Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

---

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law enforcement."

"Moratorium penempatan TKI informal diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah sejak Tahun 2015 dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada TKI di Luar Negeri. Tujuan dari pemberlakuan moratorium tersebut adalah agar tercipta suatu sistem perlindungan baru antara Indonesia dengan Negara-negara yang diberlakukan penghentian sementara penempatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan moratorium TKI membawa dampak yang cukup signifikan yaitu meningkatnya jumlah TKI ilegal. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi moratorium penempatan TKI informal di Kawasan Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan apa yang penyebab permasalahan meningkatnya TKI ilegal setelah diberlakukan moratorium. Skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan positivist menggunakan teori Grindle yaitu dilihat dari segi konten dan konteks dari kebijakan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pada implementasinya, masih ditemui beberapa kendala yang kemudian menyebabkan jumlah TKI ilegal meningkat. Berdasarkan 9 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, hanya 6 yang memenuhi indikator faktor yang menunjang pelaksanaan implementasi. 3 faktor yang mengalami kendala diantaranya dari sisi jangkauan perubahan yang diharapkan, sumber daya yang memadai, dan adanya kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan antar pihak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan membuat sistem perlindungan baru bagi TKI, memperbanyak sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan moratorium, dan meninjau ulang undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak, serta meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan.

---

The moratorium on placement of informal migrant workers in middle east region has been enforced by the government of Indonesia since 2015 in order to minimalize problems which has happened to Indonesia migrant workers abroad. The purpose of moratorium enforcement is so that it can form a new protection system between Indonesia and the countries that is being given temporary placement dismissal. However, in the implementation, migrant workers moratorium policy brought such adverse impact that it made the number of illegal migrant workers increasing. This thesis explains about the factors which affecting the implementation of moratorium on placement of informal migrant workers in the middle east region to find out how those factors affect the policy and the cause of illegal migrant workers increasement after the moratorium being applied. This thesis is a research with positivist approach with Grindle theory which seen from context and content side of the policy. The conclusion of this thesis is that in the implementation, there are hindrances which cause the increasing of illegal migrant workers. Based on 9 factors that affect policy implementation, only 6 factors that fulfill the indicators which support them. 3 factors that facing problems are from the range of expected changes side, adequate resources, and the existence of interest and also overlapping powers between parties. The recommendation in this research are that the government needs to do an evaluation immediately and formulate a new protection system for migrant workers, incerase qualified resources to support the implementation of moratorium, and review the related policy so that there is no overlapping authority between parties, and also increase supervision on the implementation."

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

---

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's

Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Isu kesehatan masyarakat kemudian menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPT BP2MI DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia program perlindungan pra penempatan calon Pekerja Migran Indonesia CPMI telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI dengan memprioritaskan kesehatan pekerja migran pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, serta mengimplementasikan kebijakan pelindungan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait serta peraturan yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pra penempatan calon pekerja migran. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelindungan kepada CPMI yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan isu termutakhir.

---

The COVID-19 pandemic has affected labour conditions in Indonesia. Public health issues then become the government's top priority in making policies in the labour sector. Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) are also affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the Implementation of Pre-placement Protection Policies for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) after the COVID-19 Pandemic (Case Study of UPT BP2MI DKI Jakarta). This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, and document collection. The results showed that the implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers pre-placement protection programme for prospective Indonesian Migrant Workers CPMI has been implemented optimally by UPT BP2MI by prioritising the health of migrant workers during the pandemic or post-pandemic, and implementing protection policies taken by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic.The factors that become obstacles or constraints in the implementation of post-placement protection of Indonesian Migrant Workers are the lack of socialisation from related devices and inconsistent changes in regulations that in turn resulting in less than optimal implementation of policies related to pre-placement of prospective migrant workers. The COVID-19 pandemic has provided lessons for the Indonesian government to make protection policies for CPMI that are flexible and in accordance with the latest issues."

"Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization.

The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level.

