Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dimana salah satu pelayanannya adalah rawat inap. Berdasarkan aturan Kementrian Kesehatan, setiap pelayanan yang ada akan dikenakan tarif, dimana dalam peraturan tersebut hanya diatur tarif kamar perawatan kelas 3. Hal tersebut menyebabkan tarif kamar di seluruh Indonesia menjadi bervariasi. Dalam skripsi ini, akan dilakukan pengelompokan tarif kamar berdasarkan data tarif kamar perawatan rumah sakit. Adapun pengelompokan dilakukan berdasarkan data rumah sakit rekanan PT. ABC yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana pengelompokkan dilakukan berdasarkan pengeluaran per kapita daerah tingkat II. Kemudian akan diteliti apakah terdapat hubungan antara tarif kamar perawatan dengan pengeluaran per kapita, yang diselesaikan menggunakan uji independensi. Selanjutnya, akan dicari karakteristik tiap kelompok tarif kamar yang telah dibuat berdasarkan kategori daerah, jenis, kelas, dan status kepemilikan rumah sakit di tiap kelompok daerah menggunakan analisis korespondensi berganda. Hasil penelitian ini dapat membantu PT ABC dalam memberikan saran kepada perusahaan asuransi dalam menentukan rumah sakit rujukan yang sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis.

---

The hospital is one of the health care facilities where one of its facilities is hospitalization. Under the rules of the Ministry of Health, any existing service will be charged, which in these regulations only set class 3 room rates. It creates hospital room rates throughout Indonesia to be varied. In this thesis, will be grouping room rates based on data from hospital room rates. The grouping is based on hospital which is PT. ABC?s partner scattered throughout Indonesia, where the grouping is based on districts per capita expenditure. Then it will be examined whether there is a relationship between the hospital room rate and per capita expenditure, which was completed using test of independence. Furthermore, the characteristics of each group of room rate that has been created will be determine based on the category of district, type, class, and ownership status of hospitals in each group area using multiple correspondence analysis. The results could help PT ABC in advising insurance companies in determining the appropriate referral hospital with premiums paid by the policyholder."

"Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang Iebih balk, maka institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada rumah sakit daerah menjadi unit swadana adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperhatikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar rumah sakit daerah dapat dikelola secara mandiri dan profesional sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit sebagai unit swadana adalah berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Budhi Asih. Penelitian ini akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan dan harapan pengguna jasa terhadap layanan yang berkualitas. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan adalah dengan Cara membandingkan antara tingkat kinerja dan harapan dari pelanggan dengan menggunakan metode Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Sementara untuk rekomendasi tentang faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dipetakan dalam diagram kartesius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai terhadap 100 pasien poliklinik rawat jalan yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik sampling aksidental. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih ini, didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dan : reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi pasien terhadap tingkat pelayanan di poliklinik rawat jalan RSUD Budhi Asih sebagian besar berada pada kontinum cukup memuaskan, demikian pula berdasarkan rata-rata untuk setiap dimensi juga berada pada kontinum cukup memuaskan. Sementara dari 18 indikator yang dinilai, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana tergambar pada diagram kartesius berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, terlihat bahwa terdapat 4 faktor yang berada di kuadran A yang berarti faktor tersebut dinilai sangat penting oleh pelanggan, akan tetapi tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Dikuadran B terdapat 7 faktor, hal tersebut menggambarkan bahwa antara tingkat pelaksanaan dengan harapan pelanggan sudah sesuai. Sementara dikuadran C terdapat 5 faktor, artinya bahwa faktor-faktor tersebut dianggap kurang penting oleh pelanggan sementara tingkat kualitas pelaksanaannya dianggap biasa. Terdapat 2 faktor yang berada dikuadran D, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan sementara pelaksanaannya dilakukan dengan balk oleh rumah sakit. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

---

Along with the advancement of knowledge and needs of the society with particular reference to health services, followed by society's demands on better health service quality, health service institution is forced to keep responding to these changes. The policy of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. allowing the Local General Hospitals to transform themselves to be a self-funded unit, is the manifestation of the provincial government's concern on health services in the hospital. The intention is to enable the Local General Hospitals to manage independently and professionally in congruence with the development of societies' demands. One of the success indicators of the hospital as a self-funded unit is based on the customers satisfaction towards the health services they provide. Based on this, the writer conducts a research on customers' satisfaction level as service users towards on coming-basis polyclinic health services in Budhi Asih Local General Hospital. The research will focus on the customers' perceptions or responses towards the services provided and their expectations towards quality services.

