Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inovasi merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing bangsa. Kebijakan Pendanaan Riset Molina merupakan salah satu pengungkit di dalam mendorong inovasi di sektor strategis untuk menciptakan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pendanaan riset Molina ditinjau dari aspek isi dan konteks kebijakan berdasarkan kerangka Grindle (1990). Kajian ini menggunakan soft systems metodhology based action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) dengan mengambil rujukan penelitian pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai lembaga yang menerima mandat untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemilihan SSM dilakukan karena mempertimbangkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini merupakan human activity sistems yang melibatkan banyak stakeholder. State of the art penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian implementasi kebijakan pendanaan khususnya di sektor strategis dengan mennggunakan Soft Systems Methodology based Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembelajaran yang berlangsung secara systematically desirable and culturally feasible untuk mewujudkan keunggulan bersaing bangsa melalui inovasi di riset Molina. Proses pembelajaran di dalam implementasi kebijakan pendanaan riset Molina bukan hanya sebagai sebuah proses administrasi tetapi juga proses politik. Implementasi kebijakan pendanaan sebagai content of policy implementation merekomendasikan perlunya ada kepastian hukum terkait dengan pendanaan di sektor strategis ini agar keberlangsungan program dapat terjaga mengingat sektor ini membutuhkan biaya sangat besar dan juga melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sedangkan dari sisi context of policty implementation membutuhkan adanya kepastian hukum di level nasional dan keberadaan lembaga riset nasional yang menaungi berbagai riset strategis.

---

One of competitiveness source is innovation. Policy of Molina Funding Research is one of strategic leverages in triggering innovation to create competitiveness. This research intends to analyze the implementation of Molina funding researh policy seen from the content and context of a policy implementation based on Grindle framework (1990). This study used soft systems metodhology based on action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) with the references from Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) as an institution that received a mandate to carry out this policy. The selection of SSM is based on the consideration that the implementation of the policy is seen as a human activity system, which involves many stakeholders. State of art of this research is to mend the implementation of funding policy, specifically in the strategic sector, by using Soft Systems Methodology based Action Research.

The result showed that there was a learning process which was systematically desirable and culturally feasible to actualize the excellence of nation?s accomplishment through innovation in Molina research. Learning process in the implementation of funding policy of Molina research does not only contain administrative but also political process. Implementation of funding policy as a content of policy implementation reccommends for legal certainty to be involved, related to funding in strategic sector so that this program will last longer, considered tha fact that this sector requires a lot of funding as well as involves several stakeholders. Meanwhile seen from context of policy implementation, it requires a legal certainty to be involved in national level and a national research institution that perform strategic researchs to exist."

"Penelitian menempati peran strategis dalam rangka memajukan peradaban suatu bangsa. Kinerja penelitian menjadi salah satu indikator bagi pembangunan bidang kesehatan. Salah satu ukuran kinerja riset nasional adalah Skor SINTA. Berdasarkan Skor SINTA, kinerja dosen Poltekkes Kemenkes masih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2021, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan menetapkan kebijakan berupa SK Nomor HK.02.03/I/6190/2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes, yang menetapkan kegiatan penelitian dalam 2 kategori dan 7 skema serta dikelola melalui Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan implementasi kebijakan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain non eksperimental melalui pendekatan crossectional. Teknik pengumpulan data melalui survei dengan instrumen kuesioner, kemudian diperkuat dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berhubungan signifikan dengan kinerja penelitian (pvalue <0,05). Variabel Struktur organisasi dan karakteristik organisasi pelaksana tidak berhubungan dengan kinerja penelitian dosen (p-value =0,086); variabel hubungan antar organisasi, variabel sumber daya, serta variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berhubungan secara signifikan dengan kinerja penelitian dosen (p-value<0,05). Sementara itu, variabel disposisi atau sikap para pelaksana merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes (AOR 1,443; 95%CI: 1,25 – 1,67). Sekalipun berdasarkan hasil penelitian kuantitatif ada variabel yang tidak berhubungan signifikan, namun berdasarkan konfirmasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen seluruh variabel implementasi kebijakan berhubungan dengan kinerja penelitian. Kurangnya kemampuan dosen dalam manajemen waktu dan menghasilkan penelitian, rendahnya komitmen untuk melakukan pemutakhiran data Sinta, serta anggaran penelitian yang relatif kecil, berisiko menyebabkan kinerja penelitian menjadi rendah. Oleh karena itu, Ditjen Nakes diharapkan dapat meningkatkan anggaran penelitian; memfasilitasi upaya Poltekkes menjadi BLU; serta menyusun roadmap pelatihan dan pembangunan jejaring penelitian.  Poltekkes proaktif melengkapi kebijakan turunan dan melaksanakan pendampingan. Dosen diharapkan juga dapat berkomitmen menempatkan kegiatan penelitian sebagai prioritas utama; mengikuti kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan sebaik-baiknya; meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui multi-metode dan multimedia, serta kegiatan diskusi dengan sesama peneliti; meningkatkan kualitas penelitian dan publikasinya dan proaktif untuk mencari sumber pendanaan lain di luar BOPTN.

