Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 yang berorientasi kepada konteks Results Based Management (RBM) dan kriteria perancangan dana transfer terkait dengan pemanfaatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal, dan Transfer Fiskal Antar Tingkat Pemerintahan, Results Based Management dan Project Cycle Management. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK bidang infastruktur subbidang jalan tahun anggaran 2013, dari sisi planning, implementing a project, monitoring, dan evaluating sesuai dengan konteks RBM dan PCM, namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan DAK terkait di wilayah Kabupaten Tangerang adalah regulasi, hubungan antar stakeholders, kapasitas internal kelembagaan dan sumber daya manusia.

---

This research discusses about the effectiveness of specific purpose grant which is allocated by central government for regional government to fulfill national priority development on regional government, specific at road infrastructure sector in Kabupaten Tangerang fiscal year of 2013. Researcher uses Fiscal Decentralization Theory, Intergovernmental Fiscal Transfer, Results Based Management, and Project Cycle Management. Use post-positvist paradigm, in-depth interview, and field research methods are used by reasearcher to analyse main problem. This research also consider the RBM context (planning, monitoring, and evaluating) and PCM context (implementing a project) to determine the results of this research. Research has shown that management of specific purpose grant, sector of roads infrastructure in Kabupaten Tangerang, Fiscal Year of 2013 has supported RBM and PCM context, but there are some factors affecting the problem of budget management, such as regulations, stakeholders relations, internal institution capacities, and human resources."

"Penelitian ini berusaha melihat implikasi kebijakan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai bentuk upaya konservasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berfokus mengeksplorasi akses masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Terkait data kelangsungan hidup masyarakat, metode survei dilakukan untuk melengkapi deskripsi kepemilikan aset dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme akses melalui kesepakatan antara masyarakat dan pihak taman nasional dengan dibantu organisasi non pemerintah untuk pemanfaatan wilayah yang termasuk ke dalam kawasan, tetapi mekanisme akses tersebut belum cukup memberdayakan kelangsungan hidup masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya implementasi yang efektif dari kebijakan sistem zonasi dan model kolaborasi supaya dapat memberikan kepastian akses masyarakat dan meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat.

---

This study examines how the expansion of Gunung Halimun Salak National Park impact on the livelihood of communities who live in and around the parks. This study used qualitative approach and explored the livelihood assets and livelihood strategies of the people as they gained their access to use resources inside the park through households survey. The study unveils that communities gain their access through the negotiation of social relation between the communities and the national park authorities with limited help from non governmental organization, but the access mechanism is not yet to empower and to develop their livelihood assets and strategies. This study suggests that the effective implementation of zoning system and collaborative model management are needed to secure the access gained by communities and to improve the livelihood of communities."

"Penghidupan meliputi orang-orangnya, aset, kemampuan, pendapatan, dan aktivitas untuk kehidupan. Penghidupan dikatakan berkelanjutan ketika teratasi dari tekanan, bertahan serta meningkatkan kapasitasnya untuk sekarang dan masa depan, sementara tidak merusak alam. Pendekatan penghidupan berkelanjutan merupakan salahsatu jenis pendekatan dalam intervensi penghidupan untuk mencapai keberlanjutan. Pulau Mare dan sekitarnya merupakan kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati dan potensi tinggi untuk kegiatan perikanan dan kelautan. Ada peraturan dan batasan yang diberlakukan dalam pemanfaatan maupun pengelolaan kawasan lindung. Pada Pulau Mare dan sekitarnya juga terdapat desa-desa pesisir yang memungkinkan adanya perbedaaan karakteristik ruang. Pentingnya keberadaan kawasan lindung berimbas pada penghidupan manusia di sekitar desa sebagai tempat tinggal nelayan. Pembangunan desa dan kondisi perairan potensial menjadi karakteristik terbentuknya tipologi desa nelayan. Tipologi desa nelayan terbagi menjadi desa berkembang dan desa belum berkembang, serta desa dengan jarak dekat (< 4 mil) dan jarak jauh (>4 mil) terhadap perairan potensial. Variasi spasial tipologi desa nelayan menjadi dasar dari pola penghidupan berkelanjutan nelayan di Pulau Mare dan sekitarnya. Nelayan yang tinggal pada tipologi desa yang sama, belum tentu memiliki aset, strategi dan hasil penghidupan yang sama. Fenomena pada penelitian ini adalah nelayan pada desa berkembang dengan jarak dekat terhadap perairan potensial, paling banyak merupakan nelayan dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

