365 of the Civil Code."

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan parate eksekusi pada objek hak tanggungan yang terikat perjanjian sewa menyewa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa beritikad baik pada objek hak tanggungan apabila terjadi parate eksekusi dengan menganalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan hak tanggungan yang masih terikat perjanjian sewa menyewa dapat langsung mangajukan permohonan eksekusi kepada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL tanpa melalui fiat pengadilan. Perlindungan bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan pada saat pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mempertahankan haknya sampai dengan masa sewa berakhir. Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST tidak memberikan perlindungan hukum bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. memberikan perlindungan hukum akan tetapi hanya sebatas ganti rugi sebesar sisa masa sewa.

---

This study was to identify and analyze the implementation of self enforcement parate executie of the Mortgage Object Hak Tanggungan which is attached to a lease agreement and how the legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the case of parate executie by analyzing Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST and No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. This study is applying a normative juridical approach that using secondary data in the form related literature and laws and regulations.

The results obtained from the study is that the parate executie for Mortagage Object that is attached to a lease agreement can be directly implementation by submitting the petition to the State Property Office and Auction KPKNL without going through the court approval. Legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the implementation of parate execution pursuant to Article 1576 Book of the Law of Civil Law is that they could defend their rights until the lease period expires. Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST does not provide legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object and Civil Case No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. provide legal protection only to the extent of compensation for the remaining period of the lease."

"Sebagai titik acuan dalam penelitian ini adalah pengumuman pada tanggal 8 agustus 2007 oleh BNP Paribas yang terkena dampak subprime mortage dan hal ini pun secara langsung berpengaruh terhadap pasar uang dunia."