Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peluang menjadi miskin migran dan nonmigran di Provinsi Papua dengan menggunakan data Susenas 2013. Status Kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran per kapita dengan menggunakan konsep garis kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik interaksi dalam mempelajari kecenderungan status kemiskinan migran dibandingkan nonmigran dengan memperhitungkan pengaruh variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan,tingkat pendidikan, status bekerja,daerah tempat tinggal, sumber penerangan rumah dan status kepemilikan rumah.Hasil menunjukkan bahwa pada umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, status bekerja, daerah tempat tinggal, sumber penerangan rumah dan status kepemilikan rumah yang sama, peluang migran untuk menjadi miskin lebih kecil dibandingkan nonmigran.

---

This research aims to examine probability to become poor of the migrant and nonmigrant in Papua Province by using Susenas data 2013. Poverty status is measured from expenditure capita use poverty line concept. This research use interaction binomial logistic regression method and examines the differences in propensity of the migrant poverty status compared nonmigrant according to several factors such as age, sex,marital status, education level, working status,residence area, electricity and home ownership.

The result shows that the probability to become poor for migrant is smaller than nonmigrant according to several factors such as age, sex,marital status, education level,working status,residence area, electricity and home ownership."

"Pengeluaran wisatawan merupakan barang dan jasa (goods and services) yang dibeli oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectations) selama ia tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pengeluaran wisatawan Kota Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan penyebaran frekuensi dan nilai yang sering muncul (modus). Sampel dalam penelitian ini adalah 400 orang wisatawan Kota Bandung ditarik menggunakan metode non probability sampling serta teknik accidental. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 400 responden yang diteliti menyatakan bahwa pengeluaran wisatawan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

---

Tourist Expenditure is goods and services purchased by tourist in order to meet the needs, wants, and expectations during his stay he visited tourist destination. The objective of this research is to describe tourist expenditure of Kota Bandung. This research applied quantitative approach, using questionnaire as research instrument and analyzed with the spread frequency and a recurring value (modus). The sample is 400 tourist in Kota Bandung, collected by using non probability sampling and accidental technique. The results indicated that tourist expenditure contribute to local revenue in Kota Bandung."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadapketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan denganmenggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periodepenelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili olehangka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utamapenelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsipendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial.Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas lajupertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, rataratalama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresidengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanjapemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungansosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahandan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikandalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanjapendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatansemakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapibelanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat,Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN danAPBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiaprupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlahpenduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyse the impact of government expenditureon income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach withpanel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period astime series. To quantify the impact of government expenditure on incomeinequality, this research estimate the income inequality, measured by the ginicoefficient is a function of government expenditure program on sector education,health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonlyused in the literature to explain income inequality (population growth,dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate).The result shows that only government expenditure for housing which has positifimpact or reducing income inequality. The other independent variables have noimpact, and even for education and social protection expenditure make conditionof income inequality getting worse. It is guessed that government spending qualitywhich is bad is the main reason why some independent variables have nocorrelation with income inequality."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pendapatan dan belanja pada periode booming minyak dan periode sesudahnya, serta hubungannya dengan defisit anggaran. Data yang digunakan merupakan data realisasi anggaran periode 1969-2015, serta realisasi kuartalan dan bulanan periode 2005-2015. Dengan menggunakan uji kausalitas granger, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pendapatan dan belanja sesuai hipotesis sinkronisasi fiskal. Untuk menjaga defisit, pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan prioritas atas jenis belanja modal yang akan dilakukan, serta efisiensi pada belanja rutin. Dari sisi pendapatan, dapat dilakukan dengan mencari dan menyempurnakan sumber pendapatan baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

---

This study aims to analyze the causality relationship between revenue and expenditure in the oil boom period and the subsequent period, as well as its relationship with the budget deficit. The data used is the budget realization data for the period 1969-2015, as well as the realization of quarterly and monthly period 2005-2015. By using the granger causality test, the result of the research indicates a two-way causal relationship between income and expenditure in accordance with the fiscal synchronization hypothesis. To maintain the deficit, the government creates a policy by determining the priority of the type of capital expenditure to be performed, as well as the efficiency of routine expenditure. From the revenue side, it can be done by finding and improving the source of income both from tax and non-tax sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota periode tahun 2011-2013 dengan sampel 813 pemerintah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan, laman Badan Pusat Statitisk, dan website pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja urusan pendidikan dan urusan kesehatan yang semakin meningkat akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ada juga pemerintah yang mampu melakukan efisiensi dapat memperoleh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi dengan biaya paling minimum. Pemerintah daerah tersebut diantaranya melakukan perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan perbaikan sistem kerja.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of educational expenditure and health expenditure to the performance of local government.The object of this research is the local government of the cities and the municipalities from 2011 2013 with a sample of 813 cities and municipalities. This research is using secondary data gained from Ministry of Internal Affairs, Directorate General of Fiscal Balance, Financial Statement of the local government, the Resume of the Examination Result, Central Bureau of Statistic website, and local government website. This research is using multiple regression analysis.

The result of this research shows that the educational expenditure and health expenditure have positive effect on the performance of local government. Increase in educational expenditure and health expenditure can stimulate the performance of local government. There are local government achieving better performance using minimum expenditures by improving procedures and educating better human resources."

