Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah penurunan pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi, operator telekomunikasi harus berusaha meningkatkan revenue usahanya dan menekan cost operational agar mampu bertahan dan bersaing dimasa mendatang. Banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan bisnis pada market yang sama membuat ruang gerak operator telekomunikasi semakin terbatas. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan operator telekomunikasi dimana salah satunya diindikasikan karena besarnya biaya regulatory charges yang membebani cost operational operator telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulatory charges operator selular yang berlaku saat ini dan hubungannya terhadap pendapatan operator, dengan menggunakan pemodelan sistem dinamik dan statisik. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulatory charges bukan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Menurunnya pertumbuhan industri telekomunikasi saat ini lebih disebabkan karena keputusan atau kebijakan pertumbuhan investasi jaringan selular dengan tingkat pertumbuhan (growth rate) yang tinggi dimasa lalu, dengan melakukan kegiatan eksploitasi oleh banyak perusahaan telekomunikasi sehingga mengakibatkan pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia mencapai saturasi dalam waktu yang singkat.

---

Along with declining revenue growth in the telecommunications industry, the telecommunication operators must continue in adopting new technologies and utilize its network to accommodate future telecommunication services. Therefore, the operator forced to increase their business revenue and reduce operational cost. As the Indonesian telecommunication industry is crowded with many operators fighting over limited market and resources, indicates that the telecommunication market is heading towards saturation. The main issues raised in this research is the declining in revenues of telecommunications operators, one of which is indicated of the regulatory charges that impacting to operational cost.This research is focusing to analyze current operator regulatory charges and its relation to operator revenues, using the dynamic system modeling approach and statistic. The result showed that the regulatory charges is not the main cause of declining in revenues of telecommunications operators. A dramatic celular telecommunication investment growth in the past with high exploitation activities, however, has contributed fierce competition of market shares among many mobile operators. As the result, Indonesia's telecommunication market has lost some of its glory and become saturated within a relatively short period of time."

"Di tengah penurunan pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi, operator telekomunikasi harus berusaha meningkatkan revenue usahanya dan menekan cost operational agar mampu bertahan dan bersaing dimasa mendatang. Banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan bisnis pada market yang sama membuat ruang gerak operator telekomunikasi semakin terbatas. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan operator telekomunikasi dimana salah satunya diindikasikan karena besarnya biaya regulatory charges yang membebani cost operational operator telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulatory charges operator selular yang berlaku saat ini dan hubungannya terhadap pendapatan operator, dengan menggunakan pemodelan sistem dinamik dan statisik.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulatory charges bukan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Menurunnya pertumbuhan industri telekomunikasi saat ini lebih disebabkan karena keputusan atau kebijakan pertumbuhan investasi jaringan selular dengan tingkat pertumbuhan (growth rate) yang tinggi dimasa lalu, dengan melakukan kegiatan eksploitasi oleh banyak perusahaan telekomunikasi sehingga mengakibatkan pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia mencapai saturasi dalam waktu yang singkat.