To find out the customer's satisfaction level the writer uses a method of performance and interest analysis by way of comparing between performance level and customer's expectations. As for the recommendations on factors or attributes which influence the customer's satisfaction is outlined in Cartesius diagram. The method of the research uses survey method towards a hundred on coming-basis patients of polyclinic which were randomly taken by using accidental sampling technique. The customer's satisfaction level towards health services in Budhi Asih Local General Hospital is based on service quality dimension comprising of reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible. Based on the research findings it can be concluded that the patient's perceptions towards health services level in on coming-basis polyclinic of Budhi Asih Local General Hospital the majority stands in the continuum of relatively satisfactory, it is also the case for each dimension based on average. From 18 measured, based on analysis result as illustrated in Cartesius diagram in terms of factors that influences patient's satisfaction, it can been seen that there are four factors in A quadran meaning those factors is considered very important by the customers, however the implementation level remains not yet satisfactory. In B quadran there are seven factors that ilustrated between implementation level and customer's expectations already appropriate. As in C quadran there are five factors meaning that those factors are considered less important by the customers whereas the implementation quality level is considered ordinary. In B quadran there are two factors which show that those factors are considered not too important by the customers whereas the hospital has done it well. The research findings can be considered as an input for the hospital management in an effort to improve service quality in the future."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan bentuk kelembagaan RS Pasar Rebo dari Unit Swadana menjadi PT terhadap pelayanan rumah sakit. Perubahan akan dilihat melalui tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayanan serta tingkat kunjungan pasien.Metode yang digunakan adalah statistik nonparametris untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi. Alasan dari penggunaan statistik nonparametris karena distribusi data tidak normal (asymetris). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Match Pairs (WMP) dengan bantuan SPSS. Alasan dari penggunaan uji WMP karena uji ini dapat membuat penilaian tentang ?lebih besar dari" antara dua perbedaan dalam masing-masing sarnpel yang berkorelasi, juga dapat membuat penilaian antara dua skor yang berbeda yang timbul dari setiap dua sampel yang berkorelasi.Hasil yang didapatkan adalah secara keseluruhan berdasarkan variabel tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayan tidak ada perbedaan secara signifikan. Perbedaan terjadi pada beberapa indikator dari 3 variabel. Pada instalasi rawat inap terdapat 2 perbedaan yang meningkat, 2 perbedaan yang menurun dan 8 tidak ada perbedaan. Pada kunjungan di instalasi rawat jaian, pasien Askes meningkat di 10 klinik, rnenurun di 1 klinik dan tetap di 6 klinik. Pasien Karyawan meningkat tidak ada, menurun di 8 klinik dan tetap di 9 klinik. Pasien DKK meningkat di 4 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 13 klinik. Pasien Kartu Sehat meningkat di 15 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 2 klinik. Pasien Jaminan Perusahaan meningkat di 13 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 6 klinik. Pasien umum meningkat tidak ada, menurun di 14 klinik dan tetap di 6 klinik. Selain itu, secara bermakna ada perbedaan dalam tingkat kunjungan seluruh pasien di Klinik Mata serta Klinik Gigi dan Mulut."

"

Rumah sakit umum milik pemerintah bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, instansi tersebut harus melakukan kegiatannya secara efisien agar dapat memanfaatkan anggaran pemerintah Indonesia yang terbatas. Dengan adanya batasan finansial tersebut, melakukan perencanaan dan alokasi tempat tidur rawat inap yang efisien sebagai upaya penghematan biaya pelayanan rumah sakit semakin sulit. Salah satu rumah sakit umum milik pemerintah yang terletak di kawasan Jakarta Selatan belum melakukan perencanaan dan alokasi tempat tidur rawat inap secara efisien yang menyebabkan tingginya biaya penyediaan tempat tidur. Sehingga, diperlukan perencanaan dan alokasi tempat tidur rawat inap dengan benar. Unit rawat inap di rumah sakit tersebut terdiri atas unit rawat inap dewasa, anak, dan kebidanan. Penelitian ini mengembangkan model optimasi menggunakan metode Integer Linear Programming (ILP) yang bertujuan untuk meminimalkan biaya penyediaan tempat tidur di setiap unit rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan pengurangan biaya penyediaan tempat tidur rata-rata sebesar Rp19.660.266,67 per bulan untuk ketiga unit rawat inap dengan alokasi jumlah tempat tidur yang berbeda-beda. Setelah mengetahui jumlah tempat tidur, jumlah perawat yang dibutuhkan juga dihitung. Hasilnya menunjukkan terjadi pengurangan jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dan penghematan biaya tenaga perawat rata-rata sebesar Rp2.913.333,33 per bulan untuk ketiga unit rawat inap.

