Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"Kutukan sumber daya alam menggambarkan kegagalan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat bagi pembangunan. Berbagai literatur empiris menunjukkan negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan kekayaan sumber daya alam dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kemiskinan dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Skema desentralisasi memegang peranan penting dalam mengatur pembagian kewenangan dan penerimaan (bagi hasil) pengelolaan sumber daya alam di berbagai level pemerintahan. Melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan kekayaan sumber daya alam berkorelasi searah dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota periode tahun 2010-2018. Hasil tersebut sekaligus membuktikan adanya indikasi fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia.

---

Resource curse illustrates the failure of jurisdictions which have natural resources abundance to gain benefits for development. Various empirical literature shows resource-rich countries or regions experiences deceleration of economic growth. This study analyze the impact of natural resource abundance towards poverty rate, as welfare indicator, in the context of decentralization in Indonesia. Decentralization scheme plays important role in regulating functional assignment and revenue sharing of natural resource management at various levels of government. Through the panel data regression method, the results of this study indicate natural resources abundance is commonly correlated with poverty rate in districts/cities level on 2010-2018 period. This result also prove the indication of natural resource curse phenomenon in Indonesia."

"ABSTRACTIndonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam SDA baik diatas maupun dibawah permukaan tanah dan lautan. Kekayaan bawah tanah Indonesia yang mencakup mineral dan energi telah lama dimanfaatkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, di tengah melimpahnya energi dan sumber daya mineral ESDM Indonesia, masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan ketimpangan masih. Kekayaan ESDM di Indonesia mungkin menjadi penyebab berbagai masalah ekonomi. Skripsi ini ingin membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam telah menjadi pembuktian atas dampak negatif kekayaan ESDM terhadap ketimpangan dan kemiskinan sebuah negara. Pembuktian dilakukan dengan menguji pengaruh kekayaan ESDM terhadap ketimpangan di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik regional bruto PDRB, koefeisien Gini, dan indikator kemiskinan hingga level kabupaten. Dengan menggunakan periode analisis 2009-2011, melalui uji ekonometrika penulis menemukan bahwa kekayaan SDA justru memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Pengaruh ini muncul melalui saluran ketenagakerjaan dimana ketimpangan memburuk disebabkan oleh struktur ketenagakerjaan yang tidak merata, sedangkan kemiskinan terdampak membaik. Usaha pemerintah menanggulangi munculnya dampak ekonomi atas eksploitasi ESDM melalui DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan melalui uji ekonometrika. Temuan ini menunjukkan bahwa kekayaan ESDM merupakan sebuah kutukan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya indikator ketimpangan dan kemiskinan.

---

ABSTRACTIndonesia is a country which has abundant natural resources both above and below the surface of land and sea. Indonesia 39 s treasures, which includes minerals and energy, has long been used as a source of state revenue. On the other hand, welfare issues such as poverty and inequality still exist. The Curse has proven the negative impact of natural resource wealth on the economic growth of a country. This study would like to examine the existence of the effect of natural resource wealth on inequality in Indonesia by using Gross Regional Domestic Product data, Gini coefficient, and poverty indicators in district level. By using the 2009 2011 analysis period, researcher found that the wealth of natural resources exacerbates the problems of poverty and inequality. This influence is also found in the employment channel where inequality deteriorates due to unequal employment structures. Government efforts to tackle the economic impacts of natural resource exploitation through DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam have proved effective in addressing poverty and inequality problems through econometric tests. This finding shows that the wealth of natural resources is still a curse for the economy, especially indicators of inequality and poverty. "

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif difokuskan pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam mineral dan batubara yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam bentuk?bentuk kewenangan pemerintah di indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah dari masa ke masa mencoba mencari bentuk yang yang ideal dalam mengimplementasikan bentuk penguasaan negara akan sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang?Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the government?s right in mineral and coal natural resource which were told by our constitution and how these are implemented by the government in Indonesia before and after the legalization of Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining.

The results showed that the country through the government from time to time trying to find the ideal form of state control of implement the natural resources of minerals and coal in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution - Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"Using panel data set 2002-2010, this paper examines the correlation between natural disasters and regional poverty in Indonesia. The variable for natural disasters in this paper is the number of houses destroyed by natural disasters. This paper also uses control variable that consists of socio-economic indicators at provincial level in Indonesia. It found that natural disaster has positive and significant correlation with the provincialpoverty rates in Indonesia. Therefore, poverty reduction strategy in Indonesia should consider the negative impacts of natural disasters that will hamper poverty reduction. Another important finding in this study is that in control variable, only agricultural share to Regional Gross Domestic Product that has significant and positive correlation with poverty rates.

---

Menggunakan panel data periode 2002-2010, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara bencana alam dan tingkat kemiskinan di level propinsi di Indonesia.Bencana alam diwakili variabel jumlah rumah yg rusak akibat bencana alam. Penelitian ini juga menggunakan control variable yang terdiri dari socio-economic indicators di tingkat propinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bencana alam memiliki positive and significant correlation dengan tingkat kemiskinan di level propinsi di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia seharusnya juga mempertimbangkan faktor bencana alam yang akan menghambat program pengurangan kemiskinan di Indonesia."