---

Along with declining revenue growth in the telecommunications industry, the telecommunication operators must continue in adopting new technologies and utilize its network to accommodate future telecommunication services. Therefore, the operator forced to increase their business revenue and reduce operational cost. As the Indonesian telecommunication industry is crowded with many operators fighting over limited market and resources, indicates that the telecommunication market is heading towards saturation. The main issues raised in this research is the declining in revenues of telecommunications operators, one of which is indicated of the regulatory charges that impacting to operational cost. This research is focusing to analyze current operator regulatory charges and its relation to operator revenues, using the dynamic system modeling approach and statistic.The result showed that the regulatory charges is not the main cause of declining in revenues of telecommunications operators. A dramatic celular telecommunication investment growth in the past with high exploitation activities, however, has contributed fierce competition of market shares among many mobile operators. As the result, Indonesia's telecommunication market has lost some of its glory and become saturated within a relatively short period of time."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis potret substansi pengaturan (regulatory substance) dan tata kelola pengaturan (regulatory governance) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 2) merekonstruksi konsep akuntabilitas formal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 3) merekonstruksi konsep akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; dan 4) mengkonstruksi model institusional untuk memperbaiki akuntabilitas formal dan akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Hasil analisis menunjukkan bahwa situasi problematikal dalam tata kelola pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia bersumber dari tataran kebijakan pengaturan UU 22/2001 yang mencakup proses dan substansi kebijakannya, serta tataran peraturan operasional yang mencakup proses penyusunan dan pelaksanaannya. Sebagai hasil rekonstruksi, akuntabilitas formal dikonsepsikan sebagai aspek formal regulasi yaitu aspek yang terkait dengan disain institusional yang merupakan fungsi dari konteks kebijakan dan aturan formal yang berlandaskan pada konstitusi, yang meliputi kesesuaian kebijakan pengaturan dengan konstitusi; kejelasan peran dan tujuan; otoritas; dan akuntabilitas. Adapun akuntabilitas informal dikonsepsikan sebagai aspek pembuatan dan pelaksanaan peraturan formal yang melibatkan pemangku kepentingan yang luas, yang meliputi partisipasi; transparansi; prediktabilitas; dan konsistensi.Tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dapat diperbaiki dengan model tata kelola pengaturan antar institusi (inter-institutional regulatory governance), yang terdiri dari model akuntabilitas formal antar institusi (inter-institutional formal accountability) dan model akuntabilitas informal antar institusi (inter-institutional informal accountability). Adapun model institusional yang dikonstruksi untuk menopang tata kelola antar institusi dalam rangka memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia adalah model institusional tiga tingkatan fungsional dan tiga tingkatan struktural."

"Saat ini populasi di dunia hampir mencapai 7,6 milliar dengan pertumbuhan 1,1% per tahun, yang berarti 83 juta orang bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pangsa pasar akan Internet of Things (IoT) juga meningkat secara eksponensial yang membuat kompetisi di bidang IoT semakin besar selaras dengan pertumbuhan trafik data yang mengakibatkan terjadinya krisis spektrum frekuensi radio. Saat ini teknologi LPWAN telah diimplementasikan oleh perusahaan utilitas nasional yaitu PLN dengan smart meternya yang membantu perusahaan tersebut memotong biaya operasional dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun saat ini regulasi atas teknologi LPWAN belum ada terutama pada alokasi spektrum frekuensi, standar perangkat teknologi LPWAN dan bisnis modelnya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternativealternatif yang terbaik untuk teknologi LPWAN dengan stakeholder terkait dan melakukan analisis biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang sesuai untuk implementasi LPWAN.

---

Currently the world's population is nearly about 7.6 billion with a growth of 1.1% per year, which means that 83 million people are growing annually. As the population grows, the market share of Internet of Things (IoT) also increases exponentially which makes the IoT competition bigger in line with data traffic growth resulting in a radio frequency spectrum crises. Currently LPWAN technology has been implemented by the national utility company that is PLN with its smart meter that helps the company cut operating costs and maintain the quality of service to the community. However, the current regulation of LPWAN technology does not exist, especially in the allocation of frequency spectrum, LPWAN technology device standard and business model. This writing is intended to find the best alternatives for LPWAN technology with relevant stakeholders and to analyze the right cost of using the appropriate radio frequency spectrum for LPWAN implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"ABSTRAKPenelitian ini membantu pengelola pusat perbelanjaan untuk pertama kalinya memiliki mekanisme yang ilmiah dalam menentukan harga sewa unit properti retail berdasarkan aspek ketertampakan visibility . Perhitungan nilai ketertampakan unit retail secara akurat merupakan hal yang sangat penting karena ketertampakan merupakan faktor yang mempengaruhi harga sewa unit retail. Belum ada penelitian yang secara akurat menghitung nilai ketertampakan dan pengaruh nilai ketertampakan terhadap harga sewa unit retail. Untuk mencari pengaruh nilai ketertampakan, diperlukan pemahaman mengenai konsep ketertampakan, bagaimana mengukur ketertampakan, dan variabel yang mempengaruhi harga sewa retail. Penelitian menggunakan metode transformasi bertahap dimana hasil dari penelitian pertama akan dikonfirmasi oleh penelitian berikutnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif pada penelitian tahap 1 dan metode kuantitatif pada penelitian tahap 2. Hasil regresi menunjukan nilai ketertampakan memiliki kofisien 40.74 terhadap harga sewa unit retail. Nilai ketertampakan dapat berpengaruh hingga Rp. 103.058 dari harga sewa toko dengan nilai ketertampakan tertinggi. Ketertampakan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi harga sewa unit retail bersama luas lantai, jarak menuju pintu utama, apakah toko tersebut dikenai kontrak bulanan, dan apakah toko tersebut berasal dari grup brand tertentu.