"ABSTRAKLatar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

---

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22

regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research

uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data

collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The

results of the research found that there are implications related to this policy. The implications

for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified

as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for

taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property

industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen

"

"Tesis ini membahas tentang pengeluaran modal (Capital Expenditures ) dalam industri panel dan cable tray dengan menggunakan Capital Budgeting dan manajemen kapasitas produksi sebagai alat analisis. Analisis menggunakan Capital Budgeting merekomendasikan peningkatan penjualan minimal 15% per tahun hingga tahun 2015 supaya investasi ini menguntungkan. Penambahan investasi dalam mesin telah menambah kapasitas produksi hingga setara 51.500 unit panel pada tahun 2009. Tetapi disisi lain kapasitas ini tidak mampu diserap oleh permintaan pasar sehingga mengakibatkan kapasitas menganggur sebesar 34.452 unit panel pada tahun 2009. Untuk memaksimalkan kapasitas tersebut disarankan perusahaan meningkatkan target penjualannya dengan cara melakukan ekspansi ke produk lain atau menggunakan kapasitas tersebut dengan outsourcing.

---

These tests discuss capital expenditures in the panel and cable tray industry using Capital Budgeting and production capacity management as analytical tools. Analysis using Capital Budgeting recommends increasing sales of at least 15% per year until 2015 so that this investment is profitable. The addition of investment in machinery has increased production capacity to the equivalent of 51,500 panel units in 2009. But on the other hand this capacity cannot be absorbed by market demand, resulting in an idle capacity of 34,452 panel units in 2009. To maximize this capacity, it is recommended that the company increase its sales target by how to expand into other products or use that capacity by outsourcing."

"Lonjakan belanja pemerintah pada akhir tahun merupakan fenomena tahunan yang dapat menurunkan kualitas belanja pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi melalui identifikasi karakteristik belanja yang pada prinsipnya dapat dipercepat dan mencegah terjadinya penumpukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur komponen-komponen variabel belanja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengantisipasi lonjakan belanja akhir tahun dengan menggunakan metode machine learning algoritma Random Forest Regression dengan pendekatan Feature Importance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel pengeluaran yang tidak boleh melonjak di akhir tahun cenderung terakumulasi di akhir tahun sekaligus menegaskan perilaku menunda-nunda. Melalui pengembangan model yang ada, para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan perangkat tersebut sebagai peringatan dini terhadap potensi lonjakan belanja di akhir tahun dan memetakan rekomendasi percepatan belanja untuk mewujudkan belanja berkualitas."

"Penelitian ini menguji apakah terjadi crowding out antara investasi dengan belanja pertahanan di Indonesia pada periode 1974-2012. Spesifikasi model yang digunakan merujuk model Atesoglu (2004) dengan teknik estimasi OLS pendekatan time series. Hasilnya menunjukan bahwa belanja pertahanan memiliki hubungan tidak signifikan dengan investasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan dunia dan terbatasnya pesanan alutsista dari Pemerintah Indonesia kepada industri pertahanan nasional.

---

This study tests the crowding out between defense expenditure and investment in Indonesia during 1974-2012. This research use Atesoglu?s model and was estimated using OLS technique with time series approach. Result shows that there is no crowding out between defense expenditure and investment in Indonesia. The relationship can be explained by the difference of defense industrial structure in Indonesia and limitations of order from Government of Indonesia to defense companies in Indonesia."

"PENDAHULUAN Aktivitas pemerintah secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi secara positip peningkatan total output (PDB) negara melalui interaksinya dengan sektor swasta. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, pelabuhan, hukum dan lembaga sosial yang meningkatkan hubungan pertukaran dan produktivitas sosial dengan menjamin hak kepemilikan (Enforcement of Property Rights) (Muller, 1979). Selain itu pemerintah memiliki wewenang memindahkan atau mengatur eksternalities negatip. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi guna memperlancar pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki alokasi sumberdaya ekonomi (faktor produksi). Pembayaran transfer dapat membantu mengatur keseimbangan sosial dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perlindungan dari eksploitasi luar negeri dan pertahanan militernya juga meningkatkan keamanan modal yang akan dan telah ditanam. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas pekerja. Subsidi yang diberikan memperbaiki neraca pembayaran - bagi komoditi ekspor - dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pengaruh negatip pengaturan pemerintah dalam perekonomian antara lain melalui peningkatan penerimaan pemerintah (Government Revenue Raising) dan mekanisme transfer untuk peningkatan penerimaan pemerintah dapat mengakibatkan mis-alokasi sumber-sumber daya atau dis-insentip. Di samping itu adalah ketidakefisienan (inefisiensi) dalam penyediaan barang publik (Downs, 1959; Tullock, 1959; Oslon dalam Lin. S.A.Y,1994). Stigler (1971) mengatakan bahwa pengaturan ekonomi (Economic Regulation) ternyata dibuat untuk memperbaiki posisi masyarakat ,mapan (regulated), bukan untuk masyarakat umum. Selain itu pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan memboroskan sumberdaya ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah untuk hukum dan ketertiban umum mungkin pula disertai dengan penindasan. Dampak negatip ini mengurangi bahkan menghapus dampak positip pengaruh pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran untuk memperkecil perbedaan (gap) keahlian pekerja dapat menjadi tidak efektip dan salah arah. Peningkatan pada peningkatan kesejahteraan mengakibatkan dis-insentip dan ketergantungan para penerimanya, sedangkan untuk kesehatan dan infrastruktur meningkatkan biaya individu (private cost) melalui persaingan dengan sektor swasta dalam hal pembiayaannya."