Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.

This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.

The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Indonesia merupakan negara terbesar kedua pengekspor kopi instan di dunia setelah Brazil. Integrasi ekonomi merupakan langkah yang penting bagi pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) yang berdaya saing dan dapat berperan aktif dalam ekonomi global. Kopi instan adalah salah satu makanan olahan kopi yang merupakan produk ekspor unggulan Indonesia serta termasuk dalam perdagangan barang dari 12 Priority Integrated Sector (PIS) untuk AEC. Tesis ini meneliti hal apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi Indonesia dan strategi Market Intelligence seperti apa yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di AEC dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor kopi instan kedua di dunia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis faktor lingkungan eksternal dan internal. Data kuantitatif digunakan untuk memperkuat hasil analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis PESTEL, analisis Teori Berlian dari Porter, analisis Rantai Nilai dan Pemetaan Kompetitif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kopi instan Indonesia sudah berdaya saing saat ini, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait kebijakan dan strategi yang digunakan karena akan mempengaruhi daya saing kopi instan Indonesia kedepannya. Strategi Market Intelligence dapat dilakukan dengan peningkatan teknologi desain kemasan, pengembangan jaringan ekspor dan penguatan promosi untuk kopi ins.

---

Indonesia is the second largest exporter of instant coffee in the world after Brazil. Economic integration is an important step to achieve competitiveness of ASEAN Economic Community (AEC) so that, it could take an active role in the global economy. Instant coffee is a processed food from Indonesian export commodities of superior products which are included in the trade in goods of 12 Priority Integrated Sector (PIS) for the AEC.

The focuses of this study are to examine what the government do can to improve the welfare of Indonesian coffee farmers and what kind of Market Intelligence strategy should be implemented to strengthen the position of Indonesia in the AEC and to maintain Indonesia's position as the second instant coffee exporting country in the world.

This research uses qualitative approach by analyzing internal and external environment. Quantitative data is used to support the result of analysis. Analysis were performed using PESTEL analysis, Porter?s Diamond Theory analysis, Value Chains analysis and Competitive mapping. Data collection techniques are done by doing literature study and interviews.

The result shows that the instant coffee of Indonesia is already competitive, still there are somethings that need more attention related to the policies and strategies used because it will affect the competitiveness of Indonesia?s instant coffee in the future. Market Intelligence strategy can be done by improving the technology for packaging design, developing the network of export and strengthening promotion for instant coffee."

"Dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) pada tanggal 31 Desember 2015 membuat perdagangan internasional antar negara ASEAN menjadi tidak ada hambatan. Untuk dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor dan mempertahankan pasar dalam negeri khususnya pada sektor industri elektronika agar industri elektronika lokal dapat tumbuh maka diperlukan kebijakan industri untuk menjaga iklim usaha nasional. Oleh karena itu diperlukan peta daya saing masing-masing negara ASEAN. Dalam penelitian ini akan digunakan empat metode pengukuran daya saing industri yaitu Trade Specialization Index (TSI), Acceleration Ratio (AR), Market Share (MS), dan Revealed Comparative Advantage (RCA). Penelitian ini menghasilkan peta daya saing industri produk elektronika dan posisi industri elektronika indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya.

---

With the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) on December 31, 2015 make international trade among ASEAN countries will be no tariff barriers. To be able to increase exports and maintain market share in the domestic market, especially in the sectors of the electronics industry that the local electronics industry can grow, industrial policy is needed to keep the national business climate. Therefore we need a map of the competitiveness of each ASEAN country.

In this study will be used four methods of measuring the competitiveness of the industry, namely Trade Specialization Index (TSI), Acceleration Ratio (AR), Market Share (MS), and the Revealed Comparative Advantage (RCA). This research produced a map of the competitiveness products of industrial electronics and Indonesian electronics industry position with other ASEAN countries."

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapaindikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutamafokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi danketerampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasokterbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah(lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam,Cambodia, Laos, dan Myanmar"