---

Livelihood includes people, assets, abilities, income, and activities for life. Livelihoods are said to be sustainable when they are overcome from pressure, survive, and increase their capacity for the present and future, while not destroying nature. The sustainable livelihood approach is one type of approach in livelihood interventions to achieve sustainability. Mare Island and its surroundings are protected areas that have high biodiversity and high potential for fisheries and marine activities. There are rules and restrictions that apply to the use and management of protected areas. On Mare Island and its surroundings there are also coastal villages which allow for different spatial characteristics. The importance of the existence of protected areas has an impact on the livelihoods of people around the village as a place for fishermen to live. Village development and potential water conditions characterize the formation of a fishing village typology. Typology of fishing villages is divided into developing and underdeveloped villages, as well as villages with short distances (<4 miles) and long distances (> 4 miles) to potential waters. The spatial variations in the typology of fishing villages are the basis for the sustainable livelihood patterns of fishermen in Mare Island and its surroundings. Fishermen who live in the same village typology do not necessarily have the same assets, strategies, and livelihood outcomes. The phenomenon in this study is that fishermen in developing villages with a close distance to potential waters are mostly fishermen with a high level of well-being."

"Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari institusi Pemerintah, lembaga kredit, Biro Pusat Statistik (BPS) dan lembar pertanyaan yang berhubungan dengan nelayan kecil di wilayah Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan nelayan serta mengetahui peran pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan sehingga profesi ini tetap eksis di Surabaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, data penelitian yang digunakan adalah mengumpulkan informasi melalui lembar pertanyaan (questioner) dan analisa berdasarkan teori yang relevan. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapatkan adalah bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pendapatan nelayan sementara intervensi pemerintah seringkali tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tersebut. Bisa dikatakan bahwa campur tangan pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nelayan. Hal ini dikarenakan untuk menentukan faktor rendahnya pendapatan nelayan juga tidak mudah. Nelayan sering mengalami ketidakpastian pendapatan karena faktor luar seperti iklim, cuaca, bencana alam, penyakit ikan dan ketergantungan nelayan terhadap institusi keuangan yang menerapkan bunga tinggi, anggota keluarga yang besar, daya tawar nelayan yang rendah. Sementara faktor dari dalam adalah rendahnya ketrampilan dan pendidikan. Hal tersebut menjadikan nelayan sangat sulit untuk keluar dari permasalahannya. Sehingga bantuan serta perhatian pemerintah dan organisasi lain diharapkan ikut membantu melepaskan nelayan dari kemiskinan. Kemudahan akses ke aset-aset pemerintah adalah penting untuk membantu nelayan untuk lebih berdaya dan mencoba meningkatkan pendapatannya. Aset memiliki peran yang cukup penting karena bisa meningkatkan produktivitas yang selanjutnya bisa membantu meningkatkan pendapatan mereka. Dalam penelitian ini pemerintah turut campur dalam pemberian kemudahan akses ke berapa aset untuk dimanfaatkan oleh nelayan. Tujuan lainnya dengan adanya aset tersebut, nelayan bisa keluar dari zona kemiskinan.agar tepat sasaran, pemerintah harus mengetahui permasalahn yang sebenarnya yang dihadapi oleh nelayan tersebut.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kemampuan nelayan mempertahankan dan mengatur harga ikan di pasaran menjadi penyebab utama rendahnya pendapatan nelayan disamping penyebab lain yang turut berperan dalam rendahnya pendapatan nelayan. Sehingga penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan survey untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik tentang penyebab utama rendahnya pendapatan nelayan. Penggabungan metode kualitatif melaui survey dan wawancara langsung adalah metode yang lebih baik untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat.

