Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."

"Sebagai partai politik baru yang lahir dalam arus gelombang demokratisasi di awal reformasi 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih kemenangan pada pemilu 1999 dengan menempati urutan ketiga. Namun, fenomena konflik internal PKB yang silih berganti kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011 berdampak pada penurunan suara PKB di pemilu 2004 dan 2009. Terakhir, konflik internal PKB terjadi tahun 2008-2011 yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menjelaskan penyebab terjadinya fenomena konflik internal PKB serta mekanisme penyelesaian konfliknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep partai politik, konflik politik, dan resolusi konflik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PKB tahun 2008-2011 adalah konflik yang berawal dari keluarnya surat keputusan yang memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Rapat Pleno yang dikendalikan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kuatnya pragmatisme kekuasaan, tidak berjalannya fungsi manajemen konflik serta lemahnya penegakkan konstitusi partai menjadi akar penyebab terjadinya konflik internal PKB. Mekanisme penyelesaian konflik internal PKB ditempuh melalui cara organisasi, kultural, politik, dan hukum.

---

As a new political party was born in the current wave of democratization in the beginning of the 1998 reform, the National Awakening Party (PKB) managed to win the 1999 elections with a third place. However, the phenomenon of internal conflict PKB successive period between 2001 and 2011 contributed to the decline in voice PKB 2004 and 2009 elections. Finally, internal conflicts PKB occurs in 2008-2011 which is the focus of this research study.

The purpose of research is to explain the causes of the phenomenon of internal conflict PKB and conflict resolution mechanisms. Methods of research used a qualitative approach with exploratory type. Data was collected through in-depth interviews as the primary data and literature as secondary data. Theoretical framework used is the concept of political parties, political conflict, and conflict resolution.

Results of the study showed that PKB internal conflict in 2008-2011 was a conflict that began in the issuance of a decree to dismiss Muhaimin Iskandar as Chairman of the Tanfidz Council DPP PKB through controlled Plenary Meeting of Gus Dur as Chairman of the Syuro Council DPP PKB. Unequal distribution of power, strength pragmatism of power, not the functioning of conflict management and weak enforcement of the party constitution at the root causes of internal conflict PKB. Internal conflict resolution mechanisms PKB reached by way of organizational, cultural, political, and legal."

"Penelitian ini meneliti konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera tahun 2016 antara anggota DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS bukanlah konflik yang hanya bersifat Individualistis tetapi juga bersifat Faksional. Konflik ini dipicu akibat pemecatan yang dilakukan Pimpinan DPP PKS kepada Fahri Hamzah karena tidak patuh pada putusan Pimpinan partai dan melanggar AD/ART partai.Fokus penelitian ini adalah pada mengapa faksionalisasi dapat mempengaruhi konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS. Teori utama yang digunakan ialah teori konflik politik Maswadi Rauf dan Marcus Mietzner, serta didukung oleh teori dari ahli lain mengenai faksionalisasi Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine. Rauf menyatakan bahwa konflik timbul karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber, tetapi Mietzner mengungkapkan bahwa konflik internal partai disebabkan karena partai politik yang tidak terlembaga dengan baik yang ditunjukkan dari gagalnya mekanisme resolusi konflik internal partai. Sedangkan Beller dan Belloni menyatakan bahwa keberadaan faksionalisasi di tubuh partai dapat dipahami sebagai pemicu konflik karena kecenderungan aktor yang bertindak secara kolektif demi mencapai tujuan bersama.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pencampuran antara nilai-nilai (values) PKS yang sudah dilanggar oleh Fahri Hamzah yang bercampur dengan eksistensi Faksi yang bersaing secara tidak sehat di internal PKS. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya kepentingan politik dari pemerintah akibat kritik keras Fahri Hamzah terhadap pemerintah karena hubungan antara KPK dengan PKS kurang baik setelah LHI ditangkap.Pada penelitian ini  disimpulkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai terjadi akibat dari faksionalisasi yang tidak terlembaga dengan baik sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan partai yang tentu saja tidak terorganisir oleh semua kalangan PKS.