---

Currently, research performance is one of the indicators for development progress, including development in the health sector. One measure of national research performance is the SINTA Score. Based on the SINTA score, the performance of Health Polytechnic of the Ministry of Health Lecturers is still low when compared to other tertiary institutions. For this reason, in 2021, the Head of the Board for  Development and Empowerment of Human Resources for Health set a policy in the form of Decree Number HK.02.03/I/6190/2021 concerning Guidelines for Research and Community Service at the Ministry of Health's Polytechnic. This policy has been implemented since 2021. This study aims to analyze the relationship between policy implementation and the research performance of the Ministry of Health Polytechnic lecturers. This research is a quantitative study with a non-experimental design through a cross-sectional approach. Data collection techniques through surveys with questionnaire instruments, then strengthened by in-depth interviews and document review. The results showed that policy implementation had a significant relationship with research performance (p-value <0.05). Variable organizational structure and characteristics of implementing organizations are not related to lecturer research performance (p-value = 0.086); inter-organizational relationship variables, resource variables, and social, economic, and political environmental variables, are significantly related to lecturer research performance (p-value <0.05). Meanwhile, the variable disposition or attitude of the executors is the most dominant variable related to the research performance of lecturers at the Ministry of Health Polytechnic (AOR 1.443; 95% CI: 1.25 – 1.67). Even though based on the results of quantitative research there are variables that are not significantly related, but based on confirmation through in-depth interviews and review of documents all variables of policy implementation are related to research performance. The lack of lecturers' ability to manage time and produce research, the low commitment to updating Sinta's data, and the relatively small research budget, have the risk of causing low research performance. Therefore, the Directorate General of Health is expected to increase the research budget; encourage Poltekkes to become BLU; as well as preparing a training roadmap and building a research network. Poltekkes proactively complements derivative policies and provides assistance. Lecturers are also expected to be able to commit to placing research activities as a top priority; participate in socialization capacity-building activities as well as possible; increase capacity independently through multi-methods and multimedia, as well as discussion activities with fellow researchers; improve the quality of research and publications and be proactive in seeking other sources of funding outside of BOPTN."

"ABSTRAKPelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."

"ABSTRAK

Riset merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi proses sebuah kebijakan Negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba hamper tidak bisa terlepas dari keberadaan riset. Upaya penempatan hasil riset sebagai landasan proses kebijakan telah dilakukan Indonesia slama lebih dari lima puluh tahun, tetapi hasilnya masih belum optimal. Naskah ini bertujuan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga penelitian, khususnya di Kementrian Sosial dalam menempatkan riset sebagai salah satu referensi empirik proses kebijakan. Dari pembahasan ini terungkap bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana riset itu dapat dipahami sebagai bahan penting dalam penetuan alternatif kebijakan. Penelitian komperehensif (intersektoral) dan interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin besar sekaligus semakin kompleks. Peningkatan kapasitas peneliti, baik kuantitas maupun kualitas dala merespons persoalan tersebut sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, sinkronisasi program penelitian, baik di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan ,unit teknis kementrian maupun instasi sektoral di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami banyak hambatan. Pengejawantahan wacana proses kebijakan berbasis riset perlu dibangun berupa kesamaan pesepsi antaroganisasi termaksud sejak penentuan isu, perumusan masalah, hingga pelaporan hasil, tanpa megesampingkan kaidah ( meodologi dan administrasi ) penelitian untuk menjamin kredibilitas hasil. Konsekuensi logisnya sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan penganggaran.