 

---

Public hospital owned by government is responsible for providing a good healthcare services to the community. In this case, the hospital must carry out its activities efficiently so that it can take advantage of the limited Indonesian government budget. With these financial constraints, planning and allocating efficient inpatient beds as an effort to save on hospital service costs is more challenging. One of the government-owned public hospitals located in South Jakarta has not planned and allocated inpatient beds efficiently causing a high cost of inpatient bed provision. So, it is necessary for the hospital to plan and allocate inpatient beds properly. The inpatient care unit consists of adult, child and midwifery inpatient units. This research develops an optimization model using the Integer Linear Programming (ILP) method which aims to minimize the cost of providing beds in each inpatient unit. The results showed a reduction in the cost of providing beds by an average of Rp19,660,266.67 with different number of beds allocated. Afterwards, the number of nurses needed was also calculated. The results show a reduction in the number of nurses needed and it save nurses costs an average of Rp2,913,333.33 per month for the three inpatient units.

 

"

"Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum BLU di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD . Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service BLU isestablished in every Public Health Puskesmas . In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency BLUD . This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency. "

"Studi ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan penelitian pertama adalah mengevaluasi pencapaian keadilan pelayanan Kesehatan di Indonesia dan mengkaji dimensi geografis ketimpangan menggunakan ukuran ketimpangan yang dapat didekomposisi secara sempurna yaitu Theil Indeks. Studi ini melakukan perbandingan sebelum dan sesudah perubahan tingkat desentralisasi di Indonesia. Selain itu, studi ini juga melakukan perbandingan periode dengan krisis ekonomi dan periode tanpa krisis ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder cross-sectional berasal dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) tahun 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, dan 2014. Selanjutnya, indeks Theil didekomposisi menjadi antar- dan dalam-wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota. Indeks Theil ketimpangan layanan kesehatan memberikan gambaran dinamika ketimpangan layanan kesehatan selama periode tahun 1996-2014. Ketimpangan layanan kesehatan cenderung memburuk selama krisis ekonomi tahun 1998. Selain itu ketimpangan cenderung membaik terutama selama fase kedua desentralisasi dan adanya kebijakan jaminan kesehatan sosial pada periode 2005-2014. Kombinasi desentralisasi administratif, desentralisasi politik dan adanya jaminan kesehatan sosial di Indonesia terkait dengan menurunnya tingkat ketimpangan secara keseluruhan, ketimpangan dalam wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam provinsi dan ketimpangan antar kabupaten/kota untuk layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Ketimpangan dalam wilayah berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan total. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap penurunan ketimpangan dalam wilayah akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan penelitian kedua adalah mengevaluasi indikasi dampak kebijakan desentralisasi administrasi dan politik (pemilihan langsung di tingkat daerah) dan jaminan kesehatan sosial terhadap ketimpangan pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Dalam hal ini variabel ketimpangan pelayanan kesehatan dua kelompok layanan kesehatan yaitu layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap diukur dengan Theil indeks. Berdasarkan dataset pseudo-panel tingkat kabupaten/kota dari tahun 1996 hingga 2014, hasil estimasi fixed effect menunjukkan bahwa kombinasi desentralisasi administratif desentralisasi politik dan jaminan kesehatan sosial berkontribusi pada penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Mekanisme transmisi indikasi dampak desentralisasi pada pengurangan ketimpangan layanan kesehatan terjadi melalui efek langsung kebijakan desentralisasi dan kebijakan jaminan kesehatan sosial maupun melalui efek interaksi antara kebijakan desentralisasi dan kebijakan jaminan kesehatan sosial dengan penyediaan sumber daya kesehatan maupun efek langsung. Desentralisasi administratif saja belum memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan cenderung meningkatkan ketimpangan layanan kesehatan rawat inap. Sedangkan, desentralisasi administratif yang dikombinasikan dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Kombinasi kebijakan desentralisasi administratif, demokratisasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan terbesar dibanding kondisi lainnya. Secara rata-rata, penyediaan sumber daya kesehatan memberikan efek terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan. Penyediaan sumber daya kesehatan pada kondisi kombinasi kebijakan desentralisasi administratif yang ditambah dengan kebijakan desentralisasi politik serta adanya kebijakan jaminan kesehatan sosial memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan maupun ketimpangan layanan kesehatan rawat inap yang terbesar dibandingkan kondisi lainnya. Efek penyediaan sumber daya kesehatan menjadi lebih besar terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan seiring peningkatan nilai indeks sumber daya kesehatan. Secara keseluruhan, efektivitas penyediaan sumber daya kesehatan bervariasi antar pemerintah daerah. Berdasarkan analisis marginal effect, dibutuhkan suatu batas minimum penyediaan sumber daya kesehatan untuk bisa memberikan dampak penurunan ketimpangan layanan kesehatan. Terdapat batasan nilai minimum (threshold) bagi penyediaan sumber daya kesehatan agar dapat memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan yaitu 12 untuk memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan 27 untuk memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehaan rawat inap. Pada tahun 2014, terdapat variasi yang besar untuk nilai indeks sumber daya kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Nilai terendah adalah 9,16 dengan nilai tertinggi adalah 74,67 dengan rata-rata 34,49. Dengan demikian, masih ada kabupaten/kota yang ketersediaan sumber daya kesehatannya belum cukup untuk dapat memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan. Terkait dengan penyediaan sumber daya kesehatan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM). Peraturan pemerintah ini standar layanan minimum di sektor kesehatan. Selanjutnya, Menteri Kesehatan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Penyediaan sumber daya kesehatan merupakan elemen penting bagi pencapaian standar pelayanan minimum yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ini. Oleh karena itu, implementasi peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2019 secara konsisten penting untuk menurunkan ketimpangan layanan kesehatan di suatu wilayah kabupaten/kota dan selanjutnya berkontribusi pada penurunan ketimpangan layanan kesehatan secara keseluruhan.

