Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Cagar Alam Guci Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Tegal dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian menunjukan bahwa usulan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam Guci oleh Bupati Tegal sudah memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Cagar Alam Guci Menjadi Kawasan Taman Wisata Alamdi Kabupaten Tegal ini adalah tata batas, kependudukan, perubahan kondisi biofisik kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi penduduk kawasan, jangka benah, dan cakupan luas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tegalmempersiapkan dengan lebih baik pelaksanaan Kebijakan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Cagar Alam Guci Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Tegal yang masih berjalan sampai saat ini dan kebijakan tersebut dapatterintegrasi dengan penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa sekitar.

---

This thesis analyzes the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency and the factors influencing the policy This research adopts a qualitative method which results descriptive data collected through observation and field study literature study and document study as well as audio visual and indepth interview with interviewees from the related government intergrated team members Guci Nature Reserve local vendors and Rembul village residents The research result shows that the Tegal Regent's proposal on alteration of function of Guci Nature Reserve complies with all requirements The factors influencing the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency are boundaries population the shift of the biophysical condition of forest area the socio economic condition of local residents reform period and broad coverage The research result suggests that Tegal regional government needs to immediately compose a short and long term management plan based on the consideration of i heavy topography and height ii unnatural vegetation needs to be restored and iii Maintaining the existence of TWA by taking advantage of the intensive utilizatrion of 0 7 ha area as done today .;This thesis analyzes the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency and the factors influencing the policy This research adopts a qualitative method which results descriptive data collected through observation and field study literature study and document study as well as audio visual and indepth interview with interviewees from the related government intergrated team members Guci Nature Reserve local vendors and Rembul village residents The research result shows that the Tegal Regent rsquo s proposal on alteration of function of Guci Nature Reserve complies with all requirements The factors influencing the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency are boundaries population the shift of the biophysical condition of forest area the socio economic condition of local residents reform period and broad coverage The research result suggests that Tegal regional government needs to immediately compose a short and long term management plan based on the consideration of i heavy topography and height ii unnatural vegetation needs to be restored and iii Maintaining the existence of TWA by taking advantage of the intensive utilizatrion of 0 7 ha area as done today , This thesis analyzes the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency and the factors influencing the policy This research adopts a qualitative method which results descriptive data collected through observation and field study literature study and document study as well as audio visual and indepth interview with interviewees from the related government intergrated team members Guci Nature Reserve local vendors and Rembul village residents The research result shows that the Tegal Regent rsquo s proposal on alteration of function of Guci Nature Reserve complies with all requirements The factors influencing the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency are boundaries population the shift of the biophysical condition of forest area the socio economic condition of local residents reform period and broad coverage The research result suggests that Tegal regional government needs to immediately compose a short and long term management plan based on the consideration of i heavy topography and height ii unnatural vegetation needs to be restored and iii Maintaining the existence of TWA by taking advantage of the intensive utilizatrion of 0 7 ha area as done today ]"

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Luas hutan konservasi di Indonesia hanya 17,13% dari seluruh kawasan hutan, di Jawa Tengah hutan konservasi hanya 0,03%. Hutan konservasi yang ada tidak sebanding dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan desakan ekonomi, kebutuhan lahan semakin meningkat, lahan yang menjadi sasaran adalah lahan milik pemerintah. Ancaman terhadap kawasan hutan mengancam pula kawasan konservasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Cagar Alam Telaga Ranjeng (CATR) dan kawasan hutan penyangganya; mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat tentang fungsi CATR dan kawasan hutan penyangganya, menganalisis pengaruh faktor ekonomi masyarakat pada pembukaan lahan di kawasan hutan penyangga CATR, dan merumuskan strategi pengelolaan CATR dan kawasan hutan penyangganya secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed method. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas perairan telaga di CATR pada saat ini kurang baik, BOD, padatan tersuspensi, CO2, NH3-N dan kesadahan air cukup tinggi, terdapat bakteri Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla pada ikan penghuni telaga. Kawasan hutan penyangga CATR sebagian besar sudah dibuka untuk pertanian hortikultura dengan jenis tanaman kentang, kubis dan wortel. Persepsi masyarakat desa Pandansari tentang CATR dan kawasan hutan penyangganya sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung sudah cukup baik. Faktor sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi luas pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan penyangga CATR sebesar 40%, sedangkan 60% lainnya dipengaruhi oleh kebutuhan lahan pertanian, kesempatan memperoleh lahan dan tidak adanya sumber pendapatan selain pertanian. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan untuk cagar alam adalah ekowisata, sedangkan strategi pengelolaan kawasan hutan penyangga cagar alam adalah dengan sistem penanaman agroforestry.