---

ABSTRACT

Research is an important aspect that has been used as one of the basic considerations for the process of a policy. In developed countries, every policy of non-governmental institutions, business entities, and non-profit instftutions can hardly be detached from the existence of research. Attempts to locate research results as the base for

the policy process have been conducted by Indonesia for more than fifty years, but the results are still not optimum yet. This paper aimed to reveal a number of issues that are still faced by research institutions, especially in the Ministry of Social Affairs in placing research as one of the empirical references to the policy process. From the discourse it was revealed that the main issue was how the research can be understood as an important ingredient in the determination of policy alternatives. Comprehensive (intersectoral) and interdisciplinary research was needed to address the increasing complex social problems. Increasing the capacity of researchers, both quantity and quality in responding to the problem was still urgently needed. On the other hand, the synchronization of research programs, both within the research and development institutions, the technical units of ministries and sectoral agencies within the central and local governments still face many obstacles. Therefore, the manifestation of the discourse of a research-based policy process needs to be developed in the fonn of similar perceptions bet\veen inter-organizations since the determination of issues, the formulation of the problem, to reporting the results, without overriding the rules (methodology and administration) of research to ensure the credibility of the results. The logical consequence of this is closely related to the readiness of researchers and research infrastructure, including budget support.

"

"Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dalam menghadapai tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah merespon melalui proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi PNJ menjadi politeknik berkelas dunia pada tahun 2029. Faktanya, PNJ melakukan inovasi melalui kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, penelitian berorientasi pada HAKI dan paten, pengabdian berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus. Collaborative knowledge creation (CKC) yang terjadi dalam organisasi digunakan dalam menjawab “the right knowledge” untuk “the right people” pada “the right time”. Merujuk pada Alvarez (2012) penerapan CKC di dalam organisasi merupakan syarat agar bertahan di dalam persaingan global. Sedangkan Du Chatenier et.al., (2009) menggambarkan empat tahapan implementasi CKC, yaitu : (1) externalizing and sharing, (2) interpreting and analyzing, (3) negotiating and revising dan (4) combining and creating. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembelajaran yang partisipatif berdasarkan budaya di dalam kerangka suatu sistem terbuka yang rumit dan kompleks berbentuk human activity systems (HAS) pada organisasi Politeknik melalui konsep CKC dengan pendekatan dual imperative systems yang menggunakan soft systems methodology (SSM) serta meminjam PNJ sebagai laboratorium untuk kepentingan research interest dan problem solving. Dalam research interest, SSM hanya dilakukan sampai tahap keenam dan penerapan CKC di PNJ memiliki karakteristik yang sama dengan ciri dan keunggulan Politeknik sebagai pendidikan tinggi vokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan empat tahapan dalam CKC (externalizing and sharing, interpreting and analyzing, negotiating and revising, dan combining and creating) digunakan dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma PT. Penelitian ini melibatkan aktor yang berwenang dan berkompeten, dimulai dari tingkat individu, kelompok, organisasi dan antar organisasi Politeknik. Penerapan setiap tahapan CKC dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi memerlukan kontribusi peran dari setiap individu (Direktur, Pudir, Kajur, KPS, Kepala Unit dan dosen), kelompok (Pimpinan PNJ, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Unit), organisasi (PNJ) dan antar organisasi (Forum Direktur Politeknik, wakil dari Dikti, dunia industri serta asosiasi profesi). PNJ memainkan peran penting melalui penyempurnaan kelembagaan yang didukung kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas lulusan dan mutu pembelajaran, memperkuat daya inovasi, kerja sama dengan dunia industri, pemerintah dan institusi lainnya.