---

This study has two main objectives. The first research objective is to evaluate the achievement of healthcare equty in Indonesia and to examine the geographical dimension of inequity using a perfectly decomposable measure of inequality, the Theil Index. This study uses outpatient and inpatient healthcare as healthcare variables. This study compares before and after changes in the level of decentralization in Indonesia. In addition, this study also compares periods with economic crises and periods without economic crises. The data used are secondary cross-sectional data from the Indonesian Socio-Economic Survey (Susenas) in 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, and 2014. Furthermore, the Theil index is decomposed into inter- and intra-regional at the provincial and district/city levels. Theil Index of Healthcare Inequity provides an overview of the dynamics of healthcare inequity dynamics during the period 1996-2014. Healthcare inequity tended to worsen during the economic crisis of 1998. In addition, healthcare inequity tended to improve especially during the second phase of decentralization and the introduction of social health insurance policies in the period 2005-2014. The combination of administrative decentralization, political decentralization, and the introduction of social health insurance in Indonesia is associated with a decline in overall healthcare inequity, intra-regional (provincial and district/city) disparities within provinces, and inter-district/city inequity for outpatient and inpatient healthcare. Intra-regional inequity contributes significantly to total inequity. Therefore, greater attention to reducing intra-regional inequity will contribute to a decline in overall healthcare inequity. Furthermore, the second research objective is to evaluate the indication of the impact of administrative and political decentralization policies (direct elections at the regional level) and social health insurance on healthcare inequity at the district/city level in Indonesia. In this case, the healthcare variable of two groups of healthcare, namely outpatient and inpatient healthcare, is measured by the Theil index. Based on the pseudo-panel dataset at the district/city level from 1996 to 2014, the results of the fixed effect estimation show that the combination of administrative decentralization, political decentralization, and social health insurance contribute to reducing outpatient and inpatient healthcare inequity. The transmission mechanism of the indication of the impact of decentralization on reducing healthcare inequity occurs through the direct effects of decentralization policies and social health insurance policies as well as through the interaction effects between decentralization policies and social health insurance policies with the provision of health resources and direct effects. Administrative decentralization alone has not provided an effect on reducing outpatient healthcare inequity and tends to increase inpatient health services inequity. Meanwhile, administrative decentralization combined with social health insurance policies provides an effect on reducing outpatient and inpatient healthcare inequity. The combination of administrative decentralization policies, democratization at the district/city government level, and social health insurance policies has had the greatest effect in reducing healthcare inequity compared to other conditions. On average, the provision of health resources reduces healthcare inequity. The provision of health resources in conditions of a combination of administrative decentralization policies coupled with political decentralization policies and the existence of social health insurance policies has the greatest effect on reducing inequality in outpatient health services and inequality in inpatient health services compared to other conditions. The effect of the provision of health resources becomes greater on reducing healthcare inequity as the value of the health resource index increases. Overall, the effectiveness health resources provision varies between local governments. Based on the marginal effect analysis, a minimum limit of the provision of health resources is needed to be able to have an impact on reducing inequality in health services. There is a minimum value limit (threshold) for the provision of health resources to be able to provide an effect on reducing inequality in health services, namely 12 to provide an effect on reducing outpatient healthcare inequity and 27 to provide an effect on reducing inpatient healthcare inequity. In 2014, there was a large variation in the value of the health resource index at the district/city level. The lowest score was 9.16 with the highest score being 74.67 with an average of 34.49. Thus, there are still districts/cities whose health resource availability is not sufficient to be provide an effect on reducing healthcare inequity. Regarding the provision of health resources, the Government of Indonesia has stipulated Government Regulation No. 2 concerning Minimum Service Standards (SPM). This government regulation is the minimum service standard in the health sector. Furthermore, the Minister of Health has also stipulated Regulation of the Minister of Health No. 4 of 2019 concerning Technical Standards for Fulfilling Basic Service Quality in Minimum Service Standards in the Health Sector. The provision of health resources is an important element for achieving the minimum service standards regulated in this regulation of the Minister of Health. Therefore, consistent implementation of the Regulation of the Minister of Health No. 4 of 2019 is important to reduce healthcare inequity in a district/city area and further contribute to reducing healthcare inequity as a whole."