---

Preservation of biodiversity is performed in conservation area nature reserve. Conservation forest area in Indonesia is only 17.13% of the total forest area, whereas in Central Java province forest conservation is only 0.03%. The Conservation forests existing is not comparable with biodiversity in Indonesia. Along with the growth of population and economic pressure, increased land requirements, consequently the land is owned by the government were targeted by community. Threats to forests area also threaten the conservation areas. The purpose of this study was to identify and analyze the condition of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer; identify and analyze the public perception of the function of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer, analyze the influence of community?s social economic factors on land clearing forest area buffer of nature reserve Ranjeng lake; and formulate the nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer to management strategy appropriately. This research was conducted with mixed method approach. The results of this study are, water quality in the nature reserve Ranjeng lake at this time is unfavorable, physically BOD, suspended solids, CO2, NH3-N and the water hardness is quite high, there is a bacterium Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla in dwellers fish pond. Forest buffer of nature reserve Ranjeng lake was largely cleared for agriculture horticulture potatoes, cabbages and carrots. Pandansari rural community's perceptions of the nature reserve Ranjeng lake and their buffer forest areas for conservation and protected areas was sufficient. Socio-economic factors influencing land clearing in the forest buffer of nature reserve Ranjeng lake 40%, while 60% are influenced by the needs of agricultural land, the opportunity to acquire the land and there is no source of income other than agricultural. Recommended strategic management for nature reverse Ranjeng lake is ecotourism, while strategic management for forest buffer of nature reverse is agroforestry."

"ABSTRAKTesis ini membahas alternatif desain kebijakan insentif pajak daerah, sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan di kawasan wisata Sekotong. Pajak dan pembangunan merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Peran pajak dalam melakukan pembangunan tidak hanya sebatas sebagai sarana pemenuhan anggaran atau Budgetair, namun juga mendukung pembangunan dari segi intervensi peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan menggunakan teori desain kebijakan dari Fischer, Miller dan Sidney. Alternatif desain kebijakan yang ditawarkan untuk diterapkan dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan di sekotong adalah desain kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan serta bea peroleh hak atas tanah dan bangunan disertai dengan dis insentif pajak bumi dan bangunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses alternative incentive design of local tax policy, in order to enhance the developing progress in the tourist area of Sekotong. Tax and development both are non beneficial concepts. The role of tax in development is not only for fulfilling budget or budgetair but also supporting the development in intervening regulations. This research uses post positivism approach with Fischer, Miller, and Sidney rsquo s policy design theory. The alternative design policy, which is offered to be implemented for enhancing the developing progress in Sekotong, is a policy design of land building tax, along with property rights duty and disincentive of land building tax."

"Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan implementasinya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Pendekatan model implementasi Grindle dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memotret secara komprehensif proses implementasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi disharmoni antar peraturan perundangan dan inkonsistensi kebijakan karena ketidaktegasan pembuat kebijakan aktor kebijakan dan isi kebijakan. Terkait implementasi kebijakan dari aspek content of policy, belum efektifnya implementasi disebabkan belum adanya komitmen dari aktor yang terlibat karena benturan kepentingan confict of interest untuk kepentingan politik. Manfaat dari SPIP belum dirasakan secara optimal yaitu dari opini atas laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek perubahan yang diharapkan dari SPIP yaitu terwujudnya internal control culture masih jauh dari kenyataan. Faktor kepemimpinan yang kondusif belum terwujud. Faktor yang terakhir dari content of policy adalah lemahnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai karena rendahnya translation ability dan asumsi bahwa SPIP hanya tugas dari aparat pengawasan serta keterbatasan wewenang dan kapasitas BPKP serta perlunya restrukturasi BPKP dalam pembinaan SPIP. Dari aspek context of policy kekuasaan yang besar dari kepala daerah mengamankan kepentingan politis dengan melemahkan pengendalian, adanya pola hubungan patron dan klien antara pejabat politik dengan birokrasi yang mempengaruhi program dan kegiatan, belum adanya mekanisme penegakan aturan dalam penyelenggaraan SPIP, belum ada sistem yang dapat mendorong pelaksana kebijakan tergerak untuk mengimplementasikan SPIP serta belum adanya program yang dapat menciptakan internal control culture sebagai syarat terwujudnya lingkungan pengendalian yang baik.