---

This research discusses about the Prosperous Justice Party internal conflict in 2016 between members of the Republic of Indonesia DPR for the 2014-2019 period namely Fahri Hamzah and the Prosperous Justice Party Leaders of the Syuro Council namely Habib Salim Segaf Al-Jufri and President party Mohamad Sohibul Iman. The conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders is not a conflict that is only individualistic but also factional. The conflict was triggered by the dismissal carried out by the Prosperous Justice Party Leader to Fahri Hamzah because he did not comply with the party leadership and violated the party's AD/ART (basic rules).

The main focus of this study is why factionalism could influence internal conflict in Prosperous Justice Party between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders. The main theory used in this study are Rauf's and Mietzner's conflict political theory, and it is supported  by theories from experts such as Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine about factionalism. Rauf stated that the conflict occurred because of a vacant position and resources, but Mietzner revealed that the party's internal conflict was caused by political parties that were not well institutionalized as indicated by the failure of the party's internal conflict resolution mechanism. According to Beller and Belloni stated that the existence of factionalism in the party's body can be understood as a trigger for conflict because of the tendency of actors who act collectively to achieve common goals.

This study uses qualitative research methods with techniques for collecting data on observation, in-depth interviews and document studies. The principal findings of this study reveal that the conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders was caused by internal and external factors. Internal factors are caused by a combination of Prosperous Justice Party values that have been violated by Fahri Hamzah with the existence of Prosperous Justice Party factions that compete unfairly within Prosperous Justice Party. While external factors are caused by the political interests of the government due to Fahri Hamzah's strong criticism of the government because of the relationship between the KPK and PKS is poorly after LHI was arrested.

The conclusion of this study shows that the conflict between Fahri Hamzah and party leaders was a result of factionalism that was not well institutionalized that had been violated as a result of party policies which of course were not organized by all Prosperous Justice Party Leaders circles."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2004 - 2007 yang lebih berat ketimbang konflik internal yang melanda partai ini pada tahun 2001 - 2002. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa konflik tahap kedua itu dapat terjadi. Peneliti menempatkan reposisi Saifullah Yusuf dan penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai faktor pemicu terjadinya konflik intemal PKB.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori politik sebagai berikut; Pertama, konflik polltik yang diaiukan oleh Lewis A. Coser, George Simmel, Austin Ranney, Albert F. Eldridge, Ralf Dahrendorf, Jacob Bercovitch, Paul Conn, dan Maurice Duverger. Kedua, tentang konflik yang melanda NU saat berkiprah di lapangan politik, baik dalam hubungannya dengan pihak luar maupun konllik yang terjadi diantara sesama fungsionaris NU, dipicu oleh faktor pragmatis yang terkait dengan perebutan posisi atau kursi kekuasaan diantara elite partai. Analisis ini dikemukakan oleh Deliar Noer, Bahtiar Effendy, dan Kang Young Soon. Kajian ini juga menggunakan konsep faksionalisme politik yang diajukan oleh Frank P. Belloni dan Dennis C. Buller serta Jacob Beroovitch. Ketiga, pergeseran nilai ketaatan antara di pesantren yang berlangsung dengan model patron - client dimana kiai menduduki posisi sentral (ditaati) namun hal itu tidak otomatis terjadi ketika berada di dunia politik. Teori yang dipergunakan adalah James Scott, Maswadi Rauf, Robert Michele, Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, serta Machrus lrsyam.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu: Pertama, studi literatur yang meliputi penelusuran buku-buku, dokumen/arsip partai politik, klipping koran, majalah, jurnal, dan berbagai sumber Iainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini. Kedua, wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih dengan menggunakan pedoman wawancara.Temuan di lapangan menunjukkan: (1) Faktor pemicu terjadinya konflik internal PKB adalah reposisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB dan penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Ketua Dewan Tamidz DPP PKB; (2) Keberpihakan kiai khos yang tergabung dalam Forum Langitan dan Abdurrahman Wahid kepada salah satu kubu memperberat bobot konflik internal PKB; (3) Penyelesaian konflik secara organisasi, hukum, politik, dan kultural tidak mampu menghindarkan PKB dan perpecahan; (4) Keluarnya kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari PKB menunjukkan kemenangan kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.Implikasi teoritis menunjukkan: Pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis yakni terkait dengan perebutan posisi atau jabatan didalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku katika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang Iain, seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik diantara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa Konfiik merupakan ?saIah satu tradisi NU? pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa ?konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU". Memang pernah ada konflik karena faktor ideologi, namun pragmatisme kekuasaan seringkali menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengan sesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB.Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai - santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron - klien ketika kalangan nahdliyin berkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan. Perubahan itu terlihat dengan posisi dan sikap yang diambil kiai khos yang tergabung dalam Forum Langitan yang semula menjadi pendukung Abdurrahman Wahid kini berbalik menjadi saling berhadapan. Alwi Shihab yang dulu didukung Abdurrahman Wahid untuk menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB pada muktamar Iuar biasa PKB di Yogyakarta juga kini berbalik menjadi lawan politik Abdurrahman Wahid.