"Pendahuluan: Insulin merupakan obat diabetes melitus tipe-2 yang banyak digunakan terutama untuk diabetes melitus tipe-2 lanjut yang sudah tidak responsif dengan obat oral. Dikenal 2 kelompok insulin yaitu insulin analog dan insulin human. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan biaya pengobatan menggunakan obat insulin analog dan insulin human di RS. Islam Sukapura dalam periode Januari 2018-Desember 2018. Metode: Menggunakan metode analitik observasional dengan desain kohort retrospektif dari rekam medis pasien Diabetes melitus tipe-2 yang berobat di poliklinik penyakit dalam RS.Islam Sukapura Jakarta periode Januari 2018-Desember 2018. Hasil: Pada penelitian ini dari 200 pasien terdapat 82 orang yang mendapatkan insulin human dan rata-rata selisih HbA1c awal dan akhir sebesar 1,40 %. Pada 118 pasien yang mendapatkan insulin analog, rata-rata selisih HbA1c awal dan akhir sebesar 1,34 %. Secara statistik tidak terdapat perbedaan manfaat yang bermakna antara insulin human dan insulin analog (P=0,785). Efek samping obat hipoglikemia tdak berbeda bermakna antara insulin human dan insulin analog yaitu 4 orang yang diberikan Insulin analog dan 3 orang yang diberikan insulin human. Biaya untuk insulin analog sebesar Rp. 2.042.100/3 bulan/orang dibandingkan biaya insulin human sebesar Rp. 1.803.375/3 bulan/orang. Dari perbandingan harga tersebut terdapat selisih biaya pengobatan sebesar Rp.238.725/3 bulan/orang, atau sebesar Rp.180.000.000/tahun untuk 200 pasien diabetes melitus tipe-2 di rumah sakit tersebut. Kesimpulan: Untuk membuat pasien diabetes melitus tipe-2 terkontrol dengan biaya lebih murah dapat digunakan insulin human, karena memakai insulin analog akan menggunakan biaya BPJS lebih banyak.