---

The purpose of this research is analyzing the content of Government Internal Control System Policy and its implementation at the City and Regency of Tegal and formulating its long term policy direction. The research is using the post positivism and qualitative method. Grindle implementation model is appropriate because it can depict responsively the implementation. There has been a disharmony between regulatuions and a policy inconsistency due to indecisiveness policymakers and the obscurity of policy content. From the content of policy aspect, the ineffectiveness of the implementation is caused by the absence of commitment from the involved actor because of a conflict of interest for political interests. The benefit of SPIP has not been felt optimally from the opinion of BPK to the regional financial report and there are still many findings of the compliance BPK results to legislative regulation. The expected changing from SPIP is far from a reality. The leadership conducive factor has not been realized yet. The last is the weak commitment from the leader and all employees by the poor translation ability and the assumption that SPIP is only a job from inspectorate and the limited authority and BPKP capacity as well as the needs for restructuring in the SPIP supervision. From a context aspect of policy there is the great power of the regional heads secures political interests by weakening control, the existence of patterns of patron and client relationships between political officials and bureaucracies that affect programs and activities, the absence of rules enforcement mechanism in the SPIP implementation, there is no system that could lead the executor policy to implement the SPIP and also there is no program to create the internal control culture as the conditions of a good environmental control."

"Keberadaan ekosistem hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat ini banyak memberikan sumber penghidupan yang nyata bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai valuasi ekonomi total hutan mangrove untuk menyusun strategi pengelolaan hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Perhitungan valuasi ekonomi total hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas 30 Ha adalah Rp 4 milyar/tahun atau Rp 144 juta/ha/tahun. Selanjutnya masing-masing nilai manfaat dibuatkan usaha skenario pemanfaatan di kawasan Cagar Alam Pulau Dua dengan analisis Net Present Value (NPV). Dari nilai NPV ini dapat disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua yang paling baik dan menguntungkan dengan memanfaatkan lahan untuk usaha pemancingan dengan nilai Rp 48 milyar.

---

The presence of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve currently provides many tangible livelihood for the communities that use mangrove forest ecosystem. This study aims to determine the valuation of the total economic value of mangrove forests to develop strategies for the management of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve. This study uses survey with qualitative and quantitative data analysis. Calculation of total economic valuation of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve area of 30 ha obtained is Rp 4 billion/year or Rp 144 million/ha/year. Furthermore, each of the value of the benefit created for use in the business scenario Pulau Dua Nature Reserve with Net Present Value (NPV) analysis can be arranged mangrove coastal zone management strategy in the Pulau Dua Nature Reserve most excellent and profitable is to use the land for fishing effort with a value of Rp 48 billion."