---

This study based on the data were collected from the Government institution, credit institution, statistical bureau and question sheet from the small scale fishing community in Surabaya, this study examines the determinants factors of low level income of the fisher and investigate whether intervention of government help poor fisher increase their income and come with their problem in order to sustain their livelihood. For gain this purpose, this study use data collected and information through questoion sheet and analyzed using relevant theories. Result shows that several factor determined the low level income of fishers and the government interventions are not matching with the fishers problem. On the another words, the intervention could not help fisher to generate their income significantly. The determinant factors of low level income fisher is very complicated. Poor fishers are not only face problem from the outside factors such as natural disaster, climate change, fish diseases, dependency on high interest private debt,large family member, weak bargaining power but also from the inside such as low level of skill and education.

Escaping from all the problems is difficult for the poor fishers, attention from the government and another organization is needed by them to escape from the poverty and sustain their livelihood. Easier of getting access to assets from the community organization or government is important for the fisher to try improve their ability and open chances for them to empower themselves. Assets is the main important thing especially for the poor fisher because commonly they lack n accessing asset. Assets also the most important things in sustainable livelihood. In this study, government gave support on several assets which are aimed to help poor fisher increasing their income by increasing productivity and opening opportunity to diversify their livelihood. Some of the interventions provided by government can lead them to increase their income, in another side, the interventions also give opportunity to pull them in to deeper poverty. To get better and positive impact on those interventions, governent should have more understanding on the determinant factors which are caused fisher’s problem.

Ths study argue that ability to set the fish price and get better bargaining power in the market seem the strongest reason of the fisher’s low level income problems. Even though many factors also take part on that situation. Finally, this study suggest to do survey for get better understanding on fisher main problems, so combining qualitative method through survey and in depth interview may will give more precise figure of fisher conditions.

"

"Kawasan Gunung Patuha merupakan kawasan agropolitan dengan lanskap berupa areal budi daya tanaman pangan. Untuk mengaturkehidupan, masyarakat membudidayakan tanaman pangan di areal pertanian, perkebunan teh, dan hutan. Pengukuran aset mata pencaharian masyarakat sangat penting karena orang yang tinggal di ketinggian berbeda memiliki akses terhadap aset mata pencaharian yang berbeda. Perbedaan kepemilikan aset mata pencaharian mempengaruhi pilihan strategi mata pencaharian yang dibuat oleh masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pangan, strategi mata pencaharian masyarakat yang harus dilakukan adalah mendiversifikasi mata pencaharian untuk memenuhi mata pencahariannya. Aset mata pencaharian masyarakat di Kawasan Pegunungan Patuha sangat besar bervariasi, secara umum kepemilikan aset mata pencaharian masyarakat berada pada kelasnya sedang sampai tinggi. Kepemilikan aset alam merupakan basis utama masyarakat mendiversifikasi mata pencaharian untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan resiko. Semakin rendah tuntutan kepemilikan aset alam mendiversifikasi semakin tinggi. Rendahnya kepemilikan aset alam bagi petani teh dan kopi menyebabkan petani melakukan diversifikasi mata pencaharian mereka memanfaatkan aset sosialnya. Sedangkan petani padi memiliki hortikultura kekuatan aset alam di ketinggian lebih dari 1.500 mdpl tidak terdiversifikasi mata pencaharian, tetapi pada ketinggian kurang dari 1.500 mdpl diversifikasi mata pencaharian. Pasalnya, masa panen 3-6 bulan sekalidan harga komoditas musiman.