All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mengenai pekerja migran di suatu negara, dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Ketenagakerjaan), berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut terhadap studi beberapa kasus tenaga kerja asing yang terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke beberapa pihak diantaranya yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor Imigrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families belum diimplementasikan secara maksimal dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan masih ada beberapa isi Konvensi yang belum diterapkan, dan belum dilakukan pengawasan terhadap penerapannya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

This mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how the rules set out in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in the country, and provides information about how foreign workers is set up based on statutory provisions that apply in Indonesia (Law of Workers), as well as the application of both instruments on studying of foreign worker cases that happens in Indonesia. In conducting this research, the author do some literature review and interviews were held with representatives from the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration, and Immigration Office.

The results of the study have shown that International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has not been implemented to the statutory provisions of employment in Indonesia (Law of workers). This is because there are still some of the Convention that have not implemented, and has not performed oversight of its implementation. The results recommend in-depth review is needed to make sure that the Convention is well- implemented on Law of Workers Indonesia."

"Ketahanan keluarga yang kuat adalah aspek penting dalam rangka mengantisipasi datangnya ancaman atas terpenuhinya kebutuhan pokok sebuah keluarga. Kesanggupan sebuah keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya juga disebut sebagai ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI yang telah dipulangkan pada mengidentifikasi PMI yang terakomodir mengikuti program pemberdayaan, dan mengidentifikasi implikasi program pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai instrument utama. Informan terdiri dari perwakilan BP2MI (2) dan PMI purna yang berasal dari Kabupaten Karawang (7). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan ekonomi keluarga, teori pemberdayaan masyarakat, ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI setelah terakomodir mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan ekonomi PMI setelah mengikuti program pemberdayaan belum optimal.  Hal ini diukur dengan salah satu indikator ketahanan keluarga yang dirilis KemenPPA 2016. Strategi terhadap ketahanan keluarga PMI yang dicanangkan oleh pemerintah harus memberikan dampak konkrit kepada PMI yang dipulangkan ke Indonesia.

---

Strong family resilience is an important aspect in anticipating threats to the fulfillment of a families basic needs. The ability of a family to be able to provide for the primary needs of the family is also referred to as family resilience. The aim of the research is to identify the condition of the economic resilience of PMI families who have been sent home to identify PMI who are accommodated in empowerment programs  for the economic resilience of PMI families. This study uses a qualitative approach with informants consisted of BP2MI representatives (2) and full-time PMI is from Karawang Regency (7). The theories and concepts used in this study are the theory of family economic resilience, community empowerments theory, national resilience and the concept of family resilience. This study analyzes the condition of the PMI family’s economic resilience after being accommodated in the empowerment program. The results showed that PMI’s economic resilience after participating in the program was not optimal. This is measured by one of the family resilience indicator released by KemenPPA 2016. The strategy for PMI family resilience proclaimed by the government must have a concret impact on PMI who are repatriated to Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang program advokasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Faith Based Organizations (studi kasus Migrant Institute Dompet Dhuafa) sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program advokasi di Migrant Institute telah dilaksanakan empat jenis advokasi, yaitu: advokasi klien, advokasi masyarakat, advokasi legislatif, dan advokasi administratif. Unsur faith pun banyak mempengaruhi cara pandang dan pelaksanaan advokasi di Migrant Institute. Lebih lanjut pihak lembaga harus memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan advokasi untuk memaksimalkan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is discusses the implementation of an advocacy program on Faith - Based Organizations ( Migrant Institute Dompet Dhuafa case study) in an effort to improve the protection of Indonesian Workers. This study is a qualitative research strategy case study. The results of the study revealed that in the implementation of advocacy programs at the Migrant Institute has been implemented in four types of advocacy, namely: client advocacy, community advocacy, legislative advocacy, and administrative advocacy. Elements affected how much faith and advocacy work in the Migrant Institute. Furthermore, the agency must consider the factors supporting and inhibiting factors to maximize the implementation of advocacy for the protection of Indonesian Workers ."