"Metode biodelignifikasi dengan WRF (White Rot Fungi) saat ini menjadi pilihan yang menjanjikan dalam pengolahan limbah lignoselulosa menjadi bahan baku dalam industri obat maupun kertas. Karena pretreatment pada limbah lignoselulosa yang dilakukan melalui proses kimiawi dinilai tidak ramah terhadap lingkungan, maka diperlukan pretreatment biologis dengan organisme atau enzim yang lebih strabil pada lingkungan industri yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jamur termofilik dengan aktivitas ligninolitik dan mampu menghasilkan enzim ligninolitik (MnP) pada kondisi tersebut. Jamur diisolasi dari kayu yang telah lapuk yang didapatkan dari Sumber Air Panas Guci, Kabupaten Tegal. Jamur ditumbuhkan pada media PDB dan Kirk dengan serbuk daun nanas sebagai substrat, lalu aktivitas enzim MnP dilakukan secara spektrofotometri UV/Vis dengan Mn2+ sebagai substrat pada panjang gelombang 270 nm. Larutan fraksi enzim MnP didapatkan dari fraksinasi enzim, dengan teknik filtrasi, presipitasi ammonium sulfat pada tingkat saturasi 80% dan dialisis dengan MW cut-off 8000-14000 Da. Kemudian Jamur diuji pada beberapa kondisi suhu inkubasi dan beberapa pH berbeda kemudian diukur aktivitas MnP dengan metode yang sama. Hasil didapatkan suhu optimum untuk inkubasi adalah 50°C dan pH optimum aktivitas MnP pada pH 6,0-7,0. Penentuan kinetika enzim dilakukan dengan plot Lineweaver-Burk persamaan Michaelis-Menten. Didapatkan hasil kinetika enzim dengan Km 0,473 mM dan Vmax 5,257 mM/min.

---

The biodelignification method with WRF (White Rot Fungi) is currently a promising option in the treatment of lignocellulosic waste into raw materials in the drug and paper industries. Because the pretreatment of lignocellulosic waste through a chemical process is considered dangerous to the environment, accordingly biological pretreatment with more stable organisms or enzymes in various industrial environments is required.

This study aims to obtain thermophilic fungi with ligninolytic activity and capable of producing ligninolytic enzymes (MnP) under these conditions. The fungus was isolated from rotting wood obtained from Guci Hot Springs, Tegal Regency. The fungus were grown on PDB and Kirk media with pineapple leaf powder as a substrate, then the MnP enzyme activity was carried out by UV/Vis spectrophotometry with Mn2+ as a substrate at a wavelength of 270 nm. MnP enzyme fraction solution was obtained from enzyme fractionation, with filtration technique, ammonium sulfate precipitation at 80% saturation level and dialysis with MW cut-off of 8000-14000 Da. Then the fungus was tested at several incubation temperature conditions and several different pH values and then measured the MnP activity with the same method.

The results obtained that the optimum temperature for incubation was 50°C and the optimum pH for MnP activity was at pH 6.0-7.0. Determination of enzyme kinetics was carried out using the Lineweaver-Burk plot of the Michaelis-Menten equation. The results of the enzyme kinetics were 0.473 mM and Vmax 5.257 mM/min."