---

The research is based on the internal conflict of the Nation Awakening Party (PKB) 2004 - 2007. This conflict is more serious than the conflict within the party that occurred in 2001 - 2002. lt aims to answer the reason behind the second phase of the conflict. The researcher considers the reposition of Syaifullah Yusuf and the termination of Alwi Shihab dan Saifuilah Yusuf from their position in the Central Board of PKB as the main factor that triggers the conflict.

To strengthen the study, the researcher applies some political theories in supporting his argument and analysis. First, the theory of political conflict by Lewis A. Coser, George Simmel, Austin Ranney, Albert F. Eldridge, Ralf Dahrendorf, Jacob Bercovitch, Paul Conn, and Maurice Duverger. Second, the tradition of pragmatism within NU elites in gaining political powers is a crucial aspect in analyzing this issue. This analysis is introduced by Deliar Noer, Bahtiar Effendy, and Kang Young Soon. The study also uses the concept of political factionalism initiated by Frank P. Belloni and Dennis C. Buller and Jacob Bercovitch. Third, the changing of obedience concept (patron-client relation) in pesantren tradition in which the high authoritative role of kyai within religious circles no longer guarantee the same respectful attitudes of his followers in political practices. This approach has been used by James Scott, Nlaswadi Rauf, Robert Michele, Karl D. Jackson, Lucian W. Pye, and Nlachrus lrsyam.

In conducting the study the researcher uses a qualitative method while descriptive analysis is applied in examining the data. Two approaches are used in collecting data- First, the literature research through searching and classifying all relevant documents such as pnmary books, political documents, newspapers' coverage and joumals. Second, in-depth interview that involves selective respondents by asking some structured questions.

The research offers significant findings that are; (1) the triggering factor toward the intemal conflict of PKB is mainly caused by the reposition of Saifullah Yusuf as the Secretary General of the Central Board of PKB and termination Alwi Shihab and Saifullah Yusuf as the General Chairman and Chairman of the Central Board of PKB (2) The support to one of the conflicting parties from the special charismatic kyai (Kyai Khos) either from Forum Langitan's and Abdurahman Wahid's faction has contributed in increasing tension and conflict (3) Conflict resolutions through organizational, legal and cultural approaches are not able to resolve the friction (4) The decision of Alwi Shihab and Saifullah Yusuf 's faction to form a new party apart from PKB has showed the success of Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar`s faction in winning the conflict.

