Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nama Kendaraan Bermotor diindikasikan tidak berhasil karena syarat berbadan hukum yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat insentif, pada November 2015 baru 1% pemilik angkutan umum yang memanfaatkan insentif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan FGD. Hasil penelitian ini, adalah bahwa implementasi kebijakan ditinjau dari dampak yang dirasakan pemilik angkutan umum (pencapaian hasil akhir) tidak berhasil dan tingkat implementabilitas dari kebijakan rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan keberhasilan implementasi kebijakan insentif tidak berhasil.

---

The success of vehicle tax and ownership tax incentive implementation indicated not successful because legal entities required, to obtain that incentive. This research focused to analyse the success of incentive implementation. This descriptive research was using a quantitative method with survey, in-depth interview and FGD as data-collection technique. As results, the policy implementation in terms of the perceived impact of public transport owners (outcomes) was unsuccessful and the policy implementability was low. Thus the whole incentive implementation success could be said to be unsuccessful."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Tren positif pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Purworejo tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan banyaknya tunggakan PKB di Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PKB di Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi PKB di Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni kendala teknis dan kurangnya sosialisasi mengenai PKB.

---

The positive trend of vehicle growth in Purworejo Regency is not accompanied by taxpayer compliance, this is evidenced by the many Motor Vehicle Tax arrears in Purworejo District. The purpose of this study is to find out how the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District. The research was conducted by using qualitative approach with data collection technique in the form of in-depth interview. The results of this study show that the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District has been running well. Nevertheless, there are still some obstacles, namely technical obstacles and lack of socialization on Vehicle Tax.

"

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis latar belakang dan implementasi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomer 134 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan penelitian ini adalah bahwa latar belakang insentif tersebut adalah untuk pemutakhiran data kendaraan serta optimalisasi penerimaan. Peneliti menyarankan agar Dispenda dan Samsat mempermudah administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

---

The main focus of this paper is the analysis and the implementation of the reduced vehicle tax and Vehicle Ownership Title Transfer Fee in Jakarta Province regulated by the legislation of the governor Number 134 Year 2012. This research is using a qualitative descriptive method. The Conclusions is, the background of the policy is to updates the vehicle data and to optimize province revenue. Researchers suggested that the Dispenda and Samsat to ease the administration and improve the quality of service to the taxpayer"

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"ABSTRAKBBNKB II adalah salah satu jenis pajak daerah. Karena saat ini masih banyak kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemilik yang sekarang dan juga untuk mendukung penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pemerintah Jawa Barat membuat suatu kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu berupa pembebasan BBNKB II. Kota Depok yang terletak di Propinsi Jawa Barat, turut melaksanakan kebijakan tersebut. Disisi lain pembebasan BBNKB II dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak BBNKB II bagi propinsi Jawa Barat dan juga khususnya bagi Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah, mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan pembebasan BBNKB II di Kota Depok, melihat proses implementasi dan mengetahui dampak kebijakan pembebasan BBNKB II terhadap sistem administrasi perpajakan di Samsat Kota Depok.

---

ABSTRACTThe BBNKB II was one of the local taxes. Because of nowdays there are still many of motor vehicle ownership are not comply with the current owner and also to support the application of progressive tarrifs for the second or more motor vehicle ownership, so that the government of West Java Province has made a policy to handle that issues. Depok Town which is one of town in West Java Province is also carry out the policy. The exemption of BBNKB II which held in West Java Province could make potential tax loss generally for West Java Province itself and particularly for Depok Town. This research is using qualitative method with library research and field research by doing in-depth interview to collect its data. Finding and results of this research were, discover the purpose from the exemption of BBNKB II and also to look at the implementation process and reveal the impact from the exemption of BBNKB II policy to the tax administration system at Samsat in Depok Town."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Aceh. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,17%, namun pada tahun 2015 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini diperkuat dengan audit BPK pada tahun 2015 yang menyatakan belum optimalnya penerimaan PKB pada Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan hasil penelitian bahwa tiap dimensi implementasi terpenuhi, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan seperti data kendaraan yang tidak valid, kondisi geografis, dan kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PKB Provinsi Aceh menjadi tidak optimal.