---

ABSTRACTThis research will help developer for the first time to has a scientific mechanism to determine retail rent price from visibility aspect. An accurate retail visibility measurement is very important because visibility is one of a factor that determined retail rent price. Until now, research that accurately measured the effect of visibility to retail rent price hasn rsquo t been existed. In order to find the effect of visibility value, it is crucial to understand what is the concept of visibility, how to measure visibility, and what are the variables determining retail rent price. The research used sequential transformative method. Research was using qualitative method at the first sequence and quantitative research at the final sequence. Qualitative research confirmed findings of literature review. The findings at qualitative research confirmed by quantitative research. Regression result showed that visibility value has 40.74 coefficient. Visibility value could affect up until Rp. 103.058 of rent price. Visibility is one of the affecting factor with leasable area, distance to entrance, whether the store has monthly contract, whether the store sells watch and gold, and whether the store comes from favourable brand. "

"Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan loyalitas terhadap merek melalui kepuasan terhadap layanan Bank, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jenis loyalitas terhadap merek yang dibentuk oleh kepuasan terhadap layanan Bank. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus di Bank bjb dengan menggunakan kerangka pemikiran tingkatan piramida loyalitas dan kepuasan terhadap atribut produk, pelayanan dan pembelian suatu Bank. Temuan pertama: Pembentukan Loyalitas terhadap merek dibentuk oleh personal selling dalam menciptakan komitmen terhadap merek Bank, sementara faktor yang mempengaruhi nasabah terhadap kepuasan adalah Tingkat suku bunga, biaya administrasi yang rendah, persyaratan yang mudah dan Hadiah langsung. Dari segi pelayanan pelayanan yang personal, cepat, ramah, akurat, fasilitas pendukung menjadi pertimbangan sementara dari segi pembelian atau pemilihan Bank maka kredibilitas, rekomendasi dan suku bunga menjadi faktor utama. Temuan Kedua: Loyalitas terhadap merek yang timbul adalah pada tingkatan 'liking the product' dan 'commited buyer'. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemasar aga lebih mengembangkan personal selling dalam menciptakan komitmen, untuk lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami Personal Selling dalam membentuk loyalitas dan pembentukan komitmen nasabah khususnya bagi Industri Jasa Bank.

---

This reaserch purpose is to knowing how a loyalty process through Bank services satisfaction and to knowing the level of its loyalty that has been formed by satiscaftion to Bank services. Using Qualitative method, case study and using pyramid of loyalty level and also satisfaction to product, services and buying attributes. First finding : Loyalty forming process to Brand is formed by Personal Selling in building a comitment, meanwhile satisfaction formed by Interest, low administration fee, easy term and condition and free gift. From services, personal services with quick, emphaty, accurate and facilities becoming a consideration meanwhile through buying attributes, credibility, recomendation becoming the main factor. Second findings: The level of loyalty is on liking the brand and commited buyer and those loyalties is formed by personal selling. This research could be a basis for other marketers to develop personal selling to form a commitement and loyalty. The next research could be more widening in Personal Seeling to form loyalty and to form a commitment especially for Banking Industry customer."