In general this study shows significant theoretical implications: First, the internal conflict that occurred within PKB is more triggered by pragmatic issues that are related to power distributions in structural positions. This pragmatic issue not only always occurs when the party worked together with other groups as indicated by Deliar Noer (the withdrawal of NU from Masyumi) and Bahtiar Effendy (the withdrawal of NU from PPP) but also happened when it fonned its own party (PKB) The study of Kang Young Soon which concludes that conflict is ?one of NU tradition' finally should be given a further explanation that ?the conflict that is triggered by pragmatic interests toward the power is one of NU tradition." it is true that an ideological factor also contributes to the conflict but again the pragmatism in achieving the power still dominate the motive of friction between NU and other groups or even within NU's elites as indicated in almost internal conflict of PKB.

Second, the involvement of kyai in political arena causes the changing pattem and values of relation (kyai-santri patron). The case of the internal conflict among PKB?s elites shows that the mutual trust as a symbol of pesantren tradition which has been established for long may change merely caused by the pragmatic power. This change can be observed from the stance and position of the Kyar' Khos who form Forum Langitan that initially supported Abdurahman Wahid but drastically against him. Alwi Shihab who was supported by Wahid in securing the position of the General Chairman of PKB in an extraordinary congress in Yogyakarta then has showed his resistance as well."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdampak pada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menjawab penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, serta proses terjadinya dualisme dukungan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Coser, Conn dan Dahrendorf. Serta teori Faksionalisasi yang dikemukakan oleh Belloni dan Paul G. Lewis. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 adalah karena adanya faksionalisasi di tingkat pusat serta adanya pertarungan elit baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sedangkan terjadinya dualisme dukungan yang diberikan oleh PPP terjadi karena adanya pengalihan dukungan yang dilakukan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz yang semula mendukung Ujang Iskandar menjadi Sugianto-Habib Said Ismail. Dualisme dukungan tersebut berdampak pada aspek politik dan aspek sosial yang berakibat pada dianulirnya pasangan Ujang-Jawawi dan ditundanya Pilkada Kalimantan Tengah hingga Januari 2016. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Conn, Coser, dan Dahrendorf yang menyatakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu, faksionalisasi yang terjadi bersifat sementara memperkuat teori faksionalisasi Paul G. Lewis. Penelitian ini juga memperkuat teori faksionalisasi yang diungkapkan oleh Belloni yang menyebutkan bahwa Faksionalisasi didasarkan pada adanya persamaan isu, adanya ikatan patron klien dan bersifat formal.

---

ABSTRACTThis research discusses about the internal conflicts of PPP that have an impact on local elections process of Central Kalimantan in 2015. Research questions in this research are why there is internal conflict of PPP in the process of nomination of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015, and how the process of dualism support of PPP in the nomination and what is the impact of dualism support of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015. This research use conflict theory by Rauf, Conn, Coser, and Dahrendorf. And factionalization theory by Belloni and Lewis. The results of the research show that the background of internal conflicts of PPP in the nomination process in the governor and vice governor election of Central Kalimantan Province in 2015 is due to the factionalization and the elite battle at the central and local level. While the dualism of support provided by the PPP began when PPP Djan Faridz's Faction initially support Ujang Iskandar, but on the last day of the registration process of the pair of candidates, PPP Faction of Djan Faridz divert their support to the Sugianto-Habib Said Ismail. Dualism support has an impact on the political aspect which resulted in the annulment of the Ujang-Jawawi and postponement of the Central Kalimantan local election in January 2016. The theoretical implication of this research aims to supports Rauf, Coser, Conn and Dahrendorf's conflict theory. That PPP internal conflict in the process of nomination governor and vice governor of Central Kalimantan Province 2015 tend to compete for the sake of power. Other theoretical implication of this study aims to support of Belloni and Lewis Factionalization theory, that factionalization at internal conflict of PPP at local election of Central Kalimantan is temporarily and based on the existence of equality of issues, the existence of patron-client and formal bonds."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"Skripsi ini membahas peran resolusi konflik yang dilaksanakan oleh partai Sinn Fein di Irlandia Utara dari tahun 1998 hingga 2011. Resolusi konflik dilaksanakan sebagai reaksi atas konflik berkepanjangan yang terjadi antara kaum Nasionalis dan Unionis di tahun 1969 dengan nama The Troubles. Sinn Fein mewakili kaum Nasionalis sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan kaumnya termasuk proses perdamaian. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat penjelasan sejarah sebagai salah satu pendekatakan resolusi konflik. Penelitian ini melihat resolusi konflik melalui model teori Johan Galtung yang melihat konsep peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding sebagai analisa proses perdamaian yang komprehensif. Melalui teori tersebut kita dapat melihat peran Sinn Fein sebagai satu partai politik yang memiliki keterlibatan signifikan dalam proses perdamaian.