---

In facing the challenges of globalization and information technology, State Polytechnic of Jakarta ( PNJ ) has responded by implementation of the Tri Dharma of Higher Education with PNJ vision become a world-class polytechnic in 2029. In fact, PNJ innovation is done through standard curriculum needs of the industry, the number of research oriented, intellectual property rights and patents, devotion based on community development and the implementation of inclusive education for students with special needs. Collaborative knowledge creation ( CKC ) is happening in the organization used to answer "the right knowledge" to "the right people" at "the right time". Referring to Alvarez ( 2012) application of the CKC in the organization is a requirement in order to survive in the global competition. While Du Chaternier et al, (2009 ) describes four stages of implementation CKC: (1) externalizing and sharing, (2) analyzing and interpreting, (3) negotiating and revising, and (4) combining and creating.

The purpose of this study is aimed to analyze the learning process in a participatory of CKC and based culture within the framework of an open complicated and complex form of human activity systems (HAS) at the Polytechnic organization with dual imperative systems approach that use soft systems methodology (SSM) and borrow PNJ as a laboratory for the benefit of research interests and problem solving. In the research of interest, SSM only done until the sixth stage and the application of the CKC in PNJ has the same characteristics with the characteristics and advantages of the Polytechnic as higher vocational education.

The results showed that all four stages in CKC (externalizing and sharing, analyzing and interpreting, negotiating and revising, and combining and creating) used in the formulation and development of higher vocational education models and support the implementation of quality improvement “Tri Dharma” of higher education. Research involving actors and competent authorities, starting from the level of the individual, group, organizational and inter-organizational Polytechnic. CKC application of each stage in the process of drafting and development of higher vocational education model requires the contribution of each individual role ( Director, Vice Director , Head of Department, Head of Unit and Lecturer ), group (Director and Vice Director, Head of Department, Head of Unit), organization (PNJ) and inter organizational ( Polytechnic Director 's Forum, representatives of Higher Education: Ministry of Education and Culture, industries and professional associations ). In the face of globalization and helping to improve the nation's competitiveness, PNJ have an important role through institutional improvements and supported by government policies, improve the quality of the graduates, the quality of learning and teaching process, strengthen innovation and do collaboration with industries, gevernment and other institutions."

"ABSTRAKThis paper describes findings from an experimental evaluation of alternative work-search policies in the Unemployment Insurance (UI) program. We find that the no work-search treatment significantly increased UI receipt, relative to the standard work-search approach, by 3.3 weeks and $265 per claimant, and that the treatment with the most intensive requirements reduced UI payments by one-half of a week or $70 per claimant. The results suggest that work-search requirements reduce UI spells by increasing the nonmonetary costs of remaining on UI, rather than enhancing job search abilities. We also find little treatment effects for wages, earnings, or total income, suggesting that an increase in the nonmonetary costs of continued UI receipt are associated with more intensive job search, rather than a reduction in the reservation wage. "

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga di Kota Surakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis latar belakang perubahan peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Surakarta, menganaliasis administrasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga menggunakan teori Mc. Master, menganalisis implementasi pemungutan dengan menggunakan teori yang disampaikan Van Meter Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses implementasi dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya perubahan peraturan daerah adalah biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin meningkat, peninjauan kembali tarif, dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang valid mengenai data wajib retribusi sektor rumah tangga. Hasil penelitian dilihat dari teori administrasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan teori Mc. Master diantaranya adalah identifikasi wajib retribusi secara otomatis, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses identifikasi wajib retribusi, petugas yang sedikit atau tidak melakukan diskresi dalam proses penetapan, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses penetapan, pembayaran dapat dipaksakan dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemungutan menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor menunjukkan bahwa hanya variabel hubungan antar organisasi yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam hal kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pemungutan adalah tingkat kesadaran pengepul dan wajib retribusi sektor rumah tangga yang masih rendah, tidak terdapat data valid wajib retribusi sektor rumah tangga, dan usaha yang dikeluarkan petugas pemungut retribusi Dinas Lingkungan hidup jika pengepul tidak kooperatif