---

Introduction: Insulin is a type-2 diabetes mellitus drug that is widely used especially for advanced type-2 diabetes mellitus that is already unresponsive to oral medications. There are 2 kind of insulin, namely analog insulin and human insulin. The purpose of this study was to compare the cost of treatment using insulin analog and insulin human at RS. Islam Sukapura in the period January 2018-December 2018. Method: Using an observational analytic method with a cohort retrospective design based on the medical record of type 2 diabetes mellitus patients who treated at the internal medicine clinic of RS. Islam Sukapura Jakarta period January 2018-December 2018. Results: A total of 200 patients were treated in the clinic. 82 patients who received insulin human and the average difference of initial and final HbA1c was 1.40%. For the 118 patients who received analog insulin, the average difference initial and final HbA1c difference was 1.34%. Statistically there was no significant difference of efficacy of insulin human and insulin analogues (P = 0.785). The side effects of insulin, hipoglikemia, was similar between the two type of insulin, which was 3 patients in the human in group & 4 patients in the analog insulin group. The cost of getting analog insulin was Rp. 2,042,100/3 months/patient compared to the cost of insulin human Rp. 1,803,375/3 months/patient. From the price comparison there is a difference in the cost of treatment of type 2 Diabetes mellitus amounting to Rp.238,725/3 months/person, or for the whole 200 patients would be Rp.180,000,000/year. Conclusion: In order to make lower-cost of insulin use for type 2 diabetes mellitus patients, insulin human should be used. Drug costs for type 2 diabetes mellitus using analog insulin is more expensive than using insulin human."

"Unit Rawat Jalan sebagai tulang punggung dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit karena merupakan pintu pertama pada sistem pelayanan memerlukan penywuaian terhadap perubahan-perubahan eksternal yang terjadi untuk meningkatkan profitabilitasnya. Perencanaan strategi memberikan pemikiran yang komprehensif tentang keadaan sekarang dan masa depan sehingga memberikan konsep dan panduan bagi rumah sakit tetap fokus dalam pencapaian visi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan proses penelitian dimulai dari analisa situasi, penetapan positioning, penetapan alternatif strategi dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pengambilan keputusan dalam setiap proses kegiatan dilakukan dalam CDMG. Kemampuan pihak manajemen RS Azra dalam mengidentifikasi faktor-faktor sukses kunci eksternal dan internal menjadi sangat panting dalam menentukan strategi rumah sakit dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat. Analisa 5 kekuatan, menunjukkan bahwa kekuatan kedua terbesar selain persaingan antar rumah sakit yang telah ada, adalah kekuatan tawar menawar pembeli.Instrumen analisa SWOT dan IE matriks digunakan untuk menentukan alternatif strategi dan penetapan strategi terpilih dilakukan dengan metode QSPM. Hasil penelitian merekomendasikan RS Azra untuk melakukan pengembangan pasar, penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan prioritas QSPM, strategi yang ditetapkan adalah pengembangan unit rawat jalan khusus ibu dan anak, pembangunan unit rawat jalan bam (satelit) di Kabupaten Bogor. Selain pelaksanaan strategi ini, diperlukan beberapa kegiatan internal untuk rneminimalkan kelemahan rumah sakit diantaranya penerapan manajemen mutu dalam proses layanan.

---

Out-patient unit is essentially described as the ?backbone? of a hospital because health-services system in hospital commenced from out-patient. For this fundamental reason, it is very important to recognise and to react to the enviroment turbulances that affect the out-patient?s profitability. Strategic planning deploys understandings about present and future circumstances. It provides development concepts and guidances for out-patient unit to focus and to actualize the specific vision statement.Basically, this operational rwearch is delined as qualitative research that starts from environmental analysis, positioning, formulating alternative strategies and generating plan of action. The process of decision making for each research-stage is characterized by intuitive judgement of the CDMG. It is necessary to be capable of identifying the external dan internal critical success factor with the purpose of formulate strategies responsing the high-competitive market. Five Forces analysis shows that instead of rivalry among existing hospital in Kota Bogor, competitive industry is secondary controlled by the bargaining power of buyers.CDMG deploys TOWS matrix and IE matrix in order to recommend alternative strategies of market penetration, market development and product development. Based on QSPM, CDMG subsequently describes the priority strategies as out-patient services specialised for mother and children, construction of new out-patient unit in Kabupaten Bogor, and presenting general clinic in out-patient. Despite the strategy planned, it is crucially considerable to implement quality management to minimise hospital weaknesses."