---

The Patuha Mountain area is an agropolitan area with a landscape in the form of an area for cultivating food crops. To regulate life, people cultivate food crops in agricultural areas, tea plantations, and forests. The measurement of community livelihood assets is very important because people living at different heights have access to different livelihood assets. Differences in ownership of livelihood assets affect the choice of livelihood strategies made by communities. Besides carrying out food plant cultivation activities, the community livelihood strategy that must be carried out is diversifying their livelihoods to meet their livelihoods. The livelihood assets of the people in the Patuha Mountains are enormous varied, in general the ownership of community livelihood assets was in the medium to high class. Ownership of natural assets is the main basis for society to diversify their livelihoods to maximize income and minimize risks. The lower the demand for natural asset ownership, the higher the diversification. The low ownership of natural assets for tea and coffee farmers causes farmers to diversify their livelihoods by utilizing their social assets. While rice farmers have horticultural strength of natural assets at an altitude of more than 1,500 masl, there is no diversification of livelihoods, but at an altitude of less than 1,500 masl of livelihood diversification. The reason is, the harvest period is once every 3-6 months and seasonal commodity prices."

"Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanggung adalah salah satu bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang luas kawasan hutannya mencapai 5.410,50 hektar. Luas tersebut tersebar di antara Gunung Tierep (RPH Jumprit) 1.569,00 hektar, Gunung Sindoro (RPH Kwadungan) L761,30 hektar, dan Gunung Sumbing (RPH Kecepit dan RPH Kemloko), yang masingmasing mempunyai 1.213,90 hektar dan 866,20 hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di BKPH Temanggung semuanya terjadi di kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai lahan pertanian khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau. Data dari BKPH Temanggung memperlihatkan, bahwa Iuas kawasan hutan lindung terbesar yang dibuka untuk pertanian sampai tahun 2004 terdapat pada kawasan Gunung 'Sindoro (RPH Kwadungan). Dad 1.761,30 hektar yang digunakan untuk hutan lindung, 1.353.50 hektar (76,00%) dari hutan lindung telah digunakan untuk lahan pertanian, khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau.Penelitian ini bertujuan untuk niengetahui dan menganalisis: (1) Pengaruh dari variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, dan (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Pembukaan hutan lindung dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam hutan lindung namun terdesak olah kebutuhan ekonomi, sehingga terpaksa membuka hutan untuk meningkatkan pendapatan, sebagai akibat harga tembakau yang rendah, dan (3) Penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan hutan lindung di kawasan IIutan Lindung Gunung Sindoro dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang garam dan jarum), dan masyarakat setempat.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Sindoro (KPH Kwadungan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dianalisis dengan regresi berganda, yaitu untuk melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap luas hutan lindung yang dibuka. Metode kualitatif dianalisis dengan tabulasi terhadap data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan penegakan hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam.dan dokumenter.Hasil analisis memperlihatkan, bahwa pada desa yang sudah dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,004* dan P-value = 0,025*), Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal (P-value = 0,041* dan P-value = 0,037*), dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga (P-value = 0,044*). Pada desa yang belum dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,046* dan P-value = 0,029*), Desa Mranggen kidul adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan keluarga (P-value = 0,007* dan P-value = 0,002*), dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga (P-value = 0,022*). Pada desa yang sudah dibina dan belum dibina sebanyak 95,56% responden dan 86,67% responden mengetahui keberadaan kawasan hutan lindung, serta 97,78% responden dan 95,56% responden pada desa yang sudah dibina dan belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung adalah perbuatan yang dilarang_ Sebanyak 95,56% responden dari desa yang dibina dan 88,89% responden dari desa yang belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung bermanfaat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang telah dilakukan adalah reboisasi, penyuluhan dan penegakan hukum.Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kelestarian .fungsi hutan lindung Gunung Sindoro: (a) pada desa yang sudah dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung gunung sindoro di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal, dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga. (b) pada desa yang belum dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen KiduI adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan kepala keluarga, dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga. (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro karena masyarakat terdesak oleh kebutuhan ekonomi (harga tembakau yang rendah) sehingga untuk meningkatkan pendapatan, masyarakat. terpaksa melakukan pembukaan lahan, walaupun melanggar aturan-aturan yang berlaku di kawasan hutan lindung. (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya pembukaan lahan di areal hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Sindoro, melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang gamin dart jarum), dan masyarakat, serta adanya penegakan hukum yang konsekuen.Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya kerjasama yang sinergis antara petani, Pemerintah Daerah dan perusahaan rokok (Gudang Garam dan Jarum), sehingga diharapkan harga tembakau akan mengalami peningkatan, dan (2) Perlu dibuat adanya pembatasan pemanfaatan lahan, agar tidak terjadi kerusakan lahan di wilayah hutan lindung.

