Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah melalui keharusan perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menggunakan ketetapan UMP dalam dunia ketenagakerjaannya. Skripsi ini membahas dinamilka yang terjadi dalam perundingan/negosiasi antara aktor-aktor tripartit dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa baik pihak pengusaha maupun pekerja memiliki strategi masing-masing untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses negosiasi dalam Sidang Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam mengintervensi perundingan yang dilakukan terutama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di DKI Jakarta.

---

Provincial Minimum Wage is a government decree issued to determine a minimum wages a company should pay the employee. In the process of the establishment, the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. Jakarta is one of the provinces in Indonesia which also use the provisions of the Provincial Minimum Wage in the employment sector.

This thesis discusses the dynamics that occur in the negotiations between the tripartite actors in the Provincial Wage Council, which are government, entrepreneurs and workers in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This study is a qualitative study with a descriptive design.

The results of this study describes that both the entrepreneurs and workers have their own strategies to fight for their interests in the negotiation process, during Wage Council meeting. The results of this study also shows that the government has a strong role to intervene in the negotiations carried out, especially to achieve balance and harmony of industrial relations in Jakarta."

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Board Internal Connection terhadap pay for performance pada perusahaan listed yang ada di Indonesia. Mengacu pada pendangan terkait Resource Based View yang mempunyai perspektif dimana modal sosial yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan bisa menjadi keunggulan bagi perusahaan. Salah satu bentuk dari modal sosial ini yaitu adanya koneksi internal yang terjalin diantara anggota dewan di dalam suatu perusahaan. Studi yang mengkaji mengenai koneksi internal anggota dewan perusahaan sejauh ini masih relative jarang dijumpai di dalam literatur keuangan, khususnya di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan publik yang ada di Indonesia dengan rentang waktu observasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Mengingat perusahaan terdiri dari mayoritas perusahaan keluarga, sehingga dalam penelitian ini akan melihat pengaruh kontrol keluarga dapat mempengaruhi hubungan antara Board Internal Connection terhadap pay for performance pada perusahaan di Indonesia. Hasil pengujian empiris yang dilakukan memperlihatkan bahwa keberadaan kontrol keluarga di dalam suatu perusahaan dapat memperlemah hubungan positif antara board internal connection terhadap pay for performance.

---

This study was conducted to examine the effect of Board Internal Connections on pay for performance on listed companies in Indonesia. Referring to the view related to the Resource Based View which has a perspective where social capital owned by members of the company's board can be an advantage for the company. One form of social capital is the existence of internal connections that exist between board members within a company. Studies that examine the internal connections of company board members so far are still relatively rare in the financial literature, especially in Indonesia. This study uses a sample of public companies in Indonesia with an observation period from 2017 to 2019. Given that the company consists of the majority of family companies, this study will look at the effect of family control on the relationship between Board Internal Connections and pay for performance in companies in Indonesia. The results of empirical tests conducted show that the existence of family control within a company can weaken the positive relationship between the board's internal connection and pay for performance."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"Dampak kebijakan upah minimum terhadap ketenagakerjaan masih menjadi perdebatan. Upah minimum dapat meningkatkan pendapatan beberapa pekerja, tetapi juga dapat menyebabkan pekerja lain kehilangan pekerjaanya. Kenaikan upah minimum memiliki dampak yang berbeda untuk kelompok pekerja yang berbeda. Dampak kenaikan upah minimum akan lebih dirasakan oleh kelompok pekerja rentan, seperti pekerja perempuan, pekerja muda, dan pekerja berpendidikan rendah. Penelitian ini menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas Agustus tahun 2014– 2019 dan variabel makro yaitu UMR kabupaten/kota, PDRB, dan tingkat pengangguran. Dengan menggunakan metode regresi multinomial probit diperoleh hasil bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap probabilitas transisi pekerja formal ke informal maupun pekerja formal menjadi tidak bekerja. Berdasarkan karakteristik individu, upah minimum lebih berdampak pada transisi pekerja usia muda dibandingkan pekerja usia produktif dan usia tua. Upah minimum juga lebih berdampak pada transisi pekerja berpendidikan rendah dibandingkan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi. Sedangkan tidak ada perbedaan pengaruh upah minimum terhadap transisi pekerja formal antara laki-laki dan perempuan.

---

The impact of minimum wage policies on employment is still a matter of debate. The minimum wage can increase the income of some workers, but it can also cause other workers to lose their jobs. An increase in the minimum wage has different effects for different groups of workers. The impact of the minimum wage increase will be felt more by vulnerable groups of workers, such as female workers, young workers, and workers with low education. This study uses individual data sourced from Sakernas August 2014–2019 and macro variables, namely UMK, PDRB, and the unemployment rate. By using the multinomial probit regression method, it is found that the minimum wage has a negative impact on the transition probability of formal to informal workers and formal workers to not work. Based on individual characteristics, the minimum wage has more impact on the transition of young workers than productive and old workers. The minimum wage also has more impact on the transition of workers with low education compared to workers with secondary and higher education. Meanwhile, there is no difference in the effect of the minimum wage on the transition of formal workers between men and women"

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.

---

ABSTRACT This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"Tesis ini membahas mengenai dampak kebijakan upah minimum disetiap provinsi di Indonesia dan dampak investasi (PMDN-PMA) terhadap permintaan tenaga kerja industri manufaktur yang bersifat padat karya. Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama 5 tahun (2008-2012) yaitu data statistik industri besar sedang (IBS), data upah minimum provinsi dan data investasi PDMN dan PMA.Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengaruh upah minimum berkorelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja yang artinya peningkatan upah minimum menyebabkan permintaan tenaga kerja di industri manufaktur padat karya cenderung menurun. Pada variabel investasi, peningkatan investasi baik itu investasi dalam negeri dan luar negeri memiliki korelasi positif dengan permintaan tenaga kerja industri manufaktur padat karya yang artinya peningkatan investasi dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel internal perusahaan seperti output perusahaan, insentif pegawai, kapital stok, pembelian mesin, konsumsi bahan bakar dan konsumsi listrik.

---

This thesis discusses the effect of the minimum wage policy in every province in Indonesia, and the effect of investment (Domestic Investment and Foreign Direct Investment) on labor demand for labor-intensive manufacturing industry. This study uses panel data for 5 years (2008-2012) on 33 provinces which are major industry statistics (IBS) from BPS, minimum wage data from Ministry of Labor and Domestik Investment - FDI investment from BKPM.

The results of the study showed that the effect of the minimum wage is negatively correlated with labor demand, which means an increase in the minimum wage led to the demand for labor in labor-intensive manufacturing industry tends to decrease. In the variable of investment, increased investment both domestic and foreign investment has a positive correlation with the demand of labor for laborintensive manufacturing industries, which means an increase in investment can increase the demand for labor. This study also uses internal variables such as output company, employee incentives, capital stock, the purchase of machinery, fuel consumption and electricity consumption."