"Tesis ini mengkaji kembali konvergensi regional dalam PDRB per kapita, pengeluaran rumah tangga per kapita, tingkat kemiskinan, dan rata-rata lama sekolah di Indonesia di tingkat distrik (Kabupaten dan Kota) selama 2000–2017 dengan menggunakan metode klub konvergensi. Tesis ini menemukan bahwa ketimpangan regional di Indonesia pada tingkat distrik dicirikan oleh lima klub konvergensi dalam PDRB per kapita, empat klub konvergensi dalam pengeluaran rumah tangga per kapita, empat klub konvergensi dalam kemiskinan, dan lima klub konvergensi dalam rata-rata tahun sekolah.

---

This thesis reinvestigates the regional convergence in GDP per capita, household expenditure per capita, poverty rate, and average years of schooling in Indonesia at the district level during 2000–2017 using the club convergence method. This thesis finds that regional inequality in Indonesia at the district level was characterized by five convergence clubs in GDP per capita, four convergence clubs in household expenditure per capita, four convergence clubs in poverty, and five convergence clubs in average years of schooling."

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"[Pengaruh berlimpahnya sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomitelah lama dipelajari dalam berbagai studi, di mana sebagian besar hasil dari studistuditersebut menunjukan bahwa kelimpahan ini mempengaruhi secara negatifterhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar studi tersebut dilakukan padatingkat lintas negara. Tesis ini mencoba mencari tahu dampak dari kelimpahansumber daya alam tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokalIndonesia. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2004 sampai2013 dan metode analisa data panel, tesis ini menemukan bahwa berlimpahnyasumber daya alam memiliki pengaruh negatif yang siknifikan terhadappertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tesis ini juga mendapati bahwa pendapatan,inflasi, dan kriminal berpotensi menjadi saluran transmisi, di mana sumber dayaalam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan, namun menurunkaninflasi dan kriminal.;The effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan namun menurunkan inflasi dan kriminal , The effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan namun menurunkan inflasi dan kriminal ]"

"Target pengentasan kemiskinan global berada di bawah ancaman dampak bencana alam yang semakin sering terjadi dan semakin parah akibat perubahan iklim. Dalam menghadapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sebagian dana pengentasan kemiskinan untuk mengurangi risiko dampak bencana alam. Literatur menunjukkan bahwa bencana alam memiskinkan orang serta memperburuk kemiskinan, sementara instrumen fiscal seperti pengeluaran modal dan bantuan sosial mengurangi tingkat kemiskinan. Studi ini mengkaji hubungan antara berbagai dampak bencana alam terhadap manusia dan infrastruktur serta mengkaji bagaimana beberapa jenis belanja pemerintah dapat mencegah atau bahkan mengurangi kejadian kemiskinan yang terkait dengan bencana. Penelitian ini menggunakan metode regional fixed effects dengan data series yang terdiri atas 485 kabupaten di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh belanja tidak terduga yang ditujukan untuk manajemen risiko bencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai variabel keparahan bencana meningkatkan angka kemiskinan, namun ada beberapa variabel keparahan bencana lainnya yang menurunkan angka kemiskinan. Ketika ada dampak bencana alam, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan belanja bantuan sosial tidak signifikan. Sementara itu, belanja tidak terduga meningkatkan kemiskinan karena sifatnya yang didahului oleh bencana alam yang dapat menyimpulkan dampak negatif dari bencana alam.

---

The goal of completely eliminating global poverty is under the threat of the impacts of natural disasters which have becoming more frequent and severe due to climate change. In facing such threat, the Indonesian government has allocated a portion of poverty alleviation funds to attenuate the risks of the impacts of natural disasters. Literatures suggest that natural disasters impoverish people as well as exacerbating poverty, yet capital and social assistance expenditure reduce poverty incidence. This study examines the relationship between various impacts of natural disasters on humans and infrastructures as well as whether different types of fiscal expenditure would prevent or even reduce poverty incidence related to disasters. This study uses a regional fixed effects method with data series comprising 485 districts in Indonesia from the year 2015 to 2019. This study also examines the effect of unexpected expenditure which is purposed for disaster risk management. The result of the analysis shows that various disaster severity variables increase poverty headcount, yet there are some other disaster severity variables which reduce poverty headcount. In the presence of natural disaster impacts, capital expenditure bears a significant negative effect on poverty whereas social assistance expenditure is insignificant. Defying the hypothesis, unexpected expenditure increases poverty due to its nature of being preceded by natural disasters which may conclude the negative impacts of natural disasters."

"Penelitian mengenai perlakuan perpajakan atas sumber daya alam bertujuan untuk menggambarkan perlakuan perpajakan atas sumber daya alam yang diterapkan di Australia dan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fungsi budgetair pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor sumber daya alam serta fungsi regulerend pajak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa perlakuan perpajakan atas sumber daya alam di Australia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara Australia.

---

This research’s purpose is to describe tax treatment on natural resources in Australia and Indonesia. The purpose of this research is also to describe the budgetair function of tax associated with Government’s revenues from natural resource sectors also regulerend function of tax associated with availability of natural resources stock for the next generations. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that tax treatment of natural resources in Australia contributed favorably to the State’s revenue."