"This book offers an essential introduction to the latest advances in delayed genetic regulatory networks (GRNs) and presents cutting-edge work on the analysis and design of delayed GRNs in which the system parameters are subject to uncertain, stochastic and/or parameter-varying changes. Specifically, the types examined include delayed switching GRNs, delayed stochastic GRNs, delayed reaction-diffusion GRNs, delayed discrete-time GRNs, etc. In addition, the solvability of stability analysis, control and estimation problems involving delayed GRNs are addressed in terms of linear matrix inequality or M-matrix tests."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagungyang berangkat dari rendahnya realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghambat optimalisasi penerimaan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif.Penelitian ini menganalisis evaluasi dari tujuan kebijakan dan hambatan yang terkait.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada tujuan dari terapkannya kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung tidak tercapai, sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya SDM dan menurunnya jumlah masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tulungang.

---

This study discusses about Fisheries Auction Place Charges Policy in Tulungagung based on the fact that the income realization of the charges is very low. The goal of this study is to knowing the obstacles that faces in the form of Fisheries Auction Place Charges income optimalization. This study done by using quantitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and field studies . Data were analyzed by using qualitative data analysis techniques . This study analyzes the evaluation of policy objectives and constraints related . Results of this study addressed that the purpose of the fisheries charges policy in Tulungagung is not reached , while obstacles encountered in the implementation of the fisheries policy charges in Tulungagung is the lack of human resources and the declining number of fishing communities in the coastal district Tulungagung."

"Kesuksesan perkembangan dompet digital di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan strategi cashback/diskon yang ditawarkan penyedia layanan. Strategi tersebut terbukti berhasil membuat masyarakat tertarik untuk mengadopsi dompet digital. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan selamanya. Penyedia layanan kini harus berfokus untuk mempertahankan pengguna agar tetap menggunakan layanannya sehingga effort yang telah dikeluarkan pada saat menarik pengguna tidak sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan dompet digital menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Pengaruh manfaat dan risiko yang dirasakan pengguna terhadap sikapnya kepada layanan dompet digital (attitude) juga diteliti pada penelitian ini. Selain itu, regulatory focus theory yang mengelompokan individu berdasarkan sensitivitasnya digunakan sebagai moderasi hubungan faktor pada penelitan ini. Penelitian dilakukan kepada 756 responden melalui survei online. Analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM. Hasilnya menunjukan bahwa niat untuk tetap menggunakan dompet digital (continuance intention) dipengaruhi oleh attitude, perceived behavioral control, dan subjective norm. Attitude pengguna dipengaruhi oleh manfaat dan risiko yang dirasakan. Selain itu, terdapat pengaruh yang lebih besar antara hubungan risiko terhadap atittude dan percevied behavioral control terhadap continuance intention pada individu dengan tipe sensitivitas prevention focus. Hasil penelitian ini dapat membantu penyedia layanan memahami faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan layanannya.

---

Successful development of digital wallets in Indonesia is driven by a successful discount/cashback strategy from their service providers. This strategy has been proven to make people interested in adopting a digital wallet. However, the strategy cannot be done indefinitely. Now, the service providers should focus to retain their users so all of efforts they have done before are not wasted. This study aims to examine the factors that influence user’s intention to keep using digital wallets by using the theory of planned behavior. The effect of benefit and risks perceived by users to their attitude will also examined. Furthermore, regulatory focus theory which classifies individuals based on their sensitivity is being used as a moderation between some factors. This study conduct 756 respondents through an online survey and using PLS-SEM for analysis. Results show that the continuance intention of using digital wallets is influenced by attitude, perceived behavioral control, and subjective norm. The user’s attitude is influenced by benefit and risks they perceived. There is a stronger influence effect between risk and attitude and also between perceived behavioral control and continuance intention in prevention focus individuals. The results help service providers to know what factors influence their users continuance intention.

"