"Penelitian ini dilaksanakan di 3 buah desa yaitu Desa Tobati, Desa Enggros dan Desa Holtekam serta pesisir pantai Teluk Youtefa yaitu: Pantai Hamadi dan Pantai Holtekam yang terletak di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, pada bulan Januari-Maret 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi permintaan dan potensi sediaan wisata di Taman Wisata Teluk Youtefa untuk kegiatan ekoturisme. Ekoturisme adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat (The Ecotourism Society, 1990). Potensi permintaan wisata yang dimaksud adalah dengan melihat jumlah permintaan, motivasi, persepsi dan perilaku wisatawan. Sedangkan potensi sediaan wisata adalah dengan melihat persepsi dan partisipasi masyarakat lokal terhadap kegiatan wisata serta kegiatan pengelolaan kawasan yang meliputi aspek pengelolaan dan fasilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap 60 responden wisatawan dan 75 responden masyarakat desa sekitar kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa. Penentuan kawasan desa dilakukan secara purposive wilayah yang potensial. Responden masyarakat desa dan penguniung kawasan wisata juga ditentukan secara purposíve. Data yang diperoleh diolah dengan cara mentabulasikan dan dianalisis sesuai dengan jenis data dan tujuan penggunaannya. Analisis tersebut adalah analisis potensi ekoturisme dan analisis terhadap pelaku ekoturisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi sediaan wisata Taman Wisata Teluk Youtefa berupa sumberdaya alam diminati oleh wisatawan. Masyarakat mempunyai persepsi yang baik dan positif terhadap kegiatan wtsata di kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa. Hal ini dìtunjukkan oleh pengetahuan masyarakat yang baik terhadap kawasan yang adalah kawasan lindung sehingga perlu dilestarikan, dan adanya dukungan dan keinginan masyarakat setempat untuk berpartisipasi melalui pekerjaan sampingan yang ingin dilakukannya. Hasil penelitian terhadap wisatawan menunjukkan bahwa motivasi mereka mengunjungi kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa adalah untuk berekreasi sehingga sebagian besar wisatawan datang dengan jumlah yang besar (> 5 orang). Wisatawan mempunyai persepsi yang baik dan positif terhadap keadaan alem, tetapi mempunyai persepsi yang kurang terhadap fasilitas dan pengelolaan kawasan, Perilaku wisatawan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak di kawasan tersebut. Dengan demikian kegiatan ekoturisme yang akan dilaksanakan di masa akan datang harus berjalan bersama dengan wisata massal, sehingga diperlukan pembedaan pengelolaan pengunjung di dalam kawasan. Pada satu sisi tidak menghentikan kegiatan wisata massal yang sudah berjalan dan di sisi lain lingkungan kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa tetap terjaga kelestariannya melalui ekoturime. Untuk memenuhi permintaan wisata di kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa, penawaran wisata dan sudut pengelolaan serta penyediaan sarana pendukung wisata bagi kenyamanan pengunjung (amenitas) perlu untuk membentuk suatu badan pengelola di kawasan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan aset aset wisata yang potensial menyediakan prasarana yang dibutuhkan dengan lebih baik, serta dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat urituk meningkatkan perekonomian. Diharapkan melalul ekoturisme selain dapat melestarikan lingkungan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui partisipasi dalam kegiatan wisata.

---

This study was designed to assess ecotourism demands and potentials at Taman Wisata Teluk Youtefa, specifically to understand the prospects for ecotounsm development, and to learn about visitors and the local communities motivations, perceptions, and tourist attitudes. The definition of ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well being of local people (The International Ecotourism Society, 1990). The study was conducted ini 3 villages: Tobati, Eriggros, and Hottekam Villages, and the coast of Youtefa Bay, includes Hamadi and Hottekam Beaches, Jayapura Region, Papua, from January to March, 2002.

Data was collected by interviewing 60 tourists and 75 local communities, who visited and resided near Taman Wisata Teluk Youtefa. Villages were purpostvely selected on the bases of ecotourism potential (purposive sampling). Respondents were purposively sampled to asses their motivations, perceptions and attitudes toward ecotourism in the Taman Wisata Teluk Youtefa Data was collected were tabulated and analyzed accordingly to determine the ecotounsm prospects and responses of the local communities.

The results indicated that the respondents believed that Taman Wisata Teluk Youtefa as natural resource as one of the prospective for ecotouflsm. Local communities around TWTY have perspectives toward ecotourism. They also understand and support the protected status of Teman Wisata Teluk Voutefa, and expressed their willingness to participate in ecotourism activities.

The main motivation to visit Taman Wisata Teluk Youtefa was recreation and the tourists usually come in a big group (> 5 persOns). The majority of tourists had positive perceptions about the landscaPe and scenery, but felt that facilities and management of Teman Wisata Teluk Youtefa should be Improved. The majority of visitors demonstrated positive attitudes towards conserving the nature within Taman Wisata Teluk Youtefa area. Ecotourism must be made compatible with mass tourism, therefore Teman Wisata Teluk Youtefa should be differently managed for handling visitors in the future. One hand Teman Wisata Teluk Youtefa must support mass tourism, but on other hand ecotounsm conserve the nature within Taman Wisata Teluk Youtefa.

To meet the tourists demands and realize ecotourism, the management of Taman Wisata Teluk Youtefa, a management body, should be established for this park, in order to manage the tourism assets to be properly managed1 and at the same time providing public facilities, and supporting local community efforts to increase their economic welfare. It is hoped through community participation in ecotounsm, nature Will be preserved and people welfare be improved."