---

This thesis discusses about the implementation of the Vehicle Tax in Aceh Province. Since 2011 to 2015 the number of vehicles keep on increasing with an average increase of 9.17%, but in 2015 the vehicle tax revenue did not live up the expetation of local government, this was confirmed by the BPK audit in 2015 that vehicle tax revenue was not optimal in the Aceh Province. This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edward III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as vehicle data is invalid, geographical conditions, and taxpayer compliance resulted in less optimized vehicle tax revenue in Aceh province."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan PAD dan kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain pembebasaan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB dapat menimbulkan hilangnya potensial pajak BBNKB II dan seterusnya di provinsi Jawa Barat khusunya di Kota Depok dan dapat menimbulkan peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok dan mengetahui dampak-dampak yang terjadi atas diberlakunya kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation policy of the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. Purpose of this policy is to improve Tax payer compliance and PAD. On the other hand the excemption of principal and penalties administrasif BBNKB II and the excemption of the PKB 39 S fines could pose a potential loss of tax BBNKB II and so on in the province of West Java, especially in the city of Depok and may give rise to an increase in the number of vehicle tax debt. This research use approach post positivism with qualitative data analysis. The results of this research is to know how the implementation of the implementation of the policy of sanctions and acquittal of staple administrasif BBNKB II and and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok and know the impacts happened upon during the enforced the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. "

"Tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PKB dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sustainable. Tetapi, amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif fiskal di tiap tahun dikhawatirkan malah akan membuat efek negatif dalam jangka panjang yaitu menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dalam hal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003) dengan 6 (enam) kriteria yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan Program. Penelitian menggunakan triangulasi melalui analisis dokumen Bapenda di tahun 2017-2021 dan akan divalidasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait evaluasi pemberian insentif PKB dengan menggunakan kriteria efektivitas menunjukkan bahwa pemberian insentif cukup efektif. Hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi menunjukkan bahwa pemberian insentif sangat efisien. Evaluasi menggunakan kriteria kecukupan terhadap kebutuhan menunjukkan bahwa pemberian insentif sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Evaluasi menggunakan kriteria perataan menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif sudah rata diberikan kepada Wajib Pajak. Evaluasi menggunakan kriteria responsivitas menunjukkan hasil bahwa respons Wajib Pajak sudah cukup baik dalam mendukung kebijakan. Evaluasi menggunakan kriteria ketepatan program menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif yang diberikan oleh Bapenda di tiap tahun tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif PKB di tiap tahun 2017-2021 oleh Pemerintah DKI Jakarta secara rata-rata sudah cukup baik karena pada akhirnya dapat mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode. Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki khusunya dalam hal pemungutan PKB, penerapan konsep earmarking yang belum di sosialisasikan, tidak adanya dasar aturan, pola insentif yang sama dan tidak adanya satuan kerja yang terpisah. Untuk dapat memperbaiki program insentif PKB, Bapenda dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan optimalisasi konsep earmarking, memberikan kepastian aturan, merubah pola insentif, membuat fungsi satuan kerja untuk pemantauan yang lebih dapat dipercaya dan juga membuat sistem database yang riil dan akurat.

---

Tax amnesty is a policy provided by the government to encourage Taxpayer compliance in making tax obligations with the aim of increasing regional income, particularly from the Motor Vehicle Task (PKB) sector and creating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) more sustainable. However, the amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives every year would have a negative effect in the long run, such as decreasing taxpayer compliance. The purpose of this research is to evaluate the tax amnesty policy in terms of the exemption of Motor Vehicle Tax at the level of DKI Jakarta Provincial Government based on Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Program Accuracy. The research used a triangulation method, that is a Bapenda document analysis for relevant documents period of 2017-2021, and interview. The results of research related to the evaluation of PKB incentives provision by using the effectiveness criteria showed that the provision of incentives is quite effective. The results of the evaluation by using the efficiency criteria showed that the provision of incentives is very efficient. Evaluation using the adequacy criteria for the needs showed that the provision of incentives is sufficient in fulfilling the needs. Evaluation using the alignment criteria showed that the provision of incentives has been evenly distributed to Taxpayers. Evaluation using the responsiveness criteria showed the result that the Taxpayer's response is satisfactory in supporting the policy. Evaluation using the program accuracy criteria showed that the provision of incentives by Bapenda is not appropriate in every year. Therefore, it can be concluded that the provision of PKB incentives in every year of 2017-2021 by the DKI Jakarta Government on average is quite good because, in the end, it can support the achievement of PKB revenue from what has been targeted at the beginning of the period. However, there are still obstacles that need to be improved, particularly in terms of the PKB collection, the application of the earmarking concept that has not been socialized, the absence of basic rules, the same pattern of incentives, and the absence of separative work units. To be able to improve the PKB incentives program, Bapenda can make several efforts such as optimizing the earmarking concept, providing regulatory certainty, changing incentive patterns, making work unit function for more reliable monitoring, and also creating a real and accurate database system."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."