---

.This research analysis the implementation of imposing Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City. This thesis aims to analyze the background of implementation the amendment of Local Regulation regarding as the basis on imposing the Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City, analyzing the management of garbage disposal charge on household sector using local tax and charge management theory by Mc. Master, analyzing the implementation using Van Meter Van Horn’s theory of 6 (six) variable which affect the efficiency of implementation, and analyzing any issues emerged within the process of implementation.

This research uses quantitative method with in-depth interview method and qualitative data analysis method to collect data. This research show that background on the Local Regulation alteration is the increase in cost arises from Waste Management every year, the tariff review, and to encourage The Environment Regional Office to obtain valid data of charge payer on household sector. The charge management theory shows that there are still procedures not in accordance with Mc. Master’s theory. The policy implementation shows only variable of activities between organizations that works out of six variables (i.e standards and objectives, policy resources, and activities between organizations and executive activities, specifications of administrative, economic, social, political parts and enforcement trends). The issues in the implementation of charge collection are the low level of awareness in the charge payer on household sector and the collectors , the unavailability of the household sector charge payer valid data, and the incorporative efforts by retribution collector personnel of the Environment Regional Office."

"ABSTRAKSalah satu tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) melalui instrument investasi jangka pendek. Dalam berinvestasi, pemilihan portofolio investasi akan berdampak besar pada hasil investasi yang akan diterima serta risiko yang akan dihadapi. Untuk itu, diperlukan penentuan portofolio optimal yang dapat membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan investasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan manajemen apakah portofolio investasi aktual yang dimiliki LPDP merupakan portofolio yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio investasi aktual LPDP menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00385 dan return harapan sebesar 8,04% dengan komposisi obligasi 63,31% dan deposito 36,69%. Portofolio aktual tersebut bukanlah merupakan portofolio optimal karena dengan risiko investasi yang sama, return harapan yang lebih besar dapat dicapai sebesar 8,15% pada komposisi obligasi 6,07% dan deposito 93,93%. Jika LPDP memasukkan saham dalam portofolio investasi, portofolio optimal dapat dihasilkan dengan komposisi obligasi 74,72%, deposito 24,81% dan saham 0,47 % yang menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00537 dan return harapan sebesar 8,06 %."

"Pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan bantuan biaya pendidikan atau yang disebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang merupakan kelanjutan dari kebijakan Bidikmisi yang sudah ada sejak tahun 2010 untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam implementasinya kebijakan ini masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, hingga persoalan teknis keterlambatan pencairan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu perguruan tinggi pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta teori utama untuk analisis adalah Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983). Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan konsep model implementasi kebijakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di dalamnya membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kembali. Hal ini terlihat dari konteks formulasi kebijakan, aspek finansial, serta teknis pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dan perlu penataan kembali.

---

In 2020, the Government, through the Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, issued a policy on education fee assistance or what is called the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) which is a continuation of the Bidikmisi policy that has existed since 2010 to increase the expansion of access and learning opportunities in Higher Education for Indonesian citizens who are economically disadvantaged. In implementing this policy, a number of problems are still encountered, such as inaccurate targets, misuse of funds, and technical problems with delays in disbursement of funds. In this regard, this research has the aim and objective of providing an overview of the factors that influence the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia, which is one of the universities implementing this policy. This research uses a post-positivism approach, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data through literature study, analysis through data triangulation techniques, and the main theory for analysis is the Policy Implementation Model put forward by Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983). The results of this research reveal that the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia has not been fully implemented well. Based on the policy implementation model concept of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983) along with the factors that influence policy implementation, it proves that there are still several indicators that need to be improved again. This can be seen from the context of policy formulation, financial aspects, and technical aspects of policy implementation which are not yet fully aligned and need to be reorganized."