"Penyelenggaraan kesehatan pada sarana kesehatan harus memperhatikan mutu dari pelayanan yang diberikan, demikian juga rumah sakit. Rumah sakit harus selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya kepada pasien, untuk menjadi yang terbaik di era globalisasi saat ini. Untuk memperoleh hasil yang baik, diperlukan sistem keuangan yang baik, kepuasan pelanggan, melaksanakan bisnis dengan profesional dan meningkatkan sumber daya manusia. Pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan menggunakan balanced scorecard. Penelitian ini dilakukan di Unit Gawat Darurat Pelayanan Kesehatan St. Carolus untuk mengetahui gambaran kinerja Unit Gawat Darurat Pelayanan Kesehatan St. Carolus dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, dimana data primer diperoleh dari responden dan data sekunder diperoleh dari laporan Unit Gawat Darurat Pelayanan Kesehatan St. Carolus. Dari hasil penelitian diperoleh : 1) Kinerja keuangan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penerimaan yang meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2010, Cost Recovery Rate (CRR) diatas 100% yaitu tahun 2008 sebesar 131,04%, tahun 2009 sebesar 124,26%, tahun 2010 sebesar 112,31%. 2) Kinerja pelanggan secara umum baik dengan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 83,09. 3) Kinerja proses bisnis internal secara umum cukup, tetapi masih perlu perbaikan, hal ini dilihat dari AKPGD dan persentase jumlah pasien yang meninggal di UGD yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal menurut Depkes RI. 4) Kinerja pembelajaran dan pertumbuhan secara umum cukup, dilihat dari tingkat kepuasan kerja pegawai adalah sebesar 52,8% merasa tidak puas dan 47,2% merasa puas, tingkat turn over pegawai yang meningkat di tahun 2010, tingkat absensi pegawai yang menurun dari tahun 2008-2010, tingkat pendapatan per pegawai yang menurun pada tahun 2010 dan akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang berkurang di tahun 2010. Dari hasil penelitian keempat aspek dengan pendekatan balanced scorecard dapat dikatakan bahwa kinerja Unit Gawat Darurat Pelayanan Kesehatan St. Carolus sudah cukup baik. Untuk itu diharapkan agar adanya komitmen dari tenaga di UGD dalam memberikan pelayanan yang bermutu terhadap pasien dengan menjalankan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Depkes RI dan menggunakan hasil penelitian yang didapat sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selanjutnya di Unit Gawat Darurat demi tercapainya visi dan misi Pelayanan Kesehatan St. Carolus.

---

Health implementation of medical equipments should concerns about the service quality provided, and the hospital as well. Hospital should keep on improving service quality to the patient in achieving the excellence in this currently global era. In order to achieve better input, good financial system is necessary, customer satisfaction,professionally business implementation and human resource improvement. The available approach to improve the performance of those four aspects applies balanced scorecard. This resource executed in Emergency Unit of St. Carolus Medical Service to describe the performance of Emergency Unit St. Carolus Medical Service applying balanced scorecard approach. This research is analytically descriptive research, in which the primary data obtained from the respondents and the secondary data from the Emergency Unit report of St. Carolus medical service.

From the research acquired : 1) Sufficiently financial performance, this can be seen by the level of the increasing revenue growth from 2008 to 2010, Cost Recovery Rate (CRR) over 100% in 2008 as of 131,04%, in 2009 of 124,26%, and in 2010 of 112,31%. 2) Customer performance is generally good with the level of customer satisfaction is 83,09. 3) The performance of internal business processes generally is sufficient, however some corrections required, this can be seen from AKPGD and total percentage of dead patients in UGD that has not qualified to the Minimum Service Standard of Department of Health of Republic Indonesia. 4) The performance of Study and Growth in general is sufficient, as seen by the level of staff working performance 52,8% is unsatisfied and 47,2% is satisfied, turn over level of the staff increased in 2010, the level of staff attendance decreased during 2008-2010, the level of the income per staff decreased in 2010 and the access to the training and education decreased in 2010.

Based on the research of these four aspects with balanced scorecard approach might be said that the performance of Emergency Unit of St. Carolus medical service is relatively good. Therefore, it is expected for the medical staff of UGD a commitment to provide a good quality of medical service to the patient by conducting a minimum service standard stipulated by Depkes RI and applying the research input as the basis to evaluate further performance of Emergency unit in order to achieve the vision and mission of St. Carolus medical service."