---

The Unit of Temanggung `s Forest Administration (BKPH) is the one part of The North Kedu Forest Administration Unit (KPH) which is under The Central Java Unit I Perum Perhutani, in charge of 5,410.50 hectares covered by forest_ That area consists of 1,569.00 hectares of Tlerep Mount (RPH Jumprit), 1,761.30 hectares of Sindoro Mount (RPH Kwadungan), 1,213.90 hectares of RPH Kecepit and 866.20 hectares of RPH Kernloko. The RPH Kecepit and RPH Kemloko are located in Sumbing Mount. The forest degradation of Temanggung BKPH's happened in almost the whole area of the protected forest which is used by the agriculture, especially by the annual crop plantation such as tobacco. BKPH Temanggung states that the biggest opened protected forest area until 2004 for, the apiculture is happpened in Sindoro Mount area (RPH Kwadungan). That area is especially used as_lobacco's plantation which includes 76.00% (1,353.50 hectares) of 1,761.30 hectares protected forest.

This research aims to study: (1) The impact of the community's socio-economic variables on the preservation of protected forest in Sindoro Mount, Bansari District of Temanggung Regency; (2) The driving factors of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency.

The hypothesis of this study are: (1) The community's socio-economic influence the preservation of the protected forest of Sindoro Mount; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and prevention of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income.

This research was conducted at the Sindoro Mount Protected Forest (RPH Kwadungan) using the quantitative and qualitative method. The quantitative method were analyzed by using the multiple regression to study the relation between the community's socio-economic factors and the use of lands within the protected forest and its use as plantation. This research also used the qualitative method to analyze the relation of local community and law enforcement by using the tabulation of data. The primary and secondary data were collected by depth interviewing and documenting.

The analysis states that: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.004' and P-value-0.025') for Bansari Village, the area of land owning and formal education (P-value-0.041' and P-value-0.037') for Central Mranggen Village and the age of the head of the family (P-value=0.044') for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.046' and P-value-0.029') for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members (P-value-0.007* and P-value ).002*) for Mranggen Village and the number of family members (P-value--0.022*) for Tlogowero Village; (2) There are 95.56% respondents of constructed village and 86.67% respondents of non-constructed village knows the protected forest area, there are 97.78% respondents of constructed village and 95.56% respondents of non-constructed village slates the forestry opening is illegally action, there are 95.56% respondents of constructed village and 88.89% respondents of non-constructed village states that the forestry opening increase the income; and (3) The solutions and preventions that have been doing consists of replantation, information giving and law enforcing.

The conclusions of this study are: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Bansari Village, the area of land owning and formal education for Central Mranggen Village and the age of the head of the family for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to. the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members for Mranggen Village and the number of family members for Tlogowero Village; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between_the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income and forming the consequen law enforcement

The suggestions of this study ere: (1) There should be a synergistic cooperation between The Local Government and The Tobacco Company (Gudang Garam and Jarum) with The Local Farmers to maintains the good balance of tobacco supply-demand and price; (2) There should be a local regulation to protect the forest and effort to build people's legal awareness."