---

This thesis describes Sinn Fein role in Northern Ireland conflict resolution from 1998 to 2011. The cconflict resolution was done as a respond to the long conflict that involves the Nationalist and Unionist people in 1969 by the name of The Troubles. Sinn Fein represent the Nationalist as a political party that struggle for their interest including the peace process. The writer uses a qualitative method by the description of history as a conflict resolution approach. This research sees conflict resolution from Johan Galtung model theory that consist of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding for the peace process analysis. We can see Sinn Fein role in the conflict resolution by using those theory as a political party that has a significant involvement in the peace process."

"Sebagai organisasi politik, tidak dapat dihindari akan adanya perselisihan internal dalam tubuh partai politik dimana partai politik dalam penyelesaian sengketa internal anggotanya memiliki lembaga penyelesaian internal yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai merupakan suatu organ di dalam partai politik yang harus dibuat oleh tiap partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meskipun definisi Mahkamah Partai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan permasalahan dalam tubuh partai politik itu sendiri. Penyelesaiannya terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengarah pada ketetapan yang diatur dalam AD/ART partai politik terkait. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Partai itu sendiri agar penyelesaian sengketa perselisihan internal partai menjadi efektif bagi tiap anggota partai yang sedang bersengketa. Tetapi, putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Partai belum mampu secara efektif membantu partai politik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Independensi merupakan suatu permasalahan yang jadi sangat penting dalam menjamin efektivitas dari mahkamah partai. Mahkamah Partai seharusnya menjamin independensinya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan tidak diintervensi oleh pihak lain, agar mahkamah partai menjadi lembaga yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan juga pihak yang bersengketa di mahkamah partai politik juga dapat mencari keadilan didalam mahkamah partai politik. Peneliti berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan mahkamah partai politik terhadap upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa internal partai politik dan bagaimana independensi mahkamah partai politik terhadap penyelesaian sengketa internal partai politik. Selanjutnya dalam dimensi normatif tersebut peneliti akan bentukan dalam konteks hukum yang terjadi di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia untuk dapat dinilai apakah proses hukum perselisihan internal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan melihat independensitas mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

---

As a political organization, internal disputes within a political party are inevitable. Political parties establish internal dispute resolution bodies known as Party Courts to address conflicts among their members. The Party Court is an organ within a political party mandated by the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. While the law does not explicitly define the Party Court, it grants authority to the Party Court to resolve issues within the party, as specified in Article 32 paragraph (1), which refers to provisions in the party's constitution and bylaws. The purpose of establishing the Party Court is to ensure effective resolution of internal party disputes for the members involved. However, the decisions rendered by the Party Court have not effectively aided political parties in resolving disputes. Independence is a crucial issue in guaranteeing the effectiveness of the Party Court. The Party Court should ensure its independence in resolving internal political party disputes and should not be influenced by external parties. This independence is crucial for the Party Court to be an effective institution in resolving internal party conflicts, allowing the disputing parties to seek justice within the Party Court. The researcher undertakes this study to address legal questions concerning the legal binding force of Party Court decisions and the legal remedies available in cases of internal political party disputes. The research also investigates the independence of the Party Court in resolving internal political party disputes. In the normative dimension, the researcher will analyze the legal context of dispute resolution practices within the field, particularly in the resolution of internal political party disputes in Indonesia. The aim is to assess whether the legal process for internal disputes aligns with the procedures outlined in the law and to evaluate the independence of the Party Court in resolving internal